Ditemukan 2235 data
HERMANTO. DKK
Tergugat:
1.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
2.CV.PERINTIS LINTANG TALANG DUKU
148 — 147
Perintis Lintas Talang Duku, mengenai menerima upah minimunsesuai UMP Provinsi Jambi, akan tetapi Penggugat hanyamendapatkan sisa uang jalan saja setiap pemberangkan jalan dalamsetiap harinya dan bila dirataratakan dalam perbulannya hanyamenerima upah Rp. 800.000/ bulan dibawah UMP Provinsi Jambi;Bahwa berdasarkan Surat yang dilayangkan oleh Kuasa HukumPenggugat Nomor : 07/ SKP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018Tentang Penyampaian data ex Karyawan CV.
(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 610/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2013, tanggal 23 Oktober 2013, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2014. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2014, tanggal 30 Oktober 2014, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2015.
(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 460/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2015, tanggal 30 Oktober 2015, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2016.
sesuai dengan asili);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 562/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2011, tanggal 29 Nopember2011, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2012. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 626/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2012, tanggal 5 Nopember2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2013.
Putusan Nomor: 122/G/2018/PTUNJKT Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2013sebesar Rp. 1.300.000, perbulan (lihat bukti P14b=T.II Intv23); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2014sebesar Rp. 1.502.230, perbulan (lihat bukti P14c=T.II Intv24); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2015sebesar Rp. 1.710.000, perbulan (lihat bukti P14d=T.II Intv25); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2016sebesar Rp. 1.906.650, perbulan (lihat
47 — 28
Penggugat mulai bekerja pada Tergugat (Yayasan Victory Mission) sejak tanggal27 Juni 2007, sebagai Guru dan Kepala Sekolah Dasar Petra Alak dengan SuratKeputusan Ketua Yayasan Victori Mission Nomor : 004/510.YVM/2/2007 tanggal 27Juni 2007 dengan menerima honorarium dan tunjangan.1.Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat yang diangkat dengan surat keputusan(SK) baik sebagai Guru maupun sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Yayasan tersebuttidak pernah Penggugat mendapat upah/gaji sesuai dengan UMP
Dengan demikian Tergugat telahmelanggar pasal 90 ayat (1) UU No. 13 tahun 2013, karena membayar upah kepadaPenggugat di bawah UMP NTT.Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat bukan saja Tergugat membayar upahdibawah dibawah UMP, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan tunjangan Jabatansebagai mana yang dalam setiap SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Tergugat.Yang aneh lagi dalam setiap SK (Surat Keputusan)tidak tercantum besarnya upabh/gajidan besarnya tunjangan jabatan.
Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar dibayarberdasarkan besaran UMP NTT adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingk an.5.
tahun SK tersebut diperpanjang ;Bahwa benar saya menerima upah dari Tergugat ;Bahwa upah saksi dengan upah Penggugat berbeda, upah saksi kecil karenasaksi guru honor, sedangkan Penggugat sebagai Kepala Sekolah upahnyalebih besar ;Bahwa upah penggugat sebesar Rp. 550.000,namun sekarang turun menjadiRp. 400.000, karena penggugat turun dari kepala Sekolah jadi guru biasa;Bahwa gaji saksi waktu awal sebesar Rp. 250.000, namunSekarang sudahnaik menjadi Rp. 500.000,Bahwa upah saya tidak sesuai dengan UMP
NTT, karena UMP.
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Palu) pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa para Penggugat adalah pekerja dan/ataukaryawan perusahaan Tergugat yang bergerak di bidangHal. 1 dari 19 hal.Put.No. 252 K/Pdt.Sus/2008perhotelan dan telah bekerja masing masing:Penggugat bekerja sejak tanggal 1 Februari 1992dengan upah terakhir Rp 1.093.000, ;Penggugat Il sejak tanggal 1 Februari 1997 denganupah terakhir Rp 643.000, ;Penggugat III sejak tanggal 7 Februari 2001 denganupah terakhir Rp 451.000, dan/atau di bawah UpahMinimum Provinsi (UMP
Kekurang gaji yang harus' dibayarkan sesuai UMPmasing masing:Penggugat III:Selisih UMP Tahun 2005 Rp 490.000, Rp 451.000, x 12468.000,Selisih UMP Tahun 2006 Rp 575.000, Rp 451.000, x 121.468.000,Selisih UMP Tahun 2007 Rp 615.000, Rp 451.000, x 2 seRp 328.000, Jumlah Selisih Upah sebesar= Rp 2.284.000,RpRpHal tersebut sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal15 = ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah;b.
+ Rp 6.558.000, x 15%= Rp 3.934.800, Hal. 8 dari 19 hal.Put.No. 252 K/Pdt.Sus/2008 Bonus sejumlahRp 1.418.919,Total= Rp 58.471.840,Penggugat II: Uang service sebesar= Rp 26.886.121, Uang pesangon sebesar Rp 643.000 x 4 =Rp 11.574.000, Uang penghargaan sebesar 643.000 x 4 = Rp 2.572.000, Uang penggantian hak sebesarRp 11.574.000, +Rp 2.572.000, x 15%= Rp 2.121.900, Uang Bonus sebesar= Rp 1.418.919, Total= Rp 44.572.940,Penggugat III: Uang service sebesar= Rp 24.561.278, Uang selisih upah sesual UMP
Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti didalam putusannya pada halaman 21 alinea ketiga yangbunyi selengkapnya:Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugattentang selisih upah sesuai UMP maupun selisih uanglembur, oleh karena terhadap besarnya upah danbesarnya uang lembur tidak ada bukti bukti yangmenunjukkan adanya keberatan para Penggugatterhadap hal tersebut, maka menurut hemat majelistuntutan tersebut harus ditolak;Sungguh sangat memprihatinkan dan salah menerapkanhukum, bagaimana mungkin
judex facti yang nota benepenegak hukum memberikan pertimbangan hukum denganHal. 16 dari 19 hal.Put.No. 252 K/Pdt.Sus/2008tidak mengacu dan/atau bahkan mengabaikan peraturanperundang undangan yang berlaku, khususnyaperaturan hukum ketenagakerjaan itu sendiri yaituantara lain: Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 94UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangsecara jelas menegaskan bahwa memberikan gaji dibawah UMP kepada karyawan, termasuk kepada PemohonKasasi adalah dilarang keras dan besarnya
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan selauntuk menghukum Tergugat membayar kekurangan upah atas upahdibawah UMP DKI Jakarta, tahun 2014, sebesar masingmasing, sebagaiberikut;TOTAL RAPELANNO NAMA GAJI POKOK UMP 2014 KEKURANGAN 20141 SUHADI Rp 525.000,00 Rp 2.441.000,00 Rp 1.916.000,00 Rp 22.992.000,002 M.SOPIAN Rp 500.000,00 Rp 2.441.000,00 Rp 1.941.000,00 Rp 23.292.000,003 M.ISMAIL Rp 525.000,00 Rp 2.441.000,00 Rp
Upah dibayar dibawah UMP DKI Jakarta 20152. Tidak didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;Bahwa tertanggal 4 Desember 2015, Para Penggugat mengirim suratperihal, klarifikasi mengapa tidak diberikan pekerjaan/order sedangkankaryawan krani lain di luar 14 orang diberikan order, tetapi surat tersebutditolak oleh pihak perusahaan;Halaman 11 dari 33 hal. Put.
Upah dibayar dibawah UMP DKI Jakarta 2015b. Tidak didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.27.2. Para Penggugat mengirim surat tertanggal 4 Desember 2015, perihal,klarifikasi mengapa tidak diberikan pekerjaan/order sedangkankaryawan krani lain di luar 14 orang diberikan order, kepada Tergugat;27.3.
Menghukum Tergugat membayar kekurangan Upah atas Upah dibawah ">.UMP DKI Jakarta tahun 2014, sebesar masingmasing; ? No Nama Gaji Pokok UMP 2014 Kekurangan Total Rapelan20141 Suhadi Rp 525.000,00 Rp 2.441.000,00 Rp1.916.000,00 Rp 22.992.000,002 M.
Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah (uang rapelan )atas Upah dibawah UMP DKI Jakarta tahun 2014, sebesar Rp269.484.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapanpuluh empat ribu rupiah);5.
Jusman Biku
Tergugat:
PT. Divaindo Sulawesi Raya Unit Bisnis Gorontalo
77 — 3
berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak tanggal 21 Mei 2021;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sejumlah Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat selisih / kekurangan upah selama Penggugat bekerja, dengan rincian sebagai berikut:
- Selisih Tahun 2019 (UMP
= Rp.2.384.020,00) / 7 bulan
- lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah)
- Selisih Tahun 2020 (UMP = Rp.2.788.826,00) / 12 bulan
- Selisih Tahun 2021 (UMP = Rp2.788.826,00) / 3 bulan
= Rp2.384.020,00 Rp.1.600.000,00 = Rp.784.020,00
= Rp.784.020,00 x 7 bulan = Rp5.488.140,00
= Rp2.788.826,00 Rp1.920.000,00 = Rp868.826,00
= Rp868.826,00 x 12 bulan = Rp10.425.912,00
(Sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan
= Rp. 2.788.826,00 Rp500.000,00 = Rp2.288.826,00
= Rp2.288.826,00 x 3 bulan = Rp6.866.478,00
(Enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)
Total yang harus dibayarkan :
= Rp5.488.140,00 + Rp.10.425.912,00 + Rp.6.866.478,00 = Rp.22.780.530,00
(Dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat) dan apabila tidak mencapai target yangditentukan oleh Tergugat maka para Penggugat harus menggundurkan diri ataudianggap mengundurkan diri;Bahwa terhadap target omset penjualan yang sudah ditetapkan olehTergugat sebagaimana dalam poin 2 diatas para Penggugat tidak keberatan,namun karena tidak ada keseimbangan antara tuntutan Tergugat dengan realitaupah yang diterima oleh para Penggugat setiap bulannya yang dibayar olehTergugat kepada para Penggugat dari tahun ketahun selalu dibawah (UMP
)Upah Minimal Provinsi yang berlaku antara Rp600.000,00 s/dRp650.000,00/bIn, maka para Penggugat mengusulkan/meminta kepadaTergugat agar mempertimbangkan/memperhatikan kesejahteraan paraPenggugat dengan membayar upah sesuai dengan UMP yang berlaku, adanyatransparasi perhitungan komisi dan mengikutsertakan para Penggugat sebagaianggota peserta Jamsostek, terhadap permintaan/tuntutan para Penggugat iniTergugat keberatan dan pada tanggal 02 Februari 2010 secara sepihakTergugat memberhentikan para Penggugat
tindakan Tergugat yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku dansangat merugikan para Penggugat karena para Penggugat selama bekerjapada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merugikanTergugat;Bahwa selama kerja pada Tergugat para Penggugat menerimakomponen upah yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangantidak tetap yang jumlah bervariasi antara para Penggugat yang secarakeselurunan upah pokok para Penggugat masih dibawah UMP
SISILIA BRIAUpah yangtert Kekurangan JumlahNo Tgl/Bulan/Tahun UMP ie Upah/BIn RP Kekurangan UpahTae va" 650.000,00 500.000,00 5.000,00/hari 40.000,002 Maret s/dHasan ber 2008 650.000,00 500.000,00 150.000,00 x 10 1.500.000,003 Januari s/dHasaniber 2009 725.000,00 550.000,00 175.000,00 x 12 2.100.000,004 Januari 2010 800.000,00 650.000,00 150.000,00 150.000,005 120 Februari 2010 800.000,00 Belum 400.000,00 400.000,00dibayar6 Jaminan Hari Tua = 3,7% x Rp800.000,00 x 24 = 710.400,00Jumlah 4.900.400,00ll
ISHAK APRIANTO MARDIUpah yang Kekurangan JumlahNo Tgl/Bulan/tahun ump Diterima/Bin Upah/Bin RP KekuranganRP Upah1 2128 Februari 650.000,00 350.000,00 10.000,00/nari 80.000,0020082 Maret s/d Juli 2008 650.000,00 350.000,00 300.000,00 x5 1.500.000,003 Agustus s/d 650.000,00 450.000,00 200.000,00 x5 1.000.000,00 Desember 20084 Januari s/dDeseniber 2009 725.000,00 500.000,00 225.000,00 x 12 2.700.000,005 Januari 2010 800.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00.
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gaji Tahun 2013 sebesar Rp.1.980.000, (UMP DKI Jakarta tahun 2013sebesar Rp. 2.200.000/bIn);Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 1025 K/Pdt.SusPHI/201710.2.
Gaji Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, (UMP DKI Jakarta Tahun 2014sebesar Rp. 2.441.000/bIn);Bahwa berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 dan putusanMahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUUX/2013 tentang masakadaluwarsayang tidak dibatasi atas kekurangan hak pekerja, selama terjadi hubungankerja, maka jelas berdasarkan hukum Para penggugat berhak ataskekurangan Upah dari upah dibawah UMP DKI JAKARTA yang dijalankanoleh pihak Tergugat;Bahwa penggugat secara hukum dan sangatlah mendasar, apabilaPenggugat
Moelyadi;Jabatan : Security/ Satpam;Masuk Kerja : 01 September 2005;Masa Kerja : 09 tahun, 2 bulan;Gaji Terakhir =: Rp 2.000.000/bIn (Rp.2.441.000 UMP DKI 2014);a. Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.441.000 = Rp. 43.938.000b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp. 2.441.000 = Rp. 2.205.000c.
Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan halaman 27 mempertimbangkan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengingat Pengusaha dilarang membayar upah/gaji pekerjanya dibawah upah minimum yang berlaku, sementarabesaran Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI tahun 2014 berdasarkanPeraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2013tanggal 1 Nopember 2013 adalah sebesar Rp. 2.441.000,, sedangkanupah Penggugat sebagaimana bukti P3 (upah bulan Juni 2014) adalahRp. 2.000.000
, maka besarnya upah yang dijadikan dasar penghitunganhakhak Penggugat adalah sebesar UMP DKI Tahun 2014 tersebut atausebesar Rp.2.441.000,;Bahwa komponen atau struktur upah yang berlaku pada PerusahaanPemohon Kasasi sebagai berikut : Upah Pokok Rp.2.000.000, (lebih dari 75 %), Tunjangan Kesehatan, Tunjangan KerajinanHalaman 17 dari 20 hal.Put.
SUHARMAN
Termohon:
Kepala Keplisian daerah jambi cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi
108 — 34
Perintis Lintas Talang Duku untuk membuatlaporan Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi in casuTERMOHON pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap DugaanTindak Pidana Ketenagakerjaan yakni Membayar Upah dibawahketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ketentuanPasal 185 Jo Pasal 90 UU Nomor : 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Direktur CV. PerintisLintas Talang Duku yakni Sdr.
SUBAGIO.Bahwa PEMOHON membuat Laporan Polisi adalah disebabkanPEMOHON dan 33 orang rekan kerja PEMOHON tidak menerimaupah UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambisebagaimana layaknya Pekerja di perusahaan lain yang telahmengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa status PEMOHON bekerja di CV.
BUKTI SURAT yakni : Bukti Surat yakni : Surat Penetapan PengawasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: 422/ Disnakertrans3.1/2017, tanggal 31 Juli 2017.Sebagai BUKTI kekurangan bayar upah UMP. Bukti surat yakni : Surat dari Pengawas KemeterianTenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 10/ PNKJ/ III/2018, tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang hakhak Pekerja/ Buruh berupa kekurangan bayar upah UMP,Sebagai BUKTI.4.
Keputusan Gubernur Jambi No.562/Kep Gub/Dissosnakertrans /2011tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2012yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.ab. Keputusan Gubernur Jambi No.626/Kep Gub/Dissosnakertrans /2012tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2013yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.bc.
Keputusan Gubernur Jambi No.610/Kep Gub/Dissosnakertrans /2013tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2014yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.cd. Keputusan Gubernur Jambi No.574/Kep Gub/Dissosnakertrans /2014tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2015yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.de.
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015166.167.168.169.170.171.172.173.Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhan upahRp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapbkan Tergugat terhadap Penggugat XI bertentangan denganyang disyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen
Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2011 Penggugat XIII menandatanganikontrak hingga 30 April 2012 dengan gaji pokok Rp975.000,00 tunjangankonjungtor/transportasi Rp309.857,00 dengan skema upah gaji pokokRp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keselurunan upahRp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;195.
Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.587,00 total keseluruhanupah Rp1.284.587,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Hal. 43 dari 178 hal. Put.
Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhanupah Rp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Hal. 86 dari 178 hal. Put.
Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhanupah Rp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat L bertentangan dengan yangdisyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang NomorHal. 110 dari 178 hal. Put.
43 — 16
Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama 3 (tiga) bulan dengan gajiyang dibayar selama trainning sebesar Rp. 600.000, (enam ratus riburupiah) dan setelah trainning kita menerima gaji sesuai UMP
Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama 3 (tiga) bulan dengan gajjiyang dibayar selama trainning sebesar Rp. 600.000, (enam ratus riburupiah) dan setelah trainning kita menerima gaji sesuai UMP
(upahminimum provinsi) pada waktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan danjika ingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan ;Bahwa jam lembur tersebut berlaku setelah 8 (delapan) jam kerjaselebihnya di hitung lembur ;Bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo
marketing di Mitraelektronik Superstore (PT Rocky Mitra Group) ;Bahwa Tugas dari Penggugat sebagai tenaga marketing yakni melayanidan menguasai semua produk yang akan di jual oleh perusahaan ;Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak (PKWT) Perjanjian KerjaWaktu Tertentu ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2016 ;Bahwa saksi sebagai kepala bagian marketing dan anak buah sayakurang lebih 70 (tujuh puluh) orang termasuk Penggugat ;Bahwa gaji yang diterima Penggugat per bulannya sesuai UMP
Group) ; Bahwa tugas dari Penggugat sebagai tenaga marketing yakni melayanidan menguasai semua produk yang akan di jual oleh perusahaan ; Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak (PKWT) Perjanjian KerjaWaktu Tertentu ; Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ; Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena telah habis masa kontrak ; Bahwa Saksi sebagai Supervisior di Mitra Home Depo (PT Rocky MitraGroup) ; Bahwa gaji yang diterima Penggugat per bulannya sesuai UMP
305 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekurangan Upah (karena Upah dibawah UMP DKI Jkt); Tahun 2016 (Rp3.100.000 Rp1.500.000) x 3= Rp 4.800.000,00; Tahun 2017 (Rp3.355.750Rp1.500.000)x12 = Rp22.269.000,00; Tahun 2018 (Rp3.648.035 Rp1.500.000)x10 = Rp21.480.350,00;Sub Total ke4 = Rp48,549,350,00:4.5. Grand Total Sub Total (1+2+3+4) = Rp149.520.125,00;terbilang (seratus empat puluh sembilan juta, lima ratus dua puluh ribu, seratus dua puluh lima rupiah);Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1278 K/Pdt. SusPHI/20205.
Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangon,Tunjangan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses, Uang THRdan Kekurangan Upah akibat pembayaran upah dibawah UMP DKIJakarta sebesar Rp149.520.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta,lima ratus dua puluh ribu, seratus dua puluh lima rupiah);6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;7.
SusPHI/2020 Tunjangan Hari raya Keagamaan;Sub Total 3; 1 X Rp3.648.035,00 = Rp3.648.035,00: Kekurangan Upah UMP DKI; Tahun 2016 (Rp3.100.000 Rp1.500.000) X 3 = Rp 4.800.000,00; Tahun 2017 (Rp3.355.750 Rp1.500.000) X 12 = Rp22.269.000,00; Tahun 2018 (Rp3.648.035 Rp1.500.000) X 10 = Rp21.430.350,00;Sub Total 4 = Rp48.549.350,00;Total Keseluruhan Sub Total 1+2+3+4 = Rp149.520.125,00;(seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);Grand = Total Sub Total 1 + Sub Total 2 = Rp143.730.000,00
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2007 :Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hariRp.450.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.450.000Rp.355.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.355.000 X 12 bulan =Rp.4.260.000, (empat juta dua ratus enam puluhribu rupiah) ;b. Kekurangan gaji/upah Penggugat!
Tahun 2008 :Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25. hariRp.500.000,Upah UMP 2008 Rp.895.000,Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 Rp.500.000Rp.395.000,Kekurangan upah selama 11 bulan, yaituRp.395.000 X 11 bulan =Hal. 5 dari 22 hal. Put.
No. 95PK/Pdt.Sus/2011Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hariRp.450.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.450.000Rp.355.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.355.000 X 12 bulan =Rp.4.260.000, (empat juta dua ratus enam puluhribu rupiah) ;b.
Kekurangan gaji/upah Penggugat V Tahun2007 :Upah perbulan sebesar Rp.11.000 x 25 hari =Rp.275.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.275.000 =Rp.530.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.530.000 X 12 bulan =Rp.6.360.000, (enam juta tiga ratus enam puluhribu rupiah) ;b.
Kekurangan gaji/upah Penggugat V Tanun2008 :Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =Rp.500.000,Upah UMP 2008 Rp.895.000,Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 Rp.500.000 =Rp.395.000,Kekurangan upah selama 11 bulan, yaituRp.395.000 X 11 bulan =Hal. 8 dari 22 hal. Put.
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tamarin Jayasebagai buruh dengan pembayaran upah terakhir pada bulan September tahun2007 sebesar Rp.645.000, (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 UU No.13 Tahun 2003Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan UMP.
Sedangkanberdasarkan peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2007 menetapkan UpahMinimum Propinsi (UMP) Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2008adalah sebesar Rp.730.000, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa Tergugat melakukan PHK massal secara sepihak terhadapPenggugat dan pekerja lainnya tanpa alasan yang jelas, dengan alasanPenggugat tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh rasatanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinanperusahaan serta tidak mengindahkan
Menyatakan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp.645.000, (enam ratusempat puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober, Nopember danDesember 2007 dan Rp.730.000, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2008 (sesuai ketentuan UMP 2008)sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan ataumengikuti ketentuan tentang UMP Provinsi NTB yang berlaku ;4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak normatif berupa upahPenggugat sejak bulan Oktober 2007 sesuai UMP yang berlaku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalaimelaksanakan putusan provisi Sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkrach van gewijhde) ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
Upah terakhir yang diterima Penggugat sesuai UMP 2007 di Propinsi NusaTenggara Barat yaitu sebesar Rp.645.000, (enam ratus empat puluh limaribu rupiah), hal ini juga telah diakui oleh Tergugat ;c. Alasan PHK karena Penggugat melakukan unjuk rasa tidak beralasankarena hal tersebut dijamin UU No.9 Tahun 1998, namun karena Penggugattidak keberatan di PHK maka Penggugat berhak atas hakhaknya sesuaiPasal 156 UU No.13 Tahun 2003, sebagai berikut : 1. Pesangon 2 x Rp.645.000, Rp.1.290.000,2.
118 — 15
Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatannya mengenai permintaan upah lembur,mengenai upah dibawah UMP dan masalah PemutusanHubungan Kerja dan perbuatan melawan hukum.2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur danmengenai masalah upah dibawah UMP dalamperselisihan hubungan industrial termasuk dalamperselisihan Hak.3.
melainkan kerja diluarkantor dan apabila Penggugat menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat selama 66,5 jam dalam seminggu adalah dalil yang tidak benar danmengadaada, karena selama melakukan pekerjaannya Penggugat bekerjadiluar kantor dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar selama Penggugatdiluar kantor benarbenar bekerja atau tidak.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 pada halaman 1dan poin 13 pada halaman 4 sampai 5, karena upah yang diberikan olehTergugat tidak dibawah UMP
2013, UMP 2014, dan UMP 2015.Halaman 3 dari 21 halamanPutusan Nomor 227/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn8.
Bahwa, upah yang diterima Penggugat di tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.889.393, (dua juta delapan ratus delapan puluh sesembilan ribu tiga ratussembilan puluh tiga rupiah) diatas UMP 2013.9.
Bahwa, upah Penggugat ditahun 2014 adalah sebesar Rp.2.060.129,(Satujuta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tiga ribu rupiah),diatas UMP 2014.10.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.247.050, (duajuta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), diatas UMP 2015.11.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 pada halaman2 yang menyatakan sebagai berikut :pahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping itu, ternyata Tergugat telah membayar upah lebih rendahdari Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada Penggugat yaitu hanyamembayarkan upah kepada Penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapanratus ribu rupiah),sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah selama 2(dua) tahun yaitu tahun 2008, 2009 hingga April 2010 sebagai berikut :a.
UMP DKI Jakarta tahun 2008 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 143/2007 yaitu sebesar Rp 972.604,00 Rp 800.000,00 = Rp 172.604,00 X 12 bulan = Rp 2.071.248,00 (dua jutatujuh puluh satu ribu dua ratus empat delapan rupiah) ;b.
UPM DKI Jakarta Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 101 Tahun 2008 tentang UMP Tahun 2009 yaitusebesar : Rp 1.069.865,00 Rp 800.000,00 = Rp 269.865,00 X 12 bulan= Rp 3.238.380,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratusdelapan puluh rupiah);c.
UMP DKI Jakarta Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 167 Tahun 2009 tentang UMP Tahun 2010 yaitusebesar Rp 1.118.009,00 Rp 800.000,00 = Rp 318.009,00 X 4 =Rp 1.272.036,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluhenam rupiah);Berdasarakan hal tersebut, maka total kekurangan pembayaran upah yangmenjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp 2.071.248,00 +Rp 3.238.380,00 + Rp 1.272.036,00 = Rp 6.581.664,00 (enam juta lima ratusdelapan puluh satu ribu enamratus
Bahwaoleh karena pembayaran upah Penggugat setiap bulannya dibawahketentuan UMP yang berlaku di DKI Jakarta, maka upah sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak lainnyasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah berdasarkan UMP yang berlaku untuktahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta No. 167 Tahun 2009 yaitu sebesar Rp 1.118.090,00 (satu jutasaratus delapan belas ribu sembilan
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa upah terakhir yang diterima Para Penggugat berdasarkan lampirandaftar rician gaji pegawai tetap tanggal, 28 Januari 2011 sebagai berikut:Pengugat : Rp. 850.000,/oulan baru disesuaikan dengan UMP NTT2011;Pengugatll : Rp. 931.752,/oulan;Pengugatlll : Rp. 1.082.802,/oulan;PengugatIV =: Rp. 1.082.802,/bulan;Pengugat V : Rp. 887.292,/oulan;PengugatVI : Rp. 1.029.450,/oulan;PengugatVIl : Rp. 869.736,/oulan;PengugatVIlIl : Rp. 877.260,/oulan;PengugatIX : Rp. 850.000,/oulan baru baru disesuaikan dengan
UMP 2011 = Rp. 850.000,/bulan Upahyangditerima = Rp. 831.072,/bulan = Rp. 18.928, x 8 bulan = Rp. 151.424,Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 714 K/Pdt.Sus/2012Penggugat IXe Kekurangan Upah Bulan Agustus s/d Desember 2009. UMP 2009 = Rp. 725.000,/bulan Upah yang diterima = Rp. 450.000,/obulan = Rp. 275.000, x Rp. 4 bulan = Rp. 1.100.000,e Kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2010.
UMP 2010 = Rp. 800.000,/bulan Upah yang diterima = Rp. 450.000,/obulan = Rp. 350.000, x 12 bulan = Rp. 4.200.000,e Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Agustus 2011. UMP 2011 = Rp. 850.000,/bulan Upahyang diterima = Rp. 450.000,/bulan = Rp. 400.000, x 8 bulan = Rp. 3.200.000, += Rp. 8.500.000, Penggugat Xe Kekurangan Upah Bulan Agustus s/d Desember 2009.
UMP 2009 = Rp. 725.000,/bulan Upahyang diterima = Rp. 450.000,/obulan = Rp. 275.000, x 4 bulan = Rp. 1.100.000,e Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Desember 2010. UMP 2010 = Rp. 800.000,/bulan Upah yang diterima = Rp. 450.000,/bulan = Rp. 350.000, x 12 bulan = Rp. 4.200.000,e Kekurangan Upah Bulan Januari s/d Agustus 2011.
UMP 2011 = Rp. 850.000,/bulan Upah yang diterima = Rp. 450.000,/bulan = Rp. 400.000, x 8 bulan = Rp. 3.200.000, += Rp. 8.500.000,Jumlah hak Penggugatl, IX dan X = Rp. 17.151.424,8.
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
di atas telahnyata bertentangan dengan undangundang, dengan demikian sudahsepatutnya dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum pula untukmembayar kekurangan upah yang seharusnya diterima oleh Penggugatyakni kekurangan upah sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulanDesember 2009 sebesar Rp 895.200,00 (delapan ratus sembilan puluh limaribu dua ratus rupiah) / 12 x Rp 74.600,00, serta membayar secara tunai dansekaligus upah proses setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) sesuai UMP
No. 850 K/Pdt.Sus/2010Rp 895.200,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)/Rp 74.600,00 X 12 bulan ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayarkan kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus Upah yang belum dibayarkan/upah tertunggak selama proses yakni upah sejak bulan Januari 2010,yang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuaiUpah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 hingga adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap ;.
padahal Penggugat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja yangditandatanganinya terhitung tanggal 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009telah berakhir, dan Penggugat sudah tidak bekerja kenapa mesti harusdibayarkan mengikuti UMP Tahun 2010 lagi sebesar 1 Juta perbulannyadikali 6 bulan .... ?! Jelas jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi.Padahal sangat jelas pada Pasal 93 UU No 13 Tahun 2003 (1). Upah tidakdibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan. (No Work NoPay) ;.
Saleh bagian Keuangan Yayasan Yoseph Yeemye yang selalumembayarkan upah pada Penggugat, menyatakan dalam persidanganbahwa Penggugat menerima upah sebesar Rp 905.000,00 sesuai UpahUMP Tahun 2009, ditambah dengan uang hadir setiap hari sebesarRp 12.000,00 sehingga Penggugat menerima di atas UMP yang berlakuhanya Rp 905.000,00 terbukti dengan slip gaji yang diterima olen Penggugatyang Tergugat perlihatkan (bukti T 18), bulan Januari 2009 Penggugatmenerima Upah sebesar Rp 918. 400,00 bulan April 2009
Dengan demikian Judex Facti seharusnya tidakmemberikan atau mengeluarkan pertimbangan hukum bahwa PemohonKasasi membayarkan Upah dibawah UMP sebagaimana di atas denganmengesampingkan keterangan saksi saksi, serta menyatakan kekuranganUpah dari UMP selama 1 (satu) tahun 2009.... sebesar Rp 74.600,00 x 12bulan .... ?!.
127 — 75
bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperolehuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgBahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalahupah minimum Provinsi NTT (UMP
Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000.Total Jaminan Hari Tua
650.000 650.0002009 725.000 725.000 725.0002010 800.000 800.000 800.0002011 850.000 850.000 850.0002012 925.000 925.000 925.0002013 1.010.000 1.010.000 1.010.0002014 1.150.000 1.150.000 1.150.000Jumlah 6.710.000 6.710.000 6.710.000 Untuk PENGGUGAT II DHEDEN SAPUTRA :Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014 13.800.000Total 25.220.000 PEMBAYARAN JAMSOSTEK Tahun Gaji/Upah Sesuai UMP
Tahun 2013) = Rp1.010.000,Halaman 33 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpge Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2014 :12 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 16.060.000,Bahwa, berdasarkan surat bukti P.4 Penggugat II tidak dibayar upahnya sejakbulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal 2 Februari 2015 hal initelah diakui kKebenarannya baik oleh Penggugat II maupun oleh Tergugat ,maka
perhitungan kekurangan upah Penggugat II adalah sebagai berikut :e Upah bulan Januari sampai dengan Desember2014 : 13 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000.e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 16.060.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.
46 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah dibawa UMP, oleh karenahal tersebut maka Penggugat mohon kiranya hakhak Penggugatdihitung sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan (UU 13 Tahun 2003)sebagai berikut:Pasal 88.89 dan 90 UU 13 tentang KetenagakerjaanSelisin Upah selama 2 tahun:e Selisih Tahun 2016 ( UMP = Rp 1.875.000,00)= Rp1.875.000 Rp 1.000.000= Rp875.000 x 12 bulane Selisih Tahun 2017 ( UMP = Rp2.030.000,00)= Rp 2.030.000 Rp 1.000.000 Rp 1.030.000,00= Rp1.030.000 x 3 bulan Rp 3.090.000,00(Rp
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan SPBUsebagai Operator Pengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterima olehpara Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terusmenerus yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upahsetiap bulan sebesar Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugat agar gajidinaikkan sesuai UMP
, karena selama ini Tergugat memberikan Upah kepada paraPenggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga telahmelanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/ Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas (1112013)pukul 18:00 WIB, para Penggugat yang sedang bekerja dikumpulkan oleh PihakTergugat dan pada saat itu disampaikan bahwa para Penggugat diberhentikan daripekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja dan pengganti
Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yang diberikan, Karenadefinisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan UpahKeseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.
156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agarperusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitungmulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SK GubernurJambi Nomor: 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP