M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar selisih Upah yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP

) Gorontalo sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2022, dengan perhitungan sebagai berikut yaitu:

Nomor 783 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Penggugat tidakpernah diberikan berkas atau dokumendokumen perjanjian kerja antaraPenggugat dengan Tergugat;Bahwa pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 Tergugat memberikanJabatan dan tanggung jawab kepada Penggugat sebagai Waiters denganupah pokok di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta;Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkanloyalitas yang tinggi dan merupakan salah satu karyawan terbaik

Nomor 783 K/Padt.SusPHI/2016 2015 Rp2.379.360,00 Rp2.700.000,00 UMP Rp2.700.000,00 Gaji Rp2.379.000,00Rp3.852.000,00 Kekurangan upahRp321.000 x bulan =Rp3.852.000 Jumlah Rp21.714.919,00 A.

kurang dari 18tahun, mendapat 6 x upah; UMP 2015 Rp2.700.000 x6 bulanPasal 156 ayat 4 a.

Nomor 783 K/Pdt.SusPHI/2016 Periode UMP DKI Jakarta Bonus Tahunan yangharus dibayarkan2000 286.000 286.0002001 344.527 344.5272002 426.527 426.5272003 591.266 591.2662004 671.000 671.0002005 711.843 711.8432006 819.100 819.1002007 956.000 956.0002008 972.604 972.6042009 1.069.865 1.069.8652010 1.118.009 1.118.0092011 1.290.000 1.290.0002012 1.529.520 1.529.5202013 2.200.000 2.200.0002014 2.441.000 2.441.000Jumlah Rp15.426.657,00 .

Rincian besarnya tunjangan kesehatan yang wajib dibayar olehTergugat/PT Best Foods Nusantara terhadap Penggugat sebagai berikut: Periode UMP DKI Tunjangan kesehatan yangJakarta harus dibayar oleh perusahaansetiap tahunnnya2000 286.000 286.0002001 344.527 344.5272002 426.527 426.5272003 591.266 591.2662004 671.000 671.0002005 711.843 711.8432006 819.100 819.1002007 956.000 956.0002008 972.604 972.6042009 1.069.865 1.069.8652010 1.118.009 1.118.0092011 1.290.000 1.290.000 Halaman 9 dari 20 hal.

Penggugat mulai bekerja pada Tergugat (Yayasan Victory Mission) sejak tanggal27 Juni 2007, sebagai Guru dan Kepala Sekolah Dasar Petra Alak dengan SuratKeputusan Ketua Yayasan Victori Mission Nomor : 004/510.YVM/2/2007 tanggal 27Juni 2007 dengan menerima honorarium dan tunjangan.1.Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat yang diangkat dengan surat keputusan(SK) baik sebagai Guru maupun sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Yayasan tersebuttidak pernah Penggugat mendapat upah/gaji sesuai dengan UMP

Dengan demikian Tergugat telahmelanggar pasal 90 ayat (1) UU No. 13 tahun 2013, karena membayar upah kepadaPenggugat di bawah UMP NTT.Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat bukan saja Tergugat membayar upahdibawah dibawah UMP, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan tunjangan Jabatansebagai mana yang dalam setiap SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Tergugat.Yang aneh lagi dalam setiap SK (Surat Keputusan)tidak tercantum besarnya upabh/gajidan besarnya tunjangan jabatan.

Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar dibayarberdasarkan besaran UMP NTT adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingk an.5.

tahun SK tersebut diperpanjang ;Bahwa benar saya menerima upah dari Tergugat ;Bahwa upah saksi dengan upah Penggugat berbeda, upah saksi kecil karenasaksi guru honor, sedangkan Penggugat sebagai Kepala Sekolah upahnyalebih besar ;Bahwa upah penggugat sebesar Rp. 550.000,namun sekarang turun menjadiRp. 400.000, karena penggugat turun dari kepala Sekolah jadi guru biasa;Bahwa gaji saksi waktu awal sebesar Rp. 250.000, namunSekarang sudahnaik menjadi Rp. 500.000,Bahwa upah saya tidak sesuai dengan UMP

NTT, karena UMP.

Perintis Lintas Talang Duku untuk membuatlaporan Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi in casuTERMOHON pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap DugaanTindak Pidana Ketenagakerjaan yakni Membayar Upah dibawahketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ketentuanPasal 185 Jo Pasal 90 UU Nomor : 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Direktur CV. PerintisLintas Talang Duku yakni Sdr.

SUBAGIO.Bahwa PEMOHON membuat Laporan Polisi adalah disebabkanPEMOHON dan 33 orang rekan kerja PEMOHON tidak menerimaupah UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambisebagaimana layaknya Pekerja di perusahaan lain yang telahmengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa status PEMOHON bekerja di CV.

BUKTI SURAT yakni : Bukti Surat yakni : Surat Penetapan PengawasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: 422/ Disnakertrans3.1/2017, tanggal 31 Juli 2017.Sebagai BUKTI kekurangan bayar upah UMP. Bukti surat yakni : Surat dari Pengawas KemeterianTenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 10/ PNKJ/ III/2018, tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang hakhak Pekerja/ Buruh berupa kekurangan bayar upah UMP,Sebagai BUKTI.4.

Keputusan Gubernur Jambi No.562/Kep Gub/Dissosnakertrans /2011tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2012yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.ab. Keputusan Gubernur Jambi No.626/Kep Gub/Dissosnakertrans /2012tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2013yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.bc.

Keputusan Gubernur Jambi No.610/Kep Gub/Dissosnakertrans /2013tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2014yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.cd. Keputusan Gubernur Jambi No.574/Kep Gub/Dissosnakertrans /2014tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2015yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.de.

Gaji Tahun 2013 sebesar Rp.1.980.000, (UMP DKI Jakarta tahun 2013sebesar Rp. 2.200.000/bIn);Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 1025 K/Pdt.SusPHI/201710.2.

Gaji Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, (UMP DKI Jakarta Tahun 2014sebesar Rp. 2.441.000/bIn);Bahwa berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 dan putusanMahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUUX/2013 tentang masakadaluwarsayang tidak dibatasi atas kekurangan hak pekerja, selama terjadi hubungankerja, maka jelas berdasarkan hukum Para penggugat berhak ataskekurangan Upah dari upah dibawah UMP DKI JAKARTA yang dijalankanoleh pihak Tergugat;Bahwa penggugat secara hukum dan sangatlah mendasar, apabilaPenggugat

Moelyadi;Jabatan : Security/ Satpam;Masuk Kerja : 01 September 2005;Masa Kerja : 09 tahun, 2 bulan;Gaji Terakhir =: Rp 2.000.000/bIn (Rp.2.441.000 UMP DKI 2014);a. Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.441.000 = Rp. 43.938.000b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp. 2.441.000 = Rp. 2.205.000c.

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan halaman 27 mempertimbangkan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengingat Pengusaha dilarang membayar upah/gaji pekerjanya dibawah upah minimum yang berlaku, sementarabesaran Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI tahun 2014 berdasarkanPeraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2013tanggal 1 Nopember 2013 adalah sebesar Rp. 2.441.000,, sedangkanupah Penggugat sebagaimana bukti P3 (upah bulan Juni 2014) adalahRp. 2.000.000

, maka besarnya upah yang dijadikan dasar penghitunganhakhak Penggugat adalah sebesar UMP DKI Tahun 2014 tersebut atausebesar Rp.2.441.000,;Bahwa komponen atau struktur upah yang berlaku pada PerusahaanPemohon Kasasi sebagai berikut : Upah Pokok Rp.2.000.000, (lebih dari 75 %), Tunjangan Kesehatan, Tunjangan KerajinanHalaman 17 dari 20 hal.Put.

Perintis Lintas Talang Duku, mengenai menerima upah minimunsesuai UMP Provinsi Jambi, akan tetapi Penggugat hanyamendapatkan sisa uang jalan saja setiap pemberangkan jalan dalamsetiap harinya dan bila dirataratakan dalam perbulannya hanyamenerima upah Rp. 800.000/ bulan dibawah UMP Provinsi Jambi;Bahwa berdasarkan Surat yang dilayangkan oleh Kuasa HukumPenggugat Nomor : 07/ SKP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018Tentang Penyampaian data ex Karyawan CV.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 610/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2013, tanggal 23 Oktober 2013, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2014. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2014, tanggal 30 Oktober 2014, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2015.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 460/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2015, tanggal 30 Oktober 2015, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2016.

sesuai dengan asili);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 562/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2011, tanggal 29 Nopember2011, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2012. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 626/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2012, tanggal 5 Nopember2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2013.

Putusan Nomor: 122/G/2018/PTUNJKT Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2013sebesar Rp. 1.300.000, perbulan (lihat bukti P14b=T.II Intv23); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2014sebesar Rp. 1.502.230, perbulan (lihat bukti P14c=T.II Intv24); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2015sebesar Rp. 1.710.000, perbulan (lihat bukti P14d=T.II Intv25); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2016sebesar Rp. 1.906.650, perbulan (lihat

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat denganrincian sebagai berikut: JENIS TUNGGAKAN UPAHJUMLAHTUNGGAKAN TUNGGAKAN UPAH PROSES KESELURUHANNO NAMA KEKURANGAN UPAH BELUM6xUMP 2019 (A+B+C)UMP BAYAR(A) (B) (C)P1 MUCHTAR 16.450.680 15.334.000 17.500.860 49.285.540P2 SYAHRIZAL 29.102.760 8.193.000 17.500.860 54.796.620 Halaman 6 dari 24 hal. Put.

Total tunggakan kekurangan upah dibawah UMP Rp1.632.287.550,00,b. Total tunggakan upah/gaji yang belum dibayar sebesarRp 587.289.560,00,c. Total upah selama proses 6 x UMP 2019 x 53 Rp 927.545.580,00,+Total keseluruan Rp3.147.122.690,00,Terbilang: Tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhdua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat dengantotal rincian sebagai berikut:JENIS TUNGGAKAN UPAHJUMLAHTUNGGAKAN TUNGGAKAN ces KESELURUHANNO NAMA KEKURANGA UPAH BELUM6xUMP 2019 (A+B+C)N UMP BAYAR(A) (B) (C)P1 MUCHTAR 16.450.680 15.334.000 17.500.860 49.285.54017.500.P2 SYAHRIZAL 29.102.760 8.193.000 SUD .860 54.796.62017.500.P3 MUKHTAR KASEM 29.102.760 8.657.000 00860 55.896.62017.500.P4 SAWALUDDIN 31.646.760 9.509.000 SOtSED 60.036.62017.500.P5 MARLINA 37.166.760 8.045.000 500.860

Total tunggakan kekurangan upah di bawah UMP Rp1.632.287.550,00,b. Total tunggakan upah/gaji yang belum dibayar sebesar Rp 587.289.560,00,c.

Total upah selama proses 6 x UMP 2019 x 53 Rp 927.545.580,00+Total keseluruhan Rp3.147.122.690,00,Terbilang: Tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh duaribu enam ratus sembilan puluh rupiah;Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan upahsebesar 50% dari Rp587.289.560,00 (total nilai keterlambatan upahkeseluruhannya) yaitu Rp293.644.780,00 (dua ratus sembilan puluh tigajuta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluhrupiah);Menyatakan sah dan berharga

EVA MARDIANAMasa kerja 11 tahun lebih, UMP Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesarRp. 2.804.453, Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 2.804.453, = Rp.50.480.1154, Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.804.453, = Rp.11.217.812,JUMLAH = Rp. 61.679.966, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 61.679.966, =Rp. 9.254.695,JUMLAH = Rp. 70.952.661,(Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam RatusEnam Puluh Satu Rupiah)b.

JONGKI ARFENMasa kerja 4 tahun lebih, UMP Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.2.804.453, Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.804.453, = Rp. 28.804.453, Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.804.453, =Rp. 5.608.906,JUMLAH = Rp. 34.413.359, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 34.413.359, =Rp. 5.162.004,JUMLAH = Rp. 39.575.363,(Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga RatusEnam Puluh Tiga Rupiah)c.

WINDA OKTAVIAMasa kerja 7 tahun lebih, UMP Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.2.804.453, Uang Pesangon 2 x 8 x Rp. 2.804.453, = Rp. 44.871.248, Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.804.453, =Rp. 8.413.359,JUMLAH = Rp. 53.284.607, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 53.284.607, =Rp. 7.992.691,JUMLAH = Rp. 61.277.298,(Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua RatusSembilan Puluh Delapan Rupiah)d.

MUKOROBINMasa kerja 6 tahun lebih, UMP Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.2.804.453, Uang Pesangon 2 x 7 X Rp. 2.804.453, = Rp. 39.264.342, Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.804.453, =Rp. 8.413.359,JUMLAH = Rp. 47.675.701, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 47.675.701, =Rp. 7.151.355,JUMLAH = Rp. 54.827.056,(Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima PuluhEnam Rupiah)2.

MUKOROBINMasa kerja 6 tahun lebih, UMP Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.2.804.453, Uang Pesangon 2 x 7 x Rp. 2.804.453, = Rp. 39.264.342, Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.804.453, =Rp. 8.413.359,JUMLAH = Rp. 47.675.701, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 47.675.701, =Rp. 7.151.355,JUMLAH = Rp. 54.827.056,(Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima PuluhEnam Rupiah)4.

bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperolehuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgBahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalahupah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000.Total Jaminan Hari Tua

650.000 650.0002009 725.000 725.000 725.0002010 800.000 800.000 800.0002011 850.000 850.000 850.0002012 925.000 925.000 925.0002013 1.010.000 1.010.000 1.010.0002014 1.150.000 1.150.000 1.150.000Jumlah 6.710.000 6.710.000 6.710.000 Untuk PENGGUGAT II DHEDEN SAPUTRA :Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014 13.800.000Total 25.220.000 PEMBAYARAN JAMSOSTEK Tahun Gaji/Upah Sesuai UMP

Tahun 2013) = Rp1.010.000,Halaman 33 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpge Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2014 :12 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 16.060.000,Bahwa, berdasarkan surat bukti P.4 Penggugat II tidak dibayar upahnya sejakbulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal 2 Februari 2015 hal initelah diakui kKebenarannya baik oleh Penggugat II maupun oleh Tergugat ,maka

perhitungan kekurangan upah Penggugat II adalah sebagai berikut :e Upah bulan Januari sampai dengan Desember2014 : 13 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000.e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 16.060.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

di atas telahnyata bertentangan dengan undangundang, dengan demikian sudahsepatutnya dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum pula untukmembayar kekurangan upah yang seharusnya diterima oleh Penggugatyakni kekurangan upah sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulanDesember 2009 sebesar Rp 895.200,00 (delapan ratus sembilan puluh limaribu dua ratus rupiah) / 12 x Rp 74.600,00, serta membayar secara tunai dansekaligus upah proses setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) sesuai UMP

No. 850 K/Pdt.Sus/2010Rp 895.200,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)/Rp 74.600,00 X 12 bulan ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayarkan kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus Upah yang belum dibayarkan/upah tertunggak selama proses yakni upah sejak bulan Januari 2010,yang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuaiUpah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 hingga adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap ;.

padahal Penggugat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja yangditandatanganinya terhitung tanggal 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009telah berakhir, dan Penggugat sudah tidak bekerja kenapa mesti harusdibayarkan mengikuti UMP Tahun 2010 lagi sebesar 1 Juta perbulannyadikali 6 bulan .... ?! Jelas jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi.Padahal sangat jelas pada Pasal 93 UU No 13 Tahun 2003 (1). Upah tidakdibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan. (No Work NoPay) ;.

Saleh bagian Keuangan Yayasan Yoseph Yeemye yang selalumembayarkan upah pada Penggugat, menyatakan dalam persidanganbahwa Penggugat menerima upah sebesar Rp 905.000,00 sesuai UpahUMP Tahun 2009, ditambah dengan uang hadir setiap hari sebesarRp 12.000,00 sehingga Penggugat menerima di atas UMP yang berlakuhanya Rp 905.000,00 terbukti dengan slip gaji yang diterima olen Penggugatyang Tergugat perlihatkan (bukti T 18), bulan Januari 2009 Penggugatmenerima Upah sebesar Rp 918. 400,00 bulan April 2009

Dengan demikian Judex Facti seharusnya tidakmemberikan atau mengeluarkan pertimbangan hukum bahwa PemohonKasasi membayarkan Upah dibawah UMP sebagaimana di atas denganmengesampingkan keterangan saksi saksi, serta menyatakan kekuranganUpah dari UMP selama 1 (satu) tahun 2009.... sebesar Rp 74.600,00 x 12bulan .... ?!.

Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara dengan membayar selisih upah Para Penggugat;6. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai atas keseluruhan total jumlah upah dan hak-hak normatif serta ha-hak lainnya kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 94.735.355,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dalam perincian sebagai berikut :1.

Adri Soputano Uang Pesangon : 9 x 2 = 18 x Rp.1.218.791,- = Rp. 21.938.238,-o Uang Penghargaan : 7 x Rp.1.218.791,- = Rp.8.531.537,-Jumlah = Rp. 30.469.775,-o Penggantian Hak : 15% x Rp.30.469.775,- = Rp. 4.570.466,-o Sisa Upah Bulan Mei, Upah Bulan Juni s/d Agustus 2012Rp.618.791,- + 3 x Rp.1.218.791,- = Rp. 4.275.164,-o Selisih UMP Thn 2012, Bulan Januari s/d Agustus 20128 x (Rp.1.250.000.

Manoppo.o Uang Pesangon : 9 x 2 = 18 x Rp.1.231.219,- = Rp. 22.161.942,-o Uang Penghargaan : 4 x Rp.1.231.219,- = Rp. 4.924.876,-Jumlah = Rp. 27.086.818,-o Penggantian Hak : 15% x Rp.27.086.818,- =Rp.4.063.022,-o Upah Bulan Juni s/d Agustus 20123 x Rp.1.231.219,- =Rp.3.693.657,-o Selisih UMP SULUT Tahun 2012, BulanJanuari s/dJuli 20127 x (Rp.1.250.000. Rp.1.231.219.)

Rizal Boseke.o Uang Pesangon : 6 x 2 = 12 x Rp.1.056.363,- = Rp. 12.676.356,-o Uang Penghargaan : 2 x Rp.1.056.363,- =Rp. 2.112.726,-Jumlah = Rp. 14.789.082,-o Penggantian Hak : 15% x Rp.14.789.082,- =Rp. 2.218.362,-o Selisih UMP SULUT Tahun 2012, Bulan Januari s/d Juni 20126 x (Rp.1.250.000, - Rp.1.056.363.)

Rp. 4.570.466.Hakhak normatif lainnya :Sisa upah bulan Mei dan upah bulan Juni 2012 s/dbulan Agustus 2012 belum dibayarSisa upah bulan Mei Rp.618.791 + 3 x Rp.1.218.791, = Rp.4.275.164.Selisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012Rp.1.250.000, Rp.1.218.791. = Rp.31.209.( selisin UMP ) 8 x Rp.31.209, = Rp. 249.672,Jumlah = Rp. 39.565.077,(tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuhpuluh tujuh rupiah). Meida S.

,Upah sejak bulan Juni s/d Agustus 2012 yang belum dibayar3 x Rp.1.231.219, = Rp. 3.693.657,Selisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012Rp.1.250.000. Rp.1.231.219. = Rp.18.781,7 x Rp.18.781, 150.248,IlavoOJumlah = Rp. 34.993.745.,(tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ributujug ratus empat puluh lima rupiah).3.

. = Rp. 2.112.726.JUMLAH = Rp. 14.789.082,e Penggantian Hak 15% x Rp.14.789.082,Rp. 2.218.362,Hakhak normatif lainnyaSelisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012, bulan Januari s/d Juni2012Rp.1.250.000.

Rizal Bozeke.Uang Pesangon: 6 x2 = 12 x Rp.1.056.363, = Rp. 12.676.356,Uang Penghargaan: 2 x Rp.1.056.363, = Ro. 2.112.726.Jumlah = Rp. 14.789.082,Penggantian Hak : 15% x Rp.14.789.082, =Rp. 2.218.362,Selisih UMP SULUT Tahn 2012, Bulan Januari s/d Juni 20126 x (Rp.1.250.000. Rp.1.056.363.)

Rizal Boseke.e Uang Pesangon: 6 x2 = 12 x Rp.1.056.363, = Rp.12.676.356,e Uang Penghargaan: 2 x Rp.1.056.363, =Rp.2.112.726,Jumlah = Rp.14.789.082,e Penggantian Hak : 15% x Rp.14.789.082, =Rp. 2.218.362,e Selisih UMP SULUT Tahun 2012, Bulan Januari s/d Juni 20126 x (Rp.1.250.000, Rp.1.056.363.)

Dengan demikian PT Gefitkindo telah melanggarUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa sangatlah wajar bila Penggugat menanyakan tentang peninjauan gaji yangsesuai dengan UMP di Provinsi DKI Jakarta kepada Turut Tergugat (PTGefitkindo), tempat Penggugat bekerja, namum pihak Turut Tergugat, melaluiibu Ida selaku Direktur Utama PT Gefitkindo, melimpahkan kepada Tergugatyang diwakili oleh saudara Frits sebagai Pimpinan PT Lufrisindo Misa Perkasa;Bahwa berkaitan dengan surat Nomor LPMJUANDA.SBY/007/1V/2014

Kerja Jakarta Selatan setelah melakukan mediasi antaraPenggugat dengan Tergugat, dan telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor2772/1.835.3, tertanggal 18 Juni 2014, yang intinya adalah menganjurkanTergugat memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepadaPenggugat dengan rincian sebagai beilkut: Pesangon: 9 x Rp2441.000,00 = Rp 21.969.000,00 Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp2.441.000,00 =Rp 12.205.000,00 Penggantian perumahan, pengobatan & perawatan15% x Rp34.174.000,00 =Rp 5.126.100,00 Kekurangan UMP

2010 (Rp1.118.009,00 Rp650.000,00) = Rp468.009,00 x 12 =Rp 5.616.108,00 Kekurangan UMP 2011 (Rp1 290.000,00 Rp650.000,00) = Rp640.000,00 x 12 =Rp 7.680.000,00 Kekurangan UMP 2012 (Rp1.529.150 Rp650.000,00) = Rp879.150,00 x 12 = Rp 10.549.000,00 Kekurangan UMP 2013 (Rp2.200.000,00 Rp850.000,00) =Rp1.350.000,00 x 12 = Rp 16.200.000,00 Kekurangan UMP 2014 (Rp2.441.000,00 Rp1.100.000,00) = Rp1.341.000,00 x 12 =Rp 5.364.000,00dengan demikian Penggugat sangatlah setuju dengan Anjuran yang dikeluarkanoleh

ADIRIN selaku Bendahara SerikatPekerja Hotel Surya, telahbekerja di Perusahaan Tergugatterhitung sejak Juli 1992 (16tahun), dengan jabatan terakhirsebagai Tehnisi pada BagianEngineering (Eng) dan menerimaupah terakhir pada bulan Maret2008, sebesar Rp~ 1.300.000,(satu juta tiga ratus riburupiah) ;Bahwa pada awal bulan Februari 2008, paraPekerja/Anggota Serikat Pekerja Hotel Surya mempertanyakankepada Penggugat tentang berapa presentase nilai kenaikanatas UMP tahun 2007 dengan UMP tahun 2008, atas

pertanyaantersebut Penggugat menjelaskan bahwa kenaikan UMP tahun2008 rata rata sebesar 8 % (delapan persen), hal tersebutberdasarkan berita di media masa Kompas tanggal 2 November2007, yang menyebutkan UMP tahun 2008 naik 8 % (delapanpersen) (Bukti P2) ;Bahwa untuk mendapatkan data secara konkrit,maka Penggugat meminta kepada para Anggota Serikat PekerjaHotel Surya untuk memberikan data mengenai berapa nilaiupah yang diterima pada saat itu (bulan Januari 2008).Selanjutnya data tersebut disusun dengan

menggunakan tabelyang menerangkan nilai upah yang diterima, nilai ataskenaikan UMP tahun 2008, nilai upah seharusnya diterimabila dikalikan 8 % (delapan persen) dan tabel' tersebutditandatangani oleh para Anggota Serikat Pekerja HotelSurya yang bersangkutan ;Bahwa selanjutnya setelah data lengkap, maka Penggugatmembuat surat yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan/Tergugat dengan No. 0017 B/UK FSP PARREF/I11/2008, tertanggal 11 Maret 2008, Perihal : RevisiUMP Tahun 2008 dimana surat dimaksud diterima

dan memperjuangkan peningkatankesejahteraan Anggota Serikat Pekerja dan keluarganyasesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) butir d Undang UndangNo. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh jo Pasal102 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat' tersebutsangatlah wajar dan sudah seharusnya pihak Pengusaha dapatmerundingkan hal tersebut secara Bipartit, mengingat Pasal4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1438 Tahun2007, tentang UMP

tahun 2008 jo Pasal 14 ayat (2) dan (3)Permenaker Jo. : Per001/MEN/1999 tentang Upah Minimum,bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja yang mempunya masakerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Penggugat, karena Para Penggugat tidak merasabersalah;20.Bahwa Tergugat sangat anti serikat dan mencekal/melarang masuk pengurus21dan aktifis, karena Tergugat dalam menjalan Perusahaan banyak melakukantindakan pelanggaran terutama disektor Pengupahan, seperti hak ataspesangon diberikan tidak sesuai dengan Undangundang Ketenagakerjaandan kesejahteraan pekerja tidak memadai serta banyak pekerja yang memilikimasa kerja di atas 10 (Sepuluh) tahun namun tetap menggunakan sistem upahharian yang mengacu ke UMP

bermaksud: (a) Mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidakmasuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya, (b)menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkankeanggotaan serikat buruh atau karena turut dalam tindakantindakan;Bahwa Tergugat belum membayarkan upah Para Penggugat sejak bulanSeptember 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya ;46.Bahwa oleh karena upah Para Penggugat dibawah UMP

dua ratus empat puluh duaribu dua ratus empat puluh rupiah);Penggugat II : Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00> = Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satujuta enam ratus empat puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari sld Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

bulan x Rp900.560,00 = Rp7.204.480,00Denda 50% x Rp7.204.480,00> = Rp3.602.240,00; Total denda yangharus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.640.000,00 + Rp3.602.240,00 =Rp5.242.240,00 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empatpuluh rupiah);Penggugat Ill : Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satu jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s.d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP

Nomor 53 PK/Padt.SusPHI/20175.242.240,00 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluhrupiah);Penggugat Ill:Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00 =Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satu jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah);Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat/Pekerja mulai bekerja sebagai supir pada perusahaan bulanSeptember 2012 s/d bulan Februari 2013 (6 bulan) dengan rincian upah sebagaiberikut;e Gaji pokok Rp500.000,00e Uang harian Rp7.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Subsidi uang makan Rp10.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Uang kerajinan alias tepat waktu Rp100.000,00/bulan;Padahal berdasarkan UMP

Provinsi Jambi tahun 2012 upah minimum (UMP) Jambisebesar Rp1.142.500,00/bulan (satu juta seratur empat puluh dua ribu lima ratusrupiah), sedang untuk tahun 2013 upah minimum pekerja (UMP) adalah sebesarRp1.300.000,00/bulan (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upayahukum lain dari Tergugat/Pengusaha (uitvoerbaar bij voorraad);Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 07/G/2014/PHILJBI.tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;2 Menyatakan tergugat kurang membayar upah dari ketentuan UMP

( UpahMinimum Propinsi ) Tahun 2012 dan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun2013 ;Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 560 K/Pdt.SusPHI/20143 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp.3.490.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaTergugat mengundurkan diri;5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak tanggal 21 Mei 2021;

perusahaanSPBU sebagai operator pengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara teruS menerus yang yang dibayarkan secara langsung olehTergugat dengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugat agar gajidinaikkan sesuai UMP

, karena selama ini Tergugat memberikan upah kepadaPara Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sehinggatelah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/ Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Hal. 2 dari 14 hal.

Putusan Nomor 8 PK/Pat.SusPHI/2016diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selamaproses perundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaanmembayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulaitahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentangPenetapan UMP

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikankepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepadaPenggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tigaratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatannya mengenai permintaan upahlebur,mengenai upah dibawah UMP dan masalahPemutusan Hubungan Kerja dan perbuatan melawanhukum.2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur danmengenai masalah upah dibawah UMP dalamperselisihan hubungan industrial termasuk dalamperselisihan Hak.3.

melainkan kerja diluarkantor dan apabila Penggugat menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat selama 66,5 jam dalam seminggu adalah dalil yang tidak benardan mengadaada, karena selama melakukan pekerjaannya Penggugatbekerja diluar kantor dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar selamaPenggugat diluar kantor benarbenar bekerja atau tidak.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 pada halaman 1dan poin 13 pada halaman 4 sampai 5, karena upah yang diberikan olehTergugat tidak dibawah UMP

2013, UMP 2014, dan UMP 2015.Bahwa, upah yang diterima Penggugat di tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.768.801 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus saturupiah) diatas UMP 2013.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2014 adalah sebesar Rp.1.913.183,00(Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tiga riburupiah), diatas UMP 2014.10.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 2,177,743 (duajuta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah

),diatas UMP 2015.11.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 padahalaman 2 yang menyatakan sebagai berikut :pahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanoa adanya surat teguran dalam bentuk suratperingatan , Il, dan Ill terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan phksepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,...12.Bahwa, pasal 161 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 menyatakan :Dalam hal pekerja/ouruh

2013, UMP 2014, UMP 2015.Bahwa upah Penggugat di tahun 2013 sebesar Rp. 1.768.801,, di tahun2014 sebesar Rp. 1.913.183, , dan di tahun 2015 sebesar Rp. 2.177.743,Bahwa Tergugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat karena tidak mencapai target yang telah disepakati, telahmemberikan pembinanan dengan surat peringatan ke 1 sampai dengansurat peringatan 3 namun penggugat tidak bisa memperbaiki kinerjanyauntuk mencapai target yang telah disepakati, untuk kolektor yang berstatuskaryawan

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatannya mengenai permintaan upah lembur,mengenai upah dibawah UMP dan masalah PemutusanHubungan Kerja dan perbuatan melawan hukum.2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur danmengenai masalah upah dibawah UMP dalamperselisihan hubungan industrial termasuk dalamperselisihan Hak.3.

melainkan kerja diluarkantor dan apabila Penggugat menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat selama 66,5 jam dalam seminggu adalah dalil yang tidak benar danmengadaada, karena selama melakukan pekerjaannya Penggugat bekerjadiluar kantor dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar selama Penggugatdiluar kantor benarbenar bekerja atau tidak.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 pada halaman 1dan poin 13 pada halaman 4 sampai 5, karena upah yang diberikan olehTergugat tidak dibawah UMP

2013, UMP 2014, dan UMP 2015.Halaman 3 dari 21 halamanPutusan Nomor 227/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn8.

Bahwa, upah yang diterima Penggugat di tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.889.393, (dua juta delapan ratus delapan puluh sesembilan ribu tiga ratussembilan puluh tiga rupiah) diatas UMP 2013.9.

Bahwa, upah Penggugat ditahun 2014 adalah sebesar Rp.2.060.129,(Satujuta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tiga ribu rupiah),diatas UMP 2014.10.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.247.050, (duajuta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), diatas UMP 2015.11.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 pada halaman2 yang menyatakan sebagai berikut :pahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba

Tahun 2007 :Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hariRp.450.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.450.000Rp.355.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.355.000 X 12 bulan =Rp.4.260.000, (empat juta dua ratus enam puluhribu rupiah) ;b. Kekurangan gaji/upah Penggugat!

Tahun 2008 :Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25. hariRp.500.000,Upah UMP 2008 Rp.895.000,Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 Rp.500.000Rp.395.000,Kekurangan upah selama 11 bulan, yaituRp.395.000 X 11 bulan =Hal. 5 dari 22 hal. Put.

No. 95PK/Pdt.Sus/2011Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hariRp.450.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.450.000Rp.355.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.355.000 X 12 bulan =Rp.4.260.000, (empat juta dua ratus enam puluhribu rupiah) ;b.

Kekurangan gaji/upah Penggugat V Tahun2007 :Upah perbulan sebesar Rp.11.000 x 25 hari =Rp.275.000,Upah UMP 2007 Rp.805.000,Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 Rp.275.000 =Rp.530.000,Kekurangan upah selama 12 ~ bulan, yaituRp.530.000 X 12 bulan =Rp.6.360.000, (enam juta tiga ratus enam puluhribu rupiah) ;b.

Kekurangan gaji/upah Penggugat V Tanun2008 :Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =Rp.500.000,Upah UMP 2008 Rp.895.000,Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 Rp.500.000 =Rp.395.000,Kekurangan upah selama 11 bulan, yaituRp.395.000 X 11 bulan =Hal. 8 dari 22 hal. Put.