Willy Wijaya dan Terdakwa mengatakan bahwadirinya yang mengkoordinir petani dan memberikan data petani yang akan ikutdalam sistem kemitraan dalam budidaya jagung sebanyak 1.300 hektar danakan berkembang sampai 2000 hektar ;Agar petani merasa aman karena pelaksanaan program tersebut diwilayah NTB, selanjutnya saksi Lukkas Anggono mendirikan perusahaan yaituPT.

oleh perusahaan sebagai dasar kemitraan antara perusahaandengan petani ;Mensosialisasikan sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan ;Membantu perusahaan dalam mendistribusikan modal kerja termasuk saranaproduksi apabila diminta oleh perusahaan ;Tidak memaksakan kepada petani pemilik lahan untuk mengikuti sistemkemitraan yang ditetapbkan oleh perusahaan apabila petani pemilik lahantidak setuju dengan sistem kemitraan tersebut ;Bertanggung jawab atas keamanan sistem kemitraan ;Memastikan tidak

sebagai koordinator lapangan Terdakwa lr.Zainuddin mendapatkan lahan sejumlah 1.440 hektar yang berada di wilayahKecamatan Sape, Woha, Monta, Bolo, Soromandi dan Madapangga dan untukbiaya operasional penanam jagung dengan pola kemitraan dengan petanitersebut saksi Lukkas Anggono telah mengirimkan uang kepada saksi/sdr.

yangdiisyaratkan oleh perusahaan sebagai dasar kemitraan antara perusahaandengan petani ; Mensosialisasikan sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan ; Membantu perusahaan dalam mendistribusikan modal kerja termasuk saranaproduksi apabila diminta oleh perusahaan ; Tidak memaksakan kepada petani pemilik lahan untuk mengikuti sistemkemitraan yang ditetapbkan oleh perusahaan apabila petani pemilik lahantidak setuju dengan sistem kemitraan tersebut ; Bertanggung jawab atas keamanan sistem kemitraan

Bagian 20 % dari hak kemitraan Perseroan, sebagai pemegang saham20% perseroan, yang dinilai dari total asset neraca per 31 Oktober 2011(20 % US$2,290,123) = US$458,025;6. Gaji sebagai karyawan Perseroan selama 15 bulan sejak November2012 s/d Januari 2013 = US$33,214;7.

Bunga selama 14 bulan atas ditahannya dividen dan hak kemitraan 20%di dalam Perseroan diperhitungkan 1% per bulan (1% x US$941,461) =US$141,219;Total jumlah bagian dividen, keuntungan lain, US$122,433 dan hakkemitraan 20% atas nama John Kumala, atas perseroan PT Karya LestariMakmur dibulatkan = US$1,122,500;Bahwa cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan Sita Jaminan terhadap tanahdan bangunan yang dijadikan Kantor Tergugat , setempat dikenal denganPerkantoran

Bagian 20 % dari hak kemitraan Perseroan, sebagai pemegang saham20% perseroan, yang dinilai dari total asset neraca per 31 Oktober 2011(20 % US$2,290,123) = US$458,025;Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2108 K/Pdt/20156. Gaji sebagai karyawan Perseroan selama 15 bulan sejak November2012 s/d Januari 2013 = US$33,214;7.

Bunga selama 14 bulan atas ditahannya dividen dan hak kemitraan 20%di dalam Perseroan diperhitungkan 1% per bulan (1% x US$941,461) =US$141,219;Total jumlah bagian dividen, keuntungan lain, US$122,433 dan hakkemitraan 20% atas nama John Kumala, atas perseroan PT Karya LestariMakmur dibulatkan = US$1,122,500;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;6.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidakmemperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaaa);3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepadaPenggugat adalah sebesar Rp564.927.750,00 (lima ratus enam puluhempat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluhrupiah);4.

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidakmemperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 25 K/Pdt/20183.

sebagai Tergugat; Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula sebagaiPembanding/Tergugat;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan dari PemohonKasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti/PengadilanTinggi Ambon telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Perjanjian Kemitraan

Outlet Takadeli (CakeResto), Nomor 39tanggal 11 Februari 2010 telah berakhir pada tanggal 11 Februari2015 sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka pasalpasal dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipergunakan untukmemutuskan perkara a quo , sehingga pemilihan domisili hukumdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon sebagaimanamenurut ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg/Pasal 118 ayat (3) HIR; Bahwa Tergugat tidak langsung memperpanjang perjanjiankerjasama kemitraan yang telah disepakati

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidakmemperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugatsebesar Rp564.927.750,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratusdua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);4.

(SeribuEnam Puluh Empat meter Kubik) Belum dibayarkan sepenuhnya olehPIHAK KESATU (TERGUGAT) sebagaimana maksud Pasal 4 PerjanjianKerjasama Aquo;Bahwa Fakta Hukum dalam Perkembangannya PIHAK KESATU(TERGUGAT) ternyata Bukanlah sebagai Pembeli sebagaimana Pasal 3Perjanjian Kerjasama Aquo, Melainkan hanyalah Broker untuk mencariPembeli Lain atau Pihak Lain (Investor Lain) yang mau membeli KayuOlahan dari Hasil hutan Kemitraan PIHAK KEDUA (Penggugat);Bahwa PIHAK KESATU (TERGUGAT) tanpa ada Persetujuan

danPemberitahuan kepada PIHAK KEDUA melakukan Kerjasama denganHalaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2018/PN Bau11.12.13.14.15.Pihak Lain dimana Kayu Olahan dari Hasil Hutan Kemitraan PIHAK KEDUA(Penggugat) menjadi Obyek Transaksinya, namun sampai dengan diajukanGugatan ini PIHAK KEDUA (Penggugat) dan Kelompok Tani Wadalimabelum mendapatkan Prestasi atau Keuntungan apapun dari PIHAKKESATU / Tergugat hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1)Perjanjian Kerjasama;Bahwa Sejak

Akhir Januari 2018 sampai Bulan Februari 2018 telah diLakukan Pengolahan Kayu Jati Oleh PIHAK KESATU (TERGUGAT) dariHutan Kemitraan PIHAK KEDUA (Penggugat) yang berjumlah + 1064 M?

Joko Widodo, selanjutnya diberi tanda suratbukti P6 ;Fotokopi surat Kegiatan Kemitraan Kehutanan An.

Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Kelompok TaniWadalima dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi LakompaNomor : 02/NKK/XI2017 yang di buat pada tanggal 3 November 2017,selanjutnya diberi tanda surat bukti T1 ;2.

OMPONG Bin(Alm) SUBAKIR kemudian disepakati kerjasama kemitraan tersebut padatanggal 15 April 2014 dimana PT.

Dan Saksi pun merencanakan untuk beternak ayam potongdengan kemitraan bersama PT PTG, dan berencana jika nanti sudah bisadipanen, akan Saksi jual terlebin dahulu tanpa sepengetahuan PT PTGdengan maksud mendapatkan unutng yang besar untuk pembayaranutang Saksi.

DanSUGENG AMANU pun merencankan untuk betrenak ayam potongdengan kemitraan bersama PT PTG, dan berencana jika nanti sudahbisa dipanen, akan dijual terlebih dahulu tanpa sepengetahuan PTPTG. Lalu SUGENG AMANU meminta Terdakwa untuk mencarikankandang ayam tersebut.

DanSUGENG AMANU pun merencankan untuk beternak ayam potongdengan kemitraan bersama PT PTG, dan berencana jika nanti sudahbisa dipanen, akan dijual terlebih dahulu tanpa sepengetahuan PTPTG.

Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;

lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tanggal 17 April 2012;

(Persero)) sebagaipelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkanProduktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan berbasis Korporasi (GP3k); Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yangberasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan suratMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S352/MBU/2011 tanggal20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS.

(Persero)) sebagaipelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkanProduktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan berbasis Korporasi (GP3k); Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yangberasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan suratMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S352/MBU/2011 tanggal20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG Adapun pelaksanaan

(Persero)) sebagaipelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkanProduktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan berbasis Korporasi (GP3k); Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasaldari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara nomor : S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS.

Pertamina (Persero),akibatnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangkapengamanan Produksi beras nasional dalam menghadapi iklim ekstrem,terutama di wilayah PT.

Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tanimelalui pertanggung jawaban GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;6.63. 20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasisesuai dengan aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan BinaLingkungan antara PT ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PTSANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMNpada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka GerakanPeningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24Oktober 2011;6.64.

Kenyataan ini dapat dibuktikan dariperjanjian kemitraan penunjukan Penggugat sebagai chaperone dilingkungan Tergugat dibuat oleh dan antara Penggugat denganperwakilan kontraktor.

adalah bukanHal. 61 dari 84 hal.Put.Nomor 109 K/Pdt.Sus/20138.2.perjanjian kerja melainkan perjanjian kemitraan. Dengan demikian,maka kedudukan Chaperone di dalam struktur PT.

PT Big Bird Pusaka adalah kontraktor yangmenyediakan seluruh komponen Bus Service yang meliputipengemudi, kendaraan dan chaperone. 9.6.9.7Sekali lagi, walaupun penggunaan logo Pemohon Kasasi dalamperjanjianperjanjian kemitraan dengan Termohon Kasasi (vide BuktiP1) mungkin dapat menimbulkan kerancuan terkait identitas pihakdalam perjanjian kemitraan tersebut, tetapi berdasarkan Bukti T2 danBukti T23 yang dikutip di atas, terbukti PT.

Fakta yang tidak terbantahkan Inidapat dipahami sebab berdasarkan buktibukti yang ada terbukti bahwasesungguhnya Penggugat terikat perjanjian kemitraan denganperusahaan pengelola shuttle bus vana beroperasi di lingkunganTergugat";.

Halaman 18 Jawaban dan Gugatan Balik Pemohon Kasasi: "Bahwasebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti Penggugat tidak pernahmengadakan perjanjian kerja dengan Tergugat, sebab Penggugat hanyaterikat perjanjian kemitraan dengan subjek hukum lain, yakni kontraktorjasa transportasi shuttle bus pengelola Bus Service";. Halaman 4 Kesimpulan Pemohon Kasasi: "Perlu dicatat di sini banhwaproses penandatanganan perjanjianperjanjian kemitraan antara Sdri. EsaNurlaila dengan PT.

PadasaEnam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo danTabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan KebunKelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi PrimerUntuk Anggota) No mor: JKTPEU/KUDTK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor:002/KUDTK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawakeluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon DBlok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama DesaSibiruang Kec.

Nurmal dan Sdr Syaiful Bahri (DatuokMongguong ) dan hubungan saksi dengan KUD Tiga Koto adalah saksibekerja di KUD Tiga Koto sebagai Pengawas Kebun Kemitraan TigaKoto, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Pelaku.Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 02 Desember2017, Di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. KotoKampar Hulu Kab.

Padasa Enam UtamaProyek Kemitraan yang bernama Sdr. Yan SadukriBahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 07.30Wib, saksi sedang cek areal kerja bersama dengan Security ProyekKebun Kemitraan PT.

Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga KotoDesa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto KamparTentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIMKKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKTPEU/KUDTK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUDTK/ADD/II/ 2006, selanjutnya buahkelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari arealKebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT.Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec.

danhubungan kerja secara umum, menurut Agus, Hubungan Kemitraanmemang tidak tunduk dengan UU Ketenagakerjaan, Kemitraan kataAgus, bersifat lebih mengedepankan Mutualisme di antara para pihak.Disini sudah jelas Gugatan Penggugat juga dapat di kualifisir sebagaiGugatan yang tidak jelas ( Obscuur Libel ), maka sudah cukup jelasHal. 13 dari 32 Put.

No. 162/Pdt.SusPHI/2017/PN.BdgUndang Ketenagakerjaan, tetapi Kemitraan bersifat lebihmengedepankan Mutualisme di antara para pihak.

Sudah sangat jelas di dalam pasal 99 UU No.13 tahun 2003,mengatakan hanya berlaku untuk Pekerja / Buruh, dan tidak berlakuuntuk Kemitraan.

Karena di dalam perjanjian kemitraan, bukanhubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan,upah dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalamhubungan kemitraan tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugatdalam hal ini, tidak dapat menggunakan UU Ketenagakerjaan,UU.No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( UUJamsostek ),atau peraturan perundang undangan lain di bidangketenagakerjaan, karena terhadap perjanjian kemitraan tidak berlakuperaturan peraturan tersebut

, Hubungan Kemitraan memang tidaktunduk dengan UU Ketenagakerjaan dan atau Peraturan peraturantersebut di atas yang di dalilkan oleh Penggugat, Menurut Umar Kasimdalam artikelnya yang berjudul Menghindan Penyelundupan Hukumdalam Perjanjian Pemborongan Pekernaan menjelaskan bahveaPeranjian Kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukumantara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (Parnership Agreement ), ketentuan umum Peranjian Kemitraan adalahPasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata

Makanya PEMOHON jugaberkepentingan meminta transparansi penyaluran Dana Program BinaLingkungan Termohon;17.Bahwa Program Bina Lingkungan termasuk ke Unit PKBL yaitu unitorganisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BinaLingkungan yang merupakan bagian dari organisasi Termohon, sesuaidengan pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BadanUsaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,Halaman

PER09/MBU/07/2015tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan UsahaMilik Negara sebagaimana telah diubah Permen BUMN No. PER02/MBU/7/2017, menyatakan bahwa BUMN yang melaksanakanprogram kemitraan dan/atau bina lingkungan memilikikewajibanuntuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kemitraan danprogram bina lingkungan secara berkala kepada Menteri BUMN.4.

PER03/MBU/12/2016 tentangPerubahan atas Permen BUMN No.PER09/MBU/07/2015 tentangProgram Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, yangmenyatakan :Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yangbersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud padaayat (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahunsebelumnya, yang secara definitif ditetapokan pada saat pengesahanlaporan tahunan.Selanjutnya kewenanganan untuk menetapkan besar dana programkemitraan dan dana

program Bina Lingkungan (BL) dalam Pasal 8 ayat (6)diatur bahwa:Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yangbersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud padaayat (4), ditetapkan oleh:a.

PER09/MBU/07/2015tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan UsahaMilik Negara sebagaimana telah diubah Permen BUMN No.

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perwakilan Petani Sawit yang memilikilahan kebun Sawit di wilayah Kecamatan Ngabang dan KecamatanSengah Temila, yang di kelola oleh TERGUGAT (PT Ichtiar Gusti Pudi)dengan pembagunan kebun Plasma pola kemitraan dengan kriteriaTERGUGAT memberikan dukungan Pre financing selama prosessosialisasi, Sampai tanaman sawit menghasilkan/dapat dipanen;Bahwa TERGUGAT selaku Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yangakan membuka areal perkebunan di wilayah Kecamatan

Wajib membangun kebun masyarakat/kemitraan berdasarkan PERDAKabupaten Landak Nomor 10 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanUsaha Perkebunan ( pola kemitraan 70:30).c. Menyelesaikan hak atas tanah selambatlambatnya 2 (dua ) tahun sejakditerbitkannya IUP.d.

Bahwa ternyata dalam pelaksaannya TERGUGAT tidak melaksanakanaturan yang ditetetapkan oleh pemerintah daerah serta kesepakatan yangdibuat dalam kemitraan :a. Belum melaksanakan sepenuhnya CPCL sesuai SK Bupati apalagi maumerealisasikan Perjanjian 1 Febuari 2006 dan Perda no 8 tahun 2010(pola 70:30) sesuai IUP.b.

Menindak tegas oknum management PT Ichtiar Gusti Pudi (TERGUGATI) yang telah menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT danmenimbulkan ketidakharmonisan antara pemilik lahan (PARAPENGGUGAT) dengan Owner (Investor);Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang ditetapkan olehpemerintah daerah Kabupaten Landak serta kesepakatan yang dibuatdalam kemitraan yakni tidak melaksanakan sepenuhnya SK Bupati LandakNomor : 525.1/350/Hk3013 tentang Penetapan Calon Petani / Calon LahanPeserta Kemitraan (CPCL), apalagi

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 13 yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sertakesepakatan yang dibuat dalam kemitraan adalah merupakan dalil yangkeliru dan tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat berpedoman/telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Untuk penentuan CPCL selain berpedoman pada Perjanjian tanggal 1Februari 2006 dan Perda Nomor 10 tahun 2008, juga berpedoman padaRekomendasi Pola Kemitraan antara Tergugat dengan

tersebut Tergugat dapat melakukanpembangunan kebun plasma dalam tanah milik Penggugat.Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat 3Perjanjian Kemitraan telahjelas menyebutkan Pengertian Anggota Koperasi KSB sebagai berikut:Anggota KoperasiPeserta program kemitraan yang memiliki KEBUN PLASMA yang terdaftarsebagai anggota koperasi PIHAK PERTAMA yang oleh PIHAKPERTAMA telah diusulkan dan disetujui oleh PIHAK KEDUA untukditerima sebagai peserta program kemitraan pembangunan kebunkelapa sawit dengan sistem

sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam uraianTergugat sebelumnya, dimana Tergugat telah mengadakan Perjanjiankemitraan dengan Koperasi KSB dalam membangun perkebunan plasmakepada Tergugat, hal mana didasarkan dengan Peraturan Gubernur No. 12Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Provinsi KalimantanTengah (untuk selanjutnya disebut Pergub 12/2014 tentang Kemitraan)Bahwa berdasarkan Pergub 12/2014 tentang Kemitraan Pasal 6 dan Pasal9 ayat 1 huruf amenyebutkan secara jelas sebagai

berikut:Pasal 6 Pergub 12/2014Bentuk kemitraan usaha Perkebunan terdiri atas:a. kemitraan pembangunan kebun masyarakat.b.

Kemitraan usaha lainnyaPasal 9 ayat 1 hurufaPergub 12/20141.

ketentuan tersebutdi atas, menjadi sangatjelas bahwabentuk kerjasama Kemitraan dengan Koperasi KSB yang mewakilimasayarakat pemilik lahan yang salah satunya merupakan Penggugatadalah bentuk kerjasama pembangunan kebun Masyarakat (Vide Pergub12/2014 Pasal 6) yang mana telah dipersyaratkan bahwa pola kemitraandapat dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Koperasi Usaha Perkebunan(Vide Pergub 12/2014 tentang Kemitraan Pasal 9 ayat 1 huruf a)Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NURHAYATI, SH.5. 2(dua) Lembar Fhoto Copy Legalisir Surat Pernyataan No. 001/APSL-DIR/SP/I/2000 tanggal 04 Januari 2000.6. 1(satu) Rangkap Fhoto Copy Legalisir Akta Perjanjian Nomor : 20 tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris NURHAYATI, SH.7. 1(satu) Rangkap Fhoto Copy Legalisir Akta Perjanjian Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris NURHAYATI, SH.8. 1(satu) Rangkap Fhoto Copy Legalisir Pernyataan Pengambilalihan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan

tanggal 14 September 2009.9. 1(satu) Rangkap Fhoto Copy Legalisir Pernyataan Pengambilalihan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 07 Juni 2011.10. 1(satu) Lembar Fhoto Copy Legalisir Surat Permohonan Kerjasama Nomor : 002/KTNA-BN/XI/2006 tanggal 19 November 2006.11. 2 (dua) lembar Fhoto Copy Legalisir Surat Penyampaian Laporan Hasil Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2007/301 tanggal 29 Juni 2007.12. 2 (dua) lembar Fhoto Copy Legalisir Permohonan

APSL), yang kemudian juga menjabatsebagai Direktur PT Rokan Agrindo Pratama Plantation (PT.RAPP), secarabersamasama dengan Terdakwa EDI NUR, selaku Ketua Kelompok TaniMaju Bersama (KTMB) ; pada kurun waktu antara tanggal 19 Pebruari 2011sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di ArealKebun Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kemitraan antaraPT.APSL dengan KTMB yang berlokasi di Dusun I, Il dan Ill

APSL dengan kewenangannya itu, melakukankegiatan pembangunan perkebunan KKPA, Kemitraan antara PT APSLdengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Bonai, KecamatanBonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang lokasinya berbatasan denganDesa/Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,sehingga masyarakat dari Desa/Kepenghuluan Putat tersebut, setelahmelakukan musyawarah berkeinginan pula menawarkan untuk kerja samaKKPA dengan PT.

APSL terhadap lahan areal yang berlokasi di Dusun I, II danIll Desa/Kepenghuluan Putat, yang ketika itu terhadap lahan areal itu belumada alas hak apapun yang dimiliki masyarakat desa dimaksud, dimana kondisilahan ketika awal tahun 2007 tersebut, masih hutan lebat dan didominasitegakan kayu pohon alam besar 20 nn nnn no nnn nn nnnn nnnon Bahwa untuk mengujudkan kerjasama kemitraan itu, maka berdasarkanhasil rapat musyawarah masyarakat Desa/Kepenghuluan Putat, dibentuklahKelompok Tani Maju Bersama

APSL tidak lagimelakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dan lebihmemfokuskan pada usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS), maka pembangunanpola kemitraan KKPA terhadap lahan di Desa/Kepenghuluan Putat tersebut,selanjunya telah diambil alin oleh PT. RAPP sebagai pihak ketiga, danTerdakwa EDI NUR, selaku Ketua KTMB sebagai pihnak Pertama maupunTerdakwa ARIA FAJAR, SE. selaku Direktur PT.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/ 2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao)Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalampemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraandengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati danRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada

PUT. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dankakao);Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yangmenjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT.

Untuk memperkecil risiko pemberian KPENRP polanon kemitraan, sebaiknya petani peserta yang mengikuti programrevitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usahaperkebunan;b Angka Romawi VUI.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/ 2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao)Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan KehutananHalaman 15 dari 31 hal.

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyatnon kemitraan pada PT.

Dalammenjalankan dan mengembangkan salah satu bidang usaha khususnya di bidang pertambakanudang maka PT DCD mengembangkan sistem pengelolaan tambak udang dengan modelhubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petambak Plasma.4 Bahwa dalam hubungan kemitraan tersebut, Para Tergugat adalah Petambak Plasma yangtelah mengikatkan diri melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan denganPola Tambak Inti Rakyat (TIR) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Dipasena CitraDarmaja selaku Perusahaan

Nomor 940/KPts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;bSurat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 1251/Kpts/K.L.420/11/98 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola PerusahaanInti Rakyat tanggal 12 Pebuari 1998 mengeluarkan kebijakan yang merupakan petunjukoleh Perusahaan Inti dan Petambak Plasma dalam menyusun kebijakan dalampengembangan kerjasama kemitraan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan menteripertanian di atas;cPetunjuk Pelaksanaan

Pasal 11 Perjanjian Kerjasama (PKS), sebagai berikut:=> Pasal 1 Butir 22 Perjanjian Kemitraan (PKS): 31Lembaga Manajemen Plasma Kampung (LMPK) adalah lembaga yang dimiliki olehPetambak Plasma dibidang kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petambak Plasmadalam lingkup dan tanggung jawab Kepala Kampung, yang pembentukannya melaluimusyawarah kampung dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan KeputusanKepala Kampung di wilayah Kecamatan Rawajitu Timur.=> Pasal 11 Perjanjian Kemitraan (PKS):1 Setiap

Namun, terdapat sebagian Petambak Plasma yang masihingin melanjutkan hubungan kerjasama kemitraan dengan Penggugat dengan tetapmelakukan usaha budidaya tambak udang dengan Penggugat. Terhadap tindakan dan usahasebagian Petambak Plasma yang ingin melanjutkan hubungan kerjasama kemitraan tersebutmendapatkan reaksi yang sangat tidak manusiawi dari Petambak Plasma termasuk ParaTergugat yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerjasama Kemitraan denganPenggugat.

Reaksi dari Petambak Plasma termasuk Para Tergugat yang ingin melakukanpemutusan hubungan kerjasama Kemitraan dengan Penggugat terhadap sebagian PetambakPlasma yang ingin melanjutkan hubungan kerjasama kemitraan tersebut adalah denganmelakukan tindakan intimidasi, teror, penganiayaan serta pengusiran dari rumah milikPetambak Plasma yang ingin melanjutkan hubungan kerjasama kemitraan tersebut.

MENGADILI:1.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ; -----------------------------2.Menyatakan SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN tertanggal 03 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sah Menurut Hukum; ----------- 3.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 Penggugat dan TERGUGATmembuat serta menandatangani perjanjian yang disebut SURATPERJANJIAN KEMITRAAN yang berisi kesepakatan tentang pebagiankeuntungan dari Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower, & StringingSUTT 150 Kv PLTMG SorongGI Aimas dengan nilai proyek sebesar Rp.4.215.722.500, (empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah).

Keuntungankeseluruhan maupun pembagian keuntungan 40 % berdasarPERJANJIAN KEMITRAAN yang seharusnya diterima oleh Penggugatdari TERGUGAT adalah sebagai berikut ; a.

Bahwa berdasarkan penghitungan kasar Penggugat sebagaimana point 9di atas Penggugat telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untukmenyelesaikan permasalahan pembagian keuntungan ini berdasarPERJANJIAN KEMITRAAN dengan cara lewat telepon maupun ketemulangsung, namun TERGUGAT selalu berdalil bahwa nilai Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah merupakankeuntungan 40 %.

/Pat.G/2019/PN Son11.Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang Ingkar Janji (wanprestasi)dengan tidak memenuhi pembagian keuntungan 40 % kepada Penggugatberdasar isi PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 03 Agustus 2018, makaPENGGUGAT sangatdirugikan yang dapat diperincikan sebagai berikut:A.

Menyatakan SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN tanggal 03 Agustus 2018antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sah Menurut Hukum ; 3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi(Uimgg ear ear api) 5 meena rr eieai4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepadaPENGGUGAT antara lain : A.

Bahwa setelah berkas/dokumen itu Penggugat pelajari, ternyatadiantaranya ada Perjanjian/Kesepakatan Kerja SamaPembangunan Perkebunan Kelapa Sawt Pola Kemitraan IntiPlasma antara Koperasi Pamalian Bautung ( yang ditanda tanganoleh Ketua MARLAN selaku Pihak Pertama ) dengan PT. WYKI(yang ditandatangani oleh Direktur C.V.A.

WYKI tersebut dibuatlan BERITAACARA PEMBAGIAN LAHAN KEMITRAAN ANTARA PT.WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA DENGAN KOPERASIPAMALIAN BANTUNG , pada hari Selasa tanggal Lima BelasBulan Nopember Tahun Dua ribu sebelas (15 11 2011 ).Luas lahan kemitraan = 430, 70 Ha, dengan pembagian UntukLahan Kebun KPB = 345, 85 Ha, Untuk Lahan Kebun Perusahaan( PT. WYKI ) = 84,85 Ha ( bukti P. 8 terlampir ).

Bahwa untukmemperkuat Pembagian Lahan Kemitraan tersebut, satu hariberikutnya dibuatlah PERJANJIAN KERJASAMA Nomor. 76dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, SH, pada hari Rabutanggal 16 11 2011 ( enam belas Nopember tahun dua ribusebelas, bukti P. 9 terlampir ).Meskipun luas lahan/kebun sawit kemitraan antara PT.

Sejak 16 Nopember2011 itu baru ada pengakuan secara legal dari pihak PT WYKImengenai lahan kemitraan dengan Koperasi Pamalian Bauntungdengan pembagian sebagaimana diuraikan pada posita 7 diatas;.Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan berikutnya setelahpenandatanganan Perjanjian Kerja sama yang diperbaharuitertanggal 16 Nopember 2011 No. 76 antara PT WYKI denganKPB, maka dicairkanlah/dibayar dana SHK/SHU oleh PT.

WYKI kepada KPB, karena dari lahan/kebunsawit kemitraan seluas 345,85 Ha tersebut ada hak Penggugatsebesar 10 % yakni seluas 34,585 Ha. Bahwa Penggugat sudahberulang kali meminta/menagih utang Tergugat yang berjumlahRp 800.000;00 ( delapan ratus juta rupiah ), selalu dijawab nanti,demikian pula Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agarhak/bagian Penggugat dibayar sesuai dengan prosentase yangsudah disepakati/dijanjikan, yakni 10 % dari SHK/SHU yangdibayarkan oleh PT.

Himson Badalu), Penggugat 3 (Irene Monica Oda), Penggugat 4 (Fida Natalia), Penggugat 5 (Iwan Setiawan), Penggugat 6 (Kusnan), Penggugat 7 (Munif Zulkifli), Penggugat 9 (MunzilIkawan Kurniawan), Penggugat 10 (Herman), Penggugat 11 (Christian Soenjaya), Penggugat 14 (Andreas Muljono) dan Penggugat 16 (Albert Febriant) adalah hubungan kemitraan

dan dalam hubungan kemitraan tersebut telah berakhir terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 karena berakhirnya kerjasama kemitraan dan selanjutnya menolak seluruh tuntutan 12 (dua belas) orang Penggugat tersebut dalam perkara a quo;

Hubungan Tergugatdengan Para Penggugat tersebut adalah sebagai hubungan kemitraan,sehingga atas berakhirnya hubungan kemitraan dengan Para Penggugattersebut Tergugat tidak berkewajiban membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta tuntutan lainyasebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa selanjutnya terhadap 4 (empat) orang Penggugat, yaituPenggugat 8 (Syamsularif), Penggugat 12 (Iqbal Muhammad), Penggugat13 (Agung Setiawan) dan Penggugat

Bahwa dalam menjalankan hubungan kemitraan, ParaPenggugat tidak diwajibkan absensi dan datang kekantor dalam setiapharinya. Apabila Para Penggugat tidak datang kekantor juga tidak diberikansanksi kedisiplinan. Bahwa hal tersebut juga pernah dilakukan oleh diri saksipada saat aktif menjadi mitra kerja Tergugat, saksi juga pernah tidak datangkekantor hingga 18 hari juga tidak mendapatkan sanksi apapun dari Tergugat,karena para mitra kerja tidak diwajibkan absensi sebagaimana pekerjaTergugat.

terhadap hubungan kemitraan tidakdiatur dalam hukum ketenagakerjaan, maka cukup beralasan bagi MajelisHakim untuk menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh 12 (duabelas)orang Penggugat tersebut dalam perkara a quo dan selanjutnya hubunganantara Tergugat dengan 12 (dua belas) orang Penggugat tersebut dinyatakantelah berakhir karena berakhirnya hubungan kemitraan terhitung sejakTergugat menyatakan tidak melanjutkan hubungan kemitraan, yaitu terhitungsejak tanggal 31 Mei 2020;Menimbang bahwa selanjutnya

Menyatakan hubungan antaraTergugat dengan 12 (dua belas) orangPenggugat, yaitu Penggugat 1 (Mirna Herawati), Penggugat 2(Himson Badalu), Penggugat 3 (Irene Monica Oda), Penggugat 4(Fida Natalia), Penggugat 5 (Iwan Setiawan), Penggugat 6 (Kusnan),Penggugat 7 (Munif Zulkifli), Penggugat 9 (Munzillkawan Kurniawan),Penggugat 10 (Herman), Penggugat 11 (Christian Soenjaya),Penggugat 14 (Andreas Muljono) dan Penggugat 16 (Albert Febriant)adalah hubungan kemitraan dan dalam hubungan kemitraan tersebuttelah

berakhir terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 karena berakhirnyakerjasama kemitraan dan selanjutnya menolak seluruh tuntutan 12(dua belas) orang Penggugat tersebut dalam perkara a quo;3.

PERTANI (Persero) Nomor :810.1/Adm/01.50 Tentang Petunjuk Teknis Program Kemitraan Usaha TaniPada Kawasan Pertanian Terpadu, disebutkan : Program Kemitraan danBina Lingkungan (PKBL), adalah : pinjaman yang berasal dari penyisihanLaba Perusahaan (BUMN) yang diberikan kepada Petani/ Kelompok Tanipeserta Program Kemitraan untuk kegiatan budidaya tanaman.

PERTANI (Persero) Nomor :810.1/Adm/01.50 Tentang Petunjuk Teknis Program Kemitraan Usaha TaniPada Kawasan Pertanian Terpadu, disebutkan : Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL), adalah pinjaman yang berasal dari penyisihan LabaPerusahaan (BUMN) yang diberikan kepada Petani/ Kelompok Tani pesertaProgram Kemitraan untuk kegiatan budidaya tanaman.

kepada petani peserta Program Kemitraan.

budidaya kepada petani peserta Program Kemitraan.

Sasarandari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), adalah : a.meningkatkan pendapatan petani peserta Program Kemitraan, b. membangunpasar yang sehat atas hasil panen dari petani peserta Program Kemitraan, c.mengimplementasikan visi PT.

Selanjutnya saksi MULIADI ANWAR, SH menghubungi saksi AR.PULUNGAN untuk samasama ke Kantor BKPM (Balai Kemitraan PolisiMasyarakat) Tanjung Pura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.Dan sesampainya saksi MULIADI ANWAR, SH bersama dengan RAKAAFRIANDI di dalam Kantor BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat) TanjungPura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat saksi MULIADI ANWAR,SH berjumpa dengan seorang lakilaki bernama M. YASIN dan seorangperempuan bernama KHAIRINA.

Langkat.Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi MULIADI ANWAR, SH diajakoleh RAKA AFRIANDI ke Kantor BKPM (Balai Kemitraan PolisiMasyarakat) Tanjung Pura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat yang bersebelahan dengan Kantor PT. PEGADAIAN TanjungPura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi MULIADI ANWAR, SH diajakoleh RAKA AFRIANDI ke Kantor BKPM (Balai Kemitraan PolisiMasyarakat) Tanjung Pura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat yang bersebelahan dengan Kantor PT. PEGADAIAN TanjungPura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab.

Langkat untuk melakukantransaksi jual beli narkotika jenis shabu karena orang yang mengantar narkotikajenis shabu sudah sampai di Kantor BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat)Tanjung Pura Jalan Sudirman Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian saksiMULIADI ANWAR, SH menghubungi saksi AR. PULUNGAN untuk samasamake Kantor BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat) Tanjung Pura JalanSudirman Kec. Tanjung Pura Kab.