Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Klk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 31
  • Partai PBB;Bahwa Penggugat selama menjadi anggota DPRD Kab.
    Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 2tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahunHalaman 8 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIk2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5)berbunyi:Ayat(1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politikatau atausebutan lain yang dibentuk partai
    Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan An.
    Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang nomor: 2tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahun2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5)berbunyi:Ayat(1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Halaman 25 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkAyat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu. mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk partai politik
    Poltik berbunyi:Ayat (1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politikatau atausebutan lain yang dibentuk partai politik;Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal partalpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari;Ayat (5) =: Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutanlain
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 03-07-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 74/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 7 Nopember 2012 — Pembanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejatera (PIS) Diwakili Oleh : Agustinus, SH
Terbanding/Penggugat : Ismail Thomas, SH.,M.Si Diwakili Oleh : A. JOHNSON DAUD,SH.,M.Hum.
Terbanding/Penggugat : H. Didik Effendi, S.Sos.,M.Si Diwakili Oleh : A. JOHNSON DAUD,SH.,M.Hum.
214 — 87
  • Pembanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejatera (PIS) Diwakili Oleh : Agustinus, SH
    Terbanding/Penggugat : Ismail Thomas, SH.,M.Si Diwakili Oleh : A. JOHNSON DAUD,SH.,M.Hum.
    Terbanding/Penggugat : H. Didik Effendi, S.Sos.,M.Si Diwakili Oleh : A. JOHNSON DAUD,SH.,M.Hum.
    PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.
    Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan
    Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.
    Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.
    Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature
Pengadilan PN MASOHI Perdata Khusus
Register : 27-11-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN MASOHI Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh
Tanggal 4 Januari 2024 — Penggugat:
Sumarjan Majid
Tergugat:
1.Ketua Umum dan Sekjen Partai Garuda Dewan Pimpinan Pusat
2.Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda Provinsi Maluku
3.Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah
59 — 32
  • Penggugat:
    Sumarjan Majid
    Tergugat:
    1.Ketua Umum dan Sekjen Partai Garuda Dewan Pimpinan Pusat
    2.Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda Provinsi Maluku
    3.Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah
    Turut Tergugat:
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 21-03-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
EFRATA GINTING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA RIAU c.q. H.TAN HARDI
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
3.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
217 — 46
  • Penggugat:
    EFRATA GINTING
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA RIAU c.q. H.TAN HARDI
    2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
    3.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
    ,M.H selaku Ketua Umum DewanPimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPIndonesia) dan DR. Imam Anshori Saleh S.H.,M.Hum selaku SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPN PKP Indonesia), Bertempat tinggal di Jalan Diponegorono.63 RT.10 RW.01 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat.. TERGUGAT II;3.
    Partai politik;.
    Anggaran dasar dan Anggaran rumah tanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kongres Luar Biasa PKPIndonesia 27 Agustus 2016, BAB III Disiplin Partai dan sanksi organisasiPasal 5 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), kKemudian BAB IV, tentangBerakhirnya keanggotaan Partai pasal 6 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4)ayat (5) dan ayat (6);Bahwa pada Bab III tentang Disiplin Partai dan Sanksi Orghanisasi Pasal 5ayat (5) berbunyi Kepada anggota yang dikenakan sanksi sengaja tidakmemberikan
    partai atas nama Penggugat, Tergugat II memanggil Penggugatuntuk hadir di DPN PKPI cq Mahkamah Partai di Jakarta, untukkesempatan pertama menyampaikan penjelasan terkait dua suratdiatas;b.
    Bahwa surat Memo Nomor:029/M/DPN PKP IND/VIII/2017 tertanggal 28Agustus 2017 Prihal usulan Pemberhentian dari keanggotaan danpergantian antar waktu anggota DPRD yang ditandatangani olehMahkamah Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) yang di Ketuai oleh DR Imam Anshori Saleh SH.,Mhum dananggotaanggota Sentot dan Sumedi Wiryatmodjo..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 130/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
214 — 47
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 502/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan
2.Muhammad Risman Pasigai
Tergugat:
Drs.H.A.Iskandar Zulkarnaen Latief
301 — 60
  • Penggugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Muhammad Risman Pasigai
    Tergugat:
    Drs.H.A.Iskandar Zulkarnaen Latief
    Dewan Pimpinan Daerah Dpd Partai Golongan Karya ProvinsiSulawesi Selatan, tempat kedudukan Kantor Dpd PartaiGolongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan JalanAmanagappa No.2 Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan, dalam hal ini diwakili oleh; 1. Drs.H.A.M.NurdinHalid. 2. Abdillah Natsir., masingmasing adalahPelaksana Tugas (PIt) Ketua dan Sekretaris DPD PartaiGolkar Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di JalanAmannagappa No.2 Kota Makassar, yang selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;2.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN SERANG Nomor 123/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 8 Nopember 2023 — IING MUDAKIR
4.JENI
Tergugat:
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
Turut Tergugat:
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
152 — 0
  • IING MUDAKIR
    4.JENI
    Tergugat:
    4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    5.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
    6.MAHKAMAH PARTAI Partai Berkarya
    Turut Tergugat:
    6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Cilegon
    7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Serang
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Khusus
Register : 26-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 84/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Idm
Tanggal 22 Februari 2023 — Penggugat:
Ruyanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
4.Mahkamah Partai NasDem
263 — 20
  • Penggugat:
    Ruyanto
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu
    2.Dewa Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    4.Mahkamah Partai NasDem
Pengadilan PN Meureudu Perdata Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn
Tanggal 20 Juni 2022 — Penggugat:
NAZARUDDIN ISMAIL
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
300 — 57
  • Penggugat:
    NAZARUDDIN ISMAIL
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) c.q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie Jaya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 05-10-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Januari 2023 — ., M.M
Tergugat:
1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
80 — 44
  • ., M.M
    Tergugat:
    1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
    2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 27
Pengadilan PN SINJAI Perdata Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SINJAI Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Snj
Tanggal 21 Maret 2023 — Penggugat:
HASNAH.S.SOS
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
Turut Tergugat:
3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
4.Bupati Sinjai
5.gubernur sulawesi selatan
6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
250 — 13
  • Penggugat:
    HASNAH.S.SOS
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
    2.dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
    3.dewan pimpinan cabang partai bulan biontang kabupaten sinjai
    Turut Tergugat:
    3.dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai
    4.Bupati Sinjai
    5.gubernur sulawesi selatan
    6.Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabuapten Sinjai
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag
Tanggal 18 Oktober 2018 — Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
274 — 364
  • Syamsuddin Yahya
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
    Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik PPP (Partai PersatuanPembangunan) yang kemudian terpilin melalui Pemilinan Legislatif TahunHalaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusParpol/2018/PN Cag.2014 dari Daerah pemilihan Dapil 1 (Kecamatan Jaya, Indra Jaya)Kabupaten Aceh Jaya menjadi anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK) Aceh Jaya dari Partai PPP (Partai PersatuanPembangunan) Periode 20142019;.
    Bahwa tidak dimasukkannya nama Penggugat kedalam daftar nama bakalcalon DPRK Aceh Jaya dari PPP tidak mempunyai alasan yang jelaspadahal Penggugat semasa menjadi anggota Dewan DPRK Aceh JayaTahun 20092014 selalu aktif dalam kegiatan partai dan tidak pernahmenjelekkan partai atau melangggar AD/ART Partai PPP;.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No.2 tahun 2011, tentang PerubahanUndangundang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengaturdidalam pasal 32 ayat (1) perselisihan partai politik diselesaikan olehinternal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.c.
    dari partai politik apabila :a) Meninggal dunia;b) Mengundurkan diri secara tertulis;c) Menjadi anggota partai politik lain;ataud) Melanggar AD dan ART..
    mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus Parpol
Register : 07-10-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 10-01-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 53/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Bna
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
IRWANDI YUSUF
Tergugat:
1.SAMSUL BAHRI BIN AMIREN alias TIYONG
2.MISWAR FUADI
3.IRWANSYAH alias MUKHSALMINA
495 — 1022
Pengadilan PTUN SERANG TUN Partai Politik
Register : 16-06-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 8 Agustus 2014 — D E W I A. M E L A W A N KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATAN DAN MULYANAH ANWAR
138 — 62
  • Mulyanah Anwar sebagai Calon TerpilihAnggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra DaerahPemilihan Tangerang Selatan 5 Nomor Urut 5 Lampiran 1 Model EB1Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;4.
    Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra tingkat Kota TangerangSelatan;5.
    Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 pukul 14.00 WIB, telahditerima perbaikan hasil verifikasi administrasi pengajuan danpersyaratan bakal calon dari Partai Gerindra yang diserahkan olehpetugas penghubung antara partai politik dengan KPU Kabupaten/Kota(LO) atas nama Rahayu Lukitaningsih, SH, termasuk didalamnyaberkas perbaikan milik Sdri.
    Politik dimana Tergugat II Intervensi dan Penggugatberasal yakni Partai Gerindra melalui suatu tim yang disebut "TIMPENJARINGAN BACALEG" Dewan Pimpinan Cabang Partai GerindraKota Tangerang SelatanPropinsi Banten melalui Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai(Gerindra) Kota Tangerang Selatan Nomor: 014/Kpts/DPCKTS/XI/2012tanggal 3 November 2012 dimana Penggugat DEWI A. duduk sebagaiTim) Pennjaringain jases22ssane:nancncssmesennninceenmnernrncsameernnnenieemneenntanisBahwa
    konsideran/Pertimbangan adanya Tim Penjaringan sebagaimanapada Surat Keputusan DPC Partai Gerindra tersebut menyatakan "bahwademi kelancaran jalannya proses pencalonan anggota Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai kesiapan dalamPemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014serta dalam rangka mencapai tujuan Partai maka dipandang perlu untukmembentuk dan sekaligus menetapkan Tim Penjaringan Bakal CalonLagislatif, DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan
Pengadilan PN UNAAHA Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 29-12-2023
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Unh
Tanggal 29 Desember 2023 — Penggugat:
Fajrul Falaah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
134 — 64
  • Penggugat:
    Fajrul Falaah
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Konawe Kepulauan
    Turut Tergugat:
    1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
    2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb
Tanggal 1 April 2024 — Penggugat:
PETRUS BATYANAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
45 — 25
  • Penggugat:
    PETRUS BATYANAN
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN BERKARYA PROVINSI MALUKU
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERINGIN BERKARYA
Pengadilan PN SUMBER Perdata Khusus
Register : 07-11-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr
Tanggal 6 Maret 2024 —
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
105 — 0

  • Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
    2.Gubernur Jawa Barat
    3.Bupati Kabupaten Cirebon
    4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
Muh Nurhidayat
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
84 — 0
  • Penggugat:
    Muh Nurhidayat
    Tergugat:
    1.dewan pimpinan pusat partai Demokrat
    2.Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Salatiga
Pengadilan PN SINTANG Perdata Khusus
Register : 27-09-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 52/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Stg
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
71 — 51
  • Penggugat:
    Dara Juanti
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
    3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
    Turut Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi