Ditemukan 3405 data
97 — 42
Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi
28 — 3
(Tergugat berharap hal ini dapatmenjadi acuan dalam mencari kebenaran dari Penggugat yangsering kali berbohong dan melakukan fitnah);10.Guna mempertanggungjawabkan semua kesaksian, Sudi kiranya,Hakim Ketua pengadilan, melakukan sumpah terlebih dahulu,diikuti dengan sangsi yang diberikan.
45 — 42
Kalau ternyata nasabah tidak membelibarang maka akad dapat dibatalkan;Bahwa setiap produk syariah maka harus menggunakan fatwaDewan Syariah Nasional, jika tidak bisa dibatalkan.Dalam halterjadinya sengketa dengan nasabah kewenangan ada padaPengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah;Bahwa terkait dengan akta yang telah disepakati, semua yangtercantum dalam akad semua sudah disepakati seperti marginkeuntungan, sudah tawar menawar, termasuk sangsi sudah adakesepakatan sejak awal mengenai
93 — 39
Agustus 2015 yang menyatakan jika urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan no.urut61 dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yangmerupakan petunjuk yang mendukung pembuktian.Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 KUHPM dan PrintahPanglima TNI antara lain menyatakan terhadap pelaku penyalahgunaannarkotika agar diberikan sangsi
138 — 64
.: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap Terdakwa melalui pemisahan diriTerdakwa dari lingkungan Keprajuritan
H. MILIAN HARYADI
Tergugat:
1.BAHARDIANTO
2.PT SATRIA KRIDA MANDALA Cab Bengkulu
3.FITRAWAN HENDRIADI
179 — 75
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, Ssupaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa dari uraian diatas akan dipertimbangkan daligugatan Penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:Bahwa Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah dari saudara Suradiberdasarkan Sertifikat No.4 Tahun 1989 atas
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
75 — 7
sesuai ketentuan pada saat pendataanpeserta pemilin yaitu berupa DPS setelah adanya data DPS kemudianpanitia Desa mengumumkan dalam tempo waktu selama 3 hari setelahditetapbkannya DPS tersebut, dan apabila tidak ada tanggapan darimasyarakat maka panitia menetapkan DPT;Bahwa jika setalah diumumkannya DPS kemudian ada warga yangmenyatakan bahwa DPS tersebut tidak sesuai maka ianya harusmembuat surat pernyataan secara tertulis tentang hal tersebut ataumengajukan usulan kepada Panitia;Bahwa tentang sangsi
112 — 66
timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakalaada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagikehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunya termasukmerawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunankebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman
86 — 11
Lampiran:1 (satu)lembar foto yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberitanda P.7.a ;dan Surat kesaksian Halim Wajdi Angku Peta Malano yang telahdiberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7.b;Foto Copy Surat Pernyataan/laporan tanggal 14 Februari 2012, yang telah diberimaterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tandadengan P.8 dengan Lampiran:1 (satu) lembar foto tanpa materai dan tanpa aslidiberi tanda P.8.a ;Foto Copy Surat Sangsi
136 — 38
., yang dalam rekomendasinyaantara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi sebagaimanadi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimibing Kemasyarakatanagar dijatuhi sangsi pidana penjara karena merupakan tindak pidana pengulangandimana sebelumnya Anak telah melakukan tindak pidana pencurian, maka sudahsepantasnya dan cukup adil Anak dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap
222 — 139
melakukankesalahan berat ex Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (pasca Putusan Mahkama Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 012/PUU/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukanfanoa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan proses PHK kepada Penggugat telan sesuai dengan aturataturanyang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan intemal ditempat kerja Tergugat;Dengan demikian pemberian sangsi
54 — 14
Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
47 — 42
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.
92 — 19
)UU.No.13/2003 jo Pasal 15 nomor (2)Kepmenaker.No.100/MEN/VI/2004 maka secaraotomatisberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) ;Bahwa, karena perubahan secara otomatis tersebut diatas,maka sesuai Pasal 63 ayat (1) UU.No.13/2003 maka TERGUGATwajib menerbitkan Surat Pengangkatan bagi PENGGUGATtersebut diatas ;Bahwa, bila mana TERGUGAT tidak menerbitkan SuratPengangkatan sebagai pekerja tetap terhadap PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 188 ayat (1) UU.No.13/2003 TERGUGATdapat dikenakan sangsi
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahalsaksi tersebut berhubungan famili dengan keluarga Ali Susanto;Sebagaimana pertimbangan Para Majelis Hakim Tingkat halaman 48 AliniaKe 2:Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telahmenyangkal dengan menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukumyang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepatdan benar karena tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedurdidalam memberikan sangsi
85 — 43
menyarankansupaya roknya tersebut diganti saja di rumah akan tetapi NurFadilah tidak mau dan mengatakan kalau dirinya harus lapordulu kepada kepala sekolah hingga akhirnya pagi hari itu NurFadilah mengenakan rok warna abuabu yang robek sambilmembawa rok warna hitam ;Bahwa rok seragam di sekolah Nur Fadilah ada warna abuabudan warna hitam, yang mana untuk hari senin harus memakairok warna abuabu dan saat itu Nur Fadilah tidak mau langsungmemakai rok warna hitam dari rumah karena Nur Fadilah takutkalau dapat sangsi
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa
138 — 27
kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi