Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218LT160120140073 tertanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh DinasHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pat.P/2021/PN SrhKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dari namapemohon semula One Onnie Yunita Dame Manurung Menjadi One Onnie YunitaManurung dan Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang

bermaksud meminta penetapan hak perwalian atasanak bernama Andi ahmad Afandy bin Abdul Nasser umur 14 tahun dan AndiNihlah binti abdul Nasser umur 13 tahun; Bahwa Anak tersebut adalah adik Pemohon lain ayah yang hingga saatini tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon bebserta kedua orang adiknyatersebut Samasama beragama Islam; Bahwa ibu Pemohon bernama Sri Minarni tersebut telah meninggaldunia pada tanggal 15 Januari 2020 di palu karena sakit; Bahwa semasa hidupnya ibu Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Namun demikiannorma hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 252 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil yang pada saat itu belum berlaku, pada dasarnya norma tersebut secaraprinsipil mengatur hal yang sama dalam ketentuan Pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang pada pokoknya menentukan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan

tentang Administrasi Kependudukan bahwa menyatakan bahwa masalahpencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Pelaksana I.cKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian berlangsungpaling lama 60 hari sejak putusan Pengadilan yang menyatakan perceraiantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dalam suratSurat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angka 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk memperbaiki AktaKelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Padapetikan Akta Kelahiran Pemohon No. 374/Disp/P.S/785/2002 tertanggal 1Februari 2002 atas nama Diantara serta pada Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedangberjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiranyang dimaksud;4.

kepada Kantor Catatan SipilKabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian namaPemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1115LT210120120138 serta pada BukuRegister Catatan Sipil yang bersangkutan;Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampaidengan bukti P8 serta keterangan saksisaksi, maka permintaan tersebut haruslahdimaknai sebagai permintaan untuk mengganti nama pemohon tersebut dalam AktaKelahiran Nomor 1115LT210120120138 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal(TMT) 10 Juni 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 April 2011,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauyang Ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo, didasarkanpada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang UndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

memiliki kKekuatan hukum yangtetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut secara jelas menyatakan Pemberhentian Penggugat harus dilakukan olehTergugat pada akhir bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap in casu tanggal 12 April2011;Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan payung hukum (umbrellaact) in casu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

fotokopi, Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan UNUM. 2222 22222222 n nnn nnn Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa a quodiketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terakhir bertugas sebagai fungsional guru unit kerja SDN 34 Kaurinstansi Pemerintah Kabupaten Kaur (vide Bukti P3=T1) dikaitkandengan adanya Putusan Mahkamah AGung Nomor: 1420 K/Pid.Sus/2015tanggal 05 April 2016 (vide Bukti T2) bukan termasuk Keputusan TataUsaha

Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi :~~ 2 eee Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengandemikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris DaerahKabupaten Kaur dan PPK di Pemerintah Kabupaten Kaur adalah Bupati K@UI + 22 nnn ooo oon ===Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui SekretarisDaerah Kabupaten Kaur sekaligus selaku Ketua Tim telah melakukantelaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipilyang

Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa aquo,Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P2=T1 dan P19, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama berdasarkanputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Perubahan Kedua UndangUndnag RINo. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenegaskan Seseorang atau Badan Hukum Perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan Permohonan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabititasi; Bahwa, oleh karena Pemohon adalah Pengawai Negeri Sipilyang

Musti Bangun Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai CPNS dengan SK Menteri PekerjaanUmum No : Kep.007/A/W.02/90M, tgl 20031990, TMT : 01031990 dan terakhir SK Presiden Republik Indonesia No :38/K/ Thn 2014 Tgl 02052014, TMT : 01 April 2014 yangtadinya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karodengan masa kerja : 28 Tahun, 9 Bulan.2.

Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanHalaman 43 dari 63 hal.Put.No.2/P/FP/2019/PTUN.MDN4. Fotokopi5. Fotokopi6. Fotokopi7. Fotokopi8. Fotokopi9.

Pasal 1 huruf b angka 5Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegavai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat, yaitu Gubernur Kepala Daerah tingkat ;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/888/BKD/2014 tanggal 24Desember

dengandemikian gugatan aquo tidak dapat diterima karena pihak pihak yangberperkara tidak lengkap; Bahwa gugatan aquo patut dinyatakan tidak dapat diterima karenabertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakukhususnya tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri DalamUsaha Swasta dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yangpernah memegang jabatan selaku Camat dan Sekretaris KantorSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak; Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan iniditerima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggirpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang telah ditentukan undangundang atas Perubahan nama Pemohontersebut ;4.

Majelis Hakim telah pula memeriksaKartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telahsesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwaKuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehinggaMajelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohontersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaaspanggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan Hakim KetuaMajelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yangdibenarkan undangundang;Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 134 KompilasiHukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihakkeluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanyaperselisinan dan pertengkarannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwakeluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalamsengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipilyang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenail perjanjian kerjaMenimbang, bahwa di depan

status pekerjaan Penggugat sebagai guru(Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, MajelisHakim memerintahkan Penggugat untuk melengkapi persyaratan administrasiyang berupa izin untuk bercerai dari pejabat;Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, secara lisan Penggugatmenyatakan telah mendapat izin tertulis dari pejabat untuk bercerai dariTergugat, sebagaimana surat Keputusan Nomor : 867/609/BKD2016, tanggal30 September 2016, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang

Pegawai Negeri Sipil (bukti P.2)telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohonsebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor800/2122/BKPSDM/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 yang dilampirkanoleh Penggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya Pegawai Negeri Sipilyang

dinyatakan terbukti bahwa Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan gugatancerai terhadap Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilaiPemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang