Terdakwa diperiksa tidak didampingiPenasehat Hukum dan Terdakwa dalam pemeriksaan mengalami tekanan danpemukulan, dimana Saksi Verbalisan Aprianto dipersidangan memberikanketerangan yang berubahubah tentang siapa yang memeriksa Terdakwa dalamBAP yang pertama maupun BAP Tambahan, terhadap keberatan terjadinyapemukulan selama proses penyidikan ini ternyata Terdakwa tidak pernahmelaporkannya pada pihak Kepolisian dan selama berlangsungnya persidanganTerdakwa juga tidak pernah membuktikannya, begitu pula polemik

Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengeshare berita yang diduga bohongtersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenal dengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karena terdakwamenyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah orang yang

Bahwa setelah terdakwa memposting berita yang diduga bohongtersebut terdakwa memberikan klarifikasi, dimana alasan terdakwa karenatakut postingan terdakwa menimbulkan polemik; Bahwa setelah terdakwa mengshare (menyebarkan) berita yangdiduga bohong tersebut terdakwa mendapatkan teror dari orang tidak dikenaldengan katakata sebentar lagi ditangkap, kampret lu, mampus lu karenaterdakwa menyadari ada yang kontra dengan terdakwa; Bahwa terdakwa menduga orang yang memberikan teror kepadaterdakwa adalah

LURUHmengunggah gambargambar tersebut terdakwa JARWOTO BIN LURUHmemposting tulisan kedalam grup WhatsApp tersebut dengan tulisan kawalHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN BbsHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bbsterus KPU dan BAWASLU diseluruh pelosok.... masa pemilu di NKRI yangnyoblos orang cina;Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memposting berita yang didugabohong tersebut untuk memberikan klarifikasi dan terdakwa juga merasa takutpostingan terdakwa akan menimbulkan polemik

dipersidangan ternyata pula bahwa terdakwa adalah orangpribadi, dewasa , yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertanggung jawabsecara hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa initelah terpenuhi ;Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatandan polemik

Bahwa terhadap polemik kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohonsebagai istri yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan menyerahkansepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambonuntuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan menyatakanhubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagidan putus karena perceraian atas kemauan Pemohon, maka sesuaiperaturan yang berlaku, Termohon

tersebut maka dalil tersebut dinyatakan terbuktisehingga masa kerja Penggugat diperhitungkan sejak tanggal 20 Februari 1993, dengandemikian, masa kerja Penggugat seluruhnya adalah 17 tahun lebih tetapi kurang dari 18tahun ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo menghukum Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 56 UndangUndangNomor 2 tahun 2004 putusan mana merupakan jenis perselisihan hubungan industrialyang dapat diajukan kasasi maka untuk menghindari polemik

Bukan karena adanya prosespenyidikan yang masuk dan intervensi di tengah terjadinya persoalankontoversial dan polemik terhadap peraturan perundangundangan yangmendasari pemberian uang jasa pungut tersebut;.

Bahwa setelah pemberian tersebut terjadi polemik di media massamaka saksi Drs. MUSYAFAK ROUF sebagai Ketua DPRDmengembalikan uang 720 juta tersebut kepada Terpidana Il danselanjutnya uang tersebut dimasukkan ke APBD;c. Bahwa menurut peraturan PP No.65 Tahun 2001, jo. KeputusanMendagri No.27 Tahun 2002 jo.

Bahwa terdakwa sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, sehinggaapabila Terdakwa diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya makadikawatirkan hal itu akan menimbulkan polemik (permasalahan ) baru tentang statustahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, apakah dianggap tidak pernah adaataukah justru dapat dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa (keluarga terdakwa)untuk menuntut ganti rugi kepada Negara, pengaturan hal tersebut

;e Bahwa, disamping gugatan perdata atas Tanah objek sengketa yang diajukanoleh masyarakat kepada PTPN XII, juga terungkap dalam persidangan, adanyafakta hukum tentang persoalan ini pemah di tangani oleh Tim Klarifikasi danTim Kiarifikasi merekomendasikan tanah tersebut di kembalikan pada rakyat,artinya perkara ini masuk wilayah perkara perdata bukan pidana:e Bahwa permasalahan Retroaktif menjadi Polemik dalam sistem hukum diindonesia, juga dalam kaitannya dengan hukum pidana, balk formil danmateriel

AHMADtanggal 9 April 2020 adalah Keputusan Kepala Desa Bolo Nomor:01/X1I/2018tentang pemberhentian PENGGUGAT Perangkat Desa Bolo KecamatanMadapangga tertanggal 01 November 2018, padahal surat tersebut sudahdinyatakan tidak sah, oleh Camat Madapangga mengeluarkan surat Nomor42.6/15.0/IV/2020 tanggal 15 April 2020 perihal laporan terkait polemik atasKeputusan Kepala Desa Bolo Nomor 01/XI/2018 tentang pemberhentianPENGGUGAT kemudian ditindaklanjuti surat Nomor : 42.6/99/15.0/IV/2020perinal permohonan

Bima;Bahwa selanjutnya DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAmengeluarkan surat Nomor:414.24/289/06.16/2020 perihal PenegasanTentang Keputusan Pemberhentian Sekdes Bolo yang ditujukan kepadaKepala Desa Bolo yang berbunyi sebagai berikut : Sehubungan dengandengan adanya polemik tentang Keputusan Kepala Desa Bolo No. 01/X/Tahun 2018 tentang pemberhentian Saudara Anas Indriadi, S.Pd PerangkatDesa Bolo Kecamatan Madapangga tanggal 1 November 2018, dengan inidisampakan halhal sebagai berikut :1.

Karenanya, dalam menilai suatu rumah tangga yang pecah, cukupdilihat faktafakta hukum yang ada tanpa perlu menimbang siapa yang salah(Siapa berbuat apa) dan mempertimbangkan akibatnya serta ada tidaknyakemungkinkan untuk dapat merukunkan mereka kembali;Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyataterjadi polemik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimanaPemohon dan Termohon sering atau setidaktidaknya pernah berselisin danbertengkar.

Subjek Gugatan Campur Aduk dan Tidak Jelas;Bahwa Penggugat telah menciptakan polemik tanpa dasar terlalumengadaada serta telah kehilangan arah untuk menentukan subjekgugatan, karena:Bahwa Tergugat II menduga Penggugat mengajukan gugatan ini dilandasidengan itikad yang tidak baik, karena dugaan Tergugat II terbukti bahwaalasan Penggugat mengajukan gugatan ini didasari dengan Penggugatmempunyai 3 (tiga) bidangbidang tanah berdasarkan:e Sertipikat Hak Milik Nomor 1618 Surat Ukur Nomor 12820/1997 luas490

dipenuhinya suatu tata cara;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

INE, sehingga Majelis Hakim berpendapat untukmenentukan siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut serta untukmenghindari polemik yang akan timbul di kemudian hari cucucucu dari Alm.BARUGA Als AMBO KANDORA dan Alm. INE selain HATUA (Tergugat )),SAING (Tergugat Il), Hj. HASNAH (Tergugat Ill), H. RUSDIN (Tergugat IV),MINA Als ROSMINA (Tergugat V) dan ECCE Als RUKMINI (Tergugat V1) yaituNUHUNG KANDORA (anak dari Alm. KANORA), ROSMINA RAHING (anak dariAlm. RAHING) dan ROSDA (anak dari Alm.

Kemudian setelah tunjangan perumahan dinaikkan menjadiRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kenaikan tunjangan tersebut menimbulkanpolemik yang luas ditengahtengah masyarakat khususnya di level parapenyelenggara negara, maka setelah mempertimbangkan polemik yangsemakin meluas tersebut, Pemohon Kasasi menangguhkan pencairantunjangan perumahan. Kemudian setelah uji materi!

Bahwa hal tersebut menimbulkan polemik baru karena berpotensimenimbulkan ketidakpastian terhadap status tanah tersebut, dan tentusangat merugikan Penggugat karena objek tanah tidak dapatdimanfaatkan oleh Penggugat sebagai yang berhak menurut hukum(berdasarkan putusan pengadilan) akibat status tanah yang belumterdaftar atas nama Penggugat;6.

Mengingat hanya keMudhorotan dan dosadosa yang kami lakukan selamapernikahan, maka berdasarkan itu semua Penggugat memohon KepadaMajelis Hakim untuk kiranya tidak membiarkan polemik Rumah Tanggakami ini terus menerus berlangsung, Penggugat tidak ingin terus menerusberbuat dosa dengan tidak melayani Suami dengan baik;3 Penggugat sungguh sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan denganTergugat;Untuk itu. dengan segala hormat, mohon kiranya bapak hakim dapatmengabulkan gugatan cerai saya ini;Bahwa

Bahwapertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat dan tidak cermat, olehkarena baik Pembanding semula Penggugat, AnakAnak Pembandingsemula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat sangatlan keberatan atasperkawinan antara Terbanding semula Tergugat dengan Terbanding IIsemula Tergugat Il, dimana sampai saat ini terjadi polemik di KeluargaBesar Terbanding semula Tergugat mengenai perkawinan antaraTerbanding semula Tergugat dengan Terbanding II semula

/Pejabat Kepala Desa Penglatan (20012002), Bapak MadeNarisa,SE.(20022013), sampai Perbekel Bapak Nyoman Budarsa /Tergugat, atau sebelum gugatan dalam perkara aquo diajukan, tidakpernah adamasyarakat yang memasalahkan, termasuk PenggugatHalaman 11 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 189/Pdt/2017/PT DPStidak pernah mengajukan keberatan, sehingga wajar dan beralasankalau polemik yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2016, dan tanggal22 April 2016, Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat,karena

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

Tanpa bermaksud memperpanjang polemik, Termohon mengetuk natinurani Pemohon terhadap fakta yang sebenamya. Bukan denganmeninggalkan rumah sampai 2 tahun dan menjatuhkan talaknyaterhadap Termohon. Seharusnya Pemohon menyelesaikanpermasalahan dahulu;Dalam Rekonvensi;Bahwa terkait nafkah wajib, Termohon menyerahkan kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan yang adil.