dinyatakan terbukti bahwa Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan gugatancerai terhadap Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilaiPemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang

untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon yangtertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SANIA INTAN NURAINI, Nomor 177/2007, tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Tujuh tertulis danterbaca HADI PURWITO dengan SANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis danterbaca PURWONO dengan SANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

yanglengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.Halaman 13Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi cukup kesempatan untukmemperoleh surat izin cerai dimaksud, akan tetapi sampai saat ini Pemohon tetaptidak memperolehnya.Menimbang, bahwa Pemohon dengan perantaraan kuasanya tidak dapatmengajukan surat pernyataan untuk siap menanggung sanksi hukum ataspengajuan perceraian tanpa surat izin dari pejabat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yakni Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal130 HIR telah terpenuhi;Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai Hak AsuhAnak(hadhonah), Nafkah Anak dan Harta Bersama telah terjadi kesepatansebagaimana tertuang dalam Akta Vandading(kesepakatan) yang telahditandatangani Penggugat, Tergugat dan Mediator, tertanggal 08 Mei 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkansurat ijin untuk melakukan perceraian, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang

pokoknya, isi dari objek sengketa adalah sebagai berikut : KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (UTAMRUSTAM, S.Pq) dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalamlajur 6 (dari PENATA/MII/C/01042005 menjadi PENATATINGKAT I/Ill/d/01062011), dengan gaji pokok dari danmenjadi sebagaimana tersbeut dalam lajur 8 keputusan ini( gaji pokok dari Rp 3027.800 menjadi Rp. 3.155.900); (2) memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipilyang

pada nomor 37 halaman 10 yang antara lainmenyatakan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipildengan hak pensiun kepada PENGGUGAT tidak sesuai pasal 5.....dst ; Menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.Bahwasanya dalam pasal 5 tersebut dalam penjelasannya antara laindisebutkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini,Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2015/PTUNJKT.dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipilyang

Mei 2019 dan berlaku terhitung mulai tanggal(TMT) 10 Juni 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 April 2011,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauyang Ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo, didasarkanpada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang UndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

memiliki kKekuatan hukum yangtetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut secara jelas menyatakan Pemberhentian Penggugat harus dilakukan olehTergugat pada akhir bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap in casu tanggal 12 April2011;Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan payung hukum (umbrellaact) in casu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

fotokopi, Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

., Surat keterangan kelahiranadalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipilyang memiliki kKekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikankepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang sertamemiliki waktu berlaku tidak terbatas.

dipersatukanuntuk memenuhi amanah UU Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal danMenimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Kepala SDN 6 KarangrayungKabupaten Grobogan dimana Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkupPemerintah Kabupaten Grobogan maka berlaku ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipilyang

pernah = hadirdipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P1 adalah terbukti bahwaPemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohonsebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohonadalah pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatanmasingmasing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai denganketentuan hukum (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernamaMISLIM Nomor 3304LT050320190098 tanggal Delapan Maret Dua RibuSembilan Belas tertulis dan terbaca MISLIM dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca RATMUDI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keteranganPenggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belahpihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong, yang dalamperkara a quo mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat,telah mendapatkan izin dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi

wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf adan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenanganPengadilan Agama Ternate jqsssssssnensssesscnnensssmsersnnnnscemeeesnnenssemen nessoonoe Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Penulisan Nama AnakKetiga Para Pemohon pada akte kelahiran tersebut ternyata tidak sesuaidengan nama yang sebenarnya;Bahwa dengan kesalahan tersebut kemudian Para Pemohon mencobadatang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan maksud untukmelakukan perubahan atas kesalahan dari penulisan Akta tersebut;Bahwa oleh karena keteledoran dari Para Pemohon dimana saatditerimanya akta tersebut, Para Pemohon tidak menyatakan keberatanmaka itu berarti semua yang diterima saat itu dari Petugas Catatan Sipilyang

telahmemiliki kekuatan hukum tetap.Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPNS , 2 222 n nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnSurat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang

Surat Direktori Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 21/G/2018/PTUNSMDtanggal 11 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokop)) ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil jawabannya,telah mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi yangdiberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan denganasli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T1 sampai dengan T10sebagai berikut : Bukti T1 BuktiT2Fotokopi Surat Bupati Manggarai NomorHK.034.1/73/2018 Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun2018 tanggal 18 September 2018 (Fotokopi darifotokOpi); Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K2630/V555/99 Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal17 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :F.IV.2630/V.1381/62 Tindaklanjut Pegawai Negeri SipilYang

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPemohon;SUBSIDAIR:Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebutPemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan jawabannyayang disimpulkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari PenggugatRekonvensi/Pembandingtentang pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipilyang bercerai,Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan jawaban,akan tetapi

dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam hal pembagian gaji bagiPegawai Negeri Sipil yang bercerai sudah tepat dan benar, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menguatkannya dan mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa walaupun gugatan PenggugatRekonvensi/Pembanding dalam hal pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi setelahmenikah perta pada hari sabtu Tanggal 1910 tahun 1974 berdasarkanSURAT NIKAH Nomor:507/17/X/1974 dan menikah kembali pada tanggal17 November Tahun 2020 samasama merupakan pegawai Negeri Sipilyang sekarang samasama sudah Pensiun;9. Bahwa selama menikah, tergugat rekonvensi tidak pernah meberikanuang belanja/nafkah Lahir pada penggugat rekonvensi, termasuk juga saatmenduduki posisi sebagai Anggota DPRD Kab.

berhubungandengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakimmenilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehinggaperlu dipertimbangkan;Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatanRekonvensi yang pada pokoknya penggugat rekonvensi dengan tergugatrekonvensi setelah menikah perta pada hari sabtu Tanggal 1910 tahun 1974berdasarkan SURAT NIKAH Nomor:507/17/X/1974 dan menikah kembali padatanggal 17 November Tahun 2020 samasama merupakan pegawai Negeri Sipilyang

1Tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP no 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat1 huruf a, dan Pasal 73 ayat 1,Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang sudah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkaraint;Menimbang, berdasarkan bukti P 3, yang dikeluarkan oleh Kepala StafAngkatan Darat pada tanggal 4 Februari 2015 terbukti Tergugat sudahdberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena itu Tergugat aadalah orang sipilyang

Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipilyang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikandalam register catatan sipil;Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;4.

Penggugat yangdiwakili oleh Kuasanya telah datang sendiri beserta kKuasanya kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahmeskipun berdasarkan re/aas panggilan yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut MajelisHakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasanyang dibenarkan undangundang;Bahwa, untuk memenuhi ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang