Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-02-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN Sibuhuan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Sbh Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
KHOIRUL ANWAR NASUTION
59 — 32
KHOIRUL ANWAR NASUTION
59 — 32
Keluarga Nomor1221081707080006 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat (2) Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan denganmemenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentangperubahan nama. b.
Register : 19-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pli Tanggal 26 Maret 2021 — H.BURHAN
90 — 35
90 — 35
Masrumi karena sakit;Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Lautuntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkanAkta Kematian atas nama HJ Masrumi;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohondatang dipersidangan dan selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan,atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat
Register : 26-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA STABAT Nomor 527/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut danharus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada Puskesmas Tg.
Register : 26-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
Penggugat wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yangberwenang, sedangkan Tergugat mendapatkan surat keterangan telah digugatcerai yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat KeputusanWalikota Banjar Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor474.2/Kpts.137/BKPPD/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Walikota Banjar, sehingga harus dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Psp Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 10
32 — 10
secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-08-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pkj Tanggal 16 Oktober 2018 — -penggugat
-tergugat
9 — 13
9 — 13
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang
Register : 04-11-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 287/Pdt.P/2019/PN Bnr Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon:
MAINI
49 — 5
MAINI
49 — 5
kepadaPanitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinanPenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatperubahan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon yang bernama ANI WIDIYANTI Nomor: 76818/TP/2009 yang semulanama Suami Pemohon tertulis dan terbaca NARTO UTOMO diperbaiki menjaditertulis dan terbaca MARTO UTOMO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 25-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PA PALU Nomor 324/Pdt.G/2016/PA.Pal Tanggal 2 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 6
11 — 6
Pal.Nomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya/ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agardiberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji Kepbada Termohon dengan alasanbahwa sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terlibatperselisihan dan pertengkaran
Register : 10-10-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 0289/Pdt.G/2011/PA.Mn Tanggal 13 Maret 2012 — Penggugat dan Tergugat
17 — 1
17 — 1
WASIDI, S.H. ) telah disampaikan hasil mediasitertanggal 15 Nopember 2011 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil/gagal; Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiappersidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikanPenggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa terkait dengan status Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
Register : 18-04-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm Tanggal 3 Mei 2017 — - MARIA GORETI TUBANI SEBAGAI PEMOHON
60 — 38
60 — 38
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor TengahUtara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti ataudibuat catatan pinggir dokumen nama anak pemohon yang sebenarnyapada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang diperuntukan untuk keperluan itu;4.
Putus : 01-11-2011 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 1 Nopember 2011 — ZULIMI, S.Sos., M.Si; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
102 — 47
102 — 47
Oleh karena itu) pula BAPEK seharusnyamengedepankan fungsi sebagai Pembela bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan banding administrasi pada lembaga BAPEKyang terhormat ini ; Namun kenyataannya BAPEK telah berubah fungsi justru telah merupakanperpanjangan tangan dari para penguasa atau berpihak dengan parapenguasa, sehingga tidak mencerminkan pembinaan pegawai yang baik,justru merupakan Keputusan yang mematikandan tidak memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memperbaikidiri dengan
Namun hal ini dapatdirasakan bahwa Asisten Sekretaris BAPEK tersebut justrumelakukan tindakan yang sejalan dengan Kekuasaan Birokrasitidak melakukan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, oleh karena itu Asisten Sekretaris BAPEKtersebut telah tidak melaksanakan Misi BAPEK dengan benar.16 Bahwa tindakan TERGUGAT dinilai berlebihan, tendensius,tidak cermat, tidak teliti, tidak menyentuh rasa keadilan dantidak sejalan dengan pembinaan pegawai yang baik, azaskepastian hukum, azas keadilan
Register : 07-06-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1242/Pdt.G/2016/PA.Mdn Tanggal 12 Juli 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
5 — 0
5 — 0
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, maka dalampersidangan Penggugat menyerahkan izin tersebut kepada Majelis.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugatmengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatdengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran
Register : 13-03-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Ska. Tanggal 10 Juli 2014 — Penggugat dan Tergugat
17 — 6
17 — 6
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai harus melaporkan pejabat atasannya dan Tergugat telahmenyerahkan/menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian daripejabat atasannya yaitu dari Bupati Sragen dengan nomor surat800/7832/027/2014 tanggal 20 Juni 2014;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agarperkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November
Register : 04-01-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 17 Oktober 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 8
15 — 8
H Imam Ahmad, akan tetapi sesuai dengan surat pernyataan tertanggal31 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi tersebuttetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai Pegawai Negri sipilyang akan diceraikan Pemohon, belum mendapat surat keterangan dariPejabat yang berwenang , maka sidang ditunda selama 6 bulan untukmemberi kesempatan Termohon memperoleh surat keterangan dari pejabatYANG DErWeNANG; n nn nen nee nen nnn rn nnn nee cn nnn nae cen nnn nee cen nes onaMenimbang
Putus : 25-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 110/Pdt.G/2014/PN.LP Tanggal 25 Mei 2015 — APDEN TAKDIR NABABAN, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Tg. Garbus Aspol, Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada F. Dondy D. Pangaribuan, SH., dan Ahmad Arpani, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum FIRNANDO & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Pasar Melintang No. 417 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Lawan:
LUSIANA BR. HARAHAP, Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tg. Garbus Aspol, Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marthin Simangunsong, SH., M.Hum., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN, yang beralamat di Jalan Sutomo No. 4A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 21014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
47 — 4
47 — 4
Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajidb memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri Sipilkhususnya dalam pasal 3, secara langsung berimplikasi terhadap status persona
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Cag Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 11
36 — 11
Putusan Nomor 51/Padt.G/2019/MS.CagPenggugat berada di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Calang, makadengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a danPasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannyadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syariyah Calangberwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah
Register : 16-08-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PA PANDAN Nomor 76_Pdt_G_2013_PA_Pdn_NO_20131213_CeraiGugat_Tahun 2013 Tanggal 11 Desember 2013 — Penggugat VS Tergugat
48 — 19
48 — 19
patut;Bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir sampai proses pemeriksaan selesai;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namundemikian Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengancara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Bahwa di dalam persidangan, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 159/Pdt.P/2020/PN Wng Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
PASRI NGESTI HENGGAL DUGI
50 — 6
PASRI NGESTI HENGGAL DUGI
50 — 6
penetapanpembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, untukselanjutnya Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Wonogiri membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikanakta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarikserta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
Register : 30-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 3 Januari 2017 — Perdata
- Penggugat Vs Tergugat
15 — 13
15 — 13
lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Ptk Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 15
58 — 15
telah terjadi pertengkaran atauperselisinan yang tidak ada harapan akan rukun kemball;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat sejak acara mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 dan P22 dan saksisaksi yaitu SERITAKETAREN, S.E. dan IRA CHRISTINE I;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil danmenurut pasal 3 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 disebutkan Pegawai Negeri sipilyang