Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-08-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 15-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 203/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 15 Oktober 2008 — PEMBANDING V TERBANDING
30 — 13
30 — 13
1PEMOHON, tahun 1992 dengan TEMAN PEREMPUAN 2 PEMOHON ,tahun 2002 dengan TEMAN PEREMPUAN 3 PEMOHON dan tahun2007 dengan TEMAN PEREMPUAN 4 PEMOHON ; Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon / Terbanding danTermohon/Pembanding tersebut, kemudian antara keduanyaberpisah tempat tinggal yang sampai dengan Pemohon /Terbanding mengajukan perkara ini ke Pengadilan AgamaSitubondo telah berjalan selama + 2 tahun lamanya ; Bahwa Pemohon / Terbanding sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 14-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 25
55 — 25
adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dariSurat izin perceraian No N.1372 Tahun 2019 sudah memiliki Surat izin untukmengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani olehGubernur Provinsi Bengkulu tanggal 5 November 2019, oleh karenanya MajelisHakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA RAHA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Rh Tanggal 24 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
15 — 12
15 — 12
perkara initidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan atau ProsesMediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MARISA Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Mar Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
SITI ROMLAH, S.P.d
49 — 21
SITI ROMLAH, S.P.d
49 — 21
MasyarakatKabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan, Capil Boalemo;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Bukti P4 yakni Akta KelahiranNomor 901/1920/II/04/2003 atas nama IMELDA EKA SEPTIYANI diterbitkan olehKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang telahdinyatakan batal dalam pertimbangan sebelumnya, maka perlu memerintahkanKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo untuk membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipilyang
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Bnr Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
URIP BUDIYANTO
52 — 6
URIP BUDIYANTO
52 — 6
Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahannama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama URIP BUDIANTO dan Nomor 6933/1985 tanggal 13September 1980, nama Pemohon tertulis dan terbaca URIPBUDIANTO, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis danterbaca URIP BUDIYANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Nab Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
YUVINIA IKOMOU
106 — 33
YUVINIA IKOMOU
106 — 33
bertanda P.5 dan P.6 berupasurat kematian dan surat kenal mati serta keterangan saksi saksi, diketahuibahwa Yan Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 3 Maret 2006,sedangkan Yulinana Agapa telah menikah lagi dengan seorang lakilaki lainyang bernama Viktor Pekei (vide bukti Surat P.13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa keputusan kepalabadan kepegawaian negara serta keterangan saksisaksi diperoleh fakta hukumbahwa semasa hidupnya Jan Pekey (Almarhum) adalah pegawai negeri sipilyang
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 146 K/TUN/2009Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATANSurat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No.037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada RASMISAL DANI, NIP. 150207010 ;DASAR GUGATAN1.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30Maret 2007, diterima
Upload : 05-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA
59 — 38
59 — 38
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
,M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Register : 13-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
MAKLON MANIBURY
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
187 — 84
mendalilkan bahwa sejakPutusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugattidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugatmerasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmembuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 40Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Selain itu, persyaratan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hinggapada saat pemberhentiannya dapat ditetapbkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhibahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
kelalaian Tergugat yang tidak mentaati PeraturanPerundangundangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telahterbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA Bb Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 13
20 — 13
sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menilai eksistensiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi PerlindunganPerempuan dan Data Kekerasan Perempuan) Kabupaten Wakatobi,yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagamana diatur dalamPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PDT.P/2015/PN Tab Tanggal 11 Juni 2015 — 1.I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA
2.I DEWA AYU SRI SUASMINI
24 — 12
24 — 12
;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkanfaktafakta yangterungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yangberkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebutsebagaiberikut ;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yangberkaitan dengankewenangan pembetulan akta pencatatan sipilyang dilakukan oleh pejabat PencatatanSipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkanAktaPencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan
Register : 03-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pli Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon:
Maysiani alias Maya Khairunnisa binti Utau
73 — 31
Maysiani alias Maya Khairunnisa binti Utau
73 — 31
Keluarga Pemohon setelah salinanPenetapan ini diperlihatkan kepadanya adalah Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Tanah Laut;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sertaPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA RAHA Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Rh Tanggal 23 September 2013 — PERDATA
- PENGGUGAT Vs TERGUGAT
16 — 14
16 — 14
Hakim Pengadilan Agama Raha namun usaha tersebutjuga tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaansebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 tahun 1984, majelis telahmewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 13-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1920/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 28
38 — 28
Putusan No.1354/Pdt.G/2019/PA.Bks.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugatmengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak enam tahun yang lalurumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus
Register : 26-10-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 149/Pdt.P/2017/PN.Bnr Tanggal 26 Oktober 2017 — Perdata_Silvi Tanjung Laras
25 — 6
25 — 6
Pemohon yang tertulis pada Akta KelahiranPemohon yang bernama SILVIA TUNJUNG LARAS Nomor10113/TP/2007 tanggal 22 Mei 2007, tertulis dan terbaca SILVIATUNJUNG LARAS, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbacaSILVI TANJUNG LARAS, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2017/PN Bnr halaman 3 dari 18ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohonputusan
Register : 03-12-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 12-10-2013
Putusan PA DUMAI Nomor 736/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 14 Januari 2013 — TITIN AGUSTINA Binti DARONI HASAN vs YUDI ASTRANDANA Bin SUTOMO
35 — 2
35 — 2
BadanUsaha Milik Negara dalam hal ini dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS),sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipersamakan dengan PegawaiNegeri Sipil (PNS), maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 14
71 — 14
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahnomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikianPemohon telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-09-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PA PONOROGO Nomor 1470/Pdt.G/2013/PA.Po Tanggal 17 April 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
5 — 1
5 — 1
dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam halini perceraian dipandang sebagai fasrih bi ihsan ;Menimbang bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, makasesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang Izin Perkawinan danHalaman 11 dari 14 halamanPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Pwk Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
ELI SOLIHAT
35 — 2
ELI SOLIHAT
35 — 2
pemohon merubahdata dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidanganPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan buktibukti yang diajukan pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga NegaraIndonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu padaketentuan yang diatur di dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipilyang
Register : 02-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Btk Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 7
51 — 7
., M.Ag sebagaimanaketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2018mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan