Ditemukan 3328 data
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH, MHTtd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCLPanitera PenggantiTtd./Barita Sinaga, SH, MHUntuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIAn. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH, MHNIP. 040044338Hal. 56 dari 46 hal. Put. No. 143PK/Pid.Sus/2010
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNARYO, SH., MH. NIP.044 33864040
FIKI MARDANI
Terdakwa:
INDRA GUNAWAN WIJAKSANA Als. BEUTEUNG Bin H. OMAN ABDURACHMAN
77 — 15
HARIFIN A.TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.
MUHAMMAD SYAFAR
Tergugat:
1.MAANSAR RAJO BUNGSU
2.JAMAL MALIN SATI
94 — 48
HARIFIN ENGKENG.Halaman 33 dari 53 Putusan Sela Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Pdg.3. HARTINI.Dan 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. BUSYRAAZHERI,S.H,M.H.Yangmana keterangan saksisaksi dan ahli tersebut sebagaimana tersebut dalamberita acara persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telahmengajukan bukti tertulis sebagai berikut:1. Fotocoy sesuai dari turunannya putusan No.102/Pdt/Bth/1986 dibertanda T11;2.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
HENDRIC KANTO Alias APEK Bin SUKRI YANTO
23 — 5
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
77 — 25
Harifin A. Tumpa, SH.,MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menjadi perantaradalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
61 — 13
Harifin A. Tumpa, S.H. M.H.,2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64,dan Lihat dan Bandingkan : Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., Hukum AcaraPerdata, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatandari Para Penggugat adalah :Pengadilan Negeri Blitar. Putusan Nomor 137/Padt.G./2013/PN.
93 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF.REHNGENA PURBA,S.H.,M.S., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H.,Hakimhakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota anggota tersebutdan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd. ttd.PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.
PT. Gelora Sawita Makmur
Tergugat:
1.PT. Raja Marga
2.Said Mustajab
3.Sudigo
120 — 48
Menurut sifatnya, Dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokokperkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengansukarela menjalankan putusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19).
188 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa SH., MH., sebagai Ketua Majelis I MadeTara, SH., dan M.
39 — 7
Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakimkepada salah sate pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukumanpokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan apabilahukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.
Pembanding/Penggugat II : TUTIK HANDAYATI Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : KWEE CIAU MENG Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : NURJANAHWATI Diwakili Oleh : NIKOLAS RAFEL KILIKILY, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. PROTELINDO
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Penanaman Modal Tanaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontiana
120 — 70
Harifin A. Tampa, SH, MH, Memahami EksistensiUang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010:49).5.
77 — 10
No 913 K/Pdt/1995 tanggal 15Januari 1998 (vide Pengkajian Beberapa Topik Hukum AcaraPerdata, Harifin A. Tumpa, yang disampaikan pada PelatihanTehnis Fungsional Peradilan Umum Tahun 2002, dalam BungaRampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RITahun 2004 dan Tahun 2005);2. Putusan Mahkamah Agung R.I.
162 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA SH., MH, dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS., HakimhakimAgung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakimhakim anggota tersebut,Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2006dan dibantu oleh Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Ketua,ttd.//BAGIR MANAN1. ttd.//ISKANDAR KAMIL, SH2. ttd.//H.
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH4. ttd.//PROF. REHNGENA PURBA., SH., MSPanitera Pengganti ,tid.//PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MHUntuk salinan,Mahkamah Agung R.I.a.n. Panitera,Panitera Muda Pidana Khusus,SUHADI, SH., MHNIP. 040 033261 Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2006
197 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH, H. ATJASONDJAYA,SH., MH., H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH., H. ABDULKADIR MAPPONG,SH., PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. MOH.ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM, Hakimhakim Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk unum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh PRIPAMBUDI TEGUH, SH.
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH.Ttd/H. ATJA SONDJAYA,SH., MH.Ttd/H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH.Hal. 100 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009Ttd/H. ABDUL KADIR MAPPONG,SH.Ttd/PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.Ttd/H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.Panitera Pengganti,Ttd/ PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R11a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO,SH.MH.NIP.040.044.338 Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami tuliskan kembali pernyataan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia "Vonis Koruptor harus pertimbangkan nilai kerugian negara (KetuaMA Harifin A Tumpa) Menyatakan Hakim tidak harus menjatuhkan vonishukuman berat untuk para koruptor kata Harifin di Gedung MA Jakpus25/3211. Menurut Dia vonis ringan kepada koruptor dijatunkan atas dasarkeadilan. Karena sesuai konstitusi Hakim bertugas untuk menegakkan hukumdan keadilan" jadi tidak bisa hanya berdasarkan pada salah satu saja.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
SALBANI Alias BANEK Bin ABDULLAH
26 — 14
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
1104 — 956 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis,, H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan PROF.REHNGENA PURBA, S.H.,M.H., Hakimhakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29SEPTEMBER 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H.M.HATTA ALI, S.H.,M.H. dan MADE TARA, S.H. sebagai Anggotaanggota dandibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,M. Hatta Ali, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH.Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebutdan Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd/. Prof. DR. H. Muchsin, SH. ttd/. Dr.Harifin A. Tumpa, SH.,MH.ttd/.
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)
87 — 47
Kabupaten Pelalawandan Syamsul Harifin,S.H Staf Bagian Hukum Setda.