Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Dalam hal ini rumah tanggaseperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal23 September 2013, sesuai PERMA RI No. 01 Tahun 2008, termasuksebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai TASRIH BI IHSAN ; 02Menimbang, bahwa untuk memenuhi

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantuoleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan di hadapan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bin

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BatulicinNomor 84/Pdt.G/2021/PN Bin. tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebutpada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para HakimAnggota tersebut, Anmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadirioleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.Hakimhakim

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:Li ceccccccceecceeceeecessueeueeeeeeeeeseueeees Meterai Rp 10.000,00Qovccceecececececeauseuuueeuseeneeeeeesuneness Pendaftaran Rp 30.000,00re Proses Rp 50.000,00Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pat.G/2021/PN Bin.Doe eeeeeeeeeeee eee eaeneeteeeeeeeeeenaaeeeees PNBP Rp 30.000,00 By oe ee une nases seneanns ennnnne tans ene nnns tant Panggilan Rp 570.000,00One eecee ec eeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeeeaeees

yiArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan halini relevan dengan pendapat lbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutipHal. 14 dari 18 Hal.

DpsMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, makapermohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan AndiAhkam Jayadi, S.H.M.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.M.H, Penuntut Umum,dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 putusan pidana nomor 232/Pid.B/2017/PN Bin.

dilakukan oleh Majelis HakimPengadilan Agama Pasuruan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sudahtermasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah dalam hal mana kehidupanantarpersonal tidak lagi dapat terkoordinasi dengan baik dan telah hilangnya tujuanperkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dandalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, makaperceraian dipandang lebih baik, agar kedua belah pihak dapat menghadapikehidupan berikutnya yang tasrih

bercerai, dan sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribaditidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor : tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO, SH. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :1. HARRY GINANJAR,SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. DEVITA WISNU WARDHANTI, SH. Panitera Pengganti :A.M. TASRIH, SE.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid 1V Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera16Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadirioleh DIAN AKBAR WICAKSANA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISFIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. DANAR DONO, SH AGUSTA GUNAWAN, SH.PANITERAPENGGANTIA.M TASRIH,S.E.

suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

diceraikan denganTergugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih