Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 54/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
218 — 140
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
218 — 140
Keputusan KenaikanHalaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDPangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negaratelah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat,pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai PNS:;Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanHalaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDT.6T.7T.8TaT. 10Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang PENEGAKAN HUKUMM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPILYANG
Register : 02-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Jmr Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DIAN AKBAR WICAKSANA,SH.,S.Psi.
Terdakwa:
SLAMET EFENDI bin NGATERI
23 — 6
DIAN AKBAR WICAKSANA,SH.,S.Psi.
Terdakwa:
SLAMET EFENDI bin NGATERI
23 — 6
Wijayaningsih, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa, Ahli sejak tahun 1997 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Puskesmas Sukorambi sampai dengan tahun 2005 ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Jmr Bahwa, Ahli sejak tahun 2005 dinas di Dinas kesehatan KabupatenJember di Staf Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan danminuman) sampai dengan tahun 2008 kemudian sejak tahun 2009 dinas distaf Seksi Pembiayaan Kesehatan sesudai dengan
Register : 27-07-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
sakinah, mawaddah danranmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 2009 jo PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasidipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-10-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 141-K /PM I-02/AD/X/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 — PAHCUP SYAHRI, KOPDA NRP 31000796760779
48 — 26
48 — 26
Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpaijin yang sah dari Dandim 0212/TS berdasarkan cerita Terdakwa setelah kembalike Kesatuan, alasannya karena Terdakwa akan menagih uang ke orang sipilyang diberi modal untuk pemborongan pekerjaan pembangunan.4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan diri melaluipiket Provost Kesatuan Kodim0212/TS.5.
Register : 22-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA SERANG Nomor 946/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2518 — 223
2518 — 223
Bahwa meskipun Penggugat sudah paham dan mengerti betulkonsekuensi yang harus diterima sebagai isteri seorang prajurit/tentarayang ditinggal suami untuk melaksanakan tugas mulia, dimana waktubersamasama keluarga tidak seperti kebanyakan keluarga biasa/sipilyang mempunyai waktu lebih banyak, namun tetap saja sebagai seorangisteri, Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat mau merubahkebiasaannya menghabiskan banyak waktu dengan temantemannyatersebut, terlebihlebin saat ini Tergugat sudah mempunyai
Register : 15-01-2018 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 15-K/PMT I/BDG/AD/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 — Arifin, Sertu, NRP 21120224681192
234 — 56
234 — 56
Bahwa Tedakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipilyang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknyaTerdakwa bergabung untuk samasama mengkonsumsi, inimenunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuranPimpinan TNI untuk membantu. Pemerintah memberantaspenyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.4.
Register : 09-01-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Ptk Tanggal 19 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Syaukany, M.HI sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi manadinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08Februari 2017 ;Menimbang bahwa Bahwa Termohon' selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 10 dari 23 Hal. Put.
Register : 16-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Psp Tanggal 22 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 3
31 — 3
., MH. namun upaya mediasi juga telah gagaluntuk mendamaikan Penggugat dan TergugatBahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri yang harusmendapatkan izin perceraian dari atasan sesuai dengan Peraturan yangberlaku dan ternyata surat izin atasan dimaksud telah diperoleh olehPenggugat dengan surat Nomor 810/665/k/2014, tertanggal 31 Desmber 2014yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Padang Lawas Utara, dengandemikian oleh dan
Register : 05-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Cbi Tanggal 11 Nopember 2021 — Pemohon:
Rudy Kencana
53 — 23
Rudy Kencana
53 — 23
tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan :Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* ;Ayat (2) : Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 13-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 104/PID/2017/PT MND Tanggal 6 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ELSEUS SALAKORY, SH
Terbanding/Terdakwa : MULYADI
94 — 30
Terbanding/Terdakwa : MULYADI
94 — 30
alih dan dijadikansebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor :104/PID/2017/PT.MND.Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidanayang dijatunhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah denganpertimbangan disamping halhal yang memberatkan yang telahdikemukakan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama menurut majelishakim Pengadilan Tinggi, masih ada halhal yang memberatkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 02-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KALABAHI Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Klb Tanggal 2 Juni 2017 — - YONATAN MAUKAMANG
- ADILEN AOMANI
59 — 19
59 — 19
RlNomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka YONATAN MAUKAMANG dan ADILENAOMANI merupakan Wali dari SELFINA ATAPULA yang menjalankankekuasaan asuh terhadap SELFINA ATAPULA;Menimbang, bahwa dari segi ekonomi dan sosial, Para Pemohon mampuuntuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, baik untukkehidupan seharihari maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatananak tersebut karena Pemohon 1 (satu) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-11-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 59_Pdt_P_2014_PN_Bnr Tanggal 27 Nopember 2014 — Perdata-Pemohon 1-Pemohon 2.
55 — 3
55 — 3
Banjarnegara, terhadap anak perempuan bernamaTERMOHON, yang lahir di di B pada tanggal 2014, anakkandung dari suami istri sah bernama AYAH KANDUNGTERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atauPejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditunjuk untuk segeramengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat Pengangkatan Anak tersebut kedalam daftar pencatatan sipilyang
Putus : 22-08-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 9/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 22 Agustus 2013 — - Drs. SYAHRIL FADLI. ME
102 — 42
102 — 42
Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.2. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir.3. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.4. l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan
Menetapkan barang bukti berupa :1.1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010 ;l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir ;l(satu) Jembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir ;.l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali
Register : 07-01-2010 — Putus : 23-06-2010 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2010/PTUN-KPG Tanggal 23 Juni 2010 — SIPRIANUS G.TEFA, SE (Penggugat)
BUPATI KUPANG (Tergugat)
78 — 38
78 — 38
Penggugat sebagai CPNSD sepertitercantum dalam konsiderans menimbang point (b) adalah kekeliruan besar dan bertolakbelakang dengan fakta patut ditolak seluruhnya karena tidak benar sebab :5.14Bihwa apapmn dlasan Penggugat dilam gugatamnys semi, fakia, deleimBAP tanggal 20 Juni 2006 yang telah ditetapkan dengan SKNo.SK.888/11/63.A/2008 UP Tanggal 20 Desember 2006 dan PeraturanPelaksanaannya pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 yang dengan tegas menyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipilyang
hariterhitung mulai tanggal ia menerima keputusan disiplin tersebut Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 menyatakan bahwa ; Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawahyang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian.Menimbang, bahwa upaya administrasi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-11-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY Tanggal 14 Maret 2018 — JAYUS ISNADI vs BUPATI NGANJUK
92 — 55
92 — 55
No.20 K/Pid/2000, Pegawai Negeri Sipilyang tersebut dalam Keputusan ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal415 KUHP dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; c. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, dipandang perlumemberhentikan
Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara tanggal 20Nopember 2012 Nomor : K.2630/V.623.2/99, Perihal : Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana point 2 huruf a menyatakan bahwa: PegawaiNegeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telahHalaman18dari39, Put.
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 93/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 101
144 — 101
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lagidibebani untuk mengembalikan gaji dan hak lain yang diterima;Menimbang, bahwa jika suatu Surat Keputusan berlaku surut juga akanmembawa implikasi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehPenggugat khususnya dalam penandatangan surat2, penggunaan anggaran,akan menimbukan masalah baru terkait keabsahan dari perbuatan hukum danHalaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.tindakan administrasi yang terlanjur dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 453/Pdt.G/2014/PA.KAG Tanggal 2 Oktober 2014 — Pemohon vs Termohon I s/d IV
13 — 9
13 — 9
No. 0453/PdtG/2014/PA.KAGadministratif kKependudukan terbukti antara Termohon I, Termohon II danTermohon Ill merupakan anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 merupakan bukti otentik yangdisertai dengan aslinya berupa pemberian tunjangan pensiun Pegawai NegeriSipil atas nama Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilaibahwa terbukti Mat Adam bin Husin adalah pensiunan Pegawai Nagdh Sipilyang memperoleh tunjangan pensiun dari pemerintah Republik ndeteee
Register : 27-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2016/PA/Psp;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib lebih dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai denganSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang LawasUtara Nomor Kd.02.27/BA.00/76/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Register : 03-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 518/Pdt.G/2014/PA.Rks Tanggal 30 April 2015 — Pengggugat vs Tergugat
17 — 2
17 — 2
yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian MajelisHakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugatsupaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmemproses surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang
Register : 01-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 156/Pdt.G/2016/PA.Rks Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat vs Tergugat
59 — 3
59 — 3
tanggal 01Juni 2016 menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk mengikutikegiatan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rangkasbitung,bukan izin perceraian dari atasan sebagaimana kehendak PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dikarenakan Penggugat tidak melaporkanstatus perkawinannya dengan Tergugat kepada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Lebak dan sesuai dengan bukti P3, P5 dan P6, status Penggugatadalah lajang, tidak menerima tunjangan keluarga sebagai Pegawai Negeri Sipilyang