Ditemukan 4985 data
17 — 1
Mr.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh isterinya tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan belum mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Perceraiandari
Lamsor Boris Gultom
58 — 12
Pemohon yangtelah di keluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada hari Selasa,tanggal 27 Desember 2016, dengan Surat Perberkatan Nikah (Akta Pernikahan)Nomor 03/GPPS/SP/XII/2016 dan di tanda tangani oleh Pendeta Lisna E.Lumban Raja,S.PdK di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dengan SuratBaptisan Nomor 09/GPPS/SB/XII/2016 yang telah melangsungkan pernikahanmenurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama dalam hal inisebagai Pejabat Agama yaitu Pendeta dengan data pada Kantor Catatan Sipilyang
54 — 16
ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Him 7 dari 17 Him Putusan Nomor: 361/Pdt.G/2020/PA.BukMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 25November 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
12 — 0
Surat Pernyataan Tidak Merupakan Pasangan Sejenis tanggal 2710.id.12.13.April 2018, yang telah dinazagelen (P. 9);Surat Pernyataan Belum Pernah Melahirkan Dan Memiliki Anaktanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 10);Surat Pernyataan Berpenghasilan Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 112242Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 11);Surat Pernyataan Orang Tua Kandung
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOCHAMAD FAOZAN HS Nomor 6336/DIS/2001 tanggal DuaPuluh Delapan Agustus Dua Ribu Satu tertulis dan terbaca MOCHAMADFAOZAN HS dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMADFAUZAN HELLYO SABARA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
76 — 22
Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sering berpindah tugas diluar daerah, maka Penggugat telahmeminta orang tua (Ayah dan Ibu) yaitu) FRANSICUS XAVERIUS REPI(alm) dan RUTH TIELUNG (alm) untuk tinggal dan menjaga tanahtersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 ; + BahwaPemegang Sertifikat (JOHANNIS REPI) ~ pada saat penerbitansertifikat objek sengketa tersebut, tidak bertempat tinggaldiatas tanah yang dikuasai Penggugat ;.
UDIN PRIBADI SABILLULOH
25 — 5
Banjarnegara untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis padaAkta Kelahiran Pemohon yang bernama UDIN PRIBADI SABILLULOH Nomor3304LT170120190059 tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Sembilan Belastertulis dan terbaca UDIN PRIBADI SABILLULOH dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca UDIN PRIBADI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
206 — 32
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
23 — 5
ini dapat dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksuddan tujuan petitum Permohon sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untukmelaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipilbaru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisredaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, danPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
74 — 46
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkut berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember1980;. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuansebagaimana diperyaratkan oleh:a.
23 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.
11 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
24 — 12
Halaman 13Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.502.999,00, sehinggadipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi
18 — 16
perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkanperkawinan menurut tata cara Agama Hindu, pada hari Kamis, tanggal 19Desember 2013, Di Disamarkan; dan Telah didaftarkan Di Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Akta Perkawinan No.5108KW230420140017 diperkuat dengan Surat Keterangan dari Catatan Sipilyang
122 — 17
Alat bukti P.3tersebut hanyalah sebagai syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim tidakterikat dengan ada atau tidak adanya syarat formil sebagaimana dimaksudHalam 12 dari 17 halaman Pts.
19 — 11
Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatsemenjak 09 Desember 2000 telah terikat hubungan sebagai Ssuami isteri yangsah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihakpihak ataulegitima persona standi in judicio dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi SuratKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor 868/139/BKPP tanggal 02 April 2020yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan
62 — 8
Pasal 143(1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Pemohon
21 — 10
memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, olehkarena itu untuk melengkapi Putusan Pengadilan Agama tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya seperti yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon dalamperkara Konvensi dan pengakuan Penggugat/Termohon serta Tergugat/Pemohon, pekerjaan Tergugat adalah Swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil,dan bukan pula Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
12 — 10
73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPenggugat, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang