Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 16 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 11
19 — 11
UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlumempertimbangkan hakhak Penggugat rekonvensi yang harus dipenuhi olehTergugat rekonpensi selaku suami yang hendak menceraikan Penggugatrekonpensi selaku istri;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang telah dibenarkanTergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensiadalah sebagai pensiunan TNI yang sekarang belum mempunyai pekerjaantetap, dan Penggugat rekonpensi bekerja adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — Ir. GHODIMAN, M.T.P vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat telah secara nyatamerugikan Penggugat secara Materiil karena Penggugat sudah tidak mempunyaipenghasilan lagi untuk menafkai keluarga, padahal anakanak Penggugat masih butuhbiaya untuk sekolah dan kebutuhan hidup seharihari, dan kerugian secara morilbahwa pengabdian Penggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sampaimendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesiatidak ada artinya lagi, dihadapan masyarakat Penggugat dianggap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA CIANJUR Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.CJR Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
satu) orang anak;e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugatrukunrukun saja, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugatdan Penggugat;e Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi mendapat laporan dari anakTergugat bahwa Penggugat dijemput pakai mobil oleh seorang lakilaki, dimanapada waktu itu Tergugat sedang berada di kantornya;e Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnyadi Cipanas;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
tersebut dari anaknya, bahwa Penggugat dijemput pakai mobil olehseorang lakilaki;e Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanyadi Cibeber lebih dari 3 kali, namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat,dan menurut orang tuanya Penggugat ada di luar kota, dan terakhir Penggugatada di Ciamis di neneknya, namun setelah dijemput ke Ciamis, Penggugatsudah pulang ke Bandung, dimana di Bandung Tergugat tidak mengetahuialamatnya;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 2 Nopember 2011 — MUHAMMAD YUN ALKHAFI VS WALIKOTA PALEMBANG
77 — 36
77 — 36
Berdasarkan ketentuan tersebut, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan ituakan diberhentikan atau tidak atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak denganhormat, haruslah dipertimbangkan faktor faktor yangmendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanmelakukan tindak pidana kejahatan itu serta haruspula dipertimbangkan berat ringannya putusanpengadilan yang dijatuhkan ; 6.
Bahwa Penggugat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Pejaga Sekolah SDN 584Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palembang Nomor : 823/118/BKD/2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003 (Bukti Phalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG50. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalembang Nomor :821/115/BKD/2004 pada tanggal 3Maret 2004 (Bukti P.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — HALOMOAN Alias LOMO
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.
dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA Sei Rampah Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Srh Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
30 — 14
., akantetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang aktif, dan telah memperoleh izin atasan untuk
Register : 23-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon:
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perbaikan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 26-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Pspk Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
78 — 28
78 — 28
Sari Daulayadalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006, halini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengakusebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.KAG Tanggal 11 Oktober 2016 — Pemohon vs Termohon
11 — 7
11 — 7
Pat.G/2016/PA.KAGBahwa, seluruh kata Penggugat dan Tergugat pada permohonanPemohon dirubah dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa, pada alamat tempat tinggal Termohon semula di Jalan PahlawanRevolusi, Apartemen Casablanca East Residence, Nomor 02 PondokBambu, Tower B nomor 21 (B21) Klender Jakarta Timur, menjadi tidakdiketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepadaperaturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 25-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/PDT.SUS/2010 NOVIAR HAMZAH; PT. POS INDONESIA (PERSERO), DKK.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Tergugat berkepanjangan oleh akibat jawaban surat Termohon Kasasi/Tergugat melaluiKepala Kantor Pos Makassar ke Panwaslu Kota Makassar tanggal 28 Januari 2009 No. 180/Set1/0109 Perihal Klarifikasi caleg Atas Nama Noviar Hamzah, menyampaikan bahwaSaudara Noviar Hamzah adalah pegawai Kantor Pos Makassar dengan pangkat Papos danNomor Induk Pegawai Pos 964234956 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas olehkarena inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat diduga Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-10-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Tim Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 31
79 — 31
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas Il Kota Timikauntuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkrach van gewijsde) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai AyahKandungnya;5.
Upload : 15-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2013/PA.Smn PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Halamandengan UndangUndang nomor: 50 tahun 2009, karena perkawinan Penggugatdan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka secara absolut perkaraini merupakan kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dinyatakan secara relatif perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa danmengadilinya j 222222 nn nnn nen nn nnn nnn nnn nen n nn nn nen n en nn nen ne neMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Slp Tanggal 8 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
21 — 1
Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGATadalah masih di bawah umur dan butuh perhatian orangtuanya maka untuk hakpengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon agardiberikah kepada Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang mempunyai penghasilan tetap sanggup menjaga, memeliharan dan memberinafkah seperti sandang, pangan, pendidikan terhadap anak tersebut;10.
Register : 12-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat dan Terguggat
24 — 5
24 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya suratkeputusan;5.
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 6 September 2016 — Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung
74 — 25
74 — 25
Haltersebut juga berlaku pada jabatan fungsional Penilik ; Terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang ditetapkan pada tanggal25 Oktober 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum bagi Penggugat untukmemperpanjang masa kerjanya, dikarenakan Peraturan tersebut tidakberlaku surut sehingga tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat yangbertanggal lahir 11 Juni 1954 sehingga tetap
Register : 06-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — YUSRIZAL SYOFSA, DKK VS WALIKOTA PADANG;
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marlis, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal O7Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1Oktober 2009 (bukti P8c terlampir):Tapi tetap menerima gaji secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sampaidikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil:Bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan sebagai PegawaiNegeri Sipil sebelum waktunya dengan
Register : 17-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 21
31 — 21
Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.BnBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segalasesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan perkara ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonkonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-08-2013 — Upload : 04-10-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 30 Agustus 2013 — H. ABDUL SYUKUR
melawan
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
dan
1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes.
2. Drs. H. SACHRUDIN
3. Ir. H. AHMAD MARJU KODRI
4. Drs. GATOT SUPRIJANTO
151 — 58
151 — 58
Harry Mulya Zein14.Bahwa 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan Dr. H.M. Harry Mulya ZeinMS.i dan stempel dinas, dan 1 (satu) surat pernyataan diteruskan oleh Dr.H.M. Harry Mulya Zein MS.i kepada pejabat yang berwenang sesuaiperaturan perundangundangan melalui saluran hierarkhi, sebagai bahanpenetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.
Harry Mulya ZeinMS.i yang juga sebagai Penggugat dalam Gugatan ini telah memenuhi danmengikuti semua prosedur dan persyaratan administrasi yang disyaratkanpasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan(4) Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negri SipilYang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah. Dr.