Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Pspk Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Nomor 9 Tahun 1975;Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs NASLIPAN
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah memberlakukanhukum secara surut;Bahwa, Surat Keputusan Walikota Surabaya NomorX.188.45/5290/436.7.6/2010 tanggal 12 oktober 2010 telah mencideraidan tidak menjunjung tinggi asas keadilan, hal ini dapat kita lihat denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL yang jelas menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 4 Mei 2017 — MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si.,
MELAWAN:
GUBERNUR BANTEN
113 — 68
113 — 68
melakukan suatu tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4(empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut dijelaskanBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 27/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 20 September 2016 — ANDI JAYANDI,
Melawan
BUPATI SUKAMARA,
128 — 57
128 — 57
sebagaipegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (PPtersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASNdan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/V.3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri SipilYang
Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhihukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.Maka berdasarkan pertimbangan dan analisa pada point 1 sampai 3 tersebutdiatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungandengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Sgr Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 23
26 — 23
baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang
Register : 14-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA BANGGAI Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bgi Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 21
54 — 21
alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Sgu Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 2
62 — 2
serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang
Register : 19-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOOHON DAN TERMOHON
12 — 0
12 — 0
2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi; Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh Majlis pada setiagp kalipersidangan, Mediator, para Saksi sebagai orang dekat dengan Pemohonmaupun Termohon dan bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah diberikesempatan untuk mengurus keterangan atasan namun tidak melakukan,dengan alasan tidak ingin bercerai;Menimbang, bahwa keterangan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0329/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 7 Februari 2017 — Perdata
- Penggugat Vs Tergugat
19 — 9
19 — 9
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dariKementrian
Register : 19-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Dps Tanggal 9 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 19
28 — 19
berpendapat pengangkatan anak yang telahdilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintah kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang
Putus : 29-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/Ag/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah salah dalammemberikan pertimbangan hukum karena dalam penyebutandasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidakmenyinggung tentang kompetensi relatif Pengadilan Agamadimana perkara ini harus diperiksa dan harus diadili akan tetrapterkait dengan dasar hukum yang dikemukakan dalam teoribanding disebutkan adalah Surat Edaran Nomor 08/SE/1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perkawinan dan atau perceraian atau
Register : 09-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pdt.G/2017/PN .JKT.UTR Tanggal 12 April 2017 — Ny.ABRIJATI SARI, beralamat di Jalan Janur Asri III QK.6 / 1 Rt.004 Rw.012, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Rudy Setia Gunawan,SH., Krissantoso Bayu Aji,SH.,MH., Arifin Sinuhaji,SH., dan Rindayu Sitompul,SH., Advokat & Pengacara pada Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M 1 No.11, Jalan Let.Jend.Suprapto, Jakarta Pusat â 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai .............................................................. PENGGUGAT ;
M E L A W A N
Tn.LEMAN DJUNAIDY, bertempat tinggal di Jalan Janur Asri III QK.6 / 1 Rt.004 Rw.012, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .... TERGUGAT ;
74 — 25
74 — 25
maka sudah menjadi kewajibanPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang UndangNo. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para pihak dalamperkara ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Catatan Sipilyang
Putus : 06-11-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN BIAK Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Bik Tanggal 6 Nopember 2012 — -HENGKI SOLEMAN BERTJE PELLENG
-MARTJE MEYTI MONGDONG
72 — 39
72 — 39
Pudjo, masingmasing Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Tondano, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidakpula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengandemikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim beralasan hukummelanjutkan sidang tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Penggugatsebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-08-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PA WONOSARI Nomor 866/Pdt.G/2016/PA.Wno Tanggal 8 Nopember 2016 — Pemohon-Termohon
9 — 0
9 — 0
);Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang mutah berupauang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), Pemohonbersedia memberikan mutah berupa 2 (dua) buah sepeda motor merk Yupitertahun xx Nomor Polisi XXdan Xx tahun xx Nomor Polisi XX, dalam hal ini MajelisHakim menilai bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.00.000,(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah jumlah yang sangat besar dandiluar Kemampuan Pemohon sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-01-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — HARDJENDRO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN;
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa alasanalasan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi mengajukanKeberatan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan perseoranganwarga Negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Pengawai Negeri Sipilyang merupakan ahli waris dari Ibu Marsiyah;Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan anak kandung darilbu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas Nama
Register : 11-12-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PA PADANG Nomor 1137/Pdt.G/2014/PA.Pdg Tanggal 20 Januari 2015 —
19 — 1
19 — 1
No. 1137/Pdt.G/2014/ PA.PdgMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Balai KSDA Sumatera Barat telah memperoleh izin dariatasannya sebagaimana surat izinnya tanggal 19 Nopember 2014, dengandemikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilyang perobahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1671/Pdt.G/2016/PA.Ckr Tanggal 22 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
9 — 7
tidakkeberatan bercerai dengan Pemohon dan tuntutan harus dibayar sebelummengucapkan talak serta mohon segera putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara int ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam Konvensi :11Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 1053/Pdt.G/2020/PA.Rks Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 4
62 — 4
lain yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim pada setiapkali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidakberhasil.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus Surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang
Register : 25-06-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 17-06-2013
Putusan PA PATI Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA.Pt Tanggal 28 Nopember 2012 — MKT bin KH
AR binti M
11 — 1
11 — 1
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberpenghasilan setiap bulan Rp 3.000.000,(Tiga juta rupiah), menghukum TergugatRekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah), Muthah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Majelis Hakim perlumenetapkan, mewajibkan kepada Tergugat rekonpensi berdasarkan batas kewajarandan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
79 — 57
79 — 57
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47