Bahwa sejak kelahiran anak yang kedua Penggugat selalu berusaha untukmenyadarkan Tergugat akan kewajibannya mendidik dan memelihara anakanakkandungnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 45 Undangundang No. 1/1974tersebut, namun setiap kali diingatkan Tergugat selalu marahmarah sehinggamenimbulkan percekcokan yang berkepanjangan ; 7.10.11.12.13.Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, KabpatenSemarang

Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47

dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun1983 junto PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan kepadaPenggugat untuk mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelummengajukan cerai di Pengadilan ;Untuk lebih memperjelas apakah izin perceraian merupakankeharusan atau tidak, maka perlu dijelaskan kembali bunyi pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor183.4.45/128.118/415.41/2019 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencpai Batas Usian Pensiun atas nama Penggugat tertanggal 20Mei 2019, diberi tanda bukti P3;> Saksi ke1 yang menerangkan :Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Padt.G/2019/PN JbgBahwa saksi kenal dengan Penggugat atau Tergugat (Waras)tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa yang saksi ketahui Penggugat

selanjutnya akandipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkanPenggugat di dalam gugatannya telah memenuhi syarat alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2015/PN JKT UTR.Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinanharuslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang

karena gaya penulisan setiap26Hakim berbeda, namun pada Penetapan PermohonanAkte Kelahiran yang palsu terdapat penulisan katakatayang sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya,kemudian untuk Penetapan Permohonan Akte Kelahiranyang asli Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabarubernama ARIBOWO sedangkan yang palsu) memakainama ARIWIBOWO ;Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan,Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dari PengadilanNegeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang

sehinggaTerdakwa mencari tambahan di luar pekerjaan Terdakwatersebut sebagai calo untuk mengurus Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga hingga Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKotabaru ;Bahwa Terdakwa sering menguruskan Akta Kelahiran oranglain di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru ;Bahwa Akta Kelahiran yang biasa Terdakwa uruskan adalahpembuatan Akta Kelahiran bagi orang yang belum membuatAkta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Bahwa benar Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dariPengadilan Negeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang diduga dipalsukan tersebut yaitu Penetapan keluaran tahun2012 sampai dengan bulan April 2013 ;.

Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 dan poin10 Tergugat jelaskan dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum

VI BadanKepegawaian Negara yang bukan merupakan PeraturanPerundangUndangan dan mengabaikan prosedur yang telahdiatur dalam Peraturan PerundangUndangan (onwetmatige) ;3) bahwa KTUN yang menjadi obyek sengketa ditetapkan tanggal28 Desember 2018 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1Januari 2019 ditetapkan setelah Penggugat kembali aktifbertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 2017 hal inibertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 252 PPNo.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Selanjutnya kalaupun,penundaan sidang selama 6 (enam) bulan tersebut telah dilalui dan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan tidak memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, kemudianPegawai Negeri Sipil tersebut tetap menghendaki agar perkaranya dilanjutkan, maka MajelisHakim tidak ada alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkaranya tersebut, kecuali24sebatas memberikan peringatan sesuai kewenangannya.

terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahuludipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon mengakui dan membenarkantentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuaipula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon denganTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Maret 1994;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan; Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa; Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang

Pid.Sus/2019/PN MtrBahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan;Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa;Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang

Oleh sebab itu. orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal

Dapat disampaikan bahwa hal tersebut tentunya harus di tolakkarena tidak berdasarkan hukum;DALAM REKONVENSIBahwa Tergugat dalam perkara ini selanjutnya mengajukan GugagatanRekonvensi terhadap Penggugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensidisebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi, adapun yang menjadi Gugatan Rekonvensi adalah sebagaiberikut :Bahwa tanah tempat dibangunnya Perumahan Koperasi Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di jalan Akcaya

dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No.813/3634/BKDI/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah puladiberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;e Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuberdasarkan Surat Keputuan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0006/KV/V1/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dantelah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang

tersebut sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara PenggugatRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang nominal biaya nafkah anakbernama Muhmmad Yazid Multazam, maka Majelis menetapkan denganpendapatan dan kedudukan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Mab.Hal. 10 dari 27 hal,Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Pemohon telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPemohon, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 junctoPasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian

Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan

Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;

Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telan dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.3. gaji pokok pensiun setiap bulannya sebesar Rp.2.003.700,00 ( Dua juta tiga ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon makasecara hukum Pemohon tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya kepada Termohon

Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.Dbs10.11.12.INTELKAM tanggal 08 Juli 2020, oleh karenanya insyaallah akan menjadiorang tua angkat yang baik dari calon anak angkat tersebutBahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer berpenghasilanRp.2.408.193, (dua juta empat ratus delapan ribu seratus sembilan puluhtiga rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp.4.570.516, (empat juta lima ratus tujuh puluh ribulima ratus enam belas Rupiah);Bahwa, Pemohon dan Pemohon