Ditemukan 1326 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA BREBES Nomor 369/Pdt.P/2021/PA.Bbs Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
:daLiacS bois dic J) le pL) dpraiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danUU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini;Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.
Register : 11-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0193/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 27 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
tertulis dalam Duplikat Kutipan AktaNikah;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama suami, isteri, tanggal lahir (Pemohon danPemohon Il), maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, harusdidasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama wilayah yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :drbass Lb bois
Register : 11-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Pwk Tanggal 30 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006, dan pasal 56 Undangundang No. 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidupHalaman 6 dari 9 putusan Nomor 14/Pat.P/2019/PA.Pwkdalam masyarakat yang disebut dengan living law maka Perbaikan Identitaspada Akta Nikah tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syari sebagai berikut :adrbashl bois
Register : 15-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Plh Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Hakimmenemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:arbadb bois
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
untukmengurus Akta Kelahiran Anaknya, sedangkan hal tersebut adalah sesuatuyang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, danapabila biodata Para Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka ParaPemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran Anaknya, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Para Pemohon tersebutharus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois
Register : 31-03-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Lmg. Tanggal 13 April 2015 — P
24 — 0
24 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadlh bois ac JI ds ebyl aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat nikah
Register : 24-02-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0032/Pdt.P/2015/PA.Lmg. Tanggal 9 Maret 2015 — P DAN T
10 — 0
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arlach bois ac JI de eLYl 9 a5Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, makaPegawai Pencatat nikah
Register : 08-09-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0903/Pdt.G/2014/PA.Bkl Tanggal 12 Januari 2015 — Pemohon dan Termohon
13 — 0
13 — 0
adil dan bermanfaat bagi kedua belahpihak adalah perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraianmerupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suamiistri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan salingmembenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, makaperceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat AlBagoroh ayat 227 ;oe O 2 i = a 7+ oy > ort gsowall lag v LJ bois
Register : 28-12-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0229/Pdt.P/2015/PA.Lmg. Tanggal 18 Januari 2016 — P1 P2
10 — 0
10 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqihyang berbunyi sebagai berikut :9405 ploYl We acs JI bois arnlLaddbArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (g) Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, Kantor Urusan Agama/
Register : 31-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA BATANG Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Btg Tanggal 20 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
9 — 2
Qaidah Fiqhiyyah yang termuat di dalam kitab ,sUatl, oluuw YI, halaman 83,yang berbunyi :aslaall bois ate HI le playl C3 $5Artinya: Kebijakan Pemerintah (Putusan Hakim) harus mempertimbangkankemaslahatan rakyat.
Register : 03-04-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0699/Pdt.G/2014/PA.Lmg Tanggal 23 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlacbl bois ac JI de pLYl 9 aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanpara Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (g) PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, Kantor Urusan Agama
Register : 30-09-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 0271/Pdt.P/2015/PA.Jbg Tanggal 15 Oktober 2015 —
10 — 4
10 — 4
Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segeramencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama TembelangKabupaten Jombang, tanggal 17 Oktober 1989;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukumyang berbunyi:doch bois de) de el GpeiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruh kepentinganberada pada Pemohon dan Pemohon Il, sehingga biaya seluruhnya dibebankankepada Pemohon dan Pemohon Il yang
Register : 19-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0200/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 27 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
18 — 7
perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama suami, isteri dan nama wali/orang tua kandungPara Pemohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, harusdidasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama wilayah yangbersangkutan ;Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2019/PA.Lmg Halaman 7 dari 10 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois
Register : 27-10-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 08-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0098/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 30 Nopember 2011 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloaostilh bois ar.s JI We LY!
Register : 06-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0150/Pdt.P/2014/PA.Lmg. Tanggal 18 Nopember 2014 — P
17 — 11
17 — 11
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadh bois ac JI ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat
Register : 15-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PA JOMBANG Nomor 0208/Pdt.P/2014/PA.Jbg. Tanggal 16 September 2014 —
6 — 0
6 — 0
pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/18/I/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang, tanggal 06 Januari 1986, patut untuk dikabulkan.Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:adrbadbl bois
Register : 12-09-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0105/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 11 Oktober 2012 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :adrbladh bois asc Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
Register : 13-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0263/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalamhal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbladh bois ac JI de pLYl 925Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan
Register : 05-06-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0077/Pdt.P/2014/PA.Lmg. Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON
42 — 4
42 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadlh bois ac Jl ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
Register : 20-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Plh Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 8
27 — 8
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.PlhMenimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois