Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015
Tanggal 6 Agustus 2015 — HARMANTO PRAKA NRP. 31040155100283
72 — 36
  • meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Perceraian
Register : 01-10-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-06-2015
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 16 Februari 2015 — IRMAYANTI, binti MUSO AGUS DIHARSYAH, bin SUDIRMAN
32 — 21
  • Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..
Pengadilan PA TERNATE Perdata Perceraian
Register : 05-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.TTE
Tanggal 29 Juli 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
20 — 25
  • Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mna
Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
  • 200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 08-12-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
  • Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 14
  • Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA DEPOK Perdata Perceraian
Upload : 13-11-2017
Putusan PA DEPOK Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Dpk
84 — 55
  • NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
  • penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
  • Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
    Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
126 — 66
  • Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Pengadilan PA AMBON Perdata Perceraian
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab
Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat Tergugat
70 — 27
  • Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 72 / Pid.B / 2013 / PN-PMS
Tanggal 8 Mei 2013 — ASNI ARNI MANURUNG ALS ASNI ALS MAK SAMUEL
118 — 12
  • dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag BUPATI TABALONG
212 — 130
  • Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja
    SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 33/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juli 2013 — EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
80 — 28
  • Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang
    sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 450/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Ria Tamba Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : Daulat Parlindungan Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat III : Johannes Kho Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Pembanding/Penggugat IV : Edi Kho Diwakili Oleh : Dr. RAJA INDUK SITOMPUL, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Letare Angelina
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Kepal Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
34 — 14
  • Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terbitnyaAkta Kelahiran terbanding dari Dinas Kependudukan Catatan Sipilyang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2000 Nomor477/76/CS/V/2000 oleh terbanding II dahulu tergugat II yang manadalam Akta Kelahiran tersebut status terbanding dahulu tergugat terdaftar sebagai anak pertama dan yang lahir dari perkawinanParulian dengan Rosdiana Lie, padahal Rosdiana Lie sama sekallitidak pernah melahirkan anak baik anak lakilaki maupun anakperempuan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutbertentangan dengan hukum Karena tidak ada satupun ketentuandalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa konsep dari Berita AcaraKlarifikasi/Konfirmasi harus menggunakan tulisan pemeriksaan secaratertutup. Akan tetapi dalam penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (2) PPNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyaHalaman 17 dari21 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bupati Bandung Barat agar Surat penjatuhan hukumandisiplin terhadap Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 bukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat telah melanggarperaturan yang berlaku dan bertindak sewenangwenang serta tidakobjektif dan tidak netral karena berdasarkan Pasal 3 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tugas Tergugat yaitu memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 21-02-2011 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2773 K/Pdt/2010
Tanggal 20 April 2011 — KARIM SIANTURI, VS. ROTUA br. RAJAGUGUK, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 26 Januari 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
53 — 5
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaandan pendidikan bagi anaknya hingga mencapai usia dewasa sertamandiri yang setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.3.000.000, (Tigajuta rupiah) ;Memerintahkan atau setidaktidaknya memberikan kuasa kepadaPegawai Luar Biasa Catatan Sipilyang bersangkutan untukmendaftarkan putusan perceraiantersebut untuk dicatat pada registeryang bersangkutan dan memberikanAkta Perceraian paling lambat 60hari sejak putusan ;6.