Ditemukan 4979 data
23 — 3
IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknyamenyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilbaik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehPenduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
13 — 5
Mtr, ia telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk hadir di persidangan;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan di manaPenggugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan akankewajiban Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian harus memperoleh Izin Cerai dariPejabat Yang Berwenang ;Bahwa telah diberikan waktu) yang cukup guna memberikankesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Izin Cerai dari Pejabat YangBerwenang
ALTJE LANGKAY
22 — 13
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama PASAI TOLE;4.
19 — 2
Maka konsekwensinya, perubahan nama tersebut harus dilaporkan olehPemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri ini;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon tersebutditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka sesuai ketentuanpasal 52 ayat (2) Undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo.
NOVIANUS PADAGIE DINATA
23 — 5
Negeri Pontianakuntuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi kutipan aktakelahiran atas nama Novianus Padagie Dinata yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak danbukti P3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Novianus yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat diketahui bahwa aktakelahiran pemohon ada 2 (dua) buah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipilyang
45 — 1
iddahdan biaya nafkah anak; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah tercapaiperdamaian tanggal 30 Mei 2008 yang intinya sebagai berikut : Pemeliharaan anak pertama ada padaTergugat (ayah) dan Penggugat diberikesempatan menjenguk anak tersebut;Pemeliharaan anak kedua ada padaPenggugat (ibu) dan Tergugat diberikesempatan menjenguk anak tersebut;Tergugat memberi mutah dan nafkahiddah sebesar Rp15.000.000, kepadaPenggugat sebagai pengganti kewajibanTergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Siti Nur Khalisa
31 — 17
Untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohontersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada perikan aktakelahiran No: 5588/U/JP/2004 serta pada buku register catatan sipilyang bersangkutan..4.
FATMAN HARIANTO
19 — 3
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintan Kota Medan ditempat untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebutdi Akta Kelahiran Nomor 503/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh KamiAbd.
24 — 5
Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Surabaya untuk memperbaiki Akte kelahiran Pemohon tersebut dengancara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No. 31/WNA/1984 tanggal28 Juni 1984 atas nama SIEK FUK dan dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalandan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yangdimaksud ;4.
23 — 1
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti namanyatersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipilyang berwenang, agar dicatat sesuai dengan pengganti namaPemohon yang tercatat pada, Kutipan Akta Kelahiran Nomor3477/JB/1984, pada tanggal 7 Agustus 1984 yang dikeluarkan olehPegawai Catatan Sipil Jakarta Barat yang bernama PEMOHON, digantiimenjadi : PEMOHON 4.
12 — 5
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarmengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;Menimbang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara a quo telahternyata telah Pemohon mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, dengan demikian telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
25 — 4
pengurusan suratsurat yangberhubungan dengan Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan buktibukti lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendakmengganti nama kecil Pemohon dengan nama yang sesuai lazim dipakaioleh masyarakat Indonesia guna menyesuaikan diri ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yangkepadanya berlaku ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdata danpasal 93, 94 Stb 1917 jo Stb 1919 No.81, tentang Peraturan Catatan Sipilyang
Betty Atmaja
69 — 6
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampunguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan AktaKematian atas nama Rosita tersebut.3.
17 — 8
MuhammadNajmi Fajri, S.HI,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudiandibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankanoleh PemohonMenimbang terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturanpemerintah nomor 45 tahun 1990, dimana pemohon sebelum mengajukanpermohonan cerai di Pengadilan Agama Pemohon harus terlebih dahulumemperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwengan atau atasanya.Menimbang
16 — 2
berikut: e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dariPemohon; Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Musarofah ;e Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa anak Pemohon yang ke2 (dua) yakni Alvian Arkan Amrullahsampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;e Bahwa benar tentang kelahiran anak ke2 (dua) dari Pemohon yangbernama Alvian Arkan Amrullah tersebut hingga sekarang belum ada danbelum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
DODY JUNAEDI HUTABARAT,SH
Terdakwa:
FAUZI
21 — 6
Yani VINomor 54 Palangka Raya, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;2. HIZZRAH S.
77 — 30
kekuatanhukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni DianaAgustina wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap in casuuntuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
66 — 22
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya,walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyataketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Rekomendesi Pemberian Izin PerceraianNomor 01/R.CAB.DIS/SBB/2020, tanggal 16 Januari 2020, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
72 — 6
yang terbuka untuk umum danselanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :1Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah lahir seorang anak bernama TARIZA DWI RAMADHANI,3Perempuan, anak ke2, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20 Oktober 2005,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (LI IDIL FITRDdengan SURYANAH ;Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
, serta ketentuan UndangUndang yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah lahir seorang anak bernama TARIZA DWI RAMADHANI,Perempuan, anak ke2, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20 Oktober 2005,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (LI IDIL FITRDdengan SURYANAH ;3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
125 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagai PeraturanDasar dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dengan jelas dan gamblang dalam "penjelasan umumnya"menyatakan bahwa untuk jelasnya dikutip secara utuh sebagai berikut:"Tujuan Hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidikPegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebabitu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebihdahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukanpelanggaran
Muhono masuk perangkapberhadapan dengan hukum yang sudah direkayasa sebelumnya,termasuk saya (Pemohon Kasasi) sebagai bendaharawan DinasKehutanan Kabupaten Muara Enim yang menjadi korbankebringasan seorang Bupati Muara Enim.Selain dari pada itu Bupati Muara Enim menjadikan DinasKehutanan Kabupaten Muara Enim sebagai tumbal di Daerahkekuasaannya dengan melindungi Pejabat/Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran aturan dan perundangundanganseperti contoh berikutini : Pegawai Dinas PU Bina Marga