Ditemukan 1327 data
10 — 1
Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlumengetengahkan firman Allah dalam Surat AlBagaroh ayat 227:Ol Wir nrvIT =aile Bois al G13 GWhll lod zz SlsArtinya : Jika kamu ber'azm (beketetapan hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuli; Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0889 /Pdt.G/2017/PA.NgqwMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
392 — 62
/N/2016/Reskrim, tanggal 02 April 2016, sejaktanggal 02 April bois dengan tanggal 22 April 2016;2. Penangguan Rohe anan Oleh Penyidik, No.Pol. : SP.Han/422/IV/2016/Reskrim 21 April 2016, sejak tanggal 21 April 2016;3. Penah Cry oleh Penuntut Umum, Nomor PRINT : 2147/N.4.14.3/Euh.2/, tanggal 02 Agustus 2016, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampaingan tanggal 21 Agustus 2016;4.
34 — 8
No. 95 /Pdt.G/2019 /PA.Pare.Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturanperundangundangan bagi calon istri harus sudah berumur 19 tahun,sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon istri belum genapberumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengemukakan petunjukQoidah Fighiyyah dalam Kitab Al Asybah wannadhoir yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis sebagai berikut:aabacSl bois auc, SE pLYl 9 paiArtinya Tindakan
16 — 4
Halaman 910L bois as JI Je L.Yl 9), a(dugaall bx9Lal) anlo aolArtinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan;Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan sebagaimanadimaksud Pasal 8 dan 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan telahmemenuhi pula maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo.
8 — 8
Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."3 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$y) pwloeoll oracle WI saboollArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.p05 pL ole acy) bois arboolbArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa
13 — 9
Ibaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yangberbunyi sebagai berikut :3. arbaddh bois ac JI We pLYl 9 paiHal. 8 dari 10 hal. Pen.
13 — 3
Sirjonimasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdibacakan padahari itu juga oleh Ketua Majelis dalamsidang terbuka untuk umum, didampingi olehPutusan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.Bta. hal.10 dari 11halaman.para Hakim Anggota, dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I.sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpahadirnyaTergugat;: nee Majelis, Be bois os se~~ Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. Hakim Anggota, Hakim AnggotaDrs. H.M. Tawar Gr., S.H., M.H. Drs. H.
9 — 6
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadh bois ac JI ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat
17 — 1
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagaiberikut:arbadhl bois as JI Le eLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
21 — 1
adaHal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor:342/Pdt.P/2019/PA.Mtphalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:arbacdbl bois
8 — 4
:daLiacS bois dic J) le pL) dpraiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danUU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini;Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.
21 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
38 — 2
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
16 — 10
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:i J a ou 9 7 ke j sSArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arboodh bois ac 5 de plo 9 jaiPenetapan No.5/Pdt.P/2018/PA.Batg hal. 8Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan
18 — 1
para Pemohon, sedangkan haltersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagoriperbuatan melawan hukum, dan apabila identitas Pemohon tersebut tidakdilakukan perubahan, maka Para Pemohon mengalami kesulitan menguruspersyaratan pemecahan KK bagi anak para Pemohjon, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Para Pemohon tersebut harusdihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacodh bois
11 — 1
:arbaooth bois acs Jl We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut telahdikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri AgamaRI.
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlacdhl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai
10 — 3
Kaidah Fighiyah dalam Kitab Al Asybah WanNadhair halaman 128 yang berbunyiarbadh bois as Jl Le pL Yl 9 paiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;3. Kaidah Fighiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhahir halaman56 yang berbunyi:OH SEM SEEEISDSSE MMT Jl jn ppal oon cence nnn n enn ennne Artinya : penderitaan itu harus dihilangkan4. Kaidah Fighiyah yang berbunyi :wan nnn nnn nnnn nnn nnn nnn nnn nnn aw LasJ ul> Wo dal sw laod!
17 — 3
Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 256.000, (DuaRatus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Prayafahurn BOIS 9 eases seer ecee een enenneen seamen epee ecsaemngeenenacomaennanerannsarunaDemikian Penetapan ini dijatuhnkan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiridari BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs
10 — 1
dispensasi untuk menikah dengan calon suaminyaPenetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Tmg Halaman 8tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi bagikedua calon mempelai tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin baganaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkanpelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilansebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyahyang berbunyi:(sxcLasl) axl cacl Lb bois