Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai denganSEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalamperkara aquo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA,oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa serta memutus perkara aquo sepatutnya menolakpermohonan Penggugat tersebut;73.

Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yangtimbul dari perkara ini;Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1.Foto kopi Surat Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kepada KapoldaMetro Jaya, Nomor : B2336/0.6.11/Epp.1/04/2018, tanggal 18 April2018

Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON' yang menetapkanPEMOHON sebagai tersangka adalah sudah sesuai prosedur yangbenar dan tidak bertentangan dengan hukum;Menolak untuk melepaskan dan membebaskan EKA TAUFIK SYAHPUTRA dari rumah tahanan TERMOHON;Menolak untuk memulihkan hakhak PEMOHON, baik dalamkedudukannya, harkat serta martabat10.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaPEMOHON.Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan bahwa Penggugat Il dan Penggugat Ill menyatakanbanding melalui kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Maret 2016 dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masingmasing padatanggal 01 September 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa Pembanding V dan VVTerbanding Il dan lllsemula Penggugat Il dan Ill Konpensi/Tergugat Il dan

Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatanyang dengan mudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP)kepada PT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT.Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin Kuasa Pertambangan(KP)nya. Sebagai akibat dari penerbitan Kuasa Pertambangan atasnama PT. Dahlia Biru pada area/lokasi serta titik koordinat yang samaHal. 27 dari 115 hal. Put.

Sebab, dalam Surat Ukur / GS Sertifikat Tanah Para Penggugat sudahcukup jelas tidak perlu ditafsirkan lagi.Adapun bunyi sebagai berikut :Sebidang tanah terletak dalam :Provinsi : Sumatera SelatanKabupaten / Kota : Ogan Komering UluKecamatan > PeninjauanDesa : BunglaiYang minta ukur : Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera SelatanYang melakukan pengukuran, Kanwil BPN Provinsi Sumatera SelatanPenunjuk batas KUPT setempatSurat tanggal 16 Juni 1993Jadi, jelas tanah Para Penggugat terletak di Desa

Bahwa untuk memenuhi keperluan akan lahan tanah tersebut, maka3.5.3.3.5.4.perlu melakukan pembebasan atas lahan tanah yang berada di lokasiProyek Pembangunan jalan tol tersebut;Bahwa untuk melakukan pembebasan atas lahan tanah dimaksud, maka sesuai dengan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 jo.PERMEN AGRARIA No. 1 tahun 1994, maka telah dibentukPanitia Pengadaan Tanah untuk tingkat Kotamadya Jakarta Selatanyang diketuai sendiri oleh Walikotamadya Jakarta Selatan, denganSusunan dan Tugas sebagaimana ditentukan

Maju Indo Raya (MIR) yang terletak di wilayahDesa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatanyang dicantumkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 68/ST12.03.5/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang pelaksanaanya pada hariKamis dan Jumat tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 dan Bahwa letak Hak GunaUsaha PT. MIR terletak di dua Desa yaitu Desa Raniate dan Desa Muara Upu,tetapi letak Hak Guna Usaha PT.

TataRuang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 20112031 (vide bukti T15),yang masingmasing pada bagian konsideran mengingatnya dicantumkan secarategas Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah PesisirDan PulauPulau Kecil, dengan demikian meskipun dalam keputusan objeksengketa tidak disebutkan secara tegas tentang UndangUndang tersebut akantetapi oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa diterbitkan setelahmendapat rekomendasi dari Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatanyang

CIPANENGAH LAKSANA yangberkedudukan di Jalan Pelabuhan No. 200 Kecamatan Kota sukabumi Selatanyang didaftarkan dalam daftar umum Kantor wilayah Departemen Koperasi PropinsiJawa Barat pada tanggal 20 agustus 1987 dengan nomor: 8676/BH/KWK10/23yang sudah tidak aktif dari sejak tahun 1996 ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari 2012 sesuai dengan BeritaAcara Rapat Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KARYAWAN PT.CIPANENGAH LAKSANA berdasarkan akta Pendirian Koperasi Karyawan PT.Cipanengah LAKSANA

Kapten Tendean, Jakarta Selatanyang mengakibatkan anak Penggugat meninggal dunia;Bahwa pada petitum gugatannya Penggugat memohon agar Tergugatdihukum untuk membayar biaya hidup anak Penggugat selamabersekolah di Amerika Serikat, yaitu sebesar USD 552.250 (lima ratuslima puluh dua ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);Bahwa pada jawaban/eksepsi Tergugat poin 3.4 Tergugat menguraikanbahwa Penggugat mendasarkan gugatan pada dan mendalilkan adanya107pelanggaran UndangUndang Perlindungan Konsumen

Bengkulu Selatanyang mana saat itu kami telah berada disana sehubungan kami telahmengetahui bahwa saksi dan teman teman saksi telah dicari oleh pihakkepolisan;Bahwa akibat dari perbuatan saksi dan teman teman saksi yang lainnyatersebut awalnya saksi hanya mengetahui bahwa korban mengalamiHalaman 43 dari 82 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Crpsakit namun setelah kejadian saat teman saksi TAKIM memberitahukanbahwa korban mengalami luka tusuk (tidak mengetahui dibagian manatubuh korban) dan saksi menduga

., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugattelah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 241/Pdt.G/2018/ PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 dantelah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 18 Maret 2019 ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidakmengajukan memori banding ;hal 119 dari 122 hal put.

diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antarabulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktutertentu dalam tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di suatu ruangan yangberada di lantai 2 (dua) dan di dapur yang berada di dalam area gedung sekolahdi Jakarta Selatan atau setidaktidaknya berada di suatu ruangan dalam areagedung sekolah di Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang

Kalimantan Selatanyang dibangun pada tahun 2011, Sesuai Surat KeputusanCamat Murung Pudak Nomor : 645 / 0333 / IMB / 2011,tanggal 04 Maret 2011, tentang Pemberian Izin MendirikanKantin Non Staf dengan biaya yang telah dikeluarkan /dibayarkan adalah sebesar Rp 14.424.480, sehinggaterdapat uang yang tidak disetorkan sebesarRp.130.140.104, (seratus tiga puluh juta seratus empatpuluh ribu seratus empat rupiah).2.1 Bangunan PRO, PSV, DNB Dept yang berada di OfficePT.

Kalimantan Selatanyang dibangun pada tahun 2011, Sesuai dengan SuratKeputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 1576 /IMB / 2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Server denganbiaya yang telah dikeluarkan / dibayarkan adalahsebesar Rp 3.149.689,dengan rincian sebagai berikut :a) Biaya sempadan sebesar Rp 1.954.263,;Halaman 362 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMb) Biaya pemeriksaan sebesar Rp 97.713.

Kalimantan Selatanyang dibangun pada tahun 2011, Sesuai dengan SuratKeputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 1577 /IMB / 2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Toilet denganbiaya yang telah dikeluarkan / dibayarkan adalahsebesar Rp 2.158.711,dengan rincian sebagai berikut:a) Biaya sempadan sebesar Rp 1.507.919,;b) Biaya pemeriksaan sebesar Rp 75.396,;c) Biaya pengawasan sebesar Rp 75.396.

Kalimantan Selatanyang dibangun pada tahun 2011, Sesuai dengan SuratKeputusan Camat Murung Pudak Nomor : 645 / 1579 /IMB / 2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentangHalaman 363 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMPemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantin denganbiaya yang telah dikeluarkan / dibayarkan adalahsebesar Rp 8.305.729,dengan rincian sebagai berikut:a) Biaya sempadan sebesar Rp 5.505.209,;b) Biaya pemeriksaan sebesar Rp 275.260.

Kalimantan Selatanyang dibangun pada tahun 2011 Sesuai dengan Surat Keputusan CamatMurung Pudak Nomor : 645 / 083 / IMB / 2011, tanggal 13 Mei 2011, tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan biaya yang telah dikeluarkan /dibayarkan adalah sebesar Rp 15.073.196 dengan rincian sebagai berikut:a) Biaya sempadan sebesar Rp 13.248.360,;b) Biaya pemeriksaan sebesar Rp 662.418.

No. 2228 K/PID.SUS/2012Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa yangdiwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Oktober 2011 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan

Soekandi binBaie ketika itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusannyaNomor 560/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 1999 juncto PutusanPengadilan Tinggi Nomor 220/PDT/2000/PT DKI, tanggal 30 Agustus 2000jJuncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2605 K/Pdt/2001 tanggal 10Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimanadinyatakan bahwa Tergugat IV dalam konvensi asal/Penggugat dalamRekonvensi/Pembanding

tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menghilangkan Makna kata dapat menganut konsep kerugianNegara dalam arti Materiil, dalam rumusan merugikan perekonomian Negara Sosialadequate merupakan sebagai dampak dari suatu akibat yang ditimbulkan secara tidakjelas, sehingga, mengacu dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang membebaskan tiga mantan Direksi Bank Mandiri (Neloe Cs) dengan pertimbangankredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT.

Danhal itu sejalan dengan surat dari Sekretaris Daerah Bangka Selatanyang sebelumnya telah dikirimkan kepada terdakwa SOFIAN,AP., M.Si selaku ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan dengansurat nomor : 900/195.A/TX/2010 tanggal 05 Maret 2010, perihalHal 77 dari 554 hal putusan perkara No. 25/Pid.Sus/TPK/2014/pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang isinyamenyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman

koordinir langsung oleh saksi ZEFI ZASLIAAls SUNIK dengan cara menunjuk langsung pemilikpemilikcatering sebagai penyedia konsumsi selama masa karantina,namun anehnya cateringcatering mana yang ditunjuk oleh saksiZEFI ZASLIA Als SUNIK menyediakan konsumsi selama masakarantina tidak ada datanya sama sekali dan untuk membuatlaporan pertanggungjawabannya dibuat seolaholah dilakukan olehpihak rekanan penyedia barang / jasa, hal itu terlihat dari SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KONI Bangka Selatanyang

Danhal itu sejalan dengan surat dari Sekretaris Daerah Bangka Selatanyang sebelumnya telah dikirimkan kepada terdakwa SOFIAN,AP., M.Si selaku ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan dengansurat nomor : 900/195.A/TX/2010 tanggal 05 Maret 2010, perihalpengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang isinyamenyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasapemerintah beserta perubahannya

Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 20113. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 2011Sedangkan perjalanan Pansus X!

Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 201 13. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 201 1Him 58 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid. Sus TPK/2016/PN.BdgSedangkan perjalanan Pansus X!

Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 20113. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 2011Sedangkan perjalanan Pansus X!Il ke DPRD Kofta batamKepulavan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 24Nopember s/d 26 Nopember 2011 terdakwa NOVIANIHim 68 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.