Ditemukan 16369 data
37 — 8
sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
17 — 8
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
19 — 15
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2008 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antarakedua belah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih
14 — 5
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT; Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
Mudahmudahan (sesudah itu)Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkalldengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;4.14 Kesimpulan permohonan cerai PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
NOR SIKA alias SISKA binti IDIN
20 — 9
., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Bin.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.
CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Bin.
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
NOVI FAJRI bin alm PASRIANSYAH
65 — 21
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Hertyansyah, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bin.
33 — 11
., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI,S.H. dan ANDIAHKAM JAYADIS.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMADMAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,S.H., M.H., PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI,S.H.
ANDI AHKAM JAYADI, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halamani6 dari 16. PutusanNomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bin
36 — 7
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.
oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
27 — 20
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.LKArtinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
26 — 18
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
Putusan Nomor 7/Padt.G/2022/PA.LKkemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:Abell ale de pdze tlallArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
SAGINAH bin NATONG
248 — 33
., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan AlvinZakka Arifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMuhamad Heryansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,CHAHYAN UUN PRYATHNA, S.H.
Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bin.
24 — 14
TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,l. HARRIESKONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.DANARDONO, S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI25A. M. TASRIH, S.E.
32 — 8
TASRIH,S.E.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa; HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.., ANDI AHKAM JAYADI, S.H.FERDI, S.H.PaniteraPengganti,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.B/2016/PN Bin.
46 — 24
TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 15Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN. Bin.15sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri MIFTAHUL JANNAH, S.H. Penuntut Umumdan terdakwa.Hakim Aggota, Hakim Ketua,FERDI,S.H. ANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.Panitera Pengganti,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN. Bin.
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
FAHRIANI binti SYAMSURI
74 — 24
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Domas Manalu, S.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bin.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bin.
27 — 11
TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(AGUSTA GUNAWAN, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)
29 — 19
TASRIH, SE. sebagai PaniteraPengganti padaPengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh DIAN AKBAR WCAKSANA, SH., S.Psi.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa tanpadihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;HakimHakim Ang gota, Hakim Ketua,FERDI, SH. DANARDONO, SH.HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn. Panitera Penggant,A. M. TASRIH, SE.19
ADIMAS HARYOSETYO, S.H
Terdakwa:
AFRIANOR RAHMAN bin IRMIANSYAH alm
27 — 9
,M.H dan Alvin Zakka ArifinZeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H.
,M.H Eryusman, S.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Blin.
Mariani binti Suni
Tergugat:
Abdus Sani bin Sulaiman
17 — 2
huruf (g) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentangMediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 junctoUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) sertapasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
40 — 11
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor Tahun 2008 tentangMediasi jo. pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian dipandang sebagai solusi terbaik(Tasrih