perundangundangan yang berlaku; Bahwa benar sebagaimana pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan sebelum tahun 2006 telah dikeluarkan izinpersetujuan Bupati Rokan Hulu atas ijin Usaha Hutan TanamanIndustri di areal pencadangan HPH PT BINA DAYA BENTALApada tahun 2003 (KPTS.02/Kehutanan/II/2003 tanggal 4 Februari2003) namun selanjutnya telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUTII/2006,sehingga berdasarkan hierarki perundangundangan maka jindari Bupati tersebut yang tingkatannya

ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa benar sebagaimana pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan sebelum tahun 2006 telah dikeluarkan izinpersetujuan Bupati Rokan Hulu atas ijin Usaha Hutan TanamanIndustri di areal pencadangan HPH PT BINA DAYA BENTALApada tahun 2003 (KPTS.02/Kehutanan/II/2003 tanggal 4 Februari2003) namun selanjutnya telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUTII/2006,sehingga berdasarkan hierarki perundangundangan maka jindari Bupati tersebut yang tingkatannya

pula menentukan siapa yang menjadi pewaris.Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak pihak tersebut bisa disebutpewaris ataupun ahli waris, apa saja barang peninggalan pewaris yang menjadihal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bbharta waris ( tirkah ), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagianwaris tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat tingkat, para Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli warisserta harta waris dalam setiap tingkatannya

meninggalnya pewaris lain dalam tingkat dibawah yaitu kapan meninggalnya La Mura bin La Ifa, La Dadji bin La Ifa, WaSaea binti La lfa, La Topa bin La Ifa, La Patani bin La Ifa dan Tantabelo bin LaIfa, sehingga dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas dalam mendudukkankeahliwarisan pihak pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahliwaris langsung (eigen hoofde ) ataupun ahli waris Pengganti (Plaatsbervulling);Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkan adanya perkawinanpara pewaris yang tingkatannya

kumpulan putusan hakim yang disusun secarasistematis dari tingkat peradilan pertama sampai tingkat peradilan kasasi, dan yangpada umumnya diberi anotasi oleh para pakar hukum di bidangnya;Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan masalah yurisprudensi tersebut, terdapat2 (dua) asas yang dikenal dalam peradilan yaitu asaspresedendan asas bebas, di manadalam asas preseden berarti hakim terikat dan tidak boleh menyimpangi dari putusanputusan terdahulu dari putusan hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatannya

, dansebaliknya pada asas bebas, hakim tidak terikat pada putusanputusan hakim yang lebihtinggi maupun yang sederajat tingkatannya;Menimbang, bahwa menurut Prof.

SehinggaHakim Agung a quo tidaklah salah secara hukum apabila memperbaikiRedaksi Putusan Putusan PN Negara menjadi bersifat Kondematoir/menghukum sesuai petitum dalam Surat Gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex FactiPengadilan Tinggi Denpasar sudah benar dan tepat menerapkan hukum;Bahwa oleh karena atas obyek sengketa terdapat 2 (dua) putusan yangdikeluarkan oleh pengadilan yang sama tingkatannya

Iknsan Febriansyah yang menyatakanbahwa korban Jonawi Bin Geruni (Alm) mengalami Luka Robek di kepala belakangsebelah kiri, ukuran + 4 Cm oleh karena kekerasan benda tajam.Menimbang,bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij Zakerheids Bewusizijn);3.

Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana berbunyi:1 Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 kurang dari 4 (empat) bakal Calon Kepala Daerah dan/atau 4(empat) bakal Calon Wakil Kepala Daerah, maka masa pendaftaran diperpanjangwaktunya selama 2 (dua) minggu.2 Dalam hal jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 4 (empat)bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya

(Vide PenjelasanPasal 59 ayat 5 (a) UU Nomor 32 Tahun 2004).31Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal ayat ( 7)Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketuadan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutanlain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PartaiPolitik yang bersangkutan.Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010menyebutkan Partai Politik atau

selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1Tahun 2011 = disebutkan: Permohonan keberatan adalah suatupermohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturanperundangundangan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untukmendapatkan putusan (Vide Bukti P 8);Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanKomisi Pemelihan Umum (PKPU) adalah termasuk dalam jenis kategoriperaturan perundangundangan yang tingkatannya

Putusan Nomor 6 P/HUM/202013.Bahwa menurut Pemohon Keberatan dan Uji Materil Peratutan KomisiPemelihan Umum (PKPU), ketentuan a quo bertentangan dengansejumlah undangundang yang lebih tinggi tingkatannya, sehinggamerugikan hakhak Pemohon sebagai warga negara, maupun publikpada umumnya.

Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat olehbadan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanyakesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan denganmateri yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

Apabila tata caratersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin bataldemi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.

Situmorang, dokter pada Puskesmas Sipahutar;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiridari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu:1 Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als Oogmerk )2 Kesengajaan sebagai kepastian ( Opzet bij Zakerheids Bewustzijn)3 Kesengajaan sebagai kemungkinan ( Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atauDolus Eventualis )Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur Opzettelijk bila dicantumkandalam rumusan tindak pidana, maka pengertian Opzettelijk itu harus diartikan

Putusan Nomor 577 PK/Padt/2015sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.

kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap atas dasar:e Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim ataustatus kekeliruan yang menyolok;Apabila telah dikabulkan suatu yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belurn diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

No. 2683 K/Pdt/201 1Hukum Adat Minangkabau, maka seluruh Harta Pusaka Tinggi kaumyang berada dalam pengasaan Jurai TANG ATI (pr) dan Jurai PIKLAMAN (pr) adalah sepenuhnya menjadi hak milik Pembantah danTerbantah I, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 14 Nopember 1970 No. 493 K/Sip/1970, yangmenyebutkan :"Punah berbeda dengan Putus Waris, karena menurut Hukum AdatMinangkabau Ahli Waris selalu ada menurut tingkatannya, yaitu Ahli Warisbertali darah, bertali Adat

Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).

Dalam hal ini TERGUGAT II sebagai Institusidalam Departemen Pekerjaan Umum R.l, yang tingkatannya lebih tinggi daritingkat TERGUGAT sebagai BUMN menurut para Penggugat sementara initelah lalai, tidak pro aktif dan tidak atau kurang raencerminkan tanggungjawabyang cukup atas rumahrumah asset negara yang seharusnya berada dalampengawasannya, sehingga TERGUGAT /mengakui sebagai pemiliknya.

telah memberikan surat peringatan II, III;Bahwa di dalam Peraturan perusahaan Pasal 6 yang dijadikan dasar oleh MajelisHakim adalah termasuk dalam kategori pelanggaran tingkat 1 yang manaseharusnya dikeluarkan dulu SP 1, sesuai dengan isi Pasal 8 yang dijadikan dasarpula oleh hakim, sehingga hakim jelas telah salah memberikan pertimbangan tanpadengan jeli membaca peraturan;Telah ditetapkan di dalam Peraturan Perusahaan PT, Anugerah Pharmindho LestariPasal 21 ayat (4) mengenai Pemberian Saksi dan Tingkatannya

Kabupaten Bintan kepada pihakManajemen PT.Bintan Lagoon Resort sehingga tindakan yang demikianterbukti melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang berbunyi;Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi SerikatPekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harusmemberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanyaHal. 7 dari 18 hal.Put.Nomor 590 K/Pdt.SusPHI/2014sesuai dengan tingkatannya

Penjelasan Atas UU Desa, Gampong merupakansatuan masyarakat adat yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhakHalaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2020/PN Birmenyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, yang dalam UU Desa sendirimerupakan kesatuan masyarakat yang tingkatannya setara dengan Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, olehkarena Desa/Gampong merupakan suatu) kesatuan masyarakat hukumberdasarkan ketentuan di atas, maka Desa/Gampong merupakan

manaMahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora yangmembebaskan Terdakwa;Bahwa dengan demikian Judex Yuris telah keliru memberikan putusankarena telah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yanglainnya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 2:bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.4 tidak menunjukan adanya peraturanyang mengandung pertentangan satu dengan yang lain mengenai soal yangsama dan oleh Pengadilan yang sama tingkatannya

Jadi unsur dengan sengaja disini ditujukanuntuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada hal bahwapada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik denganwujud perbuatan maupun akibatnya ( Moeljatno, 1983 ; 171 ) ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als Oogmerk )2.

/Serikat Buruhadalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/oburuh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan;Bahwa menurut Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwaPengurus Serikat Pekerja yang telah mernpunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanay sesuai dengan tingkatannya