hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

sampelbukti pembayaran SKPKBT yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor ke BankMandiri Cabang Pondok Indah tanggal 12 April 2007 (Pembuktian P13) dandilaporkan ke KPP Jakarta Pasar Minggu dengan bukti penerimaan surat NomorS00922/WPJ.04/1008/2007 tanggal 20 April 2007 (Pembuktian P14);Filosofi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai sesuai dengan memori penjelasannya disebutkan bahwa tujuanhukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;3.

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR21.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;3.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/091/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/330/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRosmariani ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 41Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Eksepsi Kurang Pihak (Plurius litis consortium) ; Bahwa permasalahan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan merupakan permasalahan nasional yang tidak hanyaterjadi/dinadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan dihadapipula oleh Kementerian/Lembaga ,Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dandiperbaharul dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (VideBukti P13).; Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

Dan padaPasal 2 ayat 3 Permintaan berhenti sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerjapada pemerintahn berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lampiran 2: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun40.Lampiran 3 :1999 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri SipilYang Menjadi Anggota Partai Politik ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri SipilMenjadi Anggota Partai Politik ; Halaman 60 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPG41.

Putusan No. 41/G/2017/PTUNMTR21.22.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/039/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/145/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAisyah, S.Sos;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/039/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/145/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAisyah, S.Sos;3.

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.Bahwa apabila Tergugat II menerbitkan surat Keputusan pemberhentianatau pembebasan Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamamaka harus dengan alasan atau pertimbangan yang sesuai dalam Pasal144 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Halaman 28 dari 109 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN.SBYPNS diberhentikan dari JPT apabila:. mengundurkan diri dari Jabatan;. diberhentikan sebagai PNS;. diberhentikan

Dalamhal ini terhadap obyek sengketa berlaku ketentuan Pasal 33 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang tidak dapat diajukan upaya administratif baik keberatan maupunbanding administratif ;Sedangkan, terhadap obyek sengketa II tidak termasuk jenis Keputusanyang tidak dapat diajukan upaya administratif, sehingga berdasarkanHalaman 36 dari 109 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN.SBYketentuan Pasal 75 Jo. 76 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang

jenjang jabatan administratorsebagaimana Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, hanya menerangkan jenjang jabatan dantidak ada relevansinya dengan seorang PNS dikenai sanksi disiplin pegawai.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Jabatan Administrator adalahjenjang jabatan terendah dalam Jabatan PNS adalah tidak benar, karenaketidak cermatan Penggugat dalam memahami Pasal 47 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Pemeriksaan, menentukanprosedur pemeriksaan sebagai berikut:Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atautim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksamalaporanlaporan atau bahanbahan mengenai pelanggarandisiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadirioleh Pegawai Negeri sipil yang diperiksa dan pemeriksa.4444angka 14:Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai Negeri

Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dankemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat beratdapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya olehatasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksasampai dengan ditetapkannya keputusan hukumandisiplin.angka 16: 222222 nnePegawai Negeri sipil yang dibebaskan sementara daritugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturanperundangundangan.angka 20: 2222222 onan nnn nnn nnn nnn nnn nnnPegawai

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;3.

Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhlis, S.Pdl;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhlis,S.Pdl;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.4.

Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin; 3.

tuntutan dalam sengketa perkawinanyang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy KartuPegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan foto copy Slip Gaji bulan Oktober2017, atas nama Pemohon terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural : Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan Struktural tidak dapatmenduduki Jabatan rangkap baik dengan jabatanstruktural maupun dengan jabatan fungsional ;Bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang ditunjukTergugat Sdr.

Soerodibroto, SH, penerbit Rajawali Jakarta, 2012, hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa KTP yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro S.Sos yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang