Bahwa ternyata nilai/narga ganti rugi obyek tanah yangditetapkan/diputuskan adalah diambil secara as is/sama persis denganhasil penilaian tanah (land appraisal) dari KJPP Toto Sunarto & Rekan,padahal dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU No. 2/2012 jelas tegas hasilappraisal tersebut hanya sebagai dasar musyawarah penetapan gantirugi, bukan harga ganti rugi final;Halaman 5 dari 40 halaman, Nomor 641/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilaisebagaimana

x Rp.3.394.419, adalah senilalRp.12.199.541.886, (dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilanJuta lima ratus empat puluh satu ribu delapa ratus delapan puluh enamruptiah);Bahwa dengan demikian nilai/narga ganti rugi untuk sebagian tanah SHGBNo.210/Cijengkol yang ditandai dengan bidang tanah Nomor 99Bberdasarkan hasil penilaian (appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Effendri Rais ditanah terdekat lokasi obyek yaitu Cluster Boulevard adalahsebesar Rp. 9.451.000, /m?

Eksepsi Prulium Litis Consortium (Gugatan PenggugatKurang Pihak).Bahwa gugatan Penggugat pada angka 14 menyebutkan ....Hasilpenilaian tanah (Land Appraisal) dari KJPP Toto Suharto danRekan.... dst merupakan tanggung jawab Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) dan bukan kewenangan dan tangung jawab Tergugat ,berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 32menyebutkan;(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaianyang telah dilaksanakan

Bahwa posita Penggugat angka 14 menyebutkan ... hasilpenilaian tanah (land appraisal) dari KJPP Toto Suharto dan rekan....dst., merupakan tanggung jawab Kantor Jasa Penilai Publik (KKJP),dengan demikian KKJP Toto Suhato seharusnya menjadi pihak dalamperkara ini (vide Pasal 32 undangundang No.2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);4. Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur).

Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) sebagai pihak dalam perkara a quo;Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili PerkaraA Quo (Kompetensi Relatif).

File: 156 Pro/KJPP RNA/XIV2014 dan NoLaporan: 156 Pro/KJPP RNA/XIV/2014 Tanggal 13 Desember 2014.140.1 (satu) lembar Copy Surat PT.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XIV2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Bahwa ahli adalah Penilai Publik dari KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan.

Salmun yang dilaksanakanoleh KJPP RN.

Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan PenilaianProperti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a,yang berbunyi : Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP,dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkanoleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Menteri ini;2.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014;"Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No.

File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan NoLaporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014.140.1 (satu) lembar Copy Surat PT.

Penggugat rancu dan menimbulkan ambiguitastersendiri bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga gugatan menjadikabur/tidak jelas (Obscuur Libel) maka terhadapnya harus dinyatakan tidakdapat diterima Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18121975.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (plurium litis consortium).Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmemasukkan/menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Denpasar dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Denpasar yang melaksanakan penjualan lelang terhadap jaminankredit yang dibuat antara Penggugatdan Tergugat sebagaimana tertuang dalamAkta Perjanjian Kredit No. 27 tertanggal 11 Maret 2014 dan Akta Perubahannyayaitu : Akta Perjanjian Kredit No. 22 tertanggal 11 Februari 2015 dan dalampenentuan nilai limit lelang yang dimohonkan Tergugat tersebut berdasarkanHalaman 13 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PN Dpspenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

) NI MADE TJANDRA KASIHsebagaimana diuraikan dalam laporan Penilaian terhadap tanah jaminan.Nomor 00535/006100/P1/07/0397/1/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) NI MADE TJANDRA KASIH turut serta dimasukan sebagai PihakTergugat dalam perkara aquo;Berdasarkan kepada uraian uraian tersebut diatas sudah sangat jelas gugatanPenggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidakmemasukkan/menarik Kantor Jasa Penilai Publik (

Pasal 20 ayat (1) UUHak Tanggungan No.4 tahun 1996;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin No.20 dan poin No.21 yangpada prinsipnya dalil Penggugat menguraikan tentang limit dari harga lelangHalaman 24 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2019/PN Dps29.30.tanah jaminan dapat Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dalam mengajukanpermohonan penjualan lelang tersebut telah melakukan penilaian melaluiaprisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NI MADETJANDRA KASIH sebagaimana diuraikan dalam laporan

Foto Copy Surat Permohonan Lelang Eksekusi dari PT BDI Nomor : B340/SME 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.R/SND7/SBY/0319 tanggal 18 Maret 2019, yang diberi tanda bukti T.9 ;Foto Copy Laporan kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NI MADE TJANDRAKASIH Nomor 00535/006100/P1/07/0397/1/XI/2018 tanggal 16 Nopember2018, yang diberi tanda bukti T.10 ;Foto Copy Selebaran dari PT.

Bahwa penolakan dari Para Pemohon Keberatan disebabkan karenaTermohon Keberatan dan Termohon Keberatan II melalui KonsultanJasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk untuk melakukan penilaian danpenghitungan besaran ganti kerugian ternyata :a. Tidak menghitung kehilangan kesempatan usaha berupa usaha salondan kostkost an;TABEL I. Kehilangan Kesempatan Usaha No. Jenis Luas Nilai Ganti Rugi Keterangan1. Usaha 50 M2 Rp 53.000.000.Salon2.

Dinas Lingkungan Hidup danPertanahan Kabupaten Manokwari yang hal ini didasarkan pada SuratSekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 510.2/1145 tanggal 22November 2017 perihal Nama Pemenang Lelang KJPP yang ditujukankepada Termohon Keberatan I. (Bukti T.K.I5).Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN MnkDengan demikian sangatlah jelas bahwa intansi yang memerlukan tanahadalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Cq.

Fotokopi Hasil Perhitungan Besar Nilai Ganti Kerugian oleh KJPP dalamrangka pengadaan tanah perpanjangan runway Bandara Rendani dikelurahan Wosi Distrik manokwari Provinsi Papua Barat atas nama AndariasTato Alm/ Siti Muhana, tertanda bukti P.5;Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mnk6.

Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Manokwari Sekretaris DaerahNomor: 510.2/1145 tanggal 22 November 2017 tentang Nama PemenangLelang KJPP, tertanda bukti TK.I5;Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mnk6.

Fotokopi Surat penilaian Lokasi Bidang 23 oleh KJPP Tri Kurniawan danRekan, tertanda bukti TK.I7;8.

FENY LUCITA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Andi Tiffani & Rekan

Nomor 3550 K/Pdt/2016 Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman.

Nomor 3550 K/Pdt/2016 Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaianatau dinilai RpO, (nol rupiah) dikarenakan termasuk personal properti barangbergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan; Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semulaPemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp0O, (nol rupiah)dengan alasan pada saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3550 K/Pdt/2016seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah)serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai

(K) selaku Bupati Kulon Progo; Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikanmelalui Kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, KabupatenKulon Progo dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambakudang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu: Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Fotocopy Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI.3. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 076/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset.4.

Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor :078/KWT/ KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset.5. Fotocopy Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 475 tahun 1985.6. Fotocopy Dokumen survey yang isinya antara lain :1.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor :475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor : 224 Tanggal 20 April 1985, Beserta bngunan yang ada diatasnya seluas 365 M2 (meter persegi).9. Fotocopy 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014. 10.

Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha- Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 201. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Penilaian PT.

Bank MALUKU MALUTmaka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanyamengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST padatanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung dijalan Darmo No. 5153 sebesar Rp.45.707.000.000, (biaya reproduksi baru)dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan JI.

Selain ituHasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkanhasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar merekabaru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor JalanH.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadapkeselurunan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesarRp.45.707.000.000.

Pas dan KJPP Toha yang membuatpenilaian;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat penilaian yang masukterlebih dulu di PT Bank Maluku, KJPP Pas atau KJPP Toha;Bahwa saksi tidak tahu fakta dari penilaian tersebut;Bahwa tidak ada laporan dari saksi maupun yang lainnya setelahmelakukan pendampingan dengan OuJK tersebut;Bahwa Saksi dengar terhadap pengadaan lahan dan bangunan tersebut,terdapat kerugian negara sejumlah 7 Milyar lebih;Bahwa biasanya yang membuat notulen saat rapat RUPS adalahTerdakwa;

Pas dan KJPP Toha yang membuatpenilaian;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat penilaian yang masukterlebih dulu di PT Bank Maluku, KJPP Pas atau KJPP Toha;Bahwa Saksi tidak tahu fakta dari penilaian tersebut;Bahwa Tidak ada laporan dari saksi maupun yang lainnya setelahmelakukan pendampingan dengan OJK tersebut;Bahwa Saksi dengar terhadap pengadaan lahan dan bangunan tersebut,terdapat kerugian negara sejumlah 7 Milyar lebih;Bahwa biasanya yang membuat notulen saat rapat RUPS adalahTerdakwa;Terhadap

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN

Bahwa Terlawan pemohon lelang eksekusi dalam melelang jaminanpara Pelawan, tidak menagdakan penilaian harga resmi dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) sehingga harga lelang jaminan pelawanyang telah ditetapbkan sekarang sangat merugikan para Pelawan.. Bahwa karena lelang hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Jo.

Bahwa pun demikian dalam menentukan harga jual obyek lelang agunan,20.tidak seperti tuduhan Pelawan dalam perlawanannya di poin 5.c yangmenyatakan bahwa Terlawan melelang agunan kredit Debitur tanpapenilaian resmi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dapat Terlawansampaikan atas agunan Terlawan SHM No. 270/Libuo atas nama RediSamiden dan SHGB No. 156/Tomulabutao, Terlawan berpatokan padaPenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muhammad Adlan danRekan yang berada di Gorontalo.

), dapat Terlawansampaikan atas agunan Terlawan SHM No. 270/Libuo atas nama RediSamiden dan SHGB No. 156/Tomulabutao, Terlawan berpatokan padaPenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muhammad Adlan danRekan yang berada di Gorontalo.

menentukan harga jual obyeklelang agunan, tidak seperti tuduhan Pelawan dalam perlawanannya di poin5.c yang menyatakan bahwa Terlawan melelang agunan kredit Debitur tanpapenilaian resmi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dapat Terlawansampaikan atas agunan Terlawan SHM No. 270/Libuo atas nama RediSamiden dan SHGB No. 156/Tomulabutao, Terlawan berpatokan padaPenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muhammad Adlan dan Rekanyang berada di Gorontalo.

Selama periode tersebutTerlawan juga telah beberapakali menentukan harga jual obyek lelangHalaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pat.G/2016/PN Gio.agunan, untuk pelaksanaan lelang parate eksekusi pada tahun 2014Terlawan berpatokan pada penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muhammad Adlan dan Rekan.

Nur M dengan harga penarikan/penjualanminimal sebesar Rp7.500.000.000,00;Realisasi penarikan mengacu kepada hasil penilaian KJPP terbarudan masih berlaku dimana harus diserahkan kepada Bank Mandiridalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak Proposal Perdamaiandisahkan/dihomologasi oleh Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat,dan apabila nilai terbaru dari KJPP lebih rendah darinilaikesanggupan debitor, maka yang berlaku nilai kKesanggupan daridebitor dan Apabila nilai KJPP lebih tinggi, maka yang berlakuadalah

nilai pasar sesuai hasil penilaian dari KJPP terbaru;Dengan penarikan 6 (Enam) agunan tersebut, maka agunan yangtersisa adalah sebagai berikut:1.eTanah dan bangunan bengkel terletak di Jalan Demak Nomor 17,Kab.

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, S.E, M.Ec. Devketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon KasasiHalaman 117 dari 38 hal. Put.

Dev., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., Majelis Hakim tidak mengambil sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sahdi persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi

Nomor 3383 K/Pat./2016Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3383 K/Pat./2016penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), yakni: saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentangPenetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Pengurus telah melakukan permintaan Appraisal dan melakukan pertemuankepada tiga (3) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu 1). Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Rinaldi, Alberth, Baroto dan Partners. beralamat di GedungPusat Perifilman H. Umar Ismail Lt. 3, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22 JakartaSelatan. 2).Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Toha, Okki, Heru & Rekanberalamat di Komp. Setia Budi Business Point Blok CC No. 15 Medan SumateraUtara. 3).

Bahwa terhadap dari ketiga Kantor Jasa penilai Publik, ternyata hanya satu yangbersedia untuk melakukan kajian teknis, sementara dua KJPP yang beralamat diJakarta dan Medan tidak bersedia karena kompleksnya permasalahan tersebut;Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Pengurus PT. Bintan Hotel Utama (DalamPKPU) Tetap menunjuk Dewan Pengurus Povinsi Ikatan Nasional KonsultanIndonesia (INKINDO) Kepulauan Riau sebagai Penilai Pembanding untukmelakukan Kajian Teknis terhadap:1.

Bank Mandiri (Persero), Tok maupun Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) sebagai pihak yang memberikan harga acuankepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tok dalam penentuan nilai limitlelang, sehingga tidak dapat diuji dalil dari Pelawan serta tidak tahuapa dasar penetapan nilai limit dari PT.

Bank Mandiri (Persero), Tokdan KJPP tersebut sehingga dapat dikatakan Gugatan Perlawananyang diajukan oleh Pelawan adalah Gugatan yang tidaksempurna/cacat karena KURANG PIHAK;Bahwa Gugatan ini kabur (obscuur libel), dengan alasan : Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Padt.Bth/2019/PN MjkBahwa Gugatan Pelawan ini dalam Perihal nya hanya menyebut GugatanPerlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi, namun dalam PositaGugatan Pelawan poin no. 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan),termasuk

Bank Mandiri (Persero), Tok selaku Pemohon Lelang,Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan PT. Bank Mandiri(Persero), Tok yang menilai objek milik Pelawan, serta KPKNLSidoarjo sebagai pihak yang melaksanakan penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan.

Bank Mandiri(Persero), Tok termasuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Rekanan dari PT.

antara Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

Toto Suharto & Rekan;

Bengkong, Batam dengan luas = 330 M2 sebagaimana dimaksud didalam Surat Keterangan Tebas Kavling tertanggal 19 Nopember 2015 tercatat atas nama MENY dengan nilai pasar adalah senilai Rp.643.000.000,- sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tertanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan;

Bintan Prov Kepri seluas 14.954 sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik No. 04336 dan Sertifikat Hak Milik No. 05662 dengan nilai pasar adalah senilai Rp1.151.500.000,- sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tertanggal 14 Juni 2023 yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan;

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikanputusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;Menyatakan Penggugat dan Penggugat II merupakan pemegang hakatas SHM Nomor 00038;Menyatakan sah hasil penilaian property/aset atas bangunan dan tanahSHM Nomor 00038 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP

Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 18/Pdt.SusGugatan LainLain/2020/PN Smg,juncto Nomor 14/Pdt.SusPailit/2017/PN Smg, juncto Nomor 08/Pdt.SusPkpu/PN Smg;Menyatakan Termohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;Menyatakan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II merupakanpemegang hak atas SHM Nomor 00038;Menyatakan sah hasil penilaian property/aset atas bangunan dan tanahSHM Nomor 00038 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP

Uswatuh Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat diGraha Mulia Lt. 2A, JI.

,MEcDev, semuanya adalah pegawai pada Kantor Jasa Penilai PublikMuttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill,Selanjutnya Tergugat s/d Tergugat Ill tersebut disebut juga denganSSSA SEER BRE ERIE EE Para Tergugat.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal30

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turut digugatoleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaianganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sebagaimana usaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kab. Kulon Progo;.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Wat. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta..

Pemohon:
1.YAPIN SAPUTRA
2.NANSI SAPUTRA
Termohon:
1.BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
2.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT qq KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH FLOODWAY CISANGKUY
3.KJPP FIRMAN AZIS dan REKAN