Ditemukan 812 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : politik polembi polimin polymix polempa poletik polimak ponimik
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 07-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 65/PID/2019/PT BJM
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LINI MARLINI Binti Alm. SUBHAN MAZERI Diwakili Oleh : DR. M.NIZAR TANJUNG, SH.MH.CIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYA ARINI TUASIKAL, SH
75 — 27
  • TERDAKWA SUDAH DI KELUARKAN DALAM RAPAT RUPS.Bahwa Pertimbanagan Majelis hakim Pengadilan negeri Tanjung ini menurutHemat TERDAKWA / PEMBANDING SANGAT KELIRU DAN TERLALUGEGABAH DAN AKHIR NYA MENIMBUL KAN POLEMIK HUKUM DAN AKHIRNYA MEMBUAT KORBAN HUKUM YANG SAAT INI DI RASAKAN OLEH DIRITERDAKWA / PEMBANDING.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 92/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat: 1.FAJARUDIN 2.HENI Tergugat: 1.SAYADI 2.DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA 3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta 4.BPN Republik Indonesia, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
85 — 32
  • sama sekali.16.Bahwa Terlawan II juga menolak dengan tegas posita Perlawanan ParaPelawan angka 6 dan selebihnya yang menyatakan lelang eksekusiatas obyek sengketa yang dilakukan Terlawan Il atas dasar Pasal 6UUHT adalah perbuatan melawan hukum.Dalil Para Pelawan yang demikian nyatanyata menunjukkan bahwaPara Pelawan tidak mengikuti perkembangan hukum khususnyamengenai eksekusi hak tanggugan dan sepertinya Para Pelawan masihberada pada masamasa dimana persoalan eksekusi hak tanggunganmasih menjadi polemik
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 23-04-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.KAG
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 35
  • kronologi peristiwa dari awal hingga akhir(berpisah);Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua Penggugat, mengetahuibanyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat danTergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulnya permasalahan tersebut, saksimampu menguraikan alasan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugattidak mampu menafkahi istri dan anakanaknya, pekerjaan serabutan sebagaiHalaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 0395/Padt.G/2018/PA.Kagwartawan yang tidak tetap sehingga memicu polemik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 25-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/Pid.HAM.Adhoc/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman ; Jaksa Penuntut Umum
825 — 744 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan pasal tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim dapat menimbulkan polemik
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Prp
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
ROBBY HIDAYAT.SH
Terdakwa:
SUPARJO Als PARJO Als GONDRONG Bin PARMAN
60 — 65
  • Pandangan objectivist yang mempergunakan wujud ukuran perbuatan yaituapakah perbuatan dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur tindakpidana atau hanya merupakan sarat bukan sebab dari akibat tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro berpendapatbahwa terhadap polemik tersebut maka sebaiknya kedua macam pandangantersebut maupun salah satunya dapat digunakan dan dipertimbangkanbergantung pada peristiwa inconcreto ditinjau satu persatu demi memuaskan(mencapai) rasa keadilan;Menimbang
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Adlan Nasution, S.Pd
Tergugat:
1.Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai
2.Majelis Pendidikan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai
3.Yufrida Hafni Lubis, S.Ag
84 — 18
  • Bahwa sebenarnya bukan karena terbitnya Keputusan Tergugat terhadap Tergugat III menimbulkan polemik, akan tetapi kesemuanyapolemik itu adalah dikarenakan Penggugat (ADLAN NASUTION, SPd)memaksakan dirinya menjadi Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 48kota Binjai.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-01-2014 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 50/PID.SUS/2013/PN.JBI
Tanggal 18 Juni 2013 — SAID ALWI Bin SAID USMAN
45 — 7
  • UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN,KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU.Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karenaMemorie Vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kataDengan Sengaja atau Kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanyaberpendoman dari adanya perbedaan antara
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Dgl
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 14
  • Padahal istri NUSYUZ itu hanya berlaku padawanita karir yang bekerja diluar rumah, bukan untuk semua wanita wanita(istri).Jadi kompilasi hukum yang dibuat kuasa hukum pemohon keliru dan mengada ada dan tidak berlaku di Negara kita sesuai pedoman buku risalah hukumnikah yang menjadi acuan atau pegangan untuk menjadi petujuk memutuskansuatu perkara.Dengan berbagai polemik, maka syara hanya memberikan garis besar sepertifirman Allah SWT (Q.S Ath Thalaq.65.6)Halama 13 dari 37.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 25-01-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PID.HAM.AD.HOC/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Jaksa / Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN
920 — 3539 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan pasal tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim dapat menimbulkan polemik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Beleid" "Administrativerechteliikheid" : Polemik Dengan TindakPidana Korupsi.Seringkali badan yudikatif telah mencampuradukkan bahkan menganggapsama antara unsur "menyalahgunakan wewenang" dan "melawan hukum".Bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatanmelawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteriayang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukanpemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelakutelah melanggar asasasas umum
    Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan" yang Imparalelitas denganunsur "Melawan Hukum" sebagai "Bestanddeel Delict" & Polemik SoalKerugian Negara.Makna unsur "menyalahgunakan wewenang" itu tidaklah sama denganunsur "melawan hukum", khususnya terhadap pemahaman kajian dalamtindak pidana korupsi ; implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakanwewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikiantidaklah berarti memenuhi unsur "melawan hukum", berarti pula memenuhiunsur "menyalahgunakan wewenang
    penempatan keduaketentuan ini merupakan pasalpasal terpisah dalam undangundang TindakPidana Korupsi seringkali ditemukan pemahaman yang keliru bahkan tidakdipahami oleh aparatur Penegak Hukum, termasuk Badan Peradilan sebagaiPilar akhir dari hukum, yaitu unsur "menyalahgunakan wewenang" dilakukanpenilaian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip "MateriileWederrechtellijkneid" yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yangsangat memprihatinkan.Dalam kaitan dengan makna "Keuangan Negara" menjadi polemik
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-05-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 25/Pid.B/2012/PN.SS
Tanggal 8 Mei 2012 — HARUNA HUSEN alias AI;, dkk
93 — 19
  • Pertentangan mana mengakibatkandilakukannya mediasi untuk mencari solusi yang kemudian melibatkanpihak kesultanan Tidore untuk melakukan penyelesaian terkait statustanah yang menjadi polemik untuk pembangunan dimaksud.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Register : 09-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 18-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1233/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 25 September 2018 — DINDA KEMALA HANDAYANI binti M. KEMAL BONDAN Melawan SALI SAHRIAL RANGKUTI bin MARWAN RANGKUTI
62 — 51
  • dipersatukan walaupun diasebagai saudara yang selalu menengahi untuk masalah masalah keluarga.Untuk saksi Kedua saudara Ganden (kakak kandung Penggugat) jugasama tidak mengetahui bahkan sama sekali tidak pernah bertemu ataukomunikasi apalagi tentang masalah rumah tangga Tergugat. sebagai wali yangsaksi bicarakan tetap tidak bisa menyatukan antara Penggugat dan Tergugat,karena telah menunjuk kuasa hukum masingmasing;Penggugat dalam hal ini memang sangat tidak mau memberitahukanpercekcokan atau perselisihan polemik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2010 — Upload : 28-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/Pdt/2009
Tanggal 21 Desember 2010 — DINAR, DKK VS NAZAR, DKK
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2046K/Pdt/2009menerbitkan sertipikatsertipikat Hak Milik atas tanahtanah objek perkara incasu.Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi olehJudex Facti (Pengadilan Negeri Pariaman/Pengadilan Tinggi Padang) tanpamempertimbangkan sama sekali status sertifikatsertifikat Hak Milik atastanahtanah objek perkara apakah dinyatakan batal atau tidak, hal ini iniakan menjadi dilema/polemik antara Penggugat/Termohon Kasasi sebagaisaudara/kemenakan dari Alm MOCH.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 15-02-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 33 - K/PM I-03/AD/ II /2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — Sertu Jefri Andika Meliala
127 — 40
  • menghasilkan putusanjJudex factie yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidaktepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, raguragudan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposionalTerhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat penyampaianPenasihat Hukum kurang tepat dan sangat keliru karena setiapproses hukum dilakukan berdasarkan Undangundang dan memilikimekanisme sesuai fungsi serta kewenangan masingmasing dantentang kriminalisasi yang dimaksud Penasihat Hukum bisamenimbulkan polemik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
189 — 71
  • Borneo Indobara faktafaktatemuan oleh Para Penggugat mengenai ketidakabsahan lin AMDAL PT.Borneo Indobara, sebagaimana polemik pendapat yaitu sebagai berikut,bahwa PT.
    Borneo Indobara terjadi polemik mengenai status ijin AMDAL ;Bahwa tuduhan Para Penggugattsb adalah tuduhan yang salah dan tidak benar,karena yang berwenang dalam penerbitan IPPKH adalah instansi lain danbukan wewenang dari Tergugat, sehingga jelas dan terbukti bahwa tidak adapelanggaran terhadap Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dikarenakanpenerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan tertib penyelenggaraannegara, dimana sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor1453K/29/MEM/2000, tentang Pedoman
    Borneo Indobara terjadi polemik mengenai status Izin AMDAL untuk PT. Borneo Indobara ...
    IlIntervensi sehingga bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan melakukanpelanggaran atas asas tertib penyelenggaraan Negara untuk suatu produkTUN yang tidak pernah dikeluarkannya, sehingga dalildalil Para Penggugat/ Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif pada posita huruf F.3 Gugatan a quo haruslah ditolak ;Bahwa, sehubungan dengan AMDAL Tergugat Il Intervensi, telah TergugatIl Intervensi uraikan secara komprehensif pada Bagian VID Jawabana quo, dan karenanya tidak benar tuduhantuduhan berkaitan dengan polemik
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 15-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0600/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 16 Agustus 2016 — Penggugat:
Ade Rahmayanti alias Ade Rahma Yanti binti Drs.Bambang Parsono
Tergugat:
Recky Supian bin Rahmadi
18 — 2
  • Juga mengenai pinjaman uang di Bank sejumlah Rp160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah) untuk membuka usahaapotik Penggugat menegtahuinya ;Menimbang, bahwa yang menyangkut persoalan wanita hamil,sehingga menjadi polemik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,kemudian dimunculkan pula oleh Tergugat adanya lakilaki lain yangmembuat Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat, dan haltersebut dibantah oleh Penggugat, persoalan tersebut sesungguhnyadintara Penggugat dan Tergugat menginginkan
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama
Register : 21-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA AMBARAWA Nomor 933/Pdt.G/2021/PA.Amb
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 3
  • diupayakan mediasi di hadapan mediator, demikianpula usaha damai dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telahpernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubahpendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, meskipunTermohon dari awal persidangan keberatan dan tetap ingin mempertahankanrumah tangga dengan Pemohon, namun akhirnya dalam kesimpulannyaTermohon sudah tidak keberatan lagi dan menuruti Kemauan Pemohon untukbercerai, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 56/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. FAHREZA DUTA PERKASA Diwakili Oleh : PT. FAHREZA DUTA PERKASA
Terbanding/Tergugat I : Ir Maria Nurtania, KN
Terbanding/Tergugat II : Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kabupaten Mahakam Ulu
103 — 56
  • Fahreza DutaPerkasa tersebut dan hasilnya dalam bentuk Laporan KegiatanPendampingan Hukum Terhadap Kegiatan Pembangunan InfrastrukturPendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu tahunanggaran 2016 (Bukti T8), bahwa laporan TP4D wajib menjadi acuanpenyelesaian polemik tuntutan dan klaim PT.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 14-12-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 86/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat II : Nyonya Yulianti Diwakili Oleh : ANTON S WIBOWO, SH
Pembanding/Tergugat III : Tuan STEPHANUS R. AGUS PURWANTO, SH Diwakili Oleh : ANTON S WIBOWO, SH
Pembanding/Tergugat IV : Tuan EDHI SUSANTO, SH, MH Diwakili Oleh : ANTON S WIBOWO, SH
Terbanding/Penggugat I : Nyonya LILI HAMZAH Diwakili Oleh : CHIDIR, SH
Terbanding/Penggugat II : Tuan FEBRY Diwakili Oleh : CHIDIR, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Felix Wiliyanto Diwakili Oleh : RAYMOND R. MORINTOH,SH,MH
112 — 38
  • Bangkit Cipta Mandiri dan menduduki jabatan sebagai Direktur yangdiberikan oleh Tergugat II menjadi polemik karena Warga Negara Asingtersebut seharusnya belum memenuhi syarat dikarenakan syarat sebagaitenaga kerja asing tidak terpenuhi dengan demikian Berita Acara RUPStertanggal 11 Maret 2016 nomor 08 dan semua dokumen turunannya terkaitkepemilikan saham yang dibuat dihadapan notaries tersebut adalah tidak sahdan dapat dibatalkan;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 176/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 7 Maret 2016 — Y.Arif Gunawan,S.,H. VS Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
66 — 28
  • Gagas Energi Indonesiadengan kertas HVS dan ditempelkan ditembok pagar merupakansebuah tindakan kesengajaan yang dilakukan secara sistematisdan terencana agar tidak menarik perhatian masyarakat sekaligusuntuk menghindari Saran, Pendapat dan Tanggapan dari wargamasyarakat mengingat proyek SPBG adalah proyek yang selalumengundang keberatan, demo, polemik dan penolakan dari wargamasyarakat.