Nomor 1644 K/Pdt/201318Undang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yangharus dipakai berkaitan dengan hak pasien untuk mendapatkan isi rekammedis adalah ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun2004, sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/III/2008 demi hukum harus dikesampingkan;Bandingkan dengan asas /ex superior derogat legi inferiori (UndangUndangyang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada undangundang

Sebagai Wakil Pekerja/Buruh dalam lembaga kerjasama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dankepentingan anggotanya;e.

jumlah usahamarginal di daerah tertentu pada periode tertentu;Bahwa tibatiba saja dengan PP Nomor 78 Tahun 2015, membuatrumus perhitungan baru yang disebut dengan Formula perhitunganUpah minimum yang pada dasarnya tidak diberi kekuatan hukumsebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemohon menilai dankarenanya harus berpendapat bahwa telah terjadi PenambahanKetentuan secara tidak sah yang diberikan oleh peraturanperundangundangan yang derajat atau tingkatannya

Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja samadibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yangharmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dan memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya;Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2015e.

Hal ini menunjukan bahwa masingmasing tingkat organisasi memilikikewenangan dan tanggung jawabnya masingmasing sesuai dengan tingkatannya, sehingga harusdiartikan masingmasing tingkat organisasi memiliki kewenangan sebagai badan hukum yangmandiri di tingkatannya masingmasing;Menimbang pula, bahwa secara keorganisasian baik di tingkat pusat, wilayah (provinsi)maupun tingkat cabang (kabupaten/kota) bahkan hingga tingkat anak cabang dan ranting, masingmasing dilengkapi oleh alatalat kelengkapannya sendiri

yang bekerja di wilayahnya masingmasing, maka dilihat dengan adanya alat kelengkapan tersebut, maka harus diartikan bahwamasingmasing tingkat organisasi, meskipun terdapat garis kebijakan yang seragam, akan tetapisecara organisatoris masingmasing tingkat bertanggung jawab atas kegiatannya masingmasingdi setiap tingkatannya.

menyatakan benda, bangunan,struktur,lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagaiCagar Budaya ; Pasal 36 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,menyatakan : Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruanggeografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakatatau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkansebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau KeputusanGubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuaidengan tingkatannya

Kebudayaan tentang Penetapan Satuan RuangGeografis Trowulan sebagai Kawasan cagar Budaya Peringkat NasionalSelanjutnya ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya, menyatakan : Benda, bangunan, struktur, lokasiatau satuan ruang geografis yang memiliki artikhusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam PasalIl dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteriatau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim AhliCagar Budaya sesuai dengan tingkatannya

Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 260/M/2013 adalah kewenangan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya, yang selengkapnya berbunyi: Benda, bangunan,struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagimasyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapatditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atauKeputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli CagarBudaya sesuai dengan tingkatannya

, penghapusanNPWP dan pencabutan atas pengukuhan PengusahaKena Pajak.Bahwa tibatiba saja dengan PP No. 74 Tahun 2011, DirjenPajak diberikan kKewenangan baru yang disebut denganVerifikasi yang pada dasarnya diberi kekuatan hukumyang dapat dikatakan sama dengan Pemeriksaan yangsudah diatur dengan UU KUP, sehingga Pemohon menilaidan karenanya harus berpendapat bahwa telah terjadiPenambahan Kewenangan secara tidak sah pada DirjenPajak yang diberikan oleh peraturan perundangundanganyang derajat atau tingkatannya

Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013a.Prinsip hukum lex superiori derogat lexinferiori (Peraturan PerundangUndanganyang lebih tinggi mengesampingkanPeraturan PerundangUndangan yang lebihrendah tingkatannya)Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yangantara lain diintrodusir oleh Hans Kelsenyang dikenal dengan nama Stufenbau desRecht, antara lain dapat dikatakan bahwaNorma Hukum yang lebih rendahmemperoleh kekuatan dan keabsahaanhukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi.Itu. sebabnya Peraturan PerundangUndangan

penghapusan NPWP dan pencabutanatas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Bahwa tibatiba saja dengan PP No. 74 Tahun 2011, Dirjen Pajak diberikankewenangan baru yang disebut dengan Verifikasi yang pada dasarnyadiberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan sama dengan Pemeriksaanyang sudah diatur dengan UU KUP, sehingga Pemohon menilai dankarenanya harus berpendapat bahwa telah terjadi PenambahanKewenangan secara tidak sah pada Dirjen Pajak yang diberikan olehperaturan perundangundangan yang derajat atau tingkatannya

setelah perkaranya diputus,atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palSu; b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakCiteMUKAN; nn one nnn noe non non nnn noe ne ene nnn =c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdaripada yang dituntut; d) Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya

tipumuslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus,atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palsu;b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakditemukan;c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdaripada yang dituntut;d) Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Tergugat danTergugat Il hanya Ketua saja, hal ini merupakan hal yang salah dankeliru karena sesuai ketentuan Undang Undang Partai Politikmenyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannyaadalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai PimpinanPartai Politik sesuai dengan tingkatannya terdiri dari Ketua danSekretaris.

Nomor 1009 K/Pdt.SusParpol/201625.26.27.menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannyaadalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Tergugat Ilsebagai Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya terdiri dariKetua dan Sekretaris. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugattelah salah dalam memposisikan sebagai pihak dalam perkara a quo(error in persona).

dan huruf d:(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkankesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekera/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekera/serikat buruh mempunyai fungsi:b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja samadibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

Putusan Nomor 37 P/HUM/2020a. sebagai pihak dalam pembuatan peranjian kerja bersamadan penyelesaian perselisihan industrial;b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakeraan sesuai dengan tingkatannya;c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yangharmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;d. sebagai sarana penyalur aspirasi dan memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya;e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawabpemogokan

Nomor1071PL.01.4KPT/06/KPU/IX/2018;Bahwa pembentukan peraturan perundangundangan harus memilikidasar yuridis (yuridische gelding), yaitu: 1) Keharusanadanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan.Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badanatau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaianbentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yangdiatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat

Apabila tata caratersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4)Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya (Bagir Manan, DasardasarPerundangundangan Indonesia, ndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 1318);Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/201818.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal2 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajo pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor: 28/SKKH/2020/PA.Lbj, yangisinya

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi suatu kekhilafanhakim atau suatu kekeliruan yang nyata atau telah terjadi apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain ;Amar putusan Dalam Rekonpensi Judex Facti telah mengabulkan sbb.

Bahwa sertifikat sudah dijual kepada KEMHAN RI dan satusertifikat sedang sengketa;Hal. 53 dari 63 hal.Put.No. 588 PK/Pdt/2013Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, nampak nyata jelas kalauTermohon PK melakukan rekayasa atau tipu muslihat, sehingga dengandemikian maka alasan ketiga ini layak untuk dikabulkan karena memenuhisyarat Permohonan PK;KEEMPAT:Adanya para pihakpihak yang sama mengenai sesuatu perkara yang sama,atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatannya, telah diberikanputusan

Bahwa ada 2 (dua) putusan Lembaga Peradilanyang tingkatannya sama yaitu Putusan TUN MA dan Putusan Perdata MA yangsamasama tentang keabsahan kepemilikan.

Buana Estate/Termohon PK;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka alasan Permohonan PKtentang Adanya Para Pihak Yang Sama Mengenai Sesuatu Perkara YangSama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Tingkatannya,Telah diberikan Putusan Yang Tidak Sama Atau Bertentangan Satu DenganLain, telah terpenuhi, sehingga alasan a quo (keempat) telah memenuhi sebagaisyarat Permohonan PK;Adalah sangat keliru Majelis Hakim Perdata MA yang menyatakan tanah2.117.500 m?

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas(obscuur libel), bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkattingkat, Para penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris,ahli waris serta harta waris dalam tingkatannya, yang untuk itu harusdisebutkan pula secara jelas kapan terjadinya peristiwa meningal duniapewaris dalam tiaptiap tingkatan waris hingga sampai pada pewarisawal KAKEK, hal itu pula untuk mengetahui atau dijadikan dalil yangjelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas(obscuur libel), oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mendalilkanadanya perkawinan pewaris yang tingkatannya di bawah KAKEK,kemudian ANAK KEEMPAT DARI KAKEK yaitu pada posita poin 5 angka5.2, Para penggugat tidak mendalilkan dengan siapa ANAK KEDUADARI ANAK KEEMPAT KAKEK menikah, tibatiba saja mendalilkanANAK KEDUA DARI ANAK KEEMPAT KAKEK telah meninggal duniadan dikarunia 4 orang anak sebagaimana dalil posita guatan poin 5angka 5.2, apalgi

Nomor 303 K/Padt.SusPHI/2016suatu peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangandengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

2ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2007 (Perma No. 3/2007) yang menyatakan:Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlaporkepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahatersebut;6 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2007 yangmenyatakan bahwa keberatan terhadap keputusan KPPU(Termohon) hanya boleh diajukan oleh Terlapor merupakanketentuan yang bertentangan dengan isi peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

yang berkedudukansebagai Pelapor dengan Pelaku Usaha yang berkedudukansebagai Terlapor;c Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas hukumumum yang menyatakan bahwa siapa pun juga yangmerasa tidak puas dengan keputusan yang diterbitkan olehInstansi Pemerintah atau Public Agency memiliki hakuntuk melakukan upaya hukum guna mengoreksikeputusan tersebut;1 Bahwa karena isi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebutbertentangan dengan isi ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

Kasasi)telah dengan yakin membuktikan bahwa Perma No. 3/2005telah nyatanyata bertentangan dengan UndangUndang No.5/1999 dan bahkan lebih jauh lagi bertentangan dengan UUD1945 karena tidak memberikan hak yang sama dihadapanhukum terhadap Pelaku Usaha Terlapor dan Pelapor,1415khususnya Pelapor sebagai pihak yang telah meminta gantirugi dalam laporannya;Oleh karena karena isi ketentuan Pasal 2 Perma No. 3/2005tersebut bertentangan dengan isi ketentuan dalam peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuatpertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yangtepat dan benar;Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telahbersikap tidak cermat karena telah memberikan pertimbangan yang salingbertentangan dalam dua putusan Pengadilan Pajak, untuk pihak yang terlibat dalamputusan yang saling bertentangan tersebut sama, mengenai soal atau dasar yangsama dan dilakukan oleh pengadilan yang sama tingkatannya

Nomor 1762 K/Pdt/2017Bahwa tidak ada dasar hukum Pengadilan Tingkat in casu PengadilanNegeri Enrekang dapat menilai dan membatalkan putusan Pengadilan YangTingkatnya Lebih Tinggi, in casu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar danPutusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, artinyamenurut hukum Pengadilan Negeri Enrekang menurut Hukum Acara Perdatatidak punya kompetensi hukum untuk menilai dan membatalkan putusanPengadilan yang lebih tinggi tingkatannya apalagi putusan pengadilan yangtelah

maka menurut Majelis pendirian Tower PLN atas tanah Penggugatbukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga dalil penggugattersebut tidak terbukti :Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dan keterangan saksisaksidiperoleh fakta bahwa Tower PLN tersebut didirikan sejak pada tahun 1976, dan padatahun 1976, dan pada tahun tersebut hak atas tanan Penggugat belumlah berupaSHM akan tetapi masih berupa C Desa, artinya belum merupakan hak milik24melainkan hak garap atau sanggan, yang mana tingkatannya