Ditemukan 956 data
10 — 3
Penggugatrekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaankehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu diantaraummat Islam sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki Kewenangan secara atributifyang meliputi Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaratertentu diantara ummat
Islam sebagaimana yang diatur Pasal 49 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa berpijak kepada ketentuan pokok tersebut tentangkewenangan absolut Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangsecara atributif untuk menyelesaikan sengketa diantara ummat Islam yangberkenaan dengan pengembalian biaya ganti rugi atau biaya prosesperkawinan
16 — 5
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.
./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat XXVIII, Tergugat XXII, Tergugat XXIll, TergugatXXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX dan eksepsi Tergugat II;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1.2.Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid AlKausar,berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan BekasiBarat Kota Bekasi, Nomor 460/07/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, diLingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukanoleh masyarakat dan ummat
25 — 15
Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah yang selanjutnyadiambil alin oleh Majelis Hakim sebagai berikut :arLaall bosie aiss, le elo Bf aikebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat
73 — 31
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
12 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Padt.P/2021/PA.
22 — 5
Blora,adalah milik ummat yang telah dipercayakan kepada takmir masjid AnNur, danterdakwa tidak memintaa ijin sebelumnya kepada takmir Masjid AnNur,sehingga penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut adalah bertentangandengan hukum serta kebiasaan yang ada dimasyarakat, dengan demikianunsur inipun telah terpenuhi;Ad. 5.
17 — 3
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2010,Tergugat memaksa Penggugat masuk Agama Kristen, karenaPenggugat menolak, Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugatpergi minta perlindungan ke rumah ummat Islam yang tidak jauh darirumah orang tua Tergugat.
8 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
19 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
16 — 4
Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam(shalat, puasa);c. Tergugat suka bermain judi sehingga sering mengambil uang ataupun barang dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi;d.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : NOVAN ARIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : BASUKI WIRYAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : DARMAWATI LAHANG, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD NIZAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : OKI MUJI ASTUTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : DARWIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : SUPARLAN H, SH
395 — 531
., Para Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA UMMAT Korwil Jatimberalamat di Jalan Kemelaten Baru 32 F RT. 04 / RW. 05 Karang PilangSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK No : 37/SKPidLBHPU/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2020/PT SBYPengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor2016/HK/X/2019 ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Membaca Penetapan
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
14 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.
273 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah danmengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwafatwanya;Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat
menjadikan Syariah Islamdan ketentuanketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank,dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaratersebut;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, diantaranya terhadap Akad Murabahah;Pengadilan Agama dan Pengadiian Tinggi Agama merupakan PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah(LKS), sebagaimana menangani perkaraperkara Ummat
9 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
60 — 10
Bahwa Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besarbagi kaum lakilaki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan.Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknyapandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yangbanyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikanHalaman 2 dari 14 halamanPutusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Smnpara istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukandan penyimpangan.8.