Made Winarsa, M.Si.Halaman 40 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014Form Cek List /Daftar Simak Pokja,oO34oO)) Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),) Bill of Quantity (BoQ),)))oOo O N OKerangka Acuan Kerja (KAK),oO89100) Gambar,101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,102) Surat Pemberitahuan Hasil

Made Winarsa, M.Si.Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26Mei 2014;Form Cek List /Daftar Simak Pokja;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Bill of Quantity (BoQ);Kerangka Acuan Kerja (KAK);Spesifikasi Teknis;Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;Gambar;Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2Juni 2014;Halaman 54 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT

Bahwa jika di hubungkan dengan poin 15 secara yuridistelah terbantahkan , namun Tergugat secara tegas menolak dalilini , jika kita simak kembali proses hukum di atas terhadap 2 ( dua) akte jual beli sebagaimana kami uraikan pada dalil jawaban diatas poin 11 dan12 maka secara hukum jualbeli tersebutadalah sah dan mengikat sebagaimana dalam pasal 1457KUHPerdata yang berbunyi , jualbeli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu) mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu) kebendaan dan pihak

Bila kita simak Putusan Mahkamah Agung RI No.1387 K/ PDT/2019 JoPutusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 79/ PDT/ 2014/ PengadilanTinggi Kendari Penggugat. sampai .X memiliki tanah seluas 171.560M2 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh MeterPersegi) maka bila tanah seluas 171.560 M?

Eksepsi Tentang Obscuur Libels (Kabur).Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilankita, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermatserta isi gugatan harus terperinci secara jelas;Bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan para Penggugatmendalilkan ketentuan mengenai perhitungan pesangon, baik itu untuk pensiunmaupun PHK karena kelebihan tenaga kerja ;Bahwa akan tetapi di dalam gugatan Primer para Penggugat terlepas dandikemukakannya dalil mengenai

Bahwa penggugat pulang ke rumahorang tua nya atas kemauan sendiri...saya tidak pernah mengusir nya...danpenggugat berkata ingin menenangkan diri....menenangkan apa sampaiberbuian tolong di simak pak hakim....tidak ada seorang istri pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali.. itu bukan menenangkanmelainkan ingin dirinya pisah ranjang kepada suami nya sendiri. dan berkalikali saya tergugat menjemput pulang penggugat tidak mau pulang..danbilang kalo dia ingin berpisah..Dalam kolom ke satu nomor

Bahwa pada posita 2 poin 2.1, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasardimana jika kita simak secara seksama disebutkan dalam gugatan itutentang harta bersama yang terdiri dari :a.

Eksepsi Tentang Obscuur Libels (kabur) ;Bahwa, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, setiap gugatanyang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatanharus terperinci secara jelas dan sistematis ;Bahwa, bila kita simak secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, maka kitaakan menemukan luas tanah yang di klaim Penggugat + 650.396 M2 yangterdiri atas 8 (delapan) persil, sedangkan luas tanah Tergugat 80 Ha, dandemikian juga letak objek gugatan Penggugat tidak dijelaskan

olehTerdakwa ke Bank Buana Indonesia Tok Cabang Tegal melalui take over dariBank BCA Tbk Tegal sebesar Rp 2.300.000.000,*;Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas dinyatakan bukan merupakanperbuatan pidana akan tetapi adalah merupakan perbuatan keperdataan(halaman 21 dan 22);Di halaman 20 disebutkan perbuatan pidana adalah perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut;Bahwa apabila kita simak

memanfaatkan rumahnegara sesuai dengan fungsinya.C) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan : Surat Petuk Bumi(sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwatanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantumdalam surat bumi dan bangunan tersebut.2) Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK

Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD dan obyeksengketa sudah tercatat dalam barang milik Negara yang telahterdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005 yangdiperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagai berikut :a) Lokasi : Jl.

Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 yangtercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.4. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli 1950yang tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Plurium LitisConsortium), karena:1) Kodam Jaya/Jayakarta.a) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yangintinya menyatakan Para Penggugat adalah wargayang menghuni dan berdomisili di perumahan yangHalaman 154 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)berlokasi di RT. 01 dan RT. 02/RW. 012, KelurahanCililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timurdengan total luas + 4.381 m2.Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negarabagian dari Asrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitantercatat dalam Buku Inventaris SIMAK

Kodam Jaya tercatat dalamBuku Inventaris SIMAK BMN TNI AD di KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik NegaraHalaman 155 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)e)dengan register tananh Nomor: 30505005,bersertipikat Hak Pakai Nomor 00099 tanggal 5Agustus 2015 atas nama Kementerian Pertahanan RIseluas 50.552 m2.Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, menyebutkan Menteri Keuangan mengaturpengelolaan barang milik negara.Pengelolaan dalam ketentuan

Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negara bagian dariAsrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitan tercatat dalam BukuInventaris SIMAK BMN TNI AD atas nama Kemhan cq. TNI AD cq.Kodam Jaya di Kementerian Keuangan selaku Pengelola BarangMilik Negara dengan register tanah Nomor: 30505005, bersertipikatHak Pakai Nomor 00099 tanggal 5 Agustus 2015 atas namaKementerian Pertahanan RI seluas 50.552 m2 diperoleh daripenyerahan dari Belanda (KNIL).b.

Bahwa tindakan sebagian Para Penggugat yang memperolehpenguasaan bidang tanah dan bangunan dengan cara pengoperanhak garap dari pihak pendahulunya adalah tindakan yang tidak sahdan batal demi hukum, obyek sengketa adalah Barang Milik Negara(BMN) tercatat dalam Buku Inventaris SIMAK BMN TNI AD atasnama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam Jaya di Kementerian Keuanganselaku Pengelola Barang Milik Negara.Halaman 160 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIc.

Dalam hal ini Penggugat belumselesai menempuh upaya hukum administrasi berupa sanggahbanding yang menolak/keberatan atas hasil pengumumanHalaman 21 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.3)lelang pengadaan barang/jasa dimaksud yang diajukanPenggugat;Simak Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:(1) Dalam hal suatu badan atau pejabat atau pejabat tatausaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkanperaturan perundangundangan untuk menyelesaikansecara

Rumah negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Nomor kodeUAKPB: 018.03.01.238251.000.KP yang setiap tahunnya dilaporkan kepadaKementerian Keuangan, hal ini sesuai amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan PenggugatPensiunan PNS Kementerian Pertanian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sdr. Ir.

Direktorat JenderalPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Ssudah tercatat sebagaiasset Kementerian Keuangan berdasarkan SIMAK BMN Nomor kodeUAKPEB : 018.03.01.238251.000.KP.Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan ParaPenggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan /jin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikandalam

No. 2408 K/Pdt/2013Pemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketatelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK BMN;5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nona Roswipah Warjanidan ahli waris alm. H. Hasim/alm. Ny. Hodhijah tidak berhak menjual tanahyang terletak di objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Negaradalam penguasaan TNI AU cq.

Kitab, coba kita simak kesaksian sar.Jayo pada halaman 13 dari putusan a quo, terungkap dalam faktapersidangan dimana kesaksian sdr. Jayo adalah di bawah sumpah dan tidakmungkin berdusta; oleh karenanya dalil Pembanding a quo haruslahdikesampingkan karena tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan> ...bahwa dalil Pembanding yang lain mengatakan pada halaman ke3 alineatitik hitam tebal keempat belas bahwa Terdakwa, saksi H. Salim, saksiH.

Nyoman Febri Arisanthi ( IstriTergugat ) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 ( Tiga Ratus Empat PuluhSatu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) sesuai rincian pinjaman yangdisodorkan oleh Penggugat.Bahwa, kalau Tergugat simak jalan cerita daripada gugatan Penggugat,adalah sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan bila sebuahLembaga Keuangan yang berbadan Hukum dan bernama KOPERASIMAYA MERTA ASIH dengan BADAN HUKUM NO.01/BH/PAD/XXVII/DISKOPPERINDAGI/IV/2015 untuk melakukanperbuatan yang tidak sesuai

Mari kita simak baikbaik point yang kami maksuddalam putusan Pengadilan Negeri masamba 102/Pid.Sus/2018/PN Msbhalaman 39 pada nomor 7 point pertama yang berbunyi Menetapkan barangbukti berupa;e 6(enam) Shacet plastic bening yang berisi butiran Kristal warnaputih yang diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lims) diantaranya shacetplastic klip bening yang terlipat, yang selanjutnya diberi label huruf dankemudian ditimbang sebagai berikut: Label huruf A; berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gramdengan

Bahwa Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung mutlak harusmenyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, dikarenakan apabila kita simak secara teliti dalildalilgugatan Penggugat dalam materi posita/fundamentum petendi padahalaman 4 dan 5 menyatakan:Proses jual beli dan terbitnya SHM Nomor 638/Desa Bojongsoang danterbitnya SHM Nomor 639/Desa Bojongsoang., didasari oleh hal yangtidak sah karena dalam proses jual belinya tidak sepengetahuan ParaPenggugat*;2.

bahwa obyek gugatan adalah obyekjaminan yakni sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 04120/Sukoreno, seluas1.042m2, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal 30112006 yang terletak diDesa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Sugiyo dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan : milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

PENGGUGATObyek gugatan adalah obyek jaminan yakni sebuah Sertipikat Hak MilikNomor 04120/Sukoreno, seluas 1.042, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal30112006 yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, KabupatenKulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SUGIYO dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan 2 milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

2014 jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal10November 2016 adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu SeratusTiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.49 tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yang telahtercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa benar obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yangtelah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) padaUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)KP2KP Tanjungbalai dengan kodeUAKPB 015.04.03.568931.000.

PLN (Persero) Wilayah SumateraUtara Cabang Sibolga Ranting Balige.11Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dariBadan Hukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993).Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 7Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995Nomor KMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karenayang dihukum