Natural Persada Mandiri Nomor:1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 20171 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT.Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9061.0001 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha JasaPertambangan (SIUJP) PT.

Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 20171 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT.Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor:01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 20181 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT.

dengan NoKontrak : 602.1/4690/B.IVDPUTR/2017, tanggal 19 April 2017,nilai kontrak Rp. 16.875.983.000, (enam belas milyar delapanratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga riburupiah).1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka dengan tinta warnahitam dengan salah satu tulisan nya adalah +4.100.150.1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya ACARA2017.1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan Selasa, 20/06/20171

salah satu tulisan nya adalah +4.100.150.1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masingmasing dikembalikankepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDISUHENDRA.1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya ACARA2017.Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada PemerintahProvinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.Halaman 236dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBgl75.76.77.78.19.80.81.1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan Selasa, 20/06/20171

WINDAANDARY 300.000.000 11 Agustus 201714 HERY NURYADIN 300.000.000 8 Mei 201815 ANDIASRUDDIN 300.000.000 23 Februari 201816 PAHARDI NUR 300.000.000 25 April 201817 RENI HANDAYANI 300.000.000 29 Maret 201818 ROBI HANDEAN 300.000.000 11 Agustus 201729 CVALIF JAYA MANDIRI 100.000.000 23 Mei 201820 ENDY WAHYONO 300.000.000 21 Juni 20171 ; ROBIATUNNUR 250.000.000 22 Januari 201822 CV KHANZA BERSAKSI 1.500.000.000 29 Desember 2017CV KHANZA BERSAKSI 499.000.000 08 Januari 2018 Halaman 32 dari 151 Putusan

No. 1714 K/Pid.Sus/20171. Sutan Napsan Nasution, dengan plafond pembiayaansebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah), tanggal pencairan 8 Juni 2010;2. Ramlan Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggalpencairan 17 Oktober 2010:3. Dahni Elpi Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesarRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggalpencairan 8 Oktober 2010;4.

No. 323 K/PID /20171)Pasal 34 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuang secara sewenangwenang;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan KonvensiMenentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yangKejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;Pasal 6 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni :a.

Cirebon SekretariatDPRD Kabupaten Cirebon tahun 20171 (satu) bundel tata tertib DPRD Kab.

Cirebon SekretariatDPRD Kabupaten Cirebon tahun 20181 (satu) bundel lampiran peraturan kepala daerah tentangperubahan atas Perbup No 82 tahun 2017 tentangpenjabaran perubahan APBD TA 20171 (satu) buah map warna hijau terdapat tulisan Hyundai,yang didalamnya terdapat dokumen:a. 1 (Satu) lembar dokumen jumlah izin galian kurang lebih1,2 juta kubik yang terdapat di wilayah kec. beber dari 3wajib pajak yang mensuplay kebutuhan PLTU IIb. 1 (satu) bundel fotokopi keputusan kepala badanpenanaman modal dan

(satu) lembar dokumen print out Rekap Belanja ECatalog dan Non ECatalog Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 20176 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari:i Surat Nomor: 0401/PARSUD/2017 tanggal 1 Maret 2017 (perihalpermohonan pemilinan penyedia barang/jasa)6b Tanda Terima Berkas Nomor: 0401/PARSUD/2017 tanggal 1 Maret20176c Tanda Terima Berkas dari Unit Layanan Pengadaan.6d Surat Tugas Nomor: 027/02.3/ULP/2017 tanggal 6 Maret 2017;6e Surat Pengantar Nomor: 027/01/ULP/2017 tanggal 6 Maret 20171

Rincianjumlah pendapatan transfer Dana Desa dan Dana ADD masingmasing sebagai berikut:Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN SmrPendapatan TA 2017 Desa Sidomulyo JumlahNomor & TanggalNo Sumber Dana PendapatanSP2D(Rp)DD Tahap II No. 01905/LS/20171 256.108.800,00TA 2016 Tgl. 2262017DD Tahap TA No. 03141/LS/20172 485.914.018,002017 Tgl.592017JumlahPendapatan 742.022.818,00DDADD Tahap No. 01157/LS/20173 339.448.043,00Tahun 2017 Tgl. 762017ADD Tahap II No. 04556/LS/20174 452.597 .390,00Tahun

Nomor 170 K/Pdt/20171.

Nomor 763 K/PID.SUS/201534.35.36.37.38.39.40.41.42.43.4A.45.46.Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai DenganAkhir Bulan Desember 20171 ;Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 296/Ek.

Maret 2017dengan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2016 dan 2017 padaDistrik Bondifuar sebagai berikut: TD Pagu Bulan Pagu BulanJoetak (Titik Januari Desember Januari Desemberkamoun Distribusi) 2016 2017pang) RTS Pagu/bulan/kg KPM Pagu/bulan/kgPM5 1 434 6.510 834 12.510 Bahwa secara terperinci jumlah Penerima Manfaatdan alokasinya adalahsebagai berikut: JUMLAHVOL PENERIMANAMANO MANFAAT ALOKASI BERAS/BULAN/KGKAMPUNG(KG) RTSPM KPM2016 2017 2016 20171

., pada tanggal 06November 20171. SK. Gubernur DKI Jakarta nomor : 593 tahun 2013 tanggal 17 April 2013tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan DariJabatan Eselon Ill Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta atas nama Ir. Sahala Bachtiar,MT., dan kawankawan sebanyak 9 orang beserta lampiran.Hal. 210 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkKt Pst.2. SK.

Sisca Hermawati, ST., MT., pada tanggal 06 November 20171. SK. Gubernur DKI Jakarta nomor : 593 tahun 2013 tanggal 17 April 2013tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan DariJabatan Eselon Ill Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta atas nama Ir.Sahala Bachtiar, MT., dan kawankawan sebanyak 9 orang beserta lampiran.2. SK.

Nomor 233 K/PID.SUS/20171) Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan datayang dapat dipertangungjawabkan ;2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan olehPengguna Barang/Jasa ;3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran hargapenawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besarantambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilaiterlalu. rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untukmenggugurkan

Nomor 233 K/PID.SUS/20171.Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 sama sekali tidak pernahmembuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tidak pernah melakukansurvei harga atas barangbarang yang dilelangkan, yang mana saksi dr.Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima HPS dari saksiFachruddin Siregar, SKM.

No.2041 K/Pid.Sus/20171)DAN DAKWAAN KEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam pasal 3 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uangTerdakwa/ pembanding/ Pemohon Kasasi sependapat danmenghormati Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 71 AlineaKe1 s/d halaman 172 Alinea ke1 sebagaimana dinyatakan dalamamar putusan Point 3 dan 4 pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017, dalam memori ini Terdakwa

Nomor 396 PK/Pdt/20171.(dengan luas + 11 Ha), namun termasuk obyek yang diletakkan sitajaminan.(Vide Bukti T. Nomor 8). Bahwa berdasarkan:Legenda dan peta overlay tanah terperkara tertanggal Labuhan Bilik, 29Oktober 2012 (Bukti T. Nomor 7) yang ditandatangani oleh SyahrialSurveyor PT HPP.Peta Tanah Terperkara sesuai Pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 17Oktober 2012(Bukti T.

Tunggal Yunus Estate sebagaiTerdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannyajustru menyatakan sebagai berikut:Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, Kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karenaTerdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidakmencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masapercobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktuHalaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/20171

. /430.9.3.25/2017 Tentang Penunjukan Penerima JasaPelayanan Dana Kapitasi JKN untuk Tenaga Kesehatan dan Non KesehatanPuskesmas Botolinggo Tahun 20171 (Satu) bendel Asli Buku Rekening Koran atas nama Sri Wahyuni Tahun 2015 sampaidengan Tahun 2017.1 (Satu) bendel Asli Rekening Koran atas nama Lia Lidiawati, S.Kep Ners.

Nomor 44 PK/Pid.Sus/20171. Menyatakan Terdakwa Ritha Sahara, S.Sos, M.Si., tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI SECARA BERLANJUT dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGSECARA BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KesatuPrimair dan dakwaan Kedua;2.

Putusan Nomor 91 PK/TUN/20171.Terhadap keputusan positif sebagaimana diatur dalam Pasal55 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 UndangUndang Tata Usaha Negara, maka saat mulai dihitungnyasembilan puluh hari adalah menurut bunyi rumusan Pasal 55UndangUndang Tata Usaha Negara yaitu: Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu yang memuat nama penggugat; Sejak hari pengumuman keputusan (beschikking) tersebutdalam hal peraturan dasarnya bahwa suatu keputusan ituharus diumumkan

Putusan Nomor 19 PK/TUN/20171:urusan pemerintahan apa yang dilaksanakannya pada waktumengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabilapada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yangdilaksanakannya adalah urusan pemerintahan yang telahdidesentralisasikan berdasarkan perundangundangan (vide Pasal13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah jo.