SP2D : 01892 tanggal 25 Juli 2017 (foto copy).1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran denda keterlambatan penyelesaianpekerjaan sesuai temuan BPK RI atas kegiatan pembangunan jalan 2 (dua)ruas (paket 20) sesuai kontrak No.20.02/KONTRAK/BM/DAKT/X1/2016tanggal 23 Nopember 2016.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTJM)No.139/SKTJM/TPKDPLP/VI/2017 tgl 19 Juni 20171 (satu) lembar Slip Setoran sebesar Rp.74.683.305 terkait pengembalian /denda keterlambatan temuan BPK RI pembangunan jalan

SP2D : 01892 tanggal 25 Juli 2017 (foto copy).1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran denda keterlambatan penyelesaianpekerjaan sesuai temuan BPK RI atas kegiatan pembangunan jalan 2(dua) ruas (paket 20) sesuai kontrak No.20.02/KONTRAK/BM/DAKT/X1/2016 tanggal 23 Nopember 2016.1 (satu) Iembar Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTJM)No.139/SKTJM/TPKDPLP/VI/2017 tgl 19 Juni 20171 (satu) lembar Slip Setoran sebesar Rp.74.683.305 terkait pengembalian /denda keterlambatan temuan BPK RI pembangunan jalan

No.2415 K/Pid.Sus/20171 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA yang dikeluarkan olehPT. Bank NTB Cabang Sumbawa atas nama ABDUL KADIR.

.=1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTAJAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 20171 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak danRetribusi Dearah Kebayoran Baru;=1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor:935/1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak danRetribusi Dearah Kebayoran Baru;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan SetoranMasa

legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 4785 Kel.Pejaten Timur NIB : 09.02.04.07.04941 luas 148m2, Letak Tanah Jl.Batu Merah III No. 28C Rt 007 Rw 002 dan Warkahnya;1 (satu) bundel copy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1006 Kel.Keramat Pela NIB 09.02.05.05.00411 luas 376m2, Nama Jalan/Persil : Jalan Radio No. 2C dan Warkahnya;Halaman 98 Putusan Nomor (7/Pid SusTPK/2018/PT.0K)724.725.726.727.728.729.730.731.732.1 (satu) bundel dokumen Daftar gaji & Tunjangan OperasionalBupati pada tahun 2010 s.d tahun 20171

No. 1714 K/Pid.Sus/20171. Sutan Napsan Nasution, dengan plafond pembiayaansebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah), tanggal pencairan 8 Juni 2010;2. Ramlan Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggalpencairan 17 Oktober 2010:3. Dahni Elpi Rambe, dengan plafond pembiayaan sebesarRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggalpencairan 8 Oktober 2010;4.

dengan NoKontrak : 602.1/4690/B.IVDPUTR/2017, tanggal 19 April 2017,nilai kontrak Rp. 16.875.983.000, (enam belas milyar delapanratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga riburupiah).1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka dengan tinta warnahitam dengan salah satu tulisan nya adalah +4.100.150.1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya ACARA2017.1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan Selasa, 20/06/20171

salah satu tulisan nya adalah +4.100.150.1 (satu) buah buku company profile PT STATIKA MITRASARANA.Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masingmasing dikembalikankepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDISUHENDRA.1 (satu) buah buku motif batik dengan tulisan di covernya ACARA2017.Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada PemerintahProvinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.Halaman 236dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBgl75.76.77.78.19.80.81.1 (satu) lembar kertas F4 bertuliskan tangan Selasa, 20/06/20171

30 Juni 2011.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Gelanggang Olah Raga ,Konsultan Perencana PT Deta Decon, 30 Juni 2011.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putri Tk. 3,Konsultan Perencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putra, KonsultanPerencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Gudang Umum, KonsultanPerencana PT Deta Decon.1 (satu) bundel copy koran Periode Oktober 2011 , atas nama :MASTURI, tanggal 23/05/20171

30 Juni 2011.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Gelanggang Olah Raga ,Konsultan Perencana PT Deta Decon, 30 Juni 2011.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putri Tk. 3,Konsultan Perencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putra, KonsultanPerencana PT DetaDecon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Gudang Umum, KonsultanPerencana PT Deta Decon.1 (satu) bundel copy koran Periode Oktober 2011 , atas nama :MASTURI, tanggal 23/05/20171

30 Juni 2011.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Gelanggang Olah Raga ,Konsultan Perencana PT Deta Decon, 30 Juni 2011.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putri Tk. 3,Konsultan Perencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putra, KonsultanPerencana PT DetaDecon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Gudang Umum, KonsultanPerencana PT Deta Decon.1 (satu) bundel copy koran Periode Oktober 2011 , atas nama :MASTURI, tanggal 23/05/20171

Natural Persada Mandiri Nomor:1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 20171 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT.Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9061.0001 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha JasaPertambangan (SIUJP) PT.

Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 20171 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT.Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor:01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 20181 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha(SITU) PT.

Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 2958/PEG04/0617 Tahun 20171 (satu ) Bundel (Photo Copy) Realisasi Biaya Pelayanan74.

WINDAANDARY 300.000.000 11 Agustus 201714 HERY NURYADIN 300.000.000 8 Mei 201815 ANDIASRUDDIN 300.000.000 23 Februari 201816 PAHARDI NUR 300.000.000 25 April 201817 RENI HANDAYANI 300.000.000 29 Maret 201818 ROBI HANDEAN 300.000.000 11 Agustus 201729 CVALIF JAYA MANDIRI 100.000.000 23 Mei 201820 ENDY WAHYONO 300.000.000 21 Juni 20171 ; ROBIATUNNUR 250.000.000 22 Januari 201822 CV KHANZA BERSAKSI 1.500.000.000 29 Desember 2017CV KHANZA BERSAKSI 499.000.000 08 Januari 2018 Halaman 32 dari 151 Putusan

Grahacipta Sumber Artha tanggal06 April 20171 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp. 340.200.000 tanggal 14062016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp. 449.500.000 tanggal 10062016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegailisirRp. 450.000.000 tanggal 10082016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp. 450.000.000 tanggal 10082016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp. 100.000.000 tanggal 10082016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp. 500.000.000 tanggal 30082016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisirRp

Grahacipta Sumber Artha tanggal06 April 20171 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493826 senilaiRp. 340.200.000 tanggal 14062016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493827 senilaiRp. 449.500.000 tanggal 10062016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493828 senilaiRp. 450.000.000 tanggal 10082016.1 (satu) fotocopy Cek yang dilegalisir No.Seri CBK 493829 senilaiRp. 450.000.000 tanggal 10082016.Halaman 232 dari 248 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN.

Cirebon SekretariatDPRD Kabupaten Cirebon tahun 20171 (satu) bundel tata tertib DPRD Kab.

Cirebon SekretariatDPRD Kabupaten Cirebon tahun 20181 (satu) bundel lampiran peraturan kepala daerah tentangperubahan atas Perbup No 82 tahun 2017 tentangpenjabaran perubahan APBD TA 20171 (satu) buah map warna hijau terdapat tulisan Hyundai,yang didalamnya terdapat dokumen:a. 1 (Satu) lembar dokumen jumlah izin galian kurang lebih1,2 juta kubik yang terdapat di wilayah kec. beber dari 3wajib pajak yang mensuplay kebutuhan PLTU IIb. 1 (satu) bundel fotokopi keputusan kepala badanpenanaman modal dan

No.2041 K/Pid.Sus/20171)DAN DAKWAAN KEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam pasal 3 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uangTerdakwa/ pembanding/ Pemohon Kasasi sependapat danmenghormati Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 71 AlineaKe1 s/d halaman 172 Alinea ke1 sebagaimana dinyatakan dalamamar putusan Point 3 dan 4 pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017, dalam memori ini Terdakwa

., pada tanggal 06November 20171. SK. Gubernur DKI Jakarta nomor : 593 tahun 2013 tanggal 17 April 2013tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan DariJabatan Eselon Ill Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta atas nama Ir. Sahala Bachtiar,MT., dan kawankawan sebanyak 9 orang beserta lampiran.Hal. 210 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkKt Pst.2. SK.

Sisca Hermawati, ST., MT., pada tanggal 06 November 20171. SK. Gubernur DKI Jakarta nomor : 593 tahun 2013 tanggal 17 April 2013tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan DariJabatan Eselon Ill Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta atas nama Ir.Sahala Bachtiar, MT., dan kawankawan sebanyak 9 orang beserta lampiran.2. SK.

Nomor 233 K/PID.SUS/20171) Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan datayang dapat dipertangungjawabkan ;2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan olehPengguna Barang/Jasa ;3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran hargapenawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besarantambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilaiterlalu. rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untukmenggugurkan

Nomor 233 K/PID.SUS/20171.Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 sama sekali tidak pernahmembuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tidak pernah melakukansurvei harga atas barangbarang yang dilelangkan, yang mana saksi dr.Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima HPS dari saksiFachruddin Siregar, SKM.

Tunggal Yunus Estate sebagaiTerdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannyajustru menyatakan sebagai berikut:Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, Kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karenaTerdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidakmencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masapercobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktuHalaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/20171

. /430.9.3.25/2017 Tentang Penunjukan Penerima JasaPelayanan Dana Kapitasi JKN untuk Tenaga Kesehatan dan Non KesehatanPuskesmas Botolinggo Tahun 20171 (Satu) bendel Asli Buku Rekening Koran atas nama Sri Wahyuni Tahun 2015 sampaidengan Tahun 2017.1 (Satu) bendel Asli Rekening Koran atas nama Lia Lidiawati, S.Kep Ners.

No. 323 K/PID /20171)Pasal 34 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuang secara sewenangwenang;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan KonvensiMenentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yangKejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;Pasal 6 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni :a.

Putusan Nomor 19 PK/TUN/20171:urusan pemerintahan apa yang dilaksanakannya pada waktumengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabilapada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yangdilaksanakannya adalah urusan pemerintahan yang telahdidesentralisasikan berdasarkan perundangundangan (vide Pasal13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah jo.

Putusan Nomor 34 P/HUM/20171) Makanan dan minimum, terdiri dari 11 (Sebelas) Komponen;2) Sandang terdiri dari 9 (Sembilan) Komponen;3) Perumahan terdiri dari 19 (Sembilan belas) komponen;4) Pendidikan terdiri dari 1 (Satu) Komponen;5) Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) komponen;6) Transportasi 1 (satu) Komponen;7) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponen;Sejalan dengan perkembangan waktu) Pemerintah kemudian merevisikomponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ada dengan menerbitkanPeraturan Menteri Tenaga