Ditemukan 6291 data
260 — 338
yang membedakan subyekHukum yaitu kalau subyek hukum itu bertanggung jawab atas din sendir/pribadi, Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN Pilisedangkan badan hukum itu berupa suatu instansi, lembaga, perusahaan yangmempunyai hak dan kewajiban yang terdin dari banyak orang; Bahwa yang berhak untuk mewakili atas nama suatu instansi atau perusahaanitu tergantung siapa yang ditunjuk dari Perusahaan tersebut; Bahwa yang dapat mewakili dalam pengurusan di suatu perusahaan itutergantung dari RUPS
1.ABD GAFAR
2.DJATA DG. MALOTO
3.NORMA DAENG MALOTO
4.INDORIA
5.HASAN
6.MARIAMA
7.ANDI BASO
8.HAJRAH
9.ANDI RENDA
10.INDRA WIJAYA
11.ABD. ISHAK
Tergugat:
1.PT SIRTU KARYA UTAMA
2.ROCKY MARTHIANUS
3.FIRMAN PADE
4.AGUS Alias PULU
5.EMI
6.ELI
7.EPI
8.ENI
9.ERNI
10.ERNA
11.ESNI
12.WOLOR
13.IMRAN
14.GAZALI
15.DELI
16.ARWIS
17.ENCI
18.RATNA
19.RONIS
20.ROHANI
21.RUSLAN
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALU KELURAHAN BULURI Cq LURAH BULURI
2.PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI Cq CAMAT ULUJADI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
111 — 41
,S.H/Pengesahan Dokumen tanggal 4 mei 207, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.ll 1 ;Asli dan foto copy Beita acara RUPS PT.Sirtu karya Utama Akta No.39Notaris Jao Juliana.,S.H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.I dan T.II 2 ;Asli dan foto copy Pernyataan keputusan rapat perseroan PT.Sirtu karyaUtama Akta No.94 Notaris Jao Juliana.
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
89 — 20
Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
47 — 11
Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
107 — 42
Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor: 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/Rusak ;53.
Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial ProgramSimpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan SosialProgram Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKSTahun 2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (Sl)PSKS 31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
Tahun 2015 #=Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero)nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihalPenugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaiHalaman 130 dari 132 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.
221 — 49
Bukti T.l2: Salinan Akta Nomor : 2 Tanggal 20 Januari 2003 Tentang BeritaAcara Rapat (RUPS. Luar Biasa) PT. Sinar Agape Press, di hadapan Winarti LukmanWidjaja, SH. Notaris di Jakarta3. Bukti T.I3: Surat No. : 06/DIR/MIU/05, tertanggal 17 Februari 2005 dari PT.Media Interaksi Utama Penerbit Harian Umum Suara Pembaharuan yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT.Sinar Agape Press U P. BP. Toenggoel P. Siagian.M .S; M. Ed. (Direktur)4.
255 — 157
dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
DARWIS, SH
Terdakwa:
IR RUSDI WIJISAKSONO MT BIN ADNAN AL MUHAMMADI
384 — 164
Citra gading Asritama;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta: 11 tanggal 11 Mei 2015 perihal BA RUPS PT.Citra gading Asritama berkedudukan di Sidoarjo;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Turunan Pendirian PT. PT.Citra Gading Asritama.
CGA Nomor 058/078/PKB/PNY/Srt tanggal 29 Mei 2019 perihal Adendum Proyek;
- Salinan Akta Nomor 08 tanggal 04 April 2014 tentang BA RUPS PT. Citra Gading Asritama Berkedudukan di Sidoarjo;
- Kartu Tanda Tangan tertanggal 14 Februari 2018 atas nama : PT. Citra Gading Asritama;
- Form Pembukaan Rekening tanggal 14 Februari 2018 atas nama PT. Citra Gading Asritama;
- Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro tanggal 14 Februari 2018 Atas nama PT.
Citra Gading Asritama;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Gading Asritama Nomor 01 tanggal 01 Maret 1997;
- Salinan Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT.
Citra Gading Asritama Nomor 02 tanggal 20 Juni 2011;
- Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT Citra Gading Asritama Nomor 01 tanggal 12 Mei 2014;
- Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT Citra Gading Asritama Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015;
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Gading Asritama Nomor 01 tanggal 04 Mei 2017;
- Rekening Koran atas nama PT Citra Gading Asritama Nomor Rekening 0081532419;
- 1 bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Republik
CGA dengan notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH;
- 1 bundel Akta nomor 14 tanggal 24 Maret 2008 perihal Akta Berita Acara RUPS PT. Citra Gading Asritama berkedudukan di Waru Sidoarjo dengan notaris CAROLINE C KALAMPUNG, S.H.;
- 1 bundel Akta nomor 34 tanggal 23 Maret 2008 perihal Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. Citra Gading Asritama berkedudukan di Waru Sidoarjo dengan notaris TEGUH SUDIBYO, S.H.
91 — 58
Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai denganketentuan pasal 118 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu untuk j angka waktu tertentu.12.
107 — 20
Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan salah satuprasarana dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksuddalam perjanjian yang disepakati antara para pihak dimana PDAMTirta Mon Pase merupakan salah satu pihak dalam perjanjiantersebut maka seharusnya apabila terjadi permasalahan dalamperjanjian harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) para pemilik saham bukan saling menggugat antarapemilik saham.10.Bahwa oleh karena Tergugat disamping tidak terlibat langsungatau termasuk dalam para pihak
Suwindy
Tergugat:
1.Pemimpin Wilayah Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
73 — 12
Sebagaimana dalam AnggaranDasarnya dan telah beberapa kali dirubah adalah merupakan SubyekHukum sebagai BADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassedangkan Pemimpin wilayah perseroan terbatasadalahbukansebagai Subyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan.Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas, direksi yang merupakan salah satu organ perseroan selainRapat Umum pemegang Saham (RUPS), dan Dewan komisaris.Sehingga
446 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.389 K/Pat.SusPailit/2014Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattercantum sebagai aktiva tetao PT Metro Batavia dan tercantum adanyacatatan tentang: Gedung Juanda dan Renovasi Gedung Juanda;Dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah secara jelas dan nyataberdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:Pasal 68 ayat (3):Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;Pasal
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
100 — 57
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
67 — 38
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
Terbanding/Penggugat : SUTIKNO
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIK HIRAWAN, Dkk
83 — 129
SereTrinitatis Pratama yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisBatam Andreas Timothy, SH, MKn RUPS LB tanggal 6 Juni2008 No.16Selanjutnya Terbanding 1 s/d 5, semula Pelawan s/d V tersebut,diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Orik Ardiansyah,SH. Dan PaulusLapian,SH.MH. masingmasing Avokat, berkewarganegaraanIndonesia, pada kantor hukum ORIK ARDIANSYAH &associates Attorney & Consultants beralamat di KompleksRaffles City,Blok E No.1 Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 Oktober 2019 ;Dan:1.
110 — 46
ThIk2 berupa foto copy berita acara RUPS Luar Biasa PT. KemayanBintan, dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagaiPresiden Direktur PT. Kemayan Bintan ;3. TLIFK3 berupa foto copy akta jual belli HGB No. 00871/Dompak, dari PT.Terira Pratiwi sebagai penjual kepada PT. Kemayan Bintan sebagaipembeli ;4. Tllk4 berupa foto copy surat pendaftaran tanah HGB No. 871/Dompak,dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagai pemohon,yang diterbitkan oleh Kepala BPN Kota Tanjungpinang ;5.
Terbanding/Penggugat : Linus Tandi
52 — 29
Cupumanik Gemah Permata telah diperpanjang dari Tahun2017 sampai dengan Tahun 2022, berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Tanggal 17Juli 2019, (Bukti tambahan T33/PR33).2. Bahwa pemberian Kuasa dari DR.Drs.Jimmy Budi HarijantoSH.MH.MBA, kepada Ir. Subrata Sjamsoe tanggal 06 November2019, dan pemberian Kuasa dari Ir. Subrata Sjamsoe kepada SittiHairawati Mase Staff Marketing PT.
118 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3166 K/Pdt/20165.3.5.4.5.5.5.6.Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 menyatakan Dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalahsetiap anggota Direksi, kKecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sepanjang
Pembanding/Tergugat II : AGUS HERLANDI
Terbanding/Penggugat : PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. INDOPRO MITRA SEJAHTERA
95 — 68
Indopro Mitra Sejahtera telahmelakukan penyimpangan perpajakan dan pelanggaran terhadapBPJS ketenagakerjaan dan juga tidak membayar Upah kepadakaryawan kantor Turut Tergugat;Tergugat dalam kedudukan sebagai pemegang saham di PTIndopro Mitra Sejahtera tidak mau terlibat dalam permasalahandan sudah meminta kepada Direksi PT Indopro Mitra Sejahterauntuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,akan tetapi Sampai saat ini sudah 2 tahun, RUPS tahunan tidakterealisasikan dan Tergugat juga menuntut
ELSEUS SALAKORY, SH
Terdakwa:
TEDY alias ASO
71 — 85
Risalah Pemisahan Tanggal 14 juni 2016 (Rapat umum luar biasa parapemegang saham PT.Artha Samudera Pasifik;RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa;Copy Akta pelepasan/jual beli saham PT.ASP dari chandrawan kepadaTeddy;SK Kemenhumkam tentang perubahan direksi PT ASPitgl 22 juni2016,AHU No 0076831.A.H.01.11;Surat Kesepakatan bersama tanggal 19 Desember 2017;Kwitansi Pembayaran Rp.200.000.000.