Ditemukan 957 data
25 — 10
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
47 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya keseragamandan terjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesiapada umumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya saat itu seperti yang dimaksud olehundangundang , menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetapsah,karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud
15 — 10
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2021/PA.
101 — 35
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang: bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
10 — 2
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
81 — 26
Forum Ummat Islam (FUI).3. Yayasan Bhakti Sentosa.4.
11 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
52 — 1
diajari shalatdan mengaji oleh Tergugat, yakni dengan mendatangkan guru mengaji kerumah, belakangan ini anakanak mengaji di Mesjid Pasar Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar mengaji adalah ibu Tergugat, kadangkadang juga diantar oleh Penggugat; Bahwa meskipun Saksi beragama Budha, namun bila anakanak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi memang ada sarana ibadah buat orangberagama Budha sebagaimana rumah ummat
anakanak Penggugat dan Tergugat tinggaldengan Tergugat, yakni di rumah orang tua Tergugat; Bahwa selama ini keadaan anakanak tersebut sehat dan baikbaik; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anakanak Penggugat denganTergugat ada mengaji; Bahwa meskipun ibu Penggugat beragama budha, namun bila anakanakPenggugat dan Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat
No. 0376/Pdt.G/2018/PA.TPIPasar, Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar anakanak tersebut mengaji selama di MesjidRaya AlHikmah Pasar Tanjungpinang adalah Saksi sendiri dan kadangkadang diantar oleh Penggugat; Bahwa dari penuturan Penggugat, Saksi mengetahui bahwa di rumahorang tua Penggugat ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat Budha pada umumnya; Bahwa Tergugat tidak bersedia anakanaknya berada dalam asuhanPenggugat karena Tergugat khawatir terhadap keyakinan agama/aqidahanakanak
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
RAMUJO bin SARIAJI
86 — 8
Mesin JFK1E1064489 menjadi Jaminan Kredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S-4395-EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No. Mesin JFK1E1064489;
- Dikembalikan kepada LAMSINI binti TAMSIO.
6..Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Mesin JFK1E1064489 menjadi JaminanKredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9Pebruari 2021, 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014Nopol S4395EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No.
92 — 18
anaktersebut. nn Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang peradilan agama, adalah kewenangan Peradilan Agama untukmemeriksa dan menetapkan asal usul anak yang didasarkan pada perkawinansecara agama Islam, oleh karena para Pemohon adalah beragama Islam danmelaksanakan pernikahan juga secara agama Islam, dengan berpedomanpada kepentingan pokok ummat
25 — 16
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
64 — 20
Di dalam alkitab mengatakan setiap ummat Kristiani yangtelah dipersatukan di dalam suatu perkawinan yang resmi (di dalam sebuah gerejadan disumpah oleh seorang pendeta) firman Tuhan mengatakan : Tiadaperceraian kecuali diceraikan/dipisahkan oleh kematian, dan Penggugat apakahdapat memastikan antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak lagi tinggal dalamsatu kediaman ini merupakan suatu perceraian dan tidak akan berumah tanggadengan pihak lain ;Mengenai hak asuh anak yang Saudara kutip dalam yurisprudensiMA
21 — 14
Abdurrahman bin Hasan untukkemaslahatan ummat Islam, dihubungkan dengan keterangan para Saksi didalam persidangan yang menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh H.Abdurrahman bin Hasan itu dilakukan untuk kemaslahatan masjid Desa SamiliKecamatan Woha, Kabupaten Bima, bila dihubungkan dengan ketentuanhukum yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor 41 tahun2004, tentang wakap yang menyatakan bahwa wakap bertujuan memanfaatkan9harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan berfunsi mewujudkan
18 — 5
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifattautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta NikahHal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0064/Pdt.P/2017/PA.Rksyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai
21 — 7
Fotokopi Kutipan ljazan Nomor DNPB 0131274, tanggal 28 Mei2019, ataS nama XXXXxXXxXxXxXxxxx yang dikeluarkan oleh KepalaSKB/Ketua PKBM Amanah Ummat, Kota Makassar, bermeteralcukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakimdiberi paraf dan ditandai dengan P.6;7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 483/PKMMRSU/TU/IV/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama xxxxxxxxXxXXXXXXyang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Marusu, KabupatenMaros, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.7;8.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : FAISAL NUR, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
52 — 21
., Advokat/Penasehat Hukum dariKantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang beralamat di Jalan LetnanSatu Muhammad Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,Kabupaten Majene berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam SuratPenetapan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 45/ Pid.Sus/2020/PN Mjn;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca;1. Penetapan Wakil .
21 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.
Mansyur Rais
Tergugat:
1.PT Bank BNI (Persero) Tbk
2.KPKNL Jayapura
142 — 52
Maha Esadan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agamadan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidakdapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untukmemilin agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan prosesibadah yang bermacammacam, oleh karena itu, setiap warga Negara tidakboleh untuk melarang untuk beribadah.Sehingga bagi kami meninggalkan RIBA adalah suatu ibadah yang telahdi perintahkan dalam Al Quran (Kitab suci Ummat
16 — 4
TlbIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral
34 — 10
kebutuhan Penggugat dan anakanak Penggugat bekerja sebagai tukang jahit, terhadap kebiasaan malasTergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memer hanyasaja Penggugat menergur dan meminta Tergugat untuk mencari pekrjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikianrapuh adalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahirbatin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat