Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Ijin rups Permohonan rups
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 16-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo
97 — 78
  • Masalabu, dengan nilai kredit sebesar Rp. 223.000.000(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.LboBahwa keberadaan Bank Sulutgo Cabang Boalemo tersebut didasarkanpada Akta No 88 Tahun 1961 dengan Nama Bank Pembangunan DaerahSulawesi Utara Tengah yang kemudian dilakukan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) luar biasa tanggal 8 Mei 2016 dan Keputusan MenteriHukum Ham RI Nomor.AHH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 dan dikuatkandengan Keputusan Dewan Otoritas Jasa KeuanganNomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 P/HUM/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3) VS PRESIDEN RI;
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina Persero tersebut sudah mendapat pengesahan dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 9 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4)Peraturan Pemerintah no 76 Tahun 1992 ataupun dari Dewan Komisarisdan RUPS PT. Pertamina Persero.Selanjutnya apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut diperuntukkanhanya untuk pensiunan eks PT.Pertamina Persero, maka gambarandistribusi dana tersebut akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :X= Jumlah pensiunan eks PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3271 — 1733 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • AHUAH.01.0309658333Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Suksestanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani NoorShandra , SH1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT.Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Juni 2021 — Pemohon:
1.RUTH THERESIA
2.TOMY YOESMAN, S.H.
Termohon:
PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO
1170 — 304
  • Asuransi Jiwasraya(Persero) (Bukti T10), yang pada pokoknya Menteri BUMN selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)menyatakan menyetujui Perubahan Penyehatan KeuanganPT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pemenuhan ketentuanPOJK Nomor: 71/POJK.05/2016 dan rencana Penyehatan KeuanganPT.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.USMAN SAHUBAWA,S.H
Terdakwa:
Byoung Jun Woo alias Woo Byoung Jun
523 — 408
  • Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) danmenjelaskan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah aktanotariil yang berisi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ; organ PT yang memilikikewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. Bahwa korporasi adalah hukum kumpulan orang dan/ataukekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (berdasarkan peraturan Mahkamah AgungNomor 13 tahun 2016).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. HARIYONO, AAAI-K bin WISNU SAMAIN
162 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar SarapatTengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Son
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pemohon:
RUDY Alias RUDY SIA
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
194 — 225
  • Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS), PT. PapuaIndo Mustika, tertanggal 28 Februari 2018, Nomor : 23 selanjutnya diberitanda bukti (P10.2)14. Foto Copy Surat Pernyataan dari ERWIN R.
Pengadilan PA SLEMAN
Register : 29-09-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PA SLEMAN Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 15 April 2015 —
60 — 11
  • atas nama: XXXXXXXX Nomor 17691/U/JS/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: XXXXXXXX Nomor 7881/U/JS/2007, tertanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.4);Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT, Nomor 03, tentang PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 199/Pdt.Plw/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — IRWAN Lawan MASTUR, S.Ag
98 — 10
  • 65.550.000,, selanjutnya diberi tanda P16 ;Foto copy biaya Honor konsultan tanggal 25/04/2012 sebesar Rp. 1.100.000,,selanjutnya diberi tanda P16a ;Foto copy biaya Rekomendasi Camat dan Lurah tanggal 24/04/2012 sebesarRp. 30.000.000,, selanjutnya diberi tanda P16b ;Foto copy biaya Pembelian Material tanggal 26/04/2012 sebesarRp. 2.669.000,, selanjutnya diberi tanda P16c ;Foto copy biaya Pembelian Material poris tanggal 27/04/2012 sebesarRp. 4.667.000,, selanjutnya diberi tanda P16d ;Foto copy biaya Akta RUPS
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Nga
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.PT. JAYA PAPERINA PERSADA, yang diwakili oleh CORNELIA, dalam jabatannya selaku Direktur
2.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.SHAUN CHANDRA
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.PT. DUTA BALAI LELANG
5.Kantor BPN Kabupaten Jembrana
152 — 64
  • No. 35 tanggal 09 April 2018 adalah cacat hukumkarena setiap Rapat Sirkuler harus dilakukan oleh para pemegang sahamdan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamsebagaimana diatur Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi sebagai berikut;Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan haksuaramenyetujuisecara tertulis dengan menandatanganiusulang bersangkutan.25, Bahwa faktanya, CORNELIA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
285 — 207
  • AHU31890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang anggaran dasarnya telahmengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataaan KeputusanSirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT KLinkNusantara No. 32 tanggal 29 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Patty DewiRossani Pasaribu, SH., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIberdasarkan surat keputusan Nomor AHU0009026.AH.01.02 TAHUN 2020tanggal 3 Februari 2020;Bahwa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 76/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
105 — 68
  • (fotocopy sesuai asli); Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FerdinandBoediono Poerwoko (fotocopy sesuai aslinya); Photo copy salinan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Starsurya Tata Lestari No. 31 tanggal 26 April 2010 (fotocopyHal 48 dari 70 hal.
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
419 — 254
  • Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebin dahulu secarainternal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MasempoHalaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN UnhDalle, sesuai ketentuan Undangungang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahandalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yangmengatasnamakan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 140/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 13 Maret 2018 — JONGKIE BUDIMAN X PT BANK CENTRAL ASIA Tbk,Cs
216 — 211
  • sebagai suatu ultra vires.Adapun akibat dari adanya ultra vires tersebut adalah terjadinya PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa pada prinsipnya tindakan Komisaris yang notabene bertugas untukmelakukan pengawasan tetapi malah melakukan pengurusan perseroansecara langsung adalah tidak dapat dibenarkan. hal tersebut diatur dalamAnggaran Dasar Perseroan maupun UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang iniPasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah OrganPerseroan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT.ODG INDONESIA >< PT.POWER CONSULTANTS INDONESIA CS
83 — 62
  • disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-01-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
RUSLIM, S.H
Tergugat:
TRI WAHYU
Turut Tergugat:
BANK NAGARI CABANG PEMBANTU AHMAD YANI PEKANBARU
56 — 10
  • Kebratan ini TErgugat Konpensi ajukan adalah dengandidasarkan pada ketentuan perundangundangan yang mengatur tentangPerseroan Terbatas masa jabatan dari seorang Direktur telah dibatasihanya per 5 (lima) tahun dan jika seseorang yang telah ditunjuk menjadiDirektur maka seseorang tersebut harus kembali diangkat menurutketentuan hukum yang berlaku jika Sseseorang tersebut terpilin kemballiberdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2019/PN PbrBahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
264 — 785
  • Pasal 7.2 Ketentuanketentuan dibawah inihuruf a butir (i) akan dilaksanakan pada dan/ataudan (ii) sebelum TANGGAL PENUTUPAN:a) Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiriseluruh pemegang sahamPERUSAHAAN, dimanadalamresolusi keputusanRUPS tersebut:(i) menyetujui penjualansaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABR;(ii) menyetujuiPenjaminan sahamdan memberikankuasa pemegangsaham atas 10,500lembar saham yangmerupakan 70% (tujuhpuluh persen) lembarsaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABRdengan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
218 — 195
  • Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkan tempatkedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
    Pada tanggal 11 Juni2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awal padaAnggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANpada Pasal 1 dan pada bagian Modal Pasal 4.
    Perubahan tersebut telah memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor W706508HT.O1.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujui perubahan nama PTDipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS).d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan Notaris Yulia,S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
137 — 34
  • perbuatan melawanhukum yangbertentangan dengan Keputusan Bersama antara Komisaris danDireksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 26A/Dirut/(0506 dan250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance(GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Para anggota Direksi dankaryawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingandan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji danfasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
    Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiaptahun, RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.
    Untuk yang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyekbisnis diatur dalam CBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke KantorPusat, kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnyadiusulkan ke RUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh masingmasingKepala