Ditemukan 1104 data
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1731/B/PK/PJK/201 7penyerahan Jasa Kena Pajak (Jasa Riset dan Development) atau pemanfaatanJasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, artinya, pendapatan berupa JasaRiset dan Development yang dilaporkan sebagai Pendapatan Objek PajakPenghasilan, bukan merupakan Objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,persyaratan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean tidakterpenuhi;Bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatanJasa Kena Pajak, kita simak ketentuan Pasal
271 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat simak dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum;(vide Putusan Hakim Kasasi halaman 29 alinea ke 2);Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut keliru/tidak benar oleh karena:a.
97 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pidana Pencucian Uang, JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana dan SubsidairnyaPasal 6 Ayat (1) huruf c, UndangUndang Nomor : 25 Tahun 2003, tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2002, tentang TindakPidana Pencucian Uang, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Jo pasal 64KUHPidana, Jaksa/Penuntut Umum memaksakan kehendaknya untukberimajinasi dan merekayasa rumusannya yang secara nyata bertentangandengan rumusan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, sebagaimana dapatkita simak
Pencucian Uang, JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana danSubisidairnya, Pasal 6 Ayat (1) huruf c, UndangUndang Nomor : 25 Tahun2003 , tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2002,tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana, Jo Pasal 64 KUHPidana, Jaksa/Penuntut Umum memaksakankehendaknya untuk berimajinasi dan merekayasa rumusannya yang secaranyata bertentangan dengan rumusan pada Dakwaan Primair tersebut di atas,sebagaimana dapat kita simak
MAMADROCHAELI bekerja, dengan cara mengadakan RTGS fiktif dan mengambildari kas secara fisik;Mari kita simak keteranganketerangan saksisaksi yang terkait dengankepemilikan Black Dollar dan pengadaan dana melalui RTGS fiktif dari BankBRI Cabang Tamini Square, sebagai berikut ini :Hal. 86 dari 98 hal. Put.
22 — 6
;Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali:Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatanunit kerjanya kepada KPA ;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi ;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menyusun laporan SAI dan Simak
Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran ;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sekali ;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatanunit kerjanya kepada KPA ;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi ;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menyusun laporan SAI dan Simak
;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unitkerjanya kepada KPA;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak BMN;Menandatangani cek;Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yangbersangkutan;Menetapkan Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkaitdengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;Menetapkan Keputusan
berlaku;Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sekali;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaankegiatan unit kerjanya kepada KPA;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak
129 — 63
membuat DokumenPelelangan berupa :1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJKONS/SETDA/KTB /2015;2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PANASRM/11/2015 tanggal 9 Maret 2015;3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PANASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret2015;6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;7) Daftar Simak
membuat DokumenPelelangan berupa :1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJKONS/SETDA/KTB/2015;2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PANASRM/11/2015 tanggal 9 Maret 2015;3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PANASRM/11/2015 tanggal 13 Maret 2015;4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret2015;6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;7) Daftar Simak
membuat Dokumen Pelelangan berupa :1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJKONS/SETDA/KTB/2015;2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PANASRM/III/2015tanggal 9 Maret 2015;3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PANASRMI/III/2015tanggal 13 Maret 2015;4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;7) Daftar Simak
01/PPBJKONS/SETDA/KTB/2015;Halaman 80 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT JAP2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PANASRM/III/2015tanggal 9 Maret 2015;3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PANASRMI/III/2015tanggal 13 Maret 2015;4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;7) Daftar Simak
68 — 22
;Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali:Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatanunit kerjanya kepada KPA ;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi ;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menyusun laporan SAI dan Simak
Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran ;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sekali ;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatanunit kerjanya kepada KPA ;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi ;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menyusun laporan SAI dan Simak
;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unitkerjanya kepada KPA;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak BMN;Menandatangani cek;Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yangbersangkutan;Menetapkan Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkaitdengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;Menetapkan Keputusan
berlaku;Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unitkerjanya (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melaluibendahara pengeluaran;Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sekali;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaankegiatan unit kerjanya kepada KPA;Menandatangani setujutu bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak
60 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan setelah itu kuasa Penggugatlangsung bertemu dengan pak Anwar dan setelah bertemu langsungmeminta putusan dimana setelah putusan dibaca kuasa Penggugat sangatterperanjat dan terheranheran karena putusan tersebut terbalik 3600 olehkarena pada saat pembacaan putusan, Penggugat yang dinyatakan menangsementara dalam putusan tertulis justru Penggugat yang dinyatakan sebagaipihak yang kalah dengan menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya.Untuk lebih jelasnya kepada majelis Hakim tingkat Kasasi simak
16 — 10
memeriksa dan mengadili perkara menyatakan gugatan ParaPenggugat ditolak atau setidaktidaknya gugatan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).EKSEPSITENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS).Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurnadancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertaposita dan petitum gugatan harus saling mendukung (singkron);Bahwa apabila kita simak
Andarias Tulak
Tergugat:
Ismail Abubakar
124 — 43
satu pun orang yang meneggur atau melarang sayatinggal disitu, selama 20 tahun kemana penggugat saat itu, tibatiba tahun2019 akhir tibatiba menggugat itu nama membangunkan singa lagi tidur.Kalau kita melihat dari aturan BPN atau pemerintah tanah milik Negaraapabila tidak di garap selama 3 sampai dengan 5 tahun itu kembali kepadaNegara, setelahn ada yang mengarap tanah tersebut itu menjadi pemilik yangmengarap apa lagi Sampai membangun rumah yang permanen seperti fhotorumah terlampir.Kalau kita simak
35 — 8
diterimanya dari Tergugat,Halaman 17 dari 41 Putusan No. 370/Pdt.G/2014/PN.Bdgsehingga mengakibatkan Penggugat terhambat dalampembayaran hutang pokok dan bunga serta dadlamgugatan a quo, Penggugat mendalilkan pulapermintaan angsuran kredit menjadi Rp. 1.000.000,(satu jutarupiah) menunjukan bahwa Penggugat telahmempermainkan Perjanjian Kredit Nomor yang telahdisepakati dan ditandatanganinya serta dalil tersebutsemakin memperjelas bahwa Penggugat tidak memilikiitikad baik sama sekali;Bahwa perlu Penggugat simak
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 Bahwa saksi mengetahui kalau Dora menempati rumah di JalanLombok Nomor 21 karena saya yang tinggal di Lawang buka took,sementara tante Dora seraing belanja ke took saksi namun sekarangtante Dora tidak pernah kelihatan dan dijawab pindah ke Pasuruan;Bahwa atas dasar keterangan saksi dalam obyek perkara yang sama,memberikan keterangan yang saling bertentangan, maka dengan katakata bohong dalam persidangan karena keterangan saksi dicatat dalamberita acara sehingga itupun dikatakan akta autentik, simak
Pembanding/Penggugat II : VERDI HARTYAN EDDON LYDDA Diwakili Oleh : Vebry Tri Haryadi, SH
Terbanding/Tergugat : KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER MANADO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
78 — 34
Register 31309057 serta dalam Simak BMN Kemenkeu RI denganKode Barang 2.01.01.04.001.129.6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan PemerintahNo. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,Tergugat Ill selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negarayang berada dibawah penguasaanya.7.
77 — 33
Padahal jika Penggugat simak dan paham, sejak tidakberlakunya Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 karena dianulir oleh Mahkamah Konstitusi telahterjadi kevakuman hukum untuk pasal tersebut !
411 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola
Nomor 760 K/PID.SUS/201554.50.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.reeBagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asii) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asii) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Hal. 151 dari 155 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : ASMIN alias JASMIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat III : DAERAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IV : IQBAL Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat V : NASRAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VI : ROHANI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VII : NURMADINA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat VIII : MURNI Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat IX : RAHMAT Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat X : SUDDING Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XII : SYARIFUDDIN Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIII : SAHARIAH alias SALMIAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XIV : JA'I Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XV : PASAH Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVI : LAWIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
Pembanding/Tergugat XVII : BACO alias PUA WEDIA Diwakili Oleh : REZKI, SH
47 — 33
tidak dapat menuntut untuk membeli.Bahwa hal ini terjadi karena pertimbangan hakim hanya sampai padapenilaian dan pertimbangan bukti Penggugat yang dalam pertimbangannyamenyatakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilgugatannya yang mana beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.Bahwa akan tetapi jika kita simak keterangan saksisaksi yang diajukanoleh para Tergugat dalam putusan dimaksud sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara diaksud adalah tanah wakaf, dan oleh karenatanah obyek
75 — 61
masuk dalam aset USU ; Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini yang menghuni rumah dosen adalahdosen yang masih aktif yang masih mengajar di USU dan ada juga dosen yangsudah pensiun ; Bahwa saksi mengatakan pernah dilakukan peringatan, pemberitahuan kepadapara dosen yang telah pensiun tetapi hasilnya agak sulit ;Bahwa saksi mengatakan belum ada tindakan yang dilakukan penggantiPenggugat pada saat ini ; Bahwa saksi mengatakan ada + 8 unit rumah dosen Unimed masuk aset USUhal ini saksi ketahui dari Simak
USU bukan saja pegawaikarena disitu ada juga diadikan rumah indekos dan juga ada tambahanbangunan rumah induk yang diindekoskan ; Bahwa saksi mengatakan ada tindakan dan tegoran Penggugat kepada pemiliklangsung ; Bahwa saksi mengatakan ada surat dari PR 5 yang mempertegas bahwa rumahdinas dosen tidak boleh diindekoskan ;Bahwa saksi mengatakan tidak tahu lahan yang + 300 hektar di Kwala Bekalaitu ditanami sawit semua dan saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untukditanami dan saksi tahu dari Simak
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan tanpa terlebihdahulu menguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentangkerugian Penggugat tersebut, adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia padapokoknya menegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat(simak
61 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta sebagai pihak pengelolaBarang Milik Negara atas tanah dan bangunan milik Kanwil DJP JawaTengah I, serta Kanwil DJP Jawa Tengah sebagai kuasa pengguna atastanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajahmungkur Selatan No. 4RT. 007 RW. 001, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan GajahmungkurKota Semarang dan telah dicatat di aplikasi SIMAK BMN Kanwil DJPJawa Tengah ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan tidakdiikutsertakannya/tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Semarang,Kanwil DJKN
Terbanding/Tergugat : M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat
39 — 26
Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat ;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara, makasesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.3.
70 — 33
Perlawanan yang tidak jelas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi tersebut diatas, terlebin dahulu di simak Buku Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2004 halaman 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut Untuk37menilai apakah gugatan itu kabur atau tidak, beberapa putusan MahkamahAgung dibawah ini dapat dijadikan standar atau pedoman untukmelaksanakan penilaian :1.Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond