Ditemukan 5762 data
22 — 16
tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohondan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antaraPemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telahhampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satupihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasakeadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi
30 — 25
Pasal14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Jr& sapling Wo VI clGYArtinya: Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksiyang adil.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlumengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 236 dan dalam kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalafhalaman 93 yang selanjutnya
11 — 10
ipArtinya : Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari padamendatangkan kemashlahatan.Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelishakim berpendapat bahwa menceraikan Pemohon lebih baik dari padamempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari padamanfaatnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasanperceraian Pemohon telah memenuhi unsurunsur yang terkandungHal. 22 dari 28 Hal.Put.271/Pdt.G/2017/PA.Mksdalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1
13 — 2
yang baik dan sakinah mawaddahwarahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi
9 — 1
dalildalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di persidanganbaik berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan1819pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumahtangganya untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untukmendamaikan kedua belah fihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain ;Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukumIslam sebagaimana tersebut dalam Kitab AlMar'atu Baina Al Fiqhi
19 — 8
mungkin dapat diwujudkan lagi;Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenciAllah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isterimuslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugatyang kondisinya seperti tersebut di atas, Majlis Hakim berpendapat justru akanmendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan(maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripadamenarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi
30 — 26
Arruum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidakdapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehinggamempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannyajustru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluargatersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalamkitab Al Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalamhal ini diambil alih
13 — 3
MusthafaAs Shibai dalam kitab Al maratu bainal fiqhi wal qonun halaman 100 untuk dijadikanpertimbangan hukum dalam putusan ini yang menyebutkan:Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahandan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadappendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadangkadang apapunsebabsebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan
39 — 42
Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dandengan merujuk dalil fiqhi yang berbunyi:Lo gro>) dgwSIlgl adaille LgsV als 09 G>iwl aiosLe (peo odo)l Si pKpo Woo Nafkah atau sandang untuk isteri yang belum dipenuhi di masa lampau oleh sisuami maka tetap menjadi hak isteri dan menjadi tanggungan suami untukmemenuhinya ;Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat petitum poin 4 (a)rekonpensinya, dengan menyatakan menghukum Tergugat untuk memberikanNafkah Madliyah/terhutang untuk bulan Juni, Juli,
Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnyamenyatakan Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umurpemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrabdengan si anak yaitu Ibu, dan dalil fiqhi yang berbuny!
8 — 1
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yang tersebut dalamkitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yang berbunyi sebagai berikut:Vis pgSgley JY SY) Anh jue ye cllb Gf Lelac gill 9 GLEAN we asia Y dang jl hall oliOl op
8 — 0
Pasal 7 ayat 3huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dapatdiitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrinulama di dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93, yang selanjutnyadiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:Lgilgii De Chiba a ads al labs dang jlls ag GS Aa 5) AG ye (ysArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seoranglakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya
9 — 5
dengan tujuandisyariatkannya perkawinan;Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon danTermohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hakdan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwahubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetapditeruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yangberkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan danolehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi
17 — 19
sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran surat Ar Rumayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dalampasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkanMenimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetapdipertahankan tidak akan membawa maslahah bahkan akan menimbulkanmadlorot bagi kKeduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian, haltersebut sejalan dengan pendapat seorang Pakar Hukum Islam Dr.MusthafaAssibai dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi
8 — 7
dengan tujuandisyariatkannya perkawinan;Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon danTermohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hakdan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwahubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetapditeruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yangberkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan danolehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi
16 — 6
tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang siasia danbahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat danTergugat, sebab itu. perlu upaya mencegah setiap madharat yangmemungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karenamencegah madharat harus diprioritaskan katimbang yang lainnya, sebagaimanakaidah ushul fiqhi
11 — 6
Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak lagi dapat terwujud,sehingga majelis hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohondengan Termohon yang sudah pecah adalah sesuatu yang siasia dan bahkan dapatmenimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab ituperlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinanPemohon dengan Termohon karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbangyang lainnya, sebagaimana Kaidah Uzul Fiqhi berbunyi
10 — 4
No.0941 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr.juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalamkaedah ushuf fiqhi mengatakan artinya:kemudaratan / kesulitan itu harus dihilangkan (AsSyayuti AlAsybah wanNadhair., hal 59) .Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yangberbunyi:Artinya:tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R.Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ).
74 — 11
FIQHI SOVANA, S.H advocad yang berkantor padaFIQHI, DONI & ASSOCIATES yang beralamat Kaweko Auto Care Jin. Prof.M Yamin, Kel.
13 — 3
maupunmaslahat, bahkan justru) menimbulkan mudharat bagi keduanya,karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagipersoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai denganqaidah fighiyyah yang Artinya: "Menghilangkan kerusakanharus didahulukan darspada mengambil kemaslahatan".Menimbang, bahwa selain fakta fakta hukum di atasPenggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah kamar sejaktahun 2002 Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakarhukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atuBaina Al Fiqhi
7 — 6
Arruum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidakdapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon, = sehinggamempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justruakan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalam kitabAl Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal iniHal. 19