Menyatakan Gugatan Penggugat ne bisin idem ;3. Menyatakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung KamoroJaya NICOLAUS MUTAWEYAU tidak mempunyai kekuatan hukum, dandinyatakan tidak berlaku ;4. Menyatakan gugatan Penggugat obscurlibel ;5. Menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak berhak menggugatobjek sengketa ;6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;7.

Menyatakan Gugatan Penggugat ne bisin idem ;Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN Tim3. Menyatakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung KamoroJaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU tidak berkekuatan hukum dandinyatakan tidak berlaku ;4.

Gugatan Penggugat Nebis In Idem;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1456 K/Sip/1967, Tanggal 6 Desember 1969 menyatakan Hakikat dari asas Ne bisin idem adalah baik para pihak yang berperkara (Subjek) maupun barang yangdisengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi mengakui bahwa objek sengketa sebelumnya telah diputus olehPengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor Register Perkara 07

Kasasi Nomor. 968.K/2012 ternyataPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ PenguggatRekonvensi menjadi pihak dalam perkara tersebut dimana PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat V dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim bahwaterpenuhnya unsur ne bis in idem ketika subjek dan objek dalam suatu perkara samasehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ne bisin

November 2019 dan tanggal 8 November 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSukoharjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa perkara a quo, subjek dan objeknya sama dengan PerkaraNomor 68/Pdt.G/2015/PN Skh yang telah berkekuatan hukum tetap,dimana amar putusannya bersifat positif yaitu menolak gugatanPenggugat, oleh karena itu terhadap perkara a quo berlaku asas ne bisin

Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankansertamerta meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi (uitvoorbaar bij voorraad) ;Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untukmembayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan ne bis in idem;Bahwa gugatan Penggugat sudah termasuk atau melekat asas ne bisin

memperolehkekuatan hukum tetap, dan telah dllaksanakan Eksekusi danpenyerahan Hak kepada kepada Tergugat II (dahulu Penggugat)sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sigli Nomor5/Pen.Pdt.Eks/2014/PNSGI;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973, yang menyatakan ada tidaknya asas ne bis In idemtidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi kesamaanobjek sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap juga melekat asas ne bisin

,tanggal 03 Mei 2006 yang menyatakan Menimbang,bahwa perkara No. 451/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.tanggal 10 Maret 2005, yang diputus oleh MajelisHakim yang menyatakan gugatan Penggugat' tidakdapat diterima, selanjutnya menurut ajaran HukumAcara Perdata gugatan yang tidak dapat diterimamengandung makna bahwa Penggugat diberi kesempatanuntuk melengkapi gugatan yang akan~ diajukankembali, dan hal ini tidak melanggar azas ne bisin idem;6.

Bahwa menurut pendapat para PemohonKasasi/Pembanding/para Tergugat, dengan i tidakdipertimbangkannya keberatan tentang azas ne bisin idem oleh judex facti Pengadilan Tinggi DKIJakarta adalah merupakan kekeliruan yang nyatayang merupakan pelanggaran hukum acara perdatayang berlaku' yang akan membawa konsekwensi hukumdengan dibatalkannya putusan tersebut;Dan apapun yang telah diberikan pertimbangan hukumoleh judex facti Pengadilan Negeri Jakarta SelatanHal. 20 dari 22 hal.Put.No. 1530 K/Pdt/2008sebagaimana

Asas ne bisin idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Asasne bis in idem dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal1917 KUHPerdata, Pasal 60 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun2011 yang merupakan Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahkan terdapat pula dalam Pasal30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS.

PTUN.Bjm Tanggal 24 Juni2014 atas nama Penggugat Nufrin Yapada, yakni perkara yang samapersis dengan perkara PEMOHON KASASI yaitu melanggar asas ne bisin idem serta asas /ex superion derogate legi inferion sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutustanpa ada tambahan amar putusan yang berbunyi: Wewajibkan Tergugatuntuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhanhukuman kepada

Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.511.000 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah); Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut di atas sekarang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penggugat tidak melakukanupaya hukum; Dari fakta hukum tersebut menurut Tergugat Ill meskipun subjek Penggugatberbeda tetapi subjek Penggugat hanya mengadaada, maka perkara ini Ne bisin

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal.Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telahmenyampaikan buktibukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimanatersebut di atas yang masingmasing telah memberikan keterangannya dibawahsumpah;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti P. dan pengakuanTergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Reni Oktorabinti Bisin Sidam dan bertempat tinggal sebagaimana dalam

Nomor 14/B.A/Pdt.G/Eks/2007/PN.kKdi;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA KdiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena perkara yang telahdiputus Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Kdi Tanggal 23 Nopember2007 materi perkara atau kasusnya serta pihaknya berbeda , namun obyeksengketanya sama, maka putusan Pengadilan Agama Kendari yangmempertimbangkan perkara a quo yang menilai sebagai perkara yang ne bisin

BASO LEWAtersebut Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemerikasaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tegugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalamrepliknya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung ne bisin idem dan pada pokoknya atas alasan karena:Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Padt.G/2017/PN Kadi1

Il Muna dan BadanPertanahan Nasional Kota Kendari.Menimbang bahwa mencermati acara jawab menjawab diatas makaMajelis Hakim memperoleh fakta tentang adanya pengakuan berkwalifikasi yangdiajukan oleh Penggugat dimana disatu sisi membenarkan tentang adanyagugatan sebelumnya sedangkan disatu sisi menolak tentang ne bisin idemnyagugatannya dalam perkara ini.Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, suatu pengakuan yangberkwalifikasi maka Majelis Hakim harus memilahmilahnya dimanapengakuannya diterima

Menyatakan terhadap objek sengketa yang sama, para pihak yangbersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara terdahulu sudahmempunyai kekuatan hukum tetap maka dalam gugatan baru melekat ne bisin idem, sehingga terhadap gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima, begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PDT/1984 dikatakan apa yang diperkarakan sama dengan apa yangdipersengketakan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapsedangkan subjek maupun objek

sama sehingga berdasarkan Pasal 1917KUHPerdata dinyatakan gugatan tidak diterima;Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara a quo menyatakan dalam perkara ini melekat ne bisin idem karenanya gugatan bantahan ini haruslah tidak diterima atau ditolak;2.

Nomor647 K/Sip/1973, yang menyatakan: ada atau tidaknya asas ne bisin idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktorkesamaan pihak saja, akan tetapi ditentukan oleh kesamaan objekHal.17 dari 36 hal. Put. No.151 K/Pdt/2013sengketa yang telah diberi status hukum oleh putusan pengadilanterdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Dan peristiwa tersebut telah pula ditegaskan oleh YurisprudensiMahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1973 jo.

mendapatkan kesimpulan apakah benar menurut hukum tentangpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkanPengadilan Tingkat Banding, dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat akan menunjukkan bahwa menurut hukum pertimbanganitu salah, bertentangan dengan hukum yang berlaku soal ne bis inidem, tidak mendasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk tidaksesual dengan pengertian hukum acara dan tidak sesuai denganYurisprudensi;Bahwa secara teoritis, menurut teori hukum, yang dimaksudkan ne bisin

Bahwa dengan adanya putusan yang telah diberikan oleh PengadilanTingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan dasar ne bisin idem. Dengan demikian telah terjadi standar ganda soal penerapanhukum berkaitan dengan ne bis in idem. Dengan kata lain, PengadilanTinggi Yogyakarta membiarkan begitu saja telah terjadi penerapanyang tidak memiliki kepastian hukum, penerapan ganda soal ne bis inidem,Hal.33 dari 36 hal. Put. No.151 K/Pdt/20136.

dimaksud meliputi tindakantindakan sejak prosespenyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun proses penuntutan padaKejaksaan oleh Penuntut Umum, termasuk Surat Dakwaan; Menimbang, lebih lanjut apakah putusan perkara No. 639/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr. dapat digunakan untuk dipertimbangkan sebagaialasan Ne bis in idem dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim tingkatbanding dengan mengkonstatir pendapat para ahli dari berbagai literaturehukum acara pidana, maka suatu putusan yang dapat dijadikan alasan Ne bisin

Perlawanan datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakuiolehnya yang disita untuk pelaksaan putusan, juga semua sengketamengenai upayaupaya paksa yang diperintahkan ;Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pat.Bth/2016/PN.Rbi.terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis InIdem ; dan perlu diketahui bahwa isyarat dari perkara yang tergolong NE BISIN IDEM( Vide pasal 1917 Kitab undang undang hukumperdata) menurut hukum adalah Para Pihaknya sama ; Obyek

Penggugat telahdibangun kantor desa Air Ruai dan fasilitas lainnya;Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN SglMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu keberatan Tergugat dan TurutTergugat tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan olehTergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah ne bis in idem;Menimbang, bahwa syaratsyarat gugatan dapat dikatakan telah ne bisin

Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabilasalah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat ne bisin idem. Syaratsyarat tersebut diantaranya adalah:a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap;c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengantuntas;d. Subyek atau pihak yang berpekara adalah sama;e.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13April 1976 menyatakan Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bisin idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja,melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;4. Bahwa Pelaksanaan asas ne Dis in idem ini ditegaskan pula dalamSurat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang PenangananPerkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem.

dimaksud meliputi tindakantindakan sejak prosespenyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun proses penuntutan padaKejaksaan oleh Penuntut Umum, termasuk Surat Dakwaan; Menimbang, lebih lanjut apakah putusan perkara No.639/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr. dapat digunakan untuk dipertimbangkan sebagaialasan Ne bis in idem dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim tingkatbanding dengan mengkonstatir pendapat para ahli dari berbagai literaturehukum acara pidana, maka suatu putusan yang dapat dijadikan alasan Ne bisin

Bahwa semua dalil yang terurai di atas (ne bisin idem) mohon dianggap terulang kembali danmerupakan satu. kesatuan yang tak terpisahkandengan eksepsi berikut ini;2.

Bahwa semua dalil yang terurai di atas (eksepsi ne bisin idem dan kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara) mohon dianggap terulang kembali dan merupakansatu. kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsigugatan kabur berikut ini;2. Bahwa kekaburan konsepsi gugatan Penggugat dapatdiketahui dari posita pada Butir 1: Penggugat dalambutir 01 baris sepuluh menyatakan .... R.l., tanggal24 Januari 2003, No. 608 K/Pdt/2002 ....

gegabah telah menerbitkanObjek Sengketa aquo dengan alasan untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah22memperoleh kekuatan hukum yang tetap / pasti, yaituPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995 ;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995,adalah kekeliruan,sangat diragukan keadilannya, janggal, hakimPengadilan Negeri kurang memahami Undang UndangPokok Agraria (UUPA), kasus perkara bersifat Ne BisIn

Tutu artinya telah ada tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa sehingga putusan bebas sangatlah tidak tepat dan sangat tidakmencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat karena apabila diputusbebas maka perkara tersebut tidak dapat dituntut kembali karena adanya asas Ne bisin idem padahal nyatanyata delik penganiayaan tersebut telah terbukti dan bersalahterhadap Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon

Jafar Abdullah, SHselaku TergugatTergugat sehingga dengan demikian terdapat perbedaan subjek hukumyang melakukan gugatan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat suatu Ne bisin idem tidak terpenuhi atas perkara aquo ;Menimbang, bahwa substansi dari gugatan PenggugatPenggugat / Pembandingadalah meminta menurut hukum agar para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagaipemilik sepetak tanah tambak seluas 8.133,15m2 yang terletak di Desa Lancang BaratKecamatan Dewantara, Kebupaten Aceh Utara sesuai