Areyanti,MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, PimpinanRekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018, sebagaiPenilai Publik yang bertugas untuk melakukan Penilain terhadap ObyekTanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, dan atas penilaianTergugat Empat / Ir.

AreyantiiMAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, PenilaiPublik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugat bahwa hasilPenilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak Benar DanDiskriminatif, serta tidak sesuai Fakta Hukum:Halaman 6 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG4.

Hasildaripada penunjukkan KJPP tersebut disampaikan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk ditetapkan sebagai penilai sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 2 Tahun2012 jo. Pasal 63 PepresNo 71 Tahun 2012 jo.

Areyanti, MAPPI (Cert),KJPP Areyanti, Junita, PenilaiPublik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018,Pimpinan Rekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018,sebagai Penilai Publik yang bertugas untuk melakukan PenilaianterhadapObyek Tanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, danatas penilaian Tergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugatbahwa hasil Penilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak BenarDan Diskriminatif, serat tidak sesuai Fakta Hukum;Halaman 47 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG5.

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Nomor 3502 K/Pdt/2016Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi Dalem Pakualaman, sebagaiStaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp85.000.000,00 (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjJual beli jasa, dengan konsumen dilarang untuk mangajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaanHalaman 2 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukansegala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran, dengan konsumenmemberikn kuasa kepada Tergugat untuk menjual ataumengalinkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketiga halini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik kKonsumen akan dilelangoleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaanHalaman 4 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugiatau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal inisama dengan mengurangi harta kekayaan konsumen karenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugatkepada Tergugat tanopa mempertimbangkan penilaian darikantor Jasa Penilai Properti (KJPP

Hasildaripada penunjukkan KJPP tersebut disampaikan kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah untuk ditetapkan sebagai penilai sesuai ketentuanPasal 31 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 63 PepresNo 71 Tahun 2012jo.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita,Penilai Publik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, PimpinanRekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018,sebagai Penilai Publik yang bertugas untuk melakukan Penilaianterhadap Obyek Tanah & Bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat, dan atas penilian Tergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita, PenilaiPublik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, Pimpinan Rekan Mappi 93 s00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018, sebagai Penilai Publikyang bertugas untuk melakukan Penilaian terhadapObyek Tanah &Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, dan atas penilaianTergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita,Penilai Publik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugatbahwa hasil Penilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, TidakBenar Dan Diskriminatif, serat tidak sesuai Fakta Hukum;5.

Fotokopi Dokumentasi penyiraman Tim Survey KJPP berupa PenolakanTim Survey KJPP Melakukan Inspeksi, yang mana telah diberi materaidan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnyadiberitanda bukti T.IV2;Halaman 77 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkr3. Fotokopi Panduan biaya dan teknis bangunan ( BIB) MAPPI., yangmana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynyadipersidangan, selanjutnya diberitanda bukti T.IV3;4.

Nomor 2311 K/Pdt/2016Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggung jawabadalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, di dalam Perma Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016 Termohon Keberatan Lembaga Pertanahan sebagaiLembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanahan;Dalam jawaban Termohon dan Termohon II ganti rugi tanah disepakatidalam bentuk uang Majelis Hakim langsung menerima jawaban dariTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bahwa ganti rugi dengan uangMajelis Hakim tidak

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Seharusnya Majelis Hakim harus menghitung juga pada waktu penetapantanggal 30 Desember Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suhartodan Rekan sebagai berikut:a. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c.

Penggugat kurang pihaksehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalampermasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yangberkepentingan (p/urium litis consortium) yaitu KANTOR JASA PENILAIPUBLIK (KJPP) dengan demikian apabila persidangan ini tetapdilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yangsebenarnya dengan menyeluruh dan tuntas apabila pihak KJPP tidakikut dilibatkan, untuk itu. sudah seharusnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara

Tte4.74.8masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuhpuluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah).Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTTtermasuk dalam daftar penerima konpensasi Sampai saat ini belummau menarima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkannilai/oesarannya sesuai keputusan KJPP, namun dengan itikadbaik maka tergugat tetap membayar konpensasi berdasarkanperhitungan KJPP dan menitipbkan biaya konpensasi ParaPenggugat di Pengadilan

Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyaikapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai konpensasi danditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan IndependenyaituKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP). gugatan Penggugat kurang pihakkarena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugatoleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (plurium litisconsortium) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)3 Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (ObscuurLibel).a.

Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / PenggugataT ao Se PPdalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas yangbangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerimakonpensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasiyang telah ditetapbkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikadbaik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Mentri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugatdalam Konvensi

, pada sisi yang lain karena ketidakjelasan formulaperhitungan kompensasi olen KJPP tersebut, maka Para Penggugat/TergugatRekonvensi tidak mau menerima Biaya Kompensasi tersebut, untuk itu makadalil tersebut patut dikesampingkan;Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.

Dinas PUPR Kota Banjarbaru
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
3.Hani Muntoha selaku Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Public Wahyu Yasir Purnamasari "KJPP - WYP"

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai HargaTanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerjaseluruh wilayah Indonesia;Bahwa perbuatan DR. H.

padatanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekanmengirimkan surat kepada General manager PT.

SUCOFINDO APPRAISALUTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerjauntuk Wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 408/KEP13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasanwilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentangpemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johnydan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 2949 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan DR. H.

Aritonang
7.Rahim
8.Susiana
9.Sunardiana
Tergugat:
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
11.Kementrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Turut Tergugat:
11.Gubernur Sumatera Utara
12.Bupati Batu Bara
13.PT. Waskita Karya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1, Pondok Bambu,Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta dalam hal inididampingi oleh Kuasa Hukumnya Faisal Wan, SH.,Dafidson Rajagukguk, SH., MH., dan Hutur Irvan V.Pandiangan, SH.

Hal inisudah sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahNomor : 148/KEP12/V/2019 memutuskan Penetapan Jasa Penilai atauPenilai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto dan Rekan, beralamat di JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1 Kel. Pondok Bambu, Kec.

Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 278/SK600.PT.01.01/VIII/2020 tanggal 24Agustus 2020 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII8;9.

Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : HK.02.03/015415CB/V1/25/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat KomitmenPTJT Tebing Tinggi Kuala Tanjung Rantau Prapat dengan KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII14;15. Fotokopi Surat Nomor : 590/3551/1.1.2/2019 tanggal 10 April 2019Perihal Data Harga Tanaman di Kabupaten Simalungun dari SekretarisDaerah Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepada KJPP PungSZulkarnain & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII15;16.

Fotokopi Surat Nomor : 520/2193/20.5/2019 tanggal 8 April 2019Perihal : Penyampaian Daftar Harga Tanaman dari Kepala BidangPerkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepadaKepala Kantor KJPP PungS Zulkarnain dan Rekan. Selanjutnya diberitanda TII16;17.

Bank MALUKU MALUT.Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untukmelakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung dijalan Darmo No.5153. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT.

Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FASTtidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilaiRp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFl AFANDI selaku Notarisalamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset padabulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasanpenilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015sebesar Rp.45.707.000.000.

Bank MALUKUMALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanyamengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST padatanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung dijalan Darmo No. 5153 sebesar Rp.45.707.000.000, (biaya reproduksi baru)dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan JI.

,
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ANDREAS PARLINDUNGAN SIREGAR
4.KANTOR BPN ATR KABUPATEN SIDOARJO

., sebagaiTurut Tergugat IlKantor Jasa Penilai Publik Kjpp Andreas Parlindungan Siregar, tempatkedudukan Gedung Graha Cempaka Mas Blok C21 Lt. 4, Jin. LetjenSuprapto, Kel. Sumur Batu / Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.,sebagai Turut Tergugat IllKantor Bpn Atr Kabupaten Sidoarjo, tempat kedudukan Kawasan Industri &Pergudangan Safe ana Lock, Jin. Lingkar Timur No. Km 5, Kel.Rangkah Kidul / Kec. Sidoarjo, Kab.

persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, lahir di Grobogan/14 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, lahir di Ujung Pandang, 25 Januari 1979, umur 41 tahun, agamaIslam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempatkediaman di, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,(Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO,3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG4 .MUHAMMAD TEGUH.

Surat Kuasa SubstitusiNo.WPL/7.1 /058/R tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO, Charlie dan Rekan, yang beralamat di Gedung Panca Tunggal, Lt.3, Jalan Cikini Raya, No. 91F, Jakartaselanjutnya disebut Terbanding Il semula Tergugat Il;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, No. 4, Gedung Keuangan NegaraPalembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.

(Persero), Tok., Palembang, dengan hubungan baik yangtelah terjalin antara Pihak Tergugat dengan Para Penggugat selama ini, makaPara Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesakan kewajibanyadengan cara menjual sendiri asetaset yang dijaminkan kepada Tergugat ,tetapi dikarenakan kondisi ekonomi nasional terjadi perlambatan, hal tersebutmembuat Para Penggugat kesulitan untuk menjual sendiri asetaset yangdijaminkan tersebut;Bahwa Tergugat menunjuk Tergugat Il sebagai kantor jasa penilai publik(KJPP

tidakdapat melelang sebagaian dari aset yang masuk dalam satu hak jaminanfidusia;Bahwa Para Penggugat kemudian mengetahui tidak dimasuknya sebagianmesinmesin dan peralatan pabrik dalam lelang dikarenakan tidak dinilainyamesinmesin dan peralatan pabrik tersebut oleh Tergugat Il, yangmanaTergugat ll mengalaskan karenaadanya laporan polisi Pengugat danPenggugat Il terhadap pencurian alatalat dalam sebagian mesinmesin danperalatan pabrik tersebut sebagaimana yang dibuat dalam Laporan PenilaianAset KJPP

Bahwa jelas Tergugat Il yang telah kelokasi pabrik dan mengetahuiHalaman 18 dari 69 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT PLG20.2122.bahwa mesinmesin dan peralatan yang dinyatakan hilang ternyata adadidalam pabrik Penggugat dan Penggugat Il, tetapi tetap menyatakan didalamLaporan Penilaian Aset tanggal 7 Maret 2017 bahwa mesinmesin danperalatan hilang adalah perbuatan yang menyalahi etika profesionalitas KJPP,seharunya Tergugat Il tetapi menilai mesinmesin dan peralatan walaupunadanya laporan polisi kehilangan

Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charlie danRekan tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat Il adalah cacathukum;4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang eksekusi terhadapaset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada Laporan Penilaian AsetKJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 merupakan perbuatanmelawan hukum;5.

Djakiah (Penggugat) VS Kantor Jasa Pelayanan Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) (Tergugat), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat)Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin (Turut Tergugat)

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor385/PDT.G/2019/PN.BDG dan mengambil alin perkara untuk ditetapkansendiri atau mengadili sendiri jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain;Menyatakan penilaian dari Pemohon Kasasi II (sebelumnya TurutTermohon/KJPP MBPRU) adalah sah dan dapat dipergunakan sebagaidasar penilaian harga ganti kerugian atas objek perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon) untuk membayarsemua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmelaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah;Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 tahun 2012:Penilai Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilai pemerintahyang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian;Bahwa dalam perkara a quo pihak Termohon Keberatan telahmenunjuk secara resmi Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

.Bahwa pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan lelang disyaratkanadanya nilai limit sebagai harga minimal barang yang akan dilelang yangditetapkan oleh Penjual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.24.Bahwa mengenai penentuan/penetapan nilai limit lelang atas ObjekSengketa, maka TERGUGAT telah menggunakan jasa dari Kantor JasaPenilai Independen ("KJPP

) Sapto, Kasmodiard danRekan,sebagaimana hasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor04/118/KJPPSKR/S/I/2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013Penggunaan jasa KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan olehTERGUGAT untuk menentukan nilai limit lelang Objek Sengketatersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36 angka 1 dan 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang menyatakan

Pasal 70Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.27.Bahwa penurunan limit lelang sebagaimana TERGUGAT uraikan padaangka 20 tersebut di atas merupakan hal yang wajar dan dibenarkanhukum karena masih diatas nilai likuidasi sebagaimana ditentukan dalamhasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor 04/118/KJPPSKR/S/IV2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013 dari penilai independen KJPP Sapto,Kasmodiard dan Rekan,serta memang diatur

Bukti T1 dan TIl20;21.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 04/118/KJPPSKR/S/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 dari KJPP Sapto, Kasmodiard,danRekan, diberi tanda ........... Bukti T1 dan Tilk21;22.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan No. 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/VIV/2013 tanggal 12 Juli 2013 dari KJPP Sapto,Kasmodiard, dan Rekan diberi tanda................

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanahn danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanah danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan tertanggal 24 Maret 2018 yang telah ditetapkan penilaian dari assetjaminan tersebut sebesar Rp. 34.713.500.000, (tiga puluh empat milyartujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau hasil dari nilai Lelangakan jatuh turun drastis dari penetapan nilai asset yang dilakukan olehTergugatdan Turut Tergugat ;Bahwa atas dasar tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat dan

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRUDenpasar Bali. sedangkan Para Tergugat menunjuk appraisal NI MADETJANDRA KASIH, KJPP Kuta Bali.

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRU DenpasarBali. ) telah ternyata nilai harga jual Hotel Segara Bukit lebih kecil dari Rp.12.500.000.000, ( dua belas milyar lima ratus juta rupiah ) yaitu : Rp.8.907.000.000, ( delapan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah ).