Ditemukan 772 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dewan depan degan dovan dekan
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 225/Pdt.G/2020/MS.Str
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5114
  • sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  • Mutah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
  • Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;

  • Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Devan
    berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi hanyamenyatakan kesanggupan membayar nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, dengan syarat Penggugat rekonvensi member izin anak bertemu dengan Tergugat rekonvensi dan sewaktuwaktu anak bisa tinggal bersama dengan Tergugat rekonvensi, dimaknai bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P.4 tentang identitas anaktersebut, yang menyatakan anak tersebut yang bernama Devan
Register : 10-12-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 255/Pdt.G/2013/MS-STR
Tanggal 23 Januari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
3623
  • pertimbanganpertimbanganseperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuaidengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitumPenggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara yang terdapat dalamKitab Figih Sunah Juz Il halaman 248 yang telah diambil alin sebagai pendapatMajelis yang berbunyi sebagai berikut:awit deVAN
Register : 17-01-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN SINGARAJA Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr
Tanggal 28 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak pertama atas nama PUTU VIRGAMAH ESA PUTRA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 228/Ist/Grk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Desember 2010, dan anak kedua atas nama KADEK DEVAN
Register : 08-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/Pid.Sus/2017/PT DKI
Tanggal 19 Juli 2017 — Susanto alias Wesley Yana alias Rusti
8928
  • Rangsel warna hitam merk Camel Mountain.Dirampas untuk dimusnahkan.10). 1 (satu) lembar kunci kamar Hotel Orchadz No.809 yangberalamatkan di Jalan Industri Raya No.8 Gunung SahariJakarta Pusat.Dikembalikan kepada pihak Hotel Orchadz Jakarta Pusat.11). 1 (Satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA143 Rute Banda AcehJakarta tanggal 23 Juli 2016 atas namaDEFAN / DEFAN MR.12). 1 (satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA143 Rute Banda AcehJakarta tanggal 02 Agustus 2016 atasnama DEVAN
Register : 29-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Mre
Tanggal 19 September 2016 — Pemohon:
1.H. JUMHARI YUNUS, SH. MM BIN M. YUNUS BASTANI
2.ZAINAL ARIFIN, SH BIN ABDUL HAMID
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM
9022
  • Devan Telemedia, dari hasil Laporan Akhir pekerjaan a quo antara laindiketahui bahwa jumlah manara telekomuniaksi di Kabupaten Muara Enim padatahun 2014 sebanyak 203 menara dengan 272 BTS.Bahwa terhadap jumlah 203 menara/tower ini telah disampaikan PARAPEMOHON ke Dispenda Muara Enim, selanjutnya Dispenda Muara Enim melaluisuratnya No. 973/920/Penda2/2015, tanggal 18 Juni 2015 untuk masa tagihtahun 2015 telah menyampaikan Data NJOP PBB P2 Objek Khusus MenaraTelekomunikasi sebanyak 203 Menara dengan
Register : 08-09-2017 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 16 Januari 2017 — JUMHARI YUNUS, S.H,.M.M. BIN M. YUNUS BASTANI., ZAINAL ARIFIN, SH Bin ABDUL HAMID
18985
  • pengecekanadalah Badan Penanaman modal dan Perizinan Terpadu;Bahwa sampai dengan akhir Desember 2014, Dispenda Kabupaten MuaraEnim tidak ada menerbitkan SPPT PBBP2 susulan ke kantor Kominfo,tambahan data jumlah menara yang sebelumnya telah diterbitkan SPPTPBBP2 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) oleh Dispenda KabupatenMuara Enim yang diterbitkan SKRDnya oleh PLH Kepala Kantor Komunikasidan Informatika Kabupaten Muara Enim;Bahwa ada kerjasama antara Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enimdengan pihak PT Devan
    dalam menghitung jumlah menara telekomunikasiyang berada diwilayah Kabupaten Muara Enim, dan berdasarkanhasilsurvey PT Devan, jumlah menara telekomunikasi Kabupaten Muara Enimsebanyak 203 (dua ratus tiga), sebagaimana laporan dari Konsultan PTDevan tanggal 24 Desember 2014;Bahwa terhadap 40 (empat puluh) IMB (lzin Mendirikan Bangunan) menaratelekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal danPerizinan Terpadu (BPMPT), belum dapat diterbitkan SKRD, karena yangdiperlihatkan kepada terdakwa
    Devan Telemedia;Berdasarkan data perhitungan yang diberikan oleh PT. Devan Telemediayang bahwa jumlah menara telekomunikasi yang berada di wilayahKabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014 adalah sejumlah 203(dua ratus tiga menara) dengan perincian: 1) Telkomsel : 502) Protelindo : 203) Indosat : 194) Ceria : 035) HCPT : 066) Smartfrend 117) Telkom Flexi : 048) XLAxiata : 379) Miratel 7 1510) TBG : 3a11) Persada Soka Tama : 0312) PT. CTS : 02Jumlah :203Bahwa hasil survei dari PT.
    Devan Telemedia baru selesai dilaksanakanpada bulan Desember tahun 2014 sedangkan SKRD sebanyak 156 (seratuslima puluh enam) tersebut berdasarkan surat dari Dispenda Nomor :973/797/Penda02/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 mengenai penetapanNJOP PBB P2 Menara Telekomunikasi Tahun 2014, yang menyatakanbahwa jumlah menara yang sudah memiliki NJOP PBB P2 hanya sebanyak156 menara telekomunikasi, karena itulah kami hanya menerbitkan SKRDsebanyak 156 menara telekomunikasi;Bahwa berdasarkan lampiran Ill dari
    Devan Telemedia,sehingga menurut Majelis apa yang telah dilakukan Para Terdakwa telahmenunjukkan itikad baiknya dalam rangka menjalankan tugas yang diberikanperaturan perundangundangan kepadanya untuk melakukan pemungutanretribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014 yang barupertamakali akan diterapkan;Menimbang, bahwa adanya asas kesalahan dan niat jahat merupakanasas yang mutlak harus ada pada diri terdakwa yang menjadi pertimbanganMajelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa
Register : 28-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 119/Pid.B/2020/PN Pml
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
TENY OKTANIA LIKASARI S.Pd Binti TRI NURWANTO
9319
  • Saksi DEVAN ZAQI PRATAMA bin ROHYANI ; Bahwa pada hari sabtu, 25 April 2020 kurang lebih pukul 10.00 wib (T) TENYOKTANIA LIKASARI datang kerumah (S.1) untuk menyewa sepeda motor10honda beat warna hitam nomor Polisi G 6047 YW untuk selama satuminggu, milik ibu (S.1) yang bernama (S.2) SITI PRATININGSIH .Bahwa pada saatnya sepeda motor dikembalikan, (S.1) mencari (T) TENYOKTANIA LIKASARI dirumah, tetapi (T) TENY OKTANIA LIKASARI tidakada, yang akhirnya (S.1) mengetahui banyak orang yang mencari (T)
Register : 21-07-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PA TARAKAN Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Tar
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
277
  • Dalam Pokok Perkara:

    1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
    2. Menetapkan anak bernama Nabila Salsa Purwadinata binti Purwadi, lahir Tarakan tanggal 05 April 2011 dan Muhammad Devan Al Yadi bin Purwadi, lahir di Tarakan tanggal 16 September 2013 dan Najwa Salsabila binti Purwadi, lahir di Tarakan tanggal 11 Januari 2020 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi;
Register : 10-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT TJK
Tanggal 13 September 2017 — Pembanding/Terdakwa : HELENDRASARI,S.Pd BINTI Hi. AHMAD JUNAIDI
Terbanding/Penuntut Umum : EKA AFTARINI, SHMH
10836
  • REGULER29 279 NITA NURMA LIA VIII REGULER30 280 FARIS NOFRIYANTO VIII REGULER31 281 FANDI JULIANSYAH VIII REGULER32 282 RIZA OKTARINA VIII REGULER33 283 RIAN JULIANSYAH VIII REGULER34 315 EVI SURYA RATNASARI IX REGULER35 334 ALIF GUNAWAN IX SDH LULUS36 335 RAHMAT ZUHDI IX SDH LULUS Halaman 14 dari 75 halPutusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK15 37 336 ANDE NURAHMAN IX SDH LULUS38 337 ADIKA NUGRAH HENI IX SDH LULUS39 338 AGUNG FIRMANSYAH IX SDH LULUS40 339 SEPTIANA EKA S IX SDH LULUS41 340 WIL DEVAN
    REGULER27 277 SITI RAHMAH NURJANAH VII REGULER238 278 ZAVELIN DWIKI HARTAWAN VII REGULER29 279 NITA NURMA LIA VII REGULER30 280 FARIS NOFRIYANTO VII REGULER31 231 FANDI JULIANSYAH VI REGULER32 282 RIZA OKTARINA VII REGULER33 283 RIAN JULIANSYAH VII REGULER34 315 EVI SURYA RATNASARI IX REGULER35 334 ALIF GUNAWAN IX SDH LULUS36 335 RAHMAT ZUHDI IX SDH LULUS37 336 ANDE NURAHMAN IX SDH LULUS38 337 ADIKA NUGRAH HENI IX SDH LULUS39 338 AGUNG FIRMANSYAH IX SDH LULUS40 339 SEPTIANA EKA S IX SDH LULUS41 340 WIL DEVAN
Register : 04-04-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2017/PNJKT.Sel
Tanggal 16 Oktober 2017 — SKP Pradiksi (North) Sdn. Bhd, Lawan PT. Pradiksi Gunatama, ,Dkk
140110
  • Pasal111 ayat (8) UUPT:"Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahansusunan Devan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menterioleh Direksi."
    Pasal 111 ayat (8) UU PT:"Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahansusunan Devan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menterioleh Direksi."
Register : 03-07-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 28-12-2012
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 636/Pdt.G/2012/PA Pmk.
Tanggal 3 Desember 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
411
  • Dan saksi IT dan saksi III menerangkan juga tentang isirumah yang berupa devan dari kayu jati, kursi busa, lemari gantung, buffet adalahbukan harta gono gini karena barangbarang itu sudah ada sebelum Penggugat danTergugat kawin. Karena pada tahun 2008 semua diganti dengan jalan tukar tambahdimana uangnya dari hasil menjual tanah warisan Penggugat seharga 25 juta,dijual kepada PIHAK I. Tanah tersebut terletak di KAB.
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 337/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Made Santiawan, SH
Terdakwa:
Sakim Fadillah
248109
  • dijawab didepan bang kemudian saksijawab tunggu masih makein baju DEVAN (anak saya) , selanjutnya saksikeluar bersama saksi anak saya an.
    DEVAN (3 Tahun ) menemui terdakwaSAKIM FADILLAH didepan gerbang kemudian karena tujuannya dekat saksimenaruh helm depan toko dan juga terdakwa SAKIM FADILLAH menaruhhelm sama sama tidak memakai Helm, saksi membonceng terdakwaSAKIM FADILLAH dan posisinya anak saksi didepan menggunakan Sepadamotor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh Sdr SAKIM FADILLAHmenuju JI.
Register : 14-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/2021/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : YUSNITA SARI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LIE LIE Alias Hj. MARIA LELY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO NURLIANTO , SH
306103
  • DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.

    1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei: 868725047144632 dan nomor imel: 868725047144624 berikut dengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701 dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.
      ;DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.1.~1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei:868725047144632 dan nomor imei: 868725047144624 berikutdengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari NomorRekening BCA 0887013059 atas nama YUSNITA SARI kepadaNomor Rekening BCA 4900367011 atas nama EKO HARYANTOsejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah
      Pulogadung, Jakarta Timur;4. 1 (satu) buah surat kuasa nomor: 150 yang ditandatangani olehNotaris Pengganti SRI NGADIRAH, S.H., M.Kn.DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei:868725047144632 dan nomor imei: 868725047144624 berikutdengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.2. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari NomorRekening BCA 0887013059 atas nama
      Pulogadung, Jakarta Timur;1 (satu) buah surat kuasa nomor: 150 yang ditandatangani olehNotaris Pengganti SRI NGADIRAH, S.H., M.Kn.DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.1.1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei:868725047144632 dan nomor imel: 868725047144624 berikutdengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari NomorRekening BCA 0887013059 atas nama YUSNITA
Register : 05-11-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 19 Mei 2015 — - Djerman Sitepu alias Jerman Sitepu - Idris Sardi Sitepu LAWAN - Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara
13427
  • Indonesia atas pemberhentian para Pengugat sebagai Ketua DPK PKPPutusan Perdata No.519/Pdt.G/2014/PN.Man, hal. 21 dari 2827.28.29.Indonesia Kabupaten Karo atas pergantian kepengurusan DPK PKP Indonesiakabupaten karo secara total tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat paraPenggugat Nomor : 003/DPK PKP IND/Karo/V/2013 tanggal 18 April 2013,perihal : Keberatan dan Surat Nomor : 008/DPK PKP IND/Karo/V/2013 tanggal15 Mei 2013, Perihal : Mohon Pertimbangan, akan tetapi belum ada tanggapanmaupun respon dan Devan
Putus : 09-04-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2013
Tanggal 9 April 2013 — PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
4837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun ternyata dalampembentukkannya Tergugat telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraanPemilihan Umum pasal 8 huruf c, yang menyatakan:Tugas dan wevenang KPU dalam penyelenggaraan Pemiluanggota Dewan Pervekilan Rakyat, Dewan Pemakilan Daerah,dan Devan Perakilan Rakyat Daerah meliputi:c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiaptahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRdan Pemenntah.Halmana diketahui dari bagian memperhatikan sebagaimana
Register : 25-02-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 89/PID.SUS/PEMILU/2019/PT MKS
Tanggal 1 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Arifuddin Achmad,SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Haris Tappa Bin Idris
7436
  • Bahwa pada tanggai 23 Nopember 2018 Terdakwa bermaksud meiaksanakan hakresesnya se/aku anggota devan dengan meiakukan sosia/isasi program se/aku anggoia devvan di rumah Saks/Hamzah Dg Pok dimana Terdakva memilih rumah Hamzah Dg Polk sebagai tem pat reses.,..""
Register : 06-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bdg
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
AGATHA C WANGGE, SH
Terdakwa:
1.ELA KOMALASARI BINTI SAHRI
2.MUHAMMAD AKBAR SUTARDI BIN SUTARDI
3.RISKA MUTIARA BINTI DIDI SUMPENA
12970
  • belum bayar,Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 kita masihberkumpul di apartemen karena ANGGA dan SELLA reurudet kita hanyatinggal aja di apartemen dan pada hari sabtunya tanggal 14 November2020 sekitar jam 12:00 Wib terdakwa dengan yang lainya pada pulang dankeluar dari apartemen.yang menyewa kamar tersebut adalah SELLA dikamar pada saat kejadianno. 0823, kepada Sdr IWAK agen penyewa unit, kamar yang disewa satubetroum dengan harga Rp. 350.000, ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)DEVAN
Register : 15-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 345/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS) >< PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS
18597
  • Berkaitan dengan ruang lingkupManajemen dan Pengawas Perseroan, dalam Pasal 5, 8 dan 9 Akta PAPSNo. 29 tertanggal 14 November 2013 telah diatur halhal sebagaiberikut:Pasal 8:(1) Para Pihak setuju, bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibavwah pengavasan Devan Komisaris.(2) Direksi terdiri dari 6 (enam) orang anggota Direksi.Hal 21 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI(3) Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota DevanKomisaris.(4) 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris
    Berarti kepadapemilik saham ini, diberi hak prioritas atau hak khusus untukmencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Devan Komisans,dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik klasifikasi saham yang lain.Oleh karena itu, pemilik saham klasifikasi ini memiliki klausuloligarki (oligarchisce clauusle, oligarchie clause) mengenaipencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarissecara mutlak.2.
    Para Tergugat dengan ini mengutip bunyi Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) danPasal 9 ayat (1) Akta PAPS No. 29 tertanggal 14 November 2013 yangmengatur mengenai Komposisi Direksi Turut Tergugat ;Akta PAPS No. 29 tertanggal 14 November 2013:Pasal 5(1) Para Pihak setuju, bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibavah pengavasan Devan Komisaris.(2) Direksi terdiri dari 6 (enam) orang anggota Direksi.(3) Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota DevanKomisaris.(4) 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua
    Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 9.14. yangdisampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Devan Komisaris.60.Kesimpulan : Permintaan penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 4 Juni612015 oleh Tergugat , selaku pemilik 45% dari jumlah saham yangdikeluarkan Turut Tergugat , telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79ayat (2), (8) dan (4) UUPT No. 40/2007 jo.
    Turut Tergugat mengutip Pasal 61 ayat (1) atauPasal 62 ayat (2) UUPT No. 40/2007 sebagai berikut:Pasal 61 ayat (1) UUPT No. 40/2007:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpaalasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,dan/atau Devan Komisans.Pasal 62 ayat (1) UUPT No. 40/2007:(1) kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yangvajar apabila yang bersangkutan
Register : 12-09-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 Desember 2013 — YUNIAR ANGGRAINI;GUBERNUR BANK INDONESIA
5024
  • Selatan dan Bangka Belitungkhususnya mengenai pemberhentian Penggugat yang pelaksanaannya dapatdilakukan paling lama 3 (tiga) bulan oleh BPD Sumatera Selatan dan BangkaBe litUing 2222 nn nnn nnn nnn non on nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne ee ne neeAdapun bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b PBI 12/23/PBV2010 yangberkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukanoleh Penggugat adalah sebagai berikut :(2) Pihakpihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:anggota Devan
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 251/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 2 Juli 2018 — Dr.SURYA INDRIYANY PARDEDE >< MARRY PARDEDE CS
2816
  • adalah menyangkut tentang perusahaanmaka ketentuanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku dalam perkara ini antaralain isi Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :Pasal 61 ayat (1) :Hal 11 Putusan Nomor. 251/PDT/2018/PT.DKISetiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Devan