Ditemukan 9774 data
22 — 11
Musthafa AsSibai yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya AlMaratubaina alFighi wa alQanun halaman 100, berbunyi sebagai berikut :OY VI Aga ys atl: 5) pete Gyo MNS GA Lola eI Gilly GURY ae aiid Y Aaa g 5) shall oldLgdlud 6) GIS pbsd 1 jill laa lal GS) Lage sy Qyetltie Quy Eleial SY 5 agS shu sSy pth Logie ant y USI cee al Sel Ge 9 Sl Gye Ga Aang NAB all Seth Oo) pl Ge Goldoh pets Atle!
790 — 735 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan merek terkenal baik dinegaranya sendiri Jepangmaupun dipelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.Berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, merek Temohon kasasi termasuk dalam pengertian/dikualifikasisebagai pendaftar yang bentikad tidak baik, sehingga berdasarkan pasal69 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dibatalkantanpa batas waiktu.Ketentuanketentuan diatas sejalan dengan pasal 6 bis ayat (3) KonvensiParis yang menyatakan bahwa NO TIME LIMIT SHALL
98 — 10
Adapunketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination ofany criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of thenature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminanminimal dibawah ini secara penuh, yaitu :
a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentangsifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hakyang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that the violation has beencommitted by personsacting in an official capacity;b)
16 — 0
.,, halaman 15 dari19Wal Qanun halaman 100 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Cpa lie Cus Eladal 8 SY 9 EI GUAM ae aeidy daa g jl Shall GU...Cee gl ete Cty Asa g iN AB Shall gt Gh uN Cpe GLE Ug Sg) pala G15 Ne ila) GS Lagag..,Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.
17 — 0
perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudahtidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan salingmembenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantumdalam Kitab Figih Sunnah Juz II halaman 248 :Mee E95) Slyadal cae al) all all Gye Gul Gy) Ag Gl Qi dle BLY) Gados ly Ugala) oh Ugaes ol Uda sae: Sie Lagltia) Gar ytiall alga dime gUbiow Y yl ualSAS 13 ell gi Soll Cpa Shall
151 — 46
pelintas batas, atau barangkiriman melalui pos atau jasa titipan;bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan danbesarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;bahwa berdasarkan Rule 23 Annex A, Operational Certification Procedures for the ROO of ACFTA,disebutkan:The Customs Authority of the importing Party shall
The third party Invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), theexporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party Invoice shall beattached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party;bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
57 — 16
terhadap buktiP.2 dan P.3 serta kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, telahterbukti bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama RE, (ahi pada tanggal 26 Juni 2012, danBE, ahir pada tanggal 4 September 2016 masih belum mumayyiz ataubelum berusia 12 (dua belas) tahun, dan hanya semata demi kemaslahatan sertauntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall
karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugatdan Tergugat bernama ED, lahir pada tanggal 26 Juni2012, dan x, ahir pada tanggal 4 September 2016,sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagiakan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat 3 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepangmenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other theContracting State may be taxed in that other Contracting State.2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which theyarise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is thebeneficial owner of the royalties the tax so charged shall
Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapuramenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise,and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of theroyalties, the tax so charged shall
not exceed 15% of the gross amount of the royalties.3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreementsettle the mode of application of this limitation.4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received asa consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trademark, design or model, plan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a residentof other Contracting State may be taxed by both Contracting States.2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other ContractingState shall
172 — 118
Penggugat dan Tergugat saat iniadalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Utang Piutang;Melalui gugatannya dalam perkara ini, Penggugat meminta PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall
The tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by theChairman of BANI.
The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan
Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan :"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa
25 — 21
ketentuan Pasal 105huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurutketerangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhanPenggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall
No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall be a primary consideration) sebagaimana prinsip universaltentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi HakhakAnak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telahdiratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agarbatinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telahberpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan
52 — 18
Anh al je ye ll 8 Ga Lelae g) lly GLEAN ae aay das II shall Gli48 Mall cold GO) pl yo tld LHL! GIS yaad EI AI he Glau OS Lage Guede Qu Elelal QANow) 5 AitLalall re aay atlyal jal (Sy Legis aah s JS) Gage atl Jel Gua SN Ode Gn LalArtinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganHal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.
12 — 4
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai olehkarena itu perceraian adalah alternatif terbaik bagi kKeduanya;Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talakkepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakimdapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana haditsRasul yang diriwayatkan oleh AlBaihaqi kemudian diambil alih oleh Majelis Hakimyang mengadili perkara ini sebagai pertimbangannya berbunyi sebagai berikut;Sliwills Stell g Shall
30 — 19
kedua belah pihak sudahkehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatukehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkankehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengandoktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa HurriyatuzZayaini fit Thalak juz halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadipertimbangan hukum putusan ini, yaitu :Lge bis tea aly Cuno Jl) Shall

- Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
.; in Dutch besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid (BV)"), are always registered shares (art. 2:175 BW).In principle, the general rules on patrimonial law (including the general law onpledge) apply to the establishment of a pledge on bearer shares (in particular art.3:98 BW, arts. 3:236 and 237 BW), but there are some particulars to which shall comeback later.A different arrangement applies to the establishment of a pledge on registeredshares.
The establishment ofPenjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 23 Isitok.indd 23 42/13/2010 11:19:94 PM the pledge shall (ipso iure) also have effect as against the company (art. 2:86a para. 1,first sentence BW and art. 2:196a para. 1, first sentence BW). However, shareholdersrights such as voting can only be invoked by the pledgee after acknowledgementby or service to the company.
The provisions of the articles ofassociation in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal andtransfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholderin respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter inrespect thereof (art. 2:89 para. 5 BW).
Suchrestrictions on transfer must provide that the shareholder shall require the approvalof a transfer by a corporate body of the company, designated by the articles, for thesame to be valid (art. 2:195 para. 4 BW with a nuance in art. 2:195 para. 5 BW; see alsoart. 2:195 paras. 69 BW and art. 2:195a195b BW).
Article 2:198 para. 5 BW providesthat art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of thedisposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares bya pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgeeshall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal andtransfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof.
12 — 0
lySigil) Cua Shall pte UALS! gl GUY lll cL else et oly ilyCUS 9 C95 Cale! gh Ang HN Atk cli) Goal Lal ges Gah ILE ed giLegis CIA CS gall) Jae g Uglied cys Badal! alga Ame GUN Lea sly!
29 — 99
Musthafa AsSibaisebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya AlMaratu baina alFighi wa alQanun halaman 100, dalam teks Arabnyaberbunyi sebagai berikut:aS gly SY VI dno al ye Gyo Alla G8 Lilac el Gill 5 GLEAN ae aid Y dan jl) Shall Glscei GI 2S Ge GLb Leal gt OLS Ibs & I jill Ihe lal GS Lagey GQuechie Gn gleial 4 ATsAusLeLl 4x0 ay dill A) Sh Legis ly JS Coe al del Gens) Ge Ge diag jl ENIY 5Artinya : "Bahwa kehidupan suamiisten itu tidak akan memperolehketenangan ditengah perpecahan
62 — 55
par pard ltrparqj11993ri0s1360slmult1lwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in993itapOpararsid3678620 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033langnp1057insrsid334181charrsid3678620 '93Any dispute, controversy or claims arising between the Parties out of orin relation to this Agreement, or breach hereof, including without limitation any question relative to its interpretation,performance, validity, effectiveness and the termination of the rights orobligations of any Party, shall
If such dispute cannot be resolved amicably by the parties then such dispute shall be settledexclusively and finally by arbitration.
par pard ltrparqj11993ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustright rin0O1in993itapOpararsid3678620 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033langnp1057insrsid334181charrsid3678620 '93Any dispute, controversy or claims arising between the Parties out of orin relation to this Agreement, or breach hereof, including without limitation any question relative to itsinterpretation, performance, validity, effectiveness and the terminationof the rights or obligations of any Party, shall
If such dispute cannot be resolved amicably by the parties then such dispute shall besettled exclusively and finally by arbitration.
The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
473 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia adalah sebagai berikut :Dalam Konvensi ini, istilan upah berarti imbalan atau penghasilan,bagaimanapun ditentukan atau dihitung, bisa dirupakan dalam bentukuang dan ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau oleh undangundang atau peraturan nasional, yang harus dibayarkan denganberdasarkan kontrak kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pengusahakepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukanatau untuk jasa yang diberikan atau yang akan diberikan;Pasal 5 Konvensi Jenewa;Wages shall
Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016Pasal 8 Konvensi Jenewa;(1) Deductions from wages shall be permitted only under conditionsand to the extent prescribed by national laws or regulations or fixedby collective agreement or arbitration award;(2) Workers shall be informed, in the manner deemed mostappropriate by the competent authority, of the conditions underwhich and the extent to which such deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan
nasional atau ditetapbkan oleh kesepakatan bersamaatau putusan Arbitrase;(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepatoleh otoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkatpemotongan tersebut dapat dilakukan;Pasal 9 Konvensi Jenewa;Any deduction from wages with a view to ensuring a direct or indirectpayment for the purpose of obtaining or retaining employment, made bya worker to an employer or his representative or to any intermediary(such as a labour contractor or recruiter), shall
Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016De.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hinggatingkat yang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dankeluarganya;Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be paid regularly.
Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall beprescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award;(2) Upon the termination of a contract of employment, a finalsettlement of all wages due shall be effected in accordance withnational laws or regulations, collective agreement or arbitrationaward or, in the absence of any applicable law, regulation,agreement
177 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 365 K/Pdt2016Deposit (atau Uang Muka) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hargajual Kedelai yaitu sejumlah USD 8.844.183,11 (delapan juta delapan ratusempat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga Dolar dan sebelas senAmerika Serikat) kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat telahmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Stock FinancingAgreement dan Addendum Nomor 1 sebagai berikut:* Pasal 1.1. dari Stock Financing Agreement yang menyebutkan :Deposit shall mean an amount
;Terjemahan tersumpah :Uang Muka berarti suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluhpersen) dan Harga Pembelian, akan dibayar oleh BSS kepada Toepfer 3hari kerja setelah pengajuan pengapalan masingmasing KontrakPenjualan. ;* Pasal 3.2 dari Stock Financing Agreement yang menyebutkan:As per provision of the Sales Contract, BSS shall pay in good funds the20% Deposit into the Account as designated by Toepfer in manner andtiming or under conditions stipulated herein.
;Terjemahan tersumpah :Sesuai ketentuan Kontrak Penjualan, BSS harus membayar secaralancar 20% Uang Muka ke Rekening yang ditunjuk oleh Toepfer dengancara dan waktu atau berdasarkan syaratsyarat yang ditentukan dalamPerjanjian ini;* Pasal 2.1 dari Addendum Nomor 1 yang menyebuitkan :Toepfer agrees to make available to BSS, a stock financing facility underwhich Toepfer shall make available, supply and sell to BSS theMerchandise with terms and conditions stipulated in this Agreement andeach of the
Stock Financing Agreement yang menyebutkan sebagaiberikut: Warehouse shall mean warehouse or warehouses (including silo orsilos), or any part thereof which shall be used to store the Merchandise inaccordance with this Agreement, and which will be placed under thecontrol of the party appointed by Toepfer to ensure the security,administration and management of the Merchandise or as furtherapproved by the Parties.;Terjemahan tersumpah :Halaman 13 dari 56 hal. Put.
Nomor 365 K/Pdt2016This Agreement shall be governed, construed, and interpreted inaccordance with the laws of the Republic of Indonesia;Terjemahan tersumpah :Perjanjian ini akan diatur, ditafsirkan dan dinterpretasikan sesuai denganhukum Republik Indonesia.",* Pasal 17.2.
44 — 15
Pdt.G/2020/PA.NlaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinanPemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatanbatin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudahterputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuaidengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalamKitab Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alihsebagai pendapat hakim sebagai berikut:Lead ads any aly does 5II shall