Pasal 45 huruf b, maka nilai limit ditentukan olehpenilai independen.Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Sesuai penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar dan RekanNo. Laporan : 00376/2.004200/PI/07/0061/1/VII/2019 tanggal08 Juli 2019 tentang Penilaian Aset a.n.

menimbulkan akibat hukum ,sedangkan surat keterangan tertanggal 5 Pebruari 2020 mengenaikesepakatan nilai limit lelang sebesar Rp 8.500.000.000,( delapan milyarlima ratus juta rupiah ) adalah kesepakatan yang dibuat apabila pihakPelawan Il bisa menjual sendiri, karena pihak Pelawan Il sekarangPembanding II tidak dapat menjual sendiri maka sudah tepat apabilapihak Terbanding semula Terlawan meminta pihak ketiga sebagailembaga yang berwenang menentukan nilai limit yaitu Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) dan sesuai bukti T.l Il berupa foto copy suratlaporan Penilaian Aset Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dolin Siregardan Rekan Nomor : Laporan 00376/2004200/PI/07/0061/1/1/VII/2019Halaman 21, Putusan No.200 /PDT/2020/PT.SMGtanggal 08 Juli 2019 nilai limit telah ditetapbkan Rp 3.214.320.000.000,(tiga miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)maka alasan alasan dari para Pembanding kususnya Pembanding IIsemula Pelawan II dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;Menimbang

Penggugat:
Ekwanto Sutomo
Tergugat:
1.PT TOP FINANCE
2.AHAMAD LAMADIA, S.SOS
3.KJPP GUNTUR GUNTUR EKI ANDRI DAN REKAN
4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta.

Leo Handaka selaku Kepala Bidang Perikanan Budidayapada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo;e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;e saksi Rifki Khoirudin, SE, M.Ec, Dev. selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang

WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan :Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran,hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten KulonProgo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Rifki Khoirudin, SE, M.Ec, Dev.selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana

Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp226.310.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh riburupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan rekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah diHalaman 13 dari

Sudarna, MMA selaku Kepala DInas Kelautan, Perikanan, danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak

Nomor 3290 K/Pdt./2016Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan

bentuk uang dengan jumlah besaranRp234.850.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan= Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan:= Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak

Nomor 3398 K/Pdt/2016e Saksi Siti Khoiriyah, SPT dari Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang

Nomor 3398 K/Padt/2016berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang KabupatenKulon Progo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai

berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.

Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp82.460.000,00 (delapan puluh dua juta emppat ratus enampuluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

,BEST4B/DMNKEBLAMAA/1 1/2014 tanggal21 Juli 2014 dari KJPP Bambang & Ernasapta; dan (Bukti T120)15.2. Jaminan SHM No.1586/Pela Mampang, an. Fatma Farouq Latjubaditawarkan dengan nilai pasar sebesar Rp.5.030.400.000, (lima milyartiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPenilaian Properti.

No.BEST4B/DMNKEBLAMAA/11/2014 tanggal 21Juli 2014 dari KJPP Bambang & Ernasapta;Bahwa TERGUGAT melakukan kembali lelang eksekusi hak tanggunganyang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2014 melaiui KPKNL Jakarta V danbarulah terdapat pembelinya dengan nilai penjualan sebagai berikut: (BuktiT121)16.1. Jaminan SHM No.1695/Pela Mampang, an.

Fatma Farouq Latjubaterlelang dengan nilai harga berdasarkan nilai realisasi bersih sebesarRp.888.300.000, (nilai realisasi bersih ini mengacu pada Laporan HasilPenilaian Properti No.BEST 4B/DMNKEBLAMA/VIV2014 tanggal 21Juli 2014 dari KJPP Bambang & Ernasapta; dan16.2. Jaminan SHM No.1586/Pela Mampang, an.

Fatma Farouq Latjubaterlelang dengan nilai harga berdasarkan nilai realisasi bersin sebesarRp.3.521.300.000, (nilai realisasi bersih ini mengacu pada LaporanHasil Penilaian Properti No.BEST 4B/DMNKEBLAMAA/IV2014 tanggal21 Juli 2014 dari KJPP Bambang & ErnasaptaO; dan16.3.

PENGGUGATsendirilah yang secara sadar dan sukarela memberikan Hak Tanggunganatas Objek Jaminan secara Otentik kepada TERGUGAT I, sehingga sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan material yangdiajukan PARA PENGGUGAT;Bahwa kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah)adalah angka/nilai yang sangat mengadaada, dikarenakan selain ObjekJaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Hak Tanggungan, juga keduaObjek Jaminan tersebut telah dilakukan Penilaian oleh KJPP

Dan juga Bank sebeluum dilakukanpengalihan dengan cara lelang atau bawah tangan dengan membuat suratkuasa jual beli dari pemilik agunan, bank harus melakukan penilaianterhadap aset tersebut dengan menggunakan kantor jasa penilaian punlik(KJPP) untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialinkantersebut, oleh karena itu kami meminta dan memohon kepada Bapak danlbu Hakim memberikan bantuan dan keadilan yang seadiladilnya atasperlakuan PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL kepada kami yangtelah

:e Bahwa telah membuat kuasa Jual diawal perjanjian, menyalahi PPJB;e Bahwa telah melewati aturan hukum, yang seharusnya terlebih dahulumelalui KJPP dan Pengadilan;e PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL telah melelang Aset kamisebanyak 2 (dua) kali sebelum Putusan Pengadilan.Permintaan Restruktur adalah permintaan dari team lapangan PT.BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL .PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL.telan menyalahi aturan denganmembuat surat kuasa Menjual karena menurut aturan Badan PertanahanNasional (BPN

(Sudahdilaksanakan oleh Pihak Pertama dan dimuat dalam laporanpenilaian property dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianusdan Rekan).Bahwa Para Pihak sepakat menunjuk Pihak Ke3 sebagai berikut :Nama : Soni Agus Setiawan.Alamat: Jalan.Teuku Umar Blok FB8 No 7, Bintaro Jaya Sektor7, Bintaro Jaya.Untuk mengurus pinjaman ke Bank dengan menjaminkan kedua asettersebut diatas dengan debitur sesuai nama yang tertera dalam asettersebut.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tani Jaya Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aripin dan DairiObjek tanah seluas 15.725 meter persegi yang merupakan bagian dari SertifikatHak Pakai nomor 00009/Kampung Laut tahun 2014 dengan luas 23.983 meterbujur sangkar NIB.06.11.09.01.01405 Surat Ukur nomor : 0154/KampungLaut/2014 tanggal 06 Maret 2016.Pasal 4Besarnya pembayaran harga tanah tersebut pada Pasal 1 di atas berdasarkanpenilaian KJPP yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan yangberlaku

., dari Kantor Pakualaman,= Saksi Susilo, MSi. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;= saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT.

Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat(bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi atas tanah

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3671 K/Pdt/2016dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan

., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progodan,saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah) dan,saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut. dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan );Serta telah pula diperlinatkan:Halaman 12 dari 42

KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi li terdiri dari:e Saksi Koentjoro Adi Triatmono dari Kantor Pakualaman (StafKGPAA Pakualaman X Yogyakarta),e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo,e Saksi Susilo, SIP., MSi, selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan,e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Ilnya, yangpada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi di DesaJangkaran termasuk sub zona tambak karena dalam Lampiran IlPerda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkanuntuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)Halaman 22 dari 42 hal.

Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp117.040.000,00 (seratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwa penghitungan nilai besaranganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakangsebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., dari Kantor Pakualaman,= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan := alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu

Kabupaten Kulon Progo dane Saksi HANDOKO selaku warga Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi SUDARNA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogoe Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi AGUS PROKLAMATOR, SE., dari Kantor Pakualaman,e Saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3279 K/Pdt/2016= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan

digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHANDOKO bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan Saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah);Halaman 16 dari 46 hal.Put.

Nomor 3521 K/Pdt/2016Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalam lampiran IIPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untukDesa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp96.320.000,00 (sembilanpuluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Penggugat:
SASTRO ONGKOWIJONO
Tergugat:
1.KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF & REKAN
2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
Turut Tergugat:
1.BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, KANTOR WILAYAH III SURABAYA
2.SAMUDRO ONGKOWIJONO (Dalam Pailit)
3.TIM KURATOR PT. SIDOMORO MAKMUR SENTOSA (Dalam Pailit) cq Kurator PT.

7.KJPP HARI UTOMO & REKAN

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman namaTermohon

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atastambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;bahkan dalam persidangan

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh

bentuk uang dengan jumlah besaranRp278.530.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluhribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., M.Ec, Dev. selaku penilai pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan:= Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yangdimohonkannya;Sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman namaTermohon

Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Ir Bayudono, MSc., dari Kantor Pakualaman;e Saksi Ir Leo Handaka selaku Kepala Bidang Perikanan Budidayapada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;e Saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec, Dev., selaku penilai pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3281 K/Pdt/201610 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec, Dev. selaku penilai pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun

dalam bentukuang dengan jumlah besaran Rp161.420.000,00 (seratus enam puluhsatu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi IImenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahiidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaipenilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, M.Si.. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak disumpah dengan pertimbangan memilikihubungan kerja dengan PT Angkasa Pura 1);Serta telah pula diperlinatkan

Nomor 3532 k/Pdt/2016 saksi Susilo, M.Si. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto oleh Majelis Hakim tidak disumpah denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan PT Angkasa PuraI); serta telah diperlihatkan pula

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progopada Lampiran Il Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp155.000.000,00 (seratuslima puluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Bengkalis, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa keberatan dari Para Pemohon Keberatan yang padapokoknya adalah mengenai penetapan besarnya nilai ganti kerugian tanah,telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum yaitu berdasarkan hasil penetapan lembaga yangbersifat independen dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

PIMPINAN KJPP AKRI (Anas karim rivai dan rekan) Tim Apresial pembebasan Lahan KA Trans Sulawesi Selatan Makassar - Pare-pare.

Nama : Pimpinan KJPP AKRI (Anas Karim Rivai danrekan) (Tim Apresial Pembebasan Lahan KA Transsulawesi Makassar Parepare)Alamat : Permata Kebayoran Plaza Blok All Jin.

P)sampai dengan harga permeter Rp. 1.553.971 (satu juta lima ratus liarnpuluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) (hasil penilaianrumah Hafsah/Beddolo).Bahwa berdasarkan daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Tergugat (Ketua panitia Fembebasan lahan Kereta Api Trans sulawesi ParePare) yang kemudian menjadi dasar Tergugat Ill (KJPP AKRI) untukmemberikan penilaian terhadap aset yang terkena jalur Kereta ApiTrans SulawesiPare Pare, ternyata Tergugat ( Ketua panitiapengadaan lahan jalur

Halaman 11 dari 22Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah)Dengan demikian, nilai penjualan Obyek Sengketa yang ditetapkan olehTergugat tidak ditetapkan sendiri oleh Tergugat melainkan berdasarkanpenilaian dari penilai publik (penilai independen) dalam hal ini diwakili olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus & Rekan sesuai LaporanPenilaian Aset No. 733/KJPP AFJKT8/PENBMRCC

/X/2016 tanggal 24Oktober 2016 dan No. 736/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal25 Oktober 2016 , sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana tercantumdalam Posita butir 6, hanya mencari alasan yang mengadaada untukdigunakan sebagai dasar gugatan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah bahwa Tergugat sebagaikreditur yang beritikad baik telah memberikan kesempatan kepadaPara Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat ,namun Tergugat tetap tidak menunjukkan upaya sungguhsungguhdalam memenuhi