Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Halaman 121 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis

lain yang membuat Pelawan/Tergugat TIDAKSETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI SEMUA KEPUTUSANDALAM RUPS LB YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAKDITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LB TERTANGGAL 24MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT karenaternyataKeputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 sebagaimanatertuang dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 adalahtidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena halhalsebagai berikut : Bahwa sesuai dengan agenda RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat

Bahwa dengan demikian Keputusan RUPS LB tertanggal24 Mei 2012 sebagaimana Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei2012 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat bagi PT.

DALAM RUPS LB, HAL INI TERBUKTIDENGAN TIDAK DITANDATANGANINYA NOTULEN RUPS LBTERTANGGAL 24 MEI 2012 OLEH PELAWAN/TERGUGAT,namun didalam Gugatannya Terlawan/Penggugat justrumemaksakan agar Pelawan/Tergugat untuk tunduk, patuhmelaksanakan Keputusan RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,sementara Terlawan/Penggugat sendiri selaku pihak yang setujudengan Keputusan RUPS LB tersebut, sehinggaTerlawan/Penggugat ikut menandatangani sebanyak 2 (dua) kalitanda tangan dalam Notulen RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012,

terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Pasal 100 ayat (3) UU PT berbunyi :Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izinkepada pemegang saham untuk

kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Susunan PemegangSaham Dan Susunan Direksi PT.

BIFREN UTAMA adalalah samasama sebagai OrganPerseroan yang samasama diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Sehingga antara Direktur Utama dengan KomisarisUtama dalam PT.

Tanggal 20 Agustus 2012 2012 profit sharing yang keduasebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Akan tetapi, untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TahunBuku 2011 tidak pernah diadakan/dilaksanakan oleh Penggugat; Bahwa, karena desakan dari Tergugat untuk dapat diadakan RUPS, makakemudian antara Penggugat dan DIDIK WIRADI HANDONO(Suaminya) dengan Tergugat mengadakan janji ketemu tanggal 08September 2012 di Kantor PT. BIFREN UTAMA Bandung.

Tidak diadakan RUPS untuk Tahun Buku 2011 dan TahunBuku 2012, yang seharusnya disampaikan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Sesuaipasal 66 UU No.40 Tahun 2007);2.

Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. diberi tandaT.10.11. Foto copy Perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Bifren Utama tanggal 26 Agustus 2013 dari Elok Sunaringtyasyang ditujukan ke Dheby Hartianty , sesuai dengan aslinya , diberitanda. T.11;12. Fotocopy Email tanggal 03 September 2013 dari DhebyHartianthy. Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. Sesuai aslinyaoleh Hakim diberi tanda T.12.;13.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

MUTIARA ETAM COAL 13Desember 2012;Bukti T.i2c : Fotocopy dari fotocopy Surat No. 031/DirMEC/XII/2012tanggal 21 Desember 2012 tentang Sanggahan atas RUPS PT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenangmemutuskan, menilai, dan mengeksaminasi keabsahan hasil pertemuan/RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Etam Coal;3.

Mutiara Etam Coal, dan untuk itu penyelesaiannya haruslah dinyatakanPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,sedangkan dalil Tergugat terkait dengan menilai atau mengeksaminasi keabsahan hasilpertemuan/RUPS PT.

MEC, maka apabila ada sanggahan/keberatan maka hal tersebut harus memilikikekuatan hukum terlebih dahulu untuk membatalkan RUPS PT.

MEC, sehingga harus dikatakan diamenyetujui secara sadar isi RUPS tersebut, dan terhadap SK IUP yang asli tidak dapat lagidijadikan dasar untuk tidak diproses dan diterbitkannya perubahan UP PT. MEC olehkarena dimohonkan oleh pengurus PT. MEC yang baru berdasarkan RUPS PT. MEC;Menimbang, bahwa terhadap keadaan Penggugat yang tidak memiliki IUP Asli, haltersebut dapat disikapi dengan menyatakan tidak berlaku lagi IUP PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

Begitu juga Tergugat IIdengan tidak ada melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menyangkut permasalahan yang dikemukakan Penggugat, maka TergugatII juga telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas pada badan hukum diPT.

CLS;22 Bahwa tindakan Tergugat II mengundang RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari 2010dan tgl. 26 Januari 2010 maupun dalam RUPS atau RUPS LB PT.

atau RUPS LB PT.

CLS;e Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Utara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT.

CLS;8 Menyatakan tindakan Tergugat II melakukan RUPS LB PT. CLS tgl. 11 Januari2010 dan tgl. 26 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPS LB yang akan datang yangmengundang Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;9 Menghukum Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri JakataUtara untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPS LB PT. CLS karena kedudukanTergugat I sebagai pemegang saham dalam PT. CLS sedang diadili;10 Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan RUPS LB PT.

Bahwa faktanya pada saat diadakan RUPS untuk meminta persetujuandan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tahun 2009sebagaimana Berita Acara RUPS tanggal 12 September 2010 maupunneraca perhitungan laba/rugi tahun 2010 sebagaimana Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Terbatas No. 08tanggal 25 Januari 2012, PEMOHON tidak pernah meminta data ataumeminta keterangan yang secara spesifik terkait dengan laproankKeuangan 2009 dan 2010, bahkan PEMOHON ikut menyetujuipengesahan

Terbukti, palingtidak sampai saat ini, pertanggungjawaban direksi mengenai jalannyaperseroan dan laporan keuangan perseroan tidak pernah ditolak, selalumendapat persetujuan dan pengesahan (acquit et de charge) dalamsetiap RUPS;Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Bahwa tidak ada datadata atau keterangan yang diminta olehPEMOHON selama proses RUPS, dan terbukti dalam permohonaninipun tidak ada data spesifik yang diminta oleh PEMOHON sehinggapermintaan PEMOHON untuk meminta dilakukan pemeriksaan auditinvestigasi adalah permohonan yang tidak wajar dan tidak beritikadbaik;c.

Perseraon, Direksi dan Komisaris sudah menjalankan tugas mengelolaperseroan secara baik dimana terbukti hasil pekerjaanya setiap tahundipertanggungjawabkan dalam RUPS dan seluruhHalaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 576/Pat.P/2019/PN Jkt.

Selpertanggungjawabannya telah diterima dengan baik dalam RUPS(acquit et de charge), dan tidak ada yang bermasalah sehingga olehkarenanya permintaan pemeriksaan audit investigasi dengan alasanPerseroan, direksi dan komisaris diduga melakukan perbuatanmelawan hukum sama sekali tidak beralasan hukum dan harusdtolak;2.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

sepenuhnya maka bisa dijadikan simpanan sajakarena 25% tersebut harus/wajib disetor semuanya;Bahwa konsekwensi bagi seorang yang tercatat sebagai pemegang sahamdi suatu PT tidak melakukan penyetoran sahamnya kepada PT nya haltersebut akan menjadi hutang baginya kepada PT dan PT bisa memintamodal/saham yang dibayarkan tersebut kepadanya;Bahwa apabila pemegang saham tersebut tidak pernah mau membayarkansahamnya/modalnya kepada Perusahaan, hal itu bisa ditindaklanjuti olehPerusahaan dengan melakukan RUPS

apakah nantinya sahamnya akandipindahkan/diganti oleh pemegang saham yang baru ataukan bisameminta orang tersebut untuk membayarkan/menyetorkan modal/sahamtersebut kepada perusahaan;Bahwa suatu RUPS harus dihadiri oleh semua pemegang saham akantetapi kalau dia tidak hadir dilakukan pemanggilan terhadapnya untukmelakukan rapat RUPS kembali dan kalau pada akhirnya tidak datang jugabarulah bisa dilayangkan gugatan wanprestasi;Bahwa apa bila putusan pengadilan mengabulkan gugatan wanprestasiperusahaan

harus melihat terlebin dulu bagaimana isi dari perjanjian dalamPT tersebut dan dilakukan RUPS;Bahwa mekanisme Perusahaan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan adalah melakukan RUPS terlebih dahulu kepada seluruhpemegang saham dan aturannya bisa dilihat dari Anggaran Dasar/ADPerusahaan.

Pemegang saham harus dilakukan pemanggilan untukmelakukan RUPS dan kalau dirinya tidak hadir dilakukan pemanggilankembali terhadapnya agar dapat hadir pada RUPS lewat media. Setelah itutidak bisa hadir juga maka Direksi dapat bertindak untuk itu;Bahwa Somasi sebenarnya tidak diperlukan yang penting dalamperusahaan adalah RUPS dan dalam Anggaran Dasar/AD perusahaanadalah berlaku bagi pemegang saham sebagai UU;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 900/Pdt.G/2018/PN.

JktSel Bahwa Pemegang saham bisa tidak hadir yang biasa disebut sekulerdimana dirinya hanya bertandatangan dalam hasil RUPS saja/pemegangsaham setuju dengan hasil RUPS dan kalau tidak mau tandatangan makadia harus hadir; Bahwa RUPS ada dua yaitu RUPS tahunan dimana dilakukan setelahtahun tutup dan dilakukan diawal tahun kemudian kedua RUPS luas biasadilakukan kalau ada pergantian Direksi, Pemebelian saham/pemegangsaham baru; Bahwa RUPS Tahunan bisa menjadi dasar Anggaran Perusahaan atasRUPS perusahaan

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

Akta Penegasan Nomor 2 tertanggal 8 Januari 2013 yang dibuatdihadapan fTurut Tergugat Il; Menyatakan bahwas ketentuanyang berlaku sebagai Anggaran Dasar Tergugat adalahAnggaran Dasar dan KeputusanKeputusan RUPS yang ada dandigunakan dalam RUPS Tergugat tanggal 26 Juni 2007;6.

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, X11 danTergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan padaKeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkanpada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor 15Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh RUPS Tergugat yang telah diselenggarakan oleh Tergugat setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasarselain Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XIl, XIll dan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yangdidasarkan pada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusanRUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yangHalaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tercantum dalam Akta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, DX, X, XI, XII, XIIdan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkanpada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yangdidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalamAkta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PT GOLD BELL NUSANTARA, selaku Pemegang Saham2.180 Saham PT Tritala Sakti Utama Motor, berkedudukan diJalan Matraman Raya Nomor 71 73, Jakarta Pusat;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Il, III;Mahkamah Agung tersebut;Membacara suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim

TSUM untukmenyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT. TSUM tidak pernah menanggapipermohonan tersebut, maka pada tanggal 3 Juni 2013, Pemohon selakupemilik 1.460 saham PT. TSUM, mengirim surat kepada Dewan KomisarisPT. TSUM, memohon agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

TSUMtanggal 7 November 2013 tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf (f) Anggaran Dasar terakhir PT.TSUM, diatur sebagai berikut:Dalam hal Kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonanPerseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yangwilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;Hal tersebut juga sesuai dengan UndangUndang Nomor 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 86 ayat (5), diatur sebagai berikut:Dalam hal kKuorum RUPS kedua tidak tercapai

, Perseroan dapatmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroanagar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;Bahwa berdasarkan rapatrapat yang telah diadakan oleh perseroan,sampai saat ini tidak dapat mengambil keputusan karena tidak pernahdihadiri sedikitnya %4 (tiga per empat) dari jumlah pemegang sahamsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (e) AnggaranDasar terakhir PT.

TSUMuntuk menyelenggarakan RUPS. Namun Direktur PT. TSUM tidak pernahmenanggapi permohonan tersebut;Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.340 PkK/Pdt/2015Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.P/RUPS/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

2012tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama TommyJingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatanDirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut.e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirutberdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.e Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.e Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari

2012 tetapiSaksi tidak hadir.e Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22Februari 2012.e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalahBapak Soehandoyo Komisaris PT.

Panca Logam Makmur tertanggal 30Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepadaTerdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambatlambatnyadua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.e Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbuktimenguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atauRUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasitersebut perusahaan PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direksi.e Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajibmembuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yangdi dalamnya juga terdapat laporan keuangan.