Ditemukan 807 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 29-K/PM II-08/AD/I/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — Kopda Tri Haryanto
99148
  • ke rumahTerdakwa.3: Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi2 awalnya biasabiasa Saksi2 biasanya memanggilTerdakwa dengan Pak De dan Terdakwa memanggil Saksi2 dengan Ibu, selanjutnya Terdakwa mulaimenunjukkan keberaniannya bercanda dengan Saksi2 dan pernah memuji Saksi2 di depan suami Saksi2 denganmengatakan Bunda Fira cantk dan pernah juga Terdakwa memegang pantat Saksi2 di depan suami Saksi2namun Saksi2 tidak merasakan yang lainlain dan suami Saksi2 tidak marah.4, Bahwa benar lama kelamaan apabia
Register : 30-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 170/PID/2021/PT DKI
Tanggal 21 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DANIEL HENDRIK F FAR FAR ALS DENI KEI ANAK DARI LAMBERTUS FAR FAR Diwakili Oleh : Isti Novianti, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Nugraha SH
Terbanding/Penuntut Umum I : RADEN WISNU BAGUS WICAKSONO SH, M.,Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : EKO NURLIANTO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : LUDY HIMAWAN, SH., MH.
Terbanding/Penuntut Umum VI : EDWIN I BESLAR.SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ANGGIA YUSRAN, SH
17297
  • Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara;Apabia Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Tinggi DK!
Register : 22-02-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Nopember 2017 — Rini Susanti, S.E, Lawan PT. Bank Panin Tbk Kcu Palmerah, , Dkk
6334
  • Apabia debitor cidera janjj; pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hakuntuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaaannya sendii melui peeenganumum serta mengambi pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut "Pasal 20 ayat (1) UU No.4 tahun 1996Apabia diditor cidera janjj, maka berdasarkan :a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungansebagamana dmaksud pasal 6 ataub.
Register : 13-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 200/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7144
  • Padahal, apabia Yudexfactie dapatmembangun kontruksi hukum dengan didasarkan pada ajaran/doktrinhukum perjanjian tersebut, maka sikap yudexfactie tidak demikian jadinyadalam memberikan/menjatuhkan putusan a quo.Dalam hal ini, secara hukum hak menuntut dalam peristiwa hukum terkaitadanya wan prestasi tersebut adalah diawali dengan adanya pernyataanatau peringatan lalai dengan teguran (Somasi) dari kreditur.
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
9150
  • delapan ratus limapuluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh129rupiah ) karena penggunaannya bertentangan dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengellaan Keuangan Daerah, sehinggamerupakan kerugian negara;Menimbang, bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa yang disusundalam bentuk Dakwaan Subsidaritas sebagaimana telah diuraikan di atasmaka majelis hakm harus mempertmbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu,dan apabia
    Menetapkan bahwa apabia Terdakwa LALU HARDIARTHA, SH. tidakmembayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidanaKURUNGAN selama 2 (dua) bulan;6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara/Cq.
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
13880
  • Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar .3) Dokumen pengadaan Nomor 06/PAN/DOK.PENG/2013 tanggal 10Oktober 2013 mengenai Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika /Geologi /Geodasi BAB III intruksi Kepada Peserta (IKP) :1) Huruf C Penyiapan dokumen penawaran Angka 21 JaminanPenawaran Point 21.6 yang menyatakan bahwa JaminanHalaman 32 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN PtkPenawaran (apabia dipersyaratkan) dicairkan dan sisetorkanke Kas Negara/ Daerah
    Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar .3) Dokumen pengadaan Nomor 06/PAN/DOK.PENG/2013 tanggal 10Oktober 2013 mengenai Pengadaan AlatAlat LaboratoriumFisika /Geologi /Geodasi BAB III intruksi Kepada Peserta (IKP) :1) Huruf C Penyiapan dokumen penawaran Angka 21 JaminanPenawaran Point 21.6 yang menyatakan bahwa JaminanPenawaran (apabia dipersyaratkan) dicairkan dan sisetorkanke Kas Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam LDPapabila : (c) calon
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
742770
  • Utr Bahwa apabila nilai transaksi dalam jumlah besar dicek sifattrasaksainya apakah berupa pinjaman dan sebagainya ; Bahwa apabila ada pembelian barang ke Perusahaan lain danbarangnya belum diterima biasanya dimasukan dalam piutang ; Bahwa transaksi yang dicurigai dalam melakukan Audit apabia adatransaksi yang bersifat material ; Bahwa apabila pemegang saham memberikan pinjaman kepada suatuPerusahaan lain biasanya akan dicatat dalam rekening Koran ; Bahwa dalam suatu pembuatan laporan keuangan dapat
Putus : 30-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Mab
Tanggal 30 Mei 2014 — -H. SYAMSUDIN IBRAHIM -ACHMAD SYAUKANI TAQWIM, ST BIN ALM.H.ABDUL SOMAD ZEN -M. AMIN BIN ALM. HASAN -ABDUL WAHAB BIN ALM RAMLI -RASIMIN BIN SANWAIDI -MAILIS SELVIDA -AMIN SUBEKTI -EKA WINARNO BIN ADNAN -EKO PUTRA BIN HUSIN SAAD -LEDIATY SEMBIRING -RUDI HARTONO BIN SADIRI -PARIJO BIN KODIRIN -WIRYO HADI SAPUTRA BIN DALUS -IDA HERLINA, AMk -SUKIRNO BIN JUMARI -SYAMSUL BAHRI -PURNAMAWATI BIN A. MUNISRAIL -PRATONO BIN PARDI -DRS. SYAHRIRUDIN -EVA YULISTINA, SZ -MUHAMMAD KARNIVAN -MULUD BIN SUKIJAN -SISWANTO BIN KADRI -WAN BASRI BIN AHMAD -SUSILAWATI -HASAN BASRI BIN SYAIR -TEGUH RIYANTO BIN SADIRI -HENDRI BIN JAMARIN -ARMAINIS -WISNU BIN PONIRAN -AZHAR NEDI BIN ALIUS ST MALENGGANG -NGADINO BIN JARMAN -SYAMSIWARNI -STEFANUS HADI NUGROHO BIN SASTRO SARIJAN -INRA FAJARSARI -HASTO PANGARSO -RICO ADI PRANATA -ARPAN -ANISMAWATI BINTI Alm.H. YUNUS -WARSITO BIN Alm BARIMIN -SETYO WIBOWO -SUTIKNO -ALI SYAFRIYANTO, ST -AMAN ANTONIUS SIHALOHO -Drg. ISMAIL YAKUB HASIBUAN -Dr. MONANG GORINTHA -ANGGREINI -ERHANUDIN -Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo -Kepala Kelurahan Pasir Putih Kec. Bungo sekarang Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo -Kepala Kelurahan Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo -Kepala Kelurahan Tengah Kec. Pelayangan Kota Jambi -Camat Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo -AHMAD YANI, SH. Notaris dan PPAT -WENDI JOHAN, SH. Mkn. Notaris dan PPAT -SUPRAYITNO, SH. Notaris dan PPAT -SYAHRIT TANZIL, SH. Notaris dan PPAT
1717
  • seluas50.000 M2 tersebut adalah milik dari PENGGUGAT yang dikuasai secara tanpa hakoleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT harus dihukum untukmengembalikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dantanpa dibebani oleh hak apapun;Bahwa segala suratsurat yang diterbitkan untuk dan atas nama PARA TERGUGATatas tanah tersebut adalah merupakan Suratsurat yang tidak sah, dengan demikianharus dinyatakan sebagai suratsurat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir apabia
Register : 10-10-2018 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 3453/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18191
  • menolak dalildalil Posita Penggugat padaAngka (20) Halaman (7) (8) Gugat Cerai, dimana yang sebenarnya adalahTergugat secara realistic dengan memperhatikan kemampuan finansialnyasaat ini dan beban hutang yang juga harus dibayarkan kepada Pihak Ketigaserta mulai akhir bulan Februari 2019 nanti, Tergugat akan kehilanganpekerjaannya, Sesuai pula dengan ketentuan Pasal 158 Huruf (d) KompilasiHukum Islam, maka Tergugat menyatakan kesanggupan atas biaya hadhanah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) per bulan apabia
Register : 27-09-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
HUSNI TAMRIN Als MIRIN Bin PANTONI
13062
  • Tindak Pidana Khusus, Angka 1 huruf bdan, yang mengatakan sebagai berikut : Ambang ambang batas perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2ayat(1) UU TIPIKOR adalah minimal Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah),sehingga apabia jumlaht ersebut sudah terlampaui maka perbuatan Terdakwasudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NONOSUPRIYATNO (selaku Sekertaris
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
201721
  • Kedua : setelah penumpang mengambil barangnya di Conveyor Bett,penumpang tersebut melaporkan diri ke Petugas Front Liner dalam hal inipetugas pelayanan Bea dan Cukai dengan menyerahkan CustomsDeclaration (CD) dan saat CD tersebut diperiksa oleh Petugas Bea danCukai, jika tidak terdapat tanda silang (cross) maka selanjutnya barangbagasi tersebut dibiarkan lewat, namun apabia ketika melakukanpemeriksaan terhadap CD ditemukan tanda silang (cross) pada koper,petugas bagian pelayanan kemudian mengarahkan
Register : 01-02-2011 — Putus : 20-10-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Oktober 2011 — PT. BINA ALAM INDONESIA >< 1. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN) (dahulu BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. ; 2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
217290
  • Dalam praktek, syaratsyarat itu dibicarakan lebih dahulu antarabank dengan calon nasabah, apabia diterima dan disanggupi oleh nasabah makaselanjutnya dituangkan dalam surat keputusan persetujuan pemberianBahwa apabila nasabah menyetujui syaratsyarat yang ditetapkan oleh bank mengenaipinjaman (kredit) tersebut, maka surat keputusan persetujuan pemberian kredit yangdikirim bank kepada nasabah tersebut supaya segera ditandatangani oleh nasabahdengan ditempelkan materai dan surat keputusan persetujuan
Register : 19-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2019 — Pemohon:
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
12138
  • atauminimal limit of evidence yaitu SEKURANGKURANGNYA DUA ALATBUKTI.Dengan demikian, Supaya seseorang dapat ditetapkan berstatus sebagaiTersangka oleh Penyidik berdasar Pasa 1.14 jo Pasal 17 dan Pasal 183KUHAP: harus berdasar dan didukung oleh DUA ALAT BUKTI yang disebutdalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP; serta kedua alat bukti yang diperoleh,harus memenuhi syarat formilsesuai dengan syarat yang ditentukan undangundang untuk setiapalat bukti.Sehubungan dengan asasasas dan paalpasal yang dijelaskan diatas,apabia
Register : 06-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 3/PID.SUS/2014/PN.Pdg
Tanggal 13 Mei 2014 — Ir. M. NAZLI, MT
7331
  • NAZLI, MT) perihal permasalahan pembiayaan yang sangat besaryang melebihi RAB apabia PLTMH dibangun dilokasi yang tercantum dalamDokumen Perencaan selanjutnya terdakwa Ir. M. NAZLI, MT berkata nanti kita carisolusinya.Bahwa selanjutnya AFRI K SALIM Pgl UJANG KULIN (belum tertangkap) selakuKuasa Direktur CV. ASIS ENGINERIA menemuai Ir. Drs. R.
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : Kementrian PUPR Cq Direktorat Jendral Cipta Karya Diwakili Oleh : Markus Ganna
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
11155
  • cipta karyakementrian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaBerdasarkan Putusan Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor71/Pdt.G/2018/PN.Kdi Menimbang, bahwa memperhatikan pula kualitastergugat Il dalam perkara ini yang hanya melakukan pekerjaanpembangunan kebun raya kendari dengan di dasarkan adanya perjanjiandengan pihak lain dimana tergugat II tidak pernah menguasai objeksengketa serta tidak memiliki keterlibatan dalam hal sengketa status hakatas objek sengketa maka adalah tidak tepat apabia
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — Hj.YANI WIDIYANI BE, S.Sos ; Drs. SUTRIONO BAE. MM Als. DEDE SUTRIONO
7815
  • Barang/Jasa beserta perubahannnya dan dalam prosespelelangan proyek jika tidak mengikuti atau mengacu kepada keppres Nomor 80Tahun 2003 akibatnya Kalau proses pelelangan proyek jika tidak mengikuti ataumengecau kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 , maka sesuai ketentuan Pasal49 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dikenakan sanksi berupa sanksi administrasiapabila ada pelanggaran administrasi ,dituntut ganti rugi secara perdata apabila adapelanggaran keperdataan dan Dilaporkan untuk diproses secara pidana (apabia
    Barang/Jasa besertaperubahannnya dan dalam proses pelelangan proyek jika tidak mengikutiatau mengacu kepada keppres Nomor 80 Tahun 2003 akibatnya Kalauproses pelelangan proyek jika tidak mengikuti atau mengecau kepadaKeppres Nomor 80 Tahun 2003, maka sesuai ketentuan Pasal 49 KeppresNomor 80 Tahun 2003 dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi apabilaada pelanggaran administrasi, dituntut ganti rugi secara perdata apabila adapelanggaran keperdataan dan Dilaporkan untuk diproses secara pidana(apabia
Register : 02-02-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Oktober 2020 — dr. Rd. amirul gustav sumabrata >< PT. PPI
713276
  • PPI;Bahwa seingat Saksi tugas Penggugat terhadap pasien yaitu melakukanpemeriksaan, apabila ada pegawai PPI yang sakit atau kurang enakbadan dan apabia perlu Penggugat akan memberikan resep;Bahwa menurut Saksi, sesuai dengan lingkup tugas di Perjanjian Kerjatidak ada kegiatan suntik yang dilakukan oleh Penggugat;Bahwa untuk system pelaporan dari Penggugat harus dilaporkan keSDM.Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kontrak Penggugat dengan Tergugatadalah PKWT sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat
Register : 04-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 90/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan Dani Susilo Diwakili Oleh : ANNA AMALIA SAKURA, SH
Terbanding/Tergugat I : Inggrawati Chatarina
Terbanding/Tergugat II : Hendry Wijaya
Terbanding/Tergugat III : Theresia Widiastuti
Terbanding/Tergugat IV : Swanti Sari Halim
Terbanding/Tergugat V : Ritatina Halim
Terbanding/Tergugat VI : Gini Hartati Halim
Terbanding/Tergugat VII : Sugih Wartono Halim
Terbanding/Tergugat VIII : Ferbriyana Halim
Terbanding/Tergugat IX : Ferdinand Santoso
Terbanding/Tergugat X : Sanawati Effendi
Terbanding/Tergugat XI : Chandra Kurniawan Halim
Terbanding/Tergugat XII : Dessy Nathalia
Terbanding/Tergugat XIII : Yunus Setiawan
Terbanding/Tergugat XIV : Stevanus Setiawan
Terbanding/Tergugat XV : Michael Sugiharto
Terbanding/Tergugat XVI : Ir. Iryanto
Terbanding/Tergugat XVII : Afianto Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : P.T. Nuansa Expo Dinamika
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Tangerang
Terbanding/Turut T
7770
  • Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan hukum yangjelas dan buktibukti yang otentik, sudah sepantasnya apabia gugatanPenggugat dikabulkan seluruhnya dan untuk itu terhadap putusan perkaraHalaman 11 dari 92 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT BDG.ini, mohon agar dinyatakan dapat dilaksankan terlebih dahulu meskipunada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga (uit voerbaarbij voerraad) ;Berdasarkan halhal dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohondengan hormat kepada
Putus : 26-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 K/PDT/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — Drs H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H., M.Pd., dk. VS YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, dkk.
9444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menjadi tidak relevan dan tidak masukakal apabia Kantor Pertanahan Tasikmalaya ikut mengatasnamakanobjectum litis;Bahwa dari beberapa ketidakjelasan/kerancuan tersebut dapatdisimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dibuat denganasalasalan, dan tidak cermat.
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
10849
  • Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperolehkekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepadapihak yang mengajukan keberatan.Berdasarkan ketentuan tersebut maka alasan eksepsi kadaluawarsa yangdiajukan oleh Pembanding/Tergugat II belum masuk kepada pokok perkaramasih terkait dengan tata cara untuk mengajukan gugatan apabia keberatanterhadap bentuk dan besaran nilai ganti kKerugian dalam pembebasan tanahuntuk kepentingan umum sebagai suatu syarat formil yang merupakanbagian