Yusrizal, Henry, Rusli& Rekan; Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atastransaksi kepada KJPP Yusrizal, henry, Rusli & Rekan; Service agreement tanggal 01 Januari 2010 antara AverisSdn Bhd (Averis) dan PT Rigunas Agri Utama (client); Invoice tagihan dari Averis sebesar USD 225.000,00 (setaradengan Rp2.034.525.000); Certificate of Domicile (COD) Averis dari Otoritas PajakMalaysia; Service Agreement tanggal 02 Januari 2009 antara PTRigunas Agri Utama ( klien) dan RGM International Pte Ltd

Consultan Services and Fee kepada KJPP Yusrizal,Henry, Rusli & Rekan sebesar Rp20.000.000,00;Halaman 116 dari 148 halaman.

Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 karena dalamkwitansi disebutkan untuk pembayaran agardilakukan transfer ke rekening KJPP Yusrizal,Henry, Rusli & Rekan; Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapatkoreksi tetap dipertahankan sebesarRp20.000.000,00;a.3.

Bahwa Majelis mengabaikan fakta bahwaPemohon Banding hanya dapat menjelaskaneksistensi penyerahan jasa pada tataranformal, yaitu jasa tersebut dilakukan sesuaidengan perjanjian kerja yang dibuat antaraPemohon Banding dengan Dwi ValuinaConsulting atas Jasa Apraisal kebun danperjanjian kerja antara Pemohon Bandingdengan KJPP Yusrizal, Henry, Rusli & Rekan atasJasa Penilaian terhadap property.

Putusan Nomor 1375/B/PK/PJK/20174.3.2.4.3.3.mengingat bukti yang diberikan hanya berupakwitansi, namun tidak ada bukti transfer/rekening koran Namun demikian PemohonBanding tidak dapat memberikan pembayaranjasa penilaian kepada PT Dwi Valuina sebesarRp40.000.000,00 maupun buktitransfer/rekening koran pembayaran jasapenilaian kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00, padahal dalamkwitansi masingmasing transaksi tersebutdisebutkan untuk pembayaran agar dilakukantransfer ke

Uswatun Khasanah, MSi. selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak yang berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan

Uswatun Khasanah, MSi. selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan ternyata bahwa tidak cukup bukti yangmendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak yang berhakmenerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak MilikKadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;Bahkan dalam

Uswatun Khasanah, MSi. selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yangmenerangkan pada intinya sebagai berikut:Halaman 20 dari 44 hal.Put.

Nomor 3667 K/Pdt/2016Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjukoleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi D.

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp123.340.000,00 (seratusdua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahlidi bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan= saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;

Kulon Progo,Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo danSaksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan ternyata bahwa tidak cukup bukti yangmendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak

Nomor 3400 K/Padt/2016Kulon Progo pada Lampiran Il Perda Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:e Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang menerangkan pada intinya sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (

KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi D.

dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp203.391.000,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/ penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdidalem Pakualaman, sebagai staf pengageng kawedananKaprajan yang =mengurusi masalah Pertanahan(Panitikismo);e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dane Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3276 K/Pdt/2016berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai

berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.l.

yangdigarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Yuswandibukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor: 122/SK64.04/VIII/2020 tanggal 04Agustus 2020 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPelabuhan Pesawan di Kabupaten Bulungan, Provinsi KalimantanUtara, Penilai yang digunakan adalah Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sebagai Penilai Pertanahan untukmenilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas objek pengadaantanahn dalam rangka pengadaan tanah untuk PembangunanPelabuhan

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian olehPenilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam LaporanPenilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum BagiPembangunan Appraisal Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang Terletak di Kelurahan Tanjung Selor Timur dan DesaTengkapak, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara;d.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012, Penilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan telahmelaporkan dan menyampaikan hasil penilaian kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan TanahUntuk Pelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16September 2020;Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata

Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 34 Undangundang Nomor12 Tahun 2012, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi &Rekan menjadi dasar Bahwa terhadap dalildalil mengenai keberatan HasilInventarisasi dan ldentifikasi yaitu Peta Bidang Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 163/2020 Tanggal05 Mei 2020 dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Nomor: 17/64.04AT.01.02/V/2020 Tanggal 6 Mei 2020, berdasarkan Pasal 29 ayat (4)Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai KIPPSih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP SihWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan

18 Desember 2014).Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaianterhadap nilai pasar satu unit Floating Dock9K yang berada diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyektersebut adalah USD 4,450,000.00.

itu (kurs dollartanggal 18 Desember 2014).Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaianterhadap nilai pasar satu unit Floating Dock9K yang berada di SovetskayaGavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.Hal. 47 Putusan Perkara No. :66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYNilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyektersebut adalan USD 4,450,000.00.

KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuatKontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014):f. Terdakwa selaku Dirut PT.

Karya Amal RekaBahwa Setelah Survey floating dock ke Rusia,Dirut memerintahkan saksi untuk mencari KJPP yang bisa menilaibarangbarang Marine, berdasarkan informasi dari Doniarsal ( Surveyor dariPT Karya Amal Reka ) disarankan untuk menunjuk KJPP Iskandar danRekan karena KJPP Iskandar dan Rekan sering melakukan kerjasamadengan PT Karya Amal Reka.Setelah sepakat selanjutnya dibuatkan kontrak kerja antara PT.

DPS(persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan untuk melakukan penilaianproperty, 1 unit Floating dock 9K yang berlokasi di Sovetskaya Gavan,Khabarovsk, Russia. Hasil Penilain dari KJPP dituangkan dalam dokumenLaporan Penilaian Properti Nomor : 135.4/IDR/AL/XII/2014 tanggal 30Desember 2014.Bahwa maksud dari PT. DPS ( persero ) untuk meminta penilaian kepadaKJPP ISKANDAR & REKAN atas Objek 1 unit Floating dock 9K yangberlokasi di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Russia.

Bahwa, Laporan Hasil Penilaian Penggantian Wajar dari KJPP MBPRU &Rekan (vide alenia ke5 poin 5 halaman 4 Penetapan No. 04/Pdt.P/CONS/Halaman 11 dari 59 halaman, Nomor 1098/Padt.G/2019/PN.Jkt.Sel.2019/PN.Jkt.Sel) adalah data yang tidak Valid, yang dapat dibuktikandengan Fakta yang ada di lapangan sebagai berikut:a. Termohon Konsinyasi (Pemohon Keberatan 1) dengan TermohonKonsinyasi Ill (Pemohon Keberatan 3) adalah suami istri yang Sah dantinggal di satu rumah bersama yang beralamat di JI. DR.

KAI, Perhubungan, Tim 9,Kelurahan, Kecamatan dan warga Rt.01 Rw.12 membicarakan ganti rugidengan nili hitungan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik);Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perhitunganKJPP untuk menentukan ganti rugi yang diberikan kepada warga, namundari ganti rugi yang diperhitungkan tersebut tidak meliputi tanahnyakarena tanah warga tersebut masuk dalam area Sertifikat Hak PakiNo.47 milik PT. KAI;Bahwa warga menolak pengakuan PT.

Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019 (bukti T4);Foto copy Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) untuk KegiatanPengembangan Double Track (Paket A) Area Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari Konsultan JasaPenilaian Publik (KSPP) MBPRU & Rekan, tanggal 22 Agustus 2019(bukti T5);Halaman 46 dari 59 halaman, Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy penyampaian hasil penilaian KJPP

No.709/P3/B TPWJB/IX/2019,tanggal 11 September 2019 (bukti T6);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076,tanggal 12 September 2019 (bukti T7);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076ditujukan kepada SMp.

Olsek MetroTebet, Dan Ramil 03 Tebet dan KJPP MBPRU, tanggal 12 September 2019(bukti T8);Foto copy Notulen Rapat Kordinasi membaha hasil penilaian KJPPBangunan di Tr.01 dan Rt.02 Rw.12 Kelurahan Manggarai, tanggal 18September 2019 (bukti T9);Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.04/Pdt.P/Cons/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2019 (bukti T10);Foto copy Rapat Kordinasi Penertiban Lahan di Emplasemen ManggaraiNo.1/KA.104/II/LD/2017 dari EVP DAOP 1 Jakarta PT.

Sel.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.4.

sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secaralangsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebin dahulu)atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP

Sel.8.10.11.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.Bahwa Artha

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisandiantara sesame para ahli waris, yaitu dengan memperhitungkan harga se suaidengan appraisal/aksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaranhak warisan tersebut.Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan KesepakatanBersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan AlmarhumahZainimar

telah diubah dan diatur dalam PeraturanHalaman 14, Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT SMGMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;Namun demikian menanggapi dalil posita angka 3 tersebut, dengan iniTERGUGAT II sampaikan bahwa penentuan nilai limit lelang Agunansebesar Rp. 2.906.244.000, adalah sudah sesuai ketentuan hukum karenatidak di bawah nilai likuidasi, sebagaimanahasil penilaian tanggal 14 Juni2019 Nomor 00228/2.003102/PI/07/0432/1/V1/2019 dari penilaiindependen KJPP

;Bahwa penilaian limit lelang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo &Rekan tersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49 PMK No. 27 tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, di mana diatur bahwa nilai limit lelang harusditentukan sebagai berikut :Pasal 44 ayat (1) :Penjual menetapkan Nilai Limit berdasarkan :a) Penilaian oleh Penilai; ataub) Penaksiran oleh Penaksir;Pasal 44 ayat (1) :Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak

yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya;Pasal 49 :Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang EksekusiFiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan palingsedikit sama dengan Nilai Likuidasi;Dengan demikian mengingat nilai likuidasi lelang berdasarkan penilaiandari penilai independen KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan ditetapkansebesar Rp. 2.906.244.000, , maka lelang telah dilaksanakan dengan nilailelang minimal sebesar nilai likuidasi

Bahwa Tergugat II telah menetapkan nilai limit berdasarkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan Pasal 44 PMK27/2016, namun sebaliknya penilaian yang dilakukan oleh Penggugathanya dilakukan berdasakan taksiran subjektif dari Penggugat tanpamenggugakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalildalilPENGGUGAT telah cacat formil (dhi.

Bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepadapemilik lahan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melaluisurat No. 120/584.b/Pem2016 tanggal 22 November 2016,menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Razak Uswatun & Rekan guna melakukan penilaianterhadap harga objek pengadaan tanah.d. Bahwa hasil penilaian ganti kerugian tersebut kemudian dilaporkanoleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmelalu' surat NO.

Bahwa berkenaan dengan penetapan harga objek tanah yang akandibebaskan, termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas 6.000m2 yang nilainya sebesar Rp. 667.200.000. , tentunya penetapantersebut didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh KJPP MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan.

Termohon Keberatan 2dalam memberikan ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkenapembangunan BP2IP sudah berpedoman dan didasarkan pada hasilpenilaian harga ganti kerugian yang ditetapkan oleh KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut.Berdasarkan alasanalasan serta halhal yang telah diuraikan di atas,Termohon Keberatan 2 memohon kepada Mejelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusandengan amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Terbanding/Tergugat II : KJPP Sudiono, Awaludin & Rekan
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung

Penggugat:
SASTRO ONGKOWIJONO
Tergugat:
1.KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF & REKAN
2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
Turut Tergugat:
1.BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, KANTOR WILAYAH III SURABAYA
2.SAMUDRO ONGKOWIJONO (Dalam Pailit)
3.TIM KURATOR PT. SIDOMORO MAKMUR SENTOSA (Dalam Pailit) cq Kurator PT.

7.KJPP HARI UTOMO & REKAN

Bank Negara Indonesia (persero), Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3.Aprilia
4.Kantor Jaya Penilaian Publik (KJPP)
5.Kantor Badan Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura

KJPP TOTO & REKAN, ; H. WARYA, UKEN RUKAENAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

N dan Rekan, Para karyawan di KJPP TnR, sebagaiAppraisal (penilai) pada Real Properti bidang PenilaianPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 April 2016;Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi Il dahulu Termohon Keberatan III;Lawan:1. H. WARYA, bertempat tinggal di Dusun Pasil Malang, RT001/RW 004, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang;2.

telah ditetapbkan untuk tanah yangberada dalam satu bidang (satu hamparan), dalam satu zona, dengan pemilikdan bukti hak yang sama telah diberikan penggantian kerugian yang berbeda,sehingga tidak adil untuk bidang yang sama tersebut, maka untuk memberikankeadilan Judex Facti telah menetapkan dalam putusannya berdasarkan azas exaequo et bono untuk memberikan harga yang sama terhadap tanah yangberada untuk satu hamparan tersebut dengan harga sesungguhnya telahditetapbkan oleh Termohon Keberatan Ill (KJPP

tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KJPP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KJPP TOTO &REKAN dan Para Pemohon Kasasi Il: 1. H. WARYA dan 2. UKENRUKAENAH tersebut;2.

68 ayat (4) Perpres 71/2012:Dalam musyavwarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaianGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2012,penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan,sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaian Uang Ganti Rugi(UGR) adalah KJPP

Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang berbunyi :Hasil penilaian darn appraisal dijadikan dasar musyavwarah untukmenetapkan bentuk ganti kerugian.Bahwa penilaian ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Pandaan Malang dilakukan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ABDULLAHFITRANTO & REKAN sebagai Penilai Harga Ganti Kerugian Objek PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang diKota Malang sesuai Surat

Keputusan Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang Nomor :04/KEP35.73/P2T/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor : 92/Pdt.G./2016/PN.Mlg17.Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap penilaian gantikerugian adalah Penilai in casu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)ABDULLAH FITRANTO & REKAN, bukan Termohon Keberatan Il (Tergugat Il)dan hasil penilaian ganti kerugian tersebut telah mempertimbangkan segalaaspek yang

Madyopuro, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnyadiberi tanda TIll21;22.Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasakonsultasi penilaian harga ganti kerugian obyek pengadaan tanah jl.Tol Pandaan Malang, dari Dirjen Bina Marga kepada KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda TIll22;23.Fotocopy Surat dari Dirjen Bina Marga kepada Ketua Pelaksana (P2T)Kota Malang

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tanah Sisam Undangan@ Daftar Hadir telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda TIl36;37.Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Perubahan Hasil Penilaian dariPenilai ke Pelaksana Pengadaan dari KJPP Abdullah F.

Bahwa gugatan diajukan Pengugat sekarang bukanlah pembatalanSurat Perjanjian Kredit atau Pembatalan Hak Tanggungan melainkanadanya perbuatan melawan hukum terhadap penilaian harga tanah danbangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASMAWI & REKAN( TERGUGAT I.) yang menentukan harga sangat rendah serta tidakmenggunakan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI tahun 2015 : 105 danKode Etik Penilai Indonesia (KEPI) .Dimana pihak Kantor pertanahan maupun pihak Notaris tidak perluditarik pihak dalam

Dengan harga terendah Likuidasi Rp. 51.481290.000.Sedangkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RIZKI DJUNAEDI &REKAN tanggal 31 Desembar 2018 terhadap objek yang samamenggunakan sistem Standar Penilaian Indonesia Edisi VI tahun 2015 ;105 dan kode etik penilai Indonesia (KEPI) terdapat perbedaan denganKantor jasa penilai publik Asmawi & Rekan oleh sebab itu penggugatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri kelas Bale EndahBandung untuk diputus seadil adilnya sehubungan penggugat sangatdirugikan.Bahwa

Dalam Pelaksaaan Survey oleh KJIPP yang ditunjuk olen Penggugat,KJPP dimaksud tidak melakukan halhal sebagai berikut yang diaturdalam Kode Etik Penilai Indonesia :a) Penilai Publik harus melakukan konfirmasi kepada Pemberi Tugasbahwa aset atau liabilitas yang menjadi objek penilaian tidaksedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud,tujuan, penggunaan laporan dan tanggal penilaian yang samaatau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan).Apabila pemberi tugas

yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat IImohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).>4.Jawaban Tergugat Ill :DALAM POKOK PERKARA:Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat,kecuali yang TERGUGAT Ill nyatakan secara tegas dan TERGUGAT Illtidak akan menanggapi dalil diluar Kewenangan TERGUGAT III;Bahwa pokok gugatan adalah mengenai adanya perbuatan melawanhukum terhadap penilaian harga tanah dan bangunan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Dalam Pelaksaaan Survey oleh KJPP yang ditunjuk olehPembanding, KJPP dimaksud tidak melakukan halhal sebagaiberikut yang diatur dalam Kode Etik Penilai Indonesia :1.

permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasidihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan NegeriLangsa sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, denganalasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon mendasarkan perhitungan keberatannya pada hasil penilaianKantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;= saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan= saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan

Nomor 3399 K/Pdt/2016e Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlihnatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan ternyata bahwa tidak cukup bukti yangmendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak Yang Berhakmenerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak MilikKadipaten Pakualaman (

Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034menyebutkan : Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkarandan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam PetaRencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran IlPerda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3399 K/Pdt/2016Uswatun dan Rekan, yang menerangkan pada intinya sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi D.

dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp161.140.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus empat puluh riburupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/ penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., selaku Kepala SeksiProduksi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah), dan; Saksi Eko Setya Nugroho, S.Hut., dari Bappeda Kulonprogo (saksi yangdiajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya Termohon Keberatan Il);Halaman 10 dari 42 hal. Put.

Kabupaten Kulonprogo, dan;e Saksi Handoko selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulonprogo;maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi Il terdiri dari :e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman (Staf/AbdiDalem KGPAA Pakualaman X Yogyakarta);e Saksi R.Wakhid Purwosubiyantara, STP.MM., selaku Kepala SeksiProduksi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3541 K/Pdt./2016berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut diatas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu: Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp114.870.000,00 (seratusempat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehinggaPemohon Kasasi menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakangsebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., selaku penilai pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (keterangannya tidak di bawahsumpah karena Termohon Kasasi keberatan dengan alasan saksimendapat upah dari Pemohon Kasasi II, namun Pemohon Kasasi IIKeberatan atas pernyataan tersebut karena yang bersangkutan adalahsaksi fakta dan hanya mendapat fee atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis

Nomor 3286 K/Padt/2016Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekanserta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukungbahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima gantikerugian atas tambak diatas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman(PAG) tersebut, bahkan dalam persidangan telah terungkap sesuaiketerangan saksi Ir Bayu Dono, M.Sc., yang menerangkan bahwaTermohon Kasasi (Semula

Uswatun Khasanah, MSi., selaku penilaipertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh

yangdigarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sehinggapemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan Saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP