dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Putusan Nomor 100/PID.SUS/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 10Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Desember 2014 Nomor527

2015/PT.MDN Halaman 8 dari 10yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, olehkarenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alihpertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumPengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Desember 2014 Nomor527

Para Pegawai Pemerintah Kota Batu, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor527/PH/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, sebagai .......... TurutTergugat Il;6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, tempat kedudukan JalanMawar No: 12 Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, KotaBatu.

Pancakarsa Bangun Reksa, sebagaiprocessuel partij (tergugat) incasu, maka gugatan Penggugatmengandung cacat formil yang sangat fatal; Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis diatas, maka gugatanPenggugat mohon untuk dinyatakan, maka gugatan Penggugat mohonuntuk dinyatakan niet ontvankelijk verklaard;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 17 April 2017 adalah sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II

dalam Konvensitidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesarRp.574.000, (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ;Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 45/2017 tanggal 25April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyataPenggugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya telah telah mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527

untukdipertahankan dan dikuatkan;Dalam Konvensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi / PenggugatRekonpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkosperkara untuk kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditentukansejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan' tersebut makapermohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidakdapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 17 April 2017 yang dimohonkan banding;Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pdt/2018/PT MDN3.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.G/2019/PA. Tmg dari Penggugat;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp286,000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal tanggal 1Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh Drs.

PPN berupa penyerahan JKP MasaPajak Juni 2008 sebesar Rp4.047.428.985,00;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa PajakJuni 2008 sebesar Rp4.047.428.985,00 dengan didasarkan padaadanya fakta bahwa jasa yang diberikan Termohon PeninjauanKembali merupakan penyerahan jasa yang terutang PPNsebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN dan bukanmerupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KMK Nomor527

Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding merupakanPerusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satupelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini,Pemohon Banding terbukti mengangkut barang milik dari beberapaperusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengandemikian jasa yang diberikan Pemohon Banding adalah pelayaranumum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakanPPN" berbeda dengan data yang disampaikan padaSPT PPN Masa Juni 2008 yang melaporkan bahwa"tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakanPPN", hal ini merupakan petunjuk bahwa Jasa yangdihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan objek PPN dan Tidaktermasuk dalam pengertian penyerahan jasa AngkutanUmum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor527

antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan konsumen;Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutanbayaran biaya angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murnijasaangkutan umum di laut (Siapbapun konsumen dan apapun jenis barangnya) sehingga tidak terutang PPNdan kegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhisyarat kumulatif yang telah ditentukan oleh PeraturanMenteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menjelaskan alasan kenapaTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) meminta untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, yakni bahwa memang adasuatu. klausa perkecualian dalam KMK Nomor527/KMK.03/2003 yang menyiratkan adanya kewajibanperusahaan untuk memungut PPN.O Bahwa pada saat persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyampaikandokumendokumen sebagaimana dijabarkan dalam angka 3di atas, dan berdasarkan

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010, dihadapanPegawai Pencacat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Delta Pawan,Kabupaten Ketapang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor527/17/X1I/2010 tanggal 13 Desember 2010;2.

No.0609/Pdt.G/2017/PA.Ktp.Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan nya, Penggugat telahmengajukan buktibukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor527/17/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Bukti tersebuttelah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudianoleh Ketua Majelis diberi kode (P)Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :1.

,sebagai Pemohon I.Hania binti Iskandar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tibakan,Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten PolewaliMandar, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor527

Para Penggugat tidak mampu menguraikan kriteria suatu perbuatanmelawan hukum oleh Para Tergugat, sehingga posita gugatan samasekali tidak mendukung petitum gugatan;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor527/Pdt.G/.2017/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur:Dalam

Nomor 143 K/Pdt/2020Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKIJakarta dengan Putusan Nomor 616/PDT/2018/PT DKI, tanggal 9 Januari2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor527/Pdt.G/2017

.005 RW.002, Desa Talagawarna, KecamatanPabuaran, Kabupaten Serang,, selanjutnya disebut PemohonI;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor527

karena para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatanbuku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untukkepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, makademi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal7 ayat (2) dan ayat (8) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor527

Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.PrgMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor527/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum H. SALEH DULLAH meninggal dunia pada Tanggal 16Nopember 2003 tetapi telah Menikah atau Kawin sebanyak 8 (delapan) kaliyaitu :1) HJ.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.P/2021/PA.Prg dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat diKabupaten Gowa sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juli2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor527

Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007sebesar Rp1.383.083.090,00 dengan didasarkan pada adanya faktabahwa jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali merupakanpenyerahan jasa yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4huruf c UU PPN dan bukan merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KMK Nomor527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban PerpajakanPasal 24(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan suratketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untukMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajaksebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NomorPokok Wajid Pajak dan/atau dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atauinformasi yang menunjukkan adanya kewajibanperpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor527

Jasadi bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN"berbeda dengan data yang disampaikan pada SPT PPNMasa Juni 2008 yang melaporkan bahwa "tidak adausaha Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang tidak dikenakan PPN", hal ini merupakanpetunjuk bahwa Jasa yang dihasilkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan obyek PPN dan Tidak termasuk dalampengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor527

antara Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dengan konsumen;Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutanbayaran biaya angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasaangkutan umum di laut (Siapapun konsumen dan apapunjenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dankegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhi syaratkumulatif yang telah ditentukan oleh Peraturan MenteriKeuangan RI No.28/PMK.03/2006 tentang Perubahanatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.G/2017/PA.CN.2. Menyatakan pemeriksaan Pekara Nomor 527/Pdt.G/2017/PA.CN selesaiKarena dicabut.;3.

Swasta, tempat kediaman ci JeePee, sebagai Penggugat;melawanPES tempat tanggal lahir i agama isiam,pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman dieees. 2b 292iTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor527

rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidakberhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak hadir di persidangan;Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon yang diawallidengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor527

Putusan No. 534/Pdt.G/2017/PA Crp.alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonanPemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan buktisurat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masingmasing telahmemberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor527/37/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, bukti tersebut telah dinazegelen olehPejabat di Kantor Pos, telah

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor527/Pdt.G/2018/PA.Tba tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 10 September2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi danpatut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat

yang sah.Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damaidalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidakdapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, denganmembacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Agustus 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Tanjungbalai Nomor527

No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Dpdengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;, nomor527/47/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 ;2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atasdan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami Istri (bada dukhul)namun belum dikaruniai keturunan;3.

Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahanPemohon berstatus Jejaka (Belum Pernah Menikah) berumur 25 Tahun danPemohon II berstatus bersuami dari XXX berumur 25 Tahun (Resmi Berceraidi Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan Akta Cerai Nomor :1309/AC/2021/PA.JB tertanggal 29 April 2021, putusan Nomor527/Pdt.G/2021/PA.JB tertanggal 01 April 2021);6.

kediaman di Jl.Mekar baru BTN Puri Mekar No.1 ( samping kost Nabila).Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaHalaman 1 dari 6, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2021/PA.KdiKendari pada tanggal 8 Juni 2021 dengan register perkara Nomor527

Nopember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 21 Nopember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor527