(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 194/Pat.P/2019/PN Bgl

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Bjm,tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 22 September 2021;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaHalaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/

2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukanKontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuaidengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal

Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin padaHari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ANDI ISNA RENISHWARICINRAPOLE, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGULAHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing

02/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Tipikor kepadaPenasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayadengan Surat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby, yang menerangkan bahwa BerkasPerkara Tipikor Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby telah selesaidiminutasi, agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan olehundangundang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari(inzage) berkas perkara tersebut

tidak terbukti.Bahwa berdasrkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Surabaya a quo harus dibatalkan, karena telah terbukti adanyapertimbnganPutusan yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasarhukum oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan.Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis HakimBanding Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Priyanto, S.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTimur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,t.td. t.td.H. Suryanto, S.H., M.Hum H. Syamsul Ali, S.H., M.H.t.td.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pdg.

Putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNomor 18/TIPIKOR/2017/PT PPGyang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor17/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 20 September 2017 yangmenyatakan Terdakwa DALISMAN, S.Pdl panggilan BUYA bin M.TANIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan subsidair, danoleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1

penjatuhan pidana Mahkamah Agungberpendapat putusan Judex Facti perlu di perbaiki, sebagaimanaputusan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor18/TIPIKOR

Putusan Nomor 400 kK/PID.SUS/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN tersebut ;MemperbaikiputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDGtanggal 22November

Kolaka TimurProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa WoihaPendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal11 Februari 2020; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 29 Februari 2020 sampai

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa AKTUR Bin ARIFIN S.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/RP9/Ft.1/01/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 April2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan:1.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materiill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

dengan harga Rp20.000.000, dibelakang balai desa dan ukuran 500 m2 dengan harga Rp40.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Halaman ke 146 dari 156 halaman, Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.

ASEP SUKANDI, M.M.Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, telah pulamengeluarkan surat Nomor : 027IKPA5310RapotIDisdik tanggal 22Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisah yangtelah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasidengan pihak PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, selakuKuasa Pengguna Anggaran dan saksi Jr. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalarn perkara lain yang telah diputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi mengabulkkannyadengan syarat adanya jaminan dari PT. Remaja Rosdakarya; Dan untuk ituPT. Remaja Rosda Karya telah menyerahkan cek Bank Jabar, No.

MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalamperkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangtingkat Kasasi. PT.

Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut Putusan TipikorYos Rauke dan Fadil Kurniawan), telah membuktikan Yos Rauke dan FadilKurniawan jelasjelas mengetahui dan terlibat dalam proses penempatan danpencairan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, sebagaimana jelasdisebutkan dalam faktafakta hukum yang terungkap dan tercantum padaPutusan Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, antara lainsebagaimana berikut :12.1.

PFM;Bahwa pada putusan pidana Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, telahmenyatakan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat adalah tindakpidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjut, dimana dalam tindakpidana tersebut jelasjelas melibatkan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWANyang merupakan pejabat Penggugat yang berwenang dalam proses penempatandan pencairan dana deposito (DOC).

Bank Mega TbkJababeka) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P31);Keputusan Perkara Pidana No: 1908 K/PID/SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012dengan Terdakwa IR.

atas nama pejabat Penggugat bernama Yos Rauke danFadil Kurniawan, putusan perkara tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetapmenyatakan adanya advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabatPenggugat;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugattersebut adalah kabur sehingga mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak tidak dapat diterima;B.

Exeptie Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) :Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Tbk adalahsangat keliru dan tidak tepat (error in Persona) karena dengan adanya putusanperkara tipikor atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan,Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa ltman Harry Basuki, Terdakwa Ilham MartuaHarahap yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa paraTerdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

03/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)

tanggal 4 Agustus 2011dengan penggolongan di bawah register perkara Pidana Biasa;Bahwa dengan memasukkan perkara tersebut dengan register perkara Pidana Biasamaka perkara ini seharusnya tetap diperiksa dan diputuskan di tingkat peradilanbanding dengan register perkara Pidana Biasa bukan dimasukkan dalam registerperkara pidana Korupsi;Berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi tidak menyebutkan adanya peralihan badan peradilan dari peradilanumum ke Pengadilan Tipikor

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatankeberatanyang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memoribanding;Bahkan Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Terdakwa/Penasehat HukumTerdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidakmengetahui apa alasanalasan banding yang diajukan oleh Terdakwa (alinea 2hal.25 Putusan No.3/Tipikor/2011/PTJPR).

Krisna Harahap, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Ttd/Dr. M.

(lima ribuRupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg., tanggal 27 Juli 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal20 Mei 2011 No : 03/Pid.Sus/2011/PN.Bdg., denganperbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut

tanpa ada penambahankualifikasi Pegawai Negeri Sipil dalam unsurnya, sehingga dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur setiap orang pada Pasal2 UndangUndang Tipikor dan menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 3UndangUndang Tipikor adalah keliru ;2) Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ; Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada PTBandung) dalam

Karena itu, Sesuai HukumPutusan Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Pengadilan TinggiBandung Harus Dibatalkan ;2 Bahwa, Judex Facti telah salah menyimpulkan, tidak berdasarkanpada peraturan perundangundangan serta dan ketentuan yangberlaku, adalah sebagai berikut :Pada pertimbangan halaman 157 sampai dengan 160 point7,11,12,13,16,24, dimana pendapat tersebut merupakan dasar dalammenentukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;Halaman 157 point 7Bahwa benar selanjutnya bantuan APBD Propinsi

Terdakwasebagai pegawai negeri mengakibatkan kerugian keuangan Negara cukupbesar yaitu Rp. 510.611.076, ;Judex acti kurang mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP,karena Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah RIdalam upaya pemberantasan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 29 / TIPIKOR

Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.

., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak., AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2006 sampai

Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Sisca Tinneke Dengah selaku pribadi bertindak baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SjariefHidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak, AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11

berikut: Dalam kedudukan selaku pemilik tanah untuk pembangunan GedungBPK RI Perwakilan Sulut Terdakwa bersamasama Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara untuk KantorPerwakilan BPK RI di Manado untuk Tahun Anggaran 2006, dan TahunAnggaran 2007, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dalamkedudukan sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa bersamasama denganSjarief Hidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

SalinanPUTUSANNomor 78/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:BURHANUDDIN YUSUF, SH., Tempat/Tgl. Lahir Keude1.

Selaku Kepala KPKNLHalaman 1 dari 40 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT BNALhokseumawe berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU46/MK.6/2017 tanggal16 Januari 2017, tersebut sebagai paraTerbanding/semula Tergugat dan IIPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Mei 2017 Nomor 12/Pdt.Bth/2016/ PNLsk. dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan

(Seratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh,pada hari senin tanggal 8 Januari2018 oleh kami, ASsnahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni,S.H., M.Hum. dan Asmar.S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/Pen.Pdt/2017/ PT.Bna tanggal 13Oktober 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8Januari 2018 dalam

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.....Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnyasudah tepat dan benar, karena terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut, sesuai Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf(b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

transaksi yang diterima oleh Terdakwa uangsebesar Rp180.159,000,00 + Rp751.609.490,00 = Rp931.768.490,00(uang yang diperoleh Terdakwa) dari kerugian Negara sebesarRp1.781.920.000,00 sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuanganNegara (PKKN) tanggal 8 April 2013 ;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan faktafakta yang ditemukandi persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanasesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 huruf (b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ituHal. 31 dari 31 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2014juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, sertaBambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksba Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. /Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.Ttd.Prof. Dr.

ASMINI DJAPARA : Pekerjaan : Dosen; Alamat : Komplek YayasanPendidikan 45 Entrop; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : BWAHYU HERMAN WIBOWO,SH & Rekan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IAJayapura Nomor W30.UI/ 610/ HK.02.04/ 10/ 2016 tanggal 25Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / SemulaPENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonpensi ;LAWAN:1.

B. 161/ KCXVIII/ ADK/ 01/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IA JayapuraNomor W.30.UI/ 52/ HK. 02.04/ I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I/ SemulaTERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonpensi;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL),berkedudukan di Komplek Ruko Pasifik Permai Gedung MenaraIndo Prima Jayapura, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : DrINDRA SURYA.S.H.

., dkk, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU52/MK 1/ 2016 tanggal 12 Januari 2016, yangterdaftar pada Register Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 Putusan No. 04/PDT/2017/PT JAPNegeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor W.30/ 271/ HK.02.04/V/ 2016 tanggal 3 Mei 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Il/ SemulaTERGUGAT II;3.