No. 157 PK/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 4/TIPIKOR/2017/PT.BDGtanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sukabumi;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor57/Pid.SusTPK/2016/PN.BDG yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H.

Cempaka No. 1Dusun Cut Meutia Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota BandaAceh, selanjutnya disebut PE MOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 september 2020 Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon

Zaenal Arifin,SHPanitera PenggantiUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH d.t.o.WAKIL PANITERAIrwan, S.hT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT BNA

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Tergugat di tahan oleh Polda KalBardengan kasus Tipikor, hanya saja Penggugat juga tidak pernah tahu detilkasus tersebut karena Tergugat juga tidak pernah terbuka denganPenggugat. Dan pada akhirnya terbongkarlah kebohongan lain yangdisembunyikan Tergugat dari Penggugat, misalnya menurut Tergugatmenyimpan uang dengan temannya yang bernama Bari sebanyak Rp.50.000.000.

., M.H.Panitera Penggantid.t.oTjut NasrullahUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PTBNA

., M.H.ttdGANJAR SUSILO, SH,Panitera PenggantittdSYAMSUDDIN, SHUntuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERAH. RUSLAN, SH.. MHNip. 19530313 197803 1 002

Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Seruni I/ANomor 73, Sendangmulyo, Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusustanggal 30 Juli 2019 salinan yang sama di Kepaniteraan PengadilanNegeri/NIAGA/HI/TIPIKOR Semarang tanggal 29 April 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;7. Ny. ANA EKAWATI, bertindak dalam kapasitasnya selaku ister!dari Ir. ED! BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, Ibu RumahTangga beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, JI.

Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 7 dari 10 hal. Put.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal O01Desember 2014, No. 149/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikor atas nama Terdakwa ANDHI HARTOBin H.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDHI HARTO Bin H.

,P.I bin Muhdiyono (almarhum).6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 08 / Pid.B / Tipikor /2013 / PN.

(limaribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor : 15/PID.TIPIKOR /2013/PT.BKL tanggal 21 Agustus 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :38Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan

berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.9 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor :13/Akta.Pid/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehDidik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.Seanaie 50Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013

Puwatu Kota Kendari SulawesiTenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para PenasihatHukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 304/Tipikor/2019/PN. Kdi tanggal 28 Juni 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili perkara Terdakwa;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3.

A GUNAWAN, SE, M.Si haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

GUNAWAN, SE, M.Si sehingga Terdakwatelah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaanSubsidair yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atauKorporasi dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukumdilakukan oleh Terdakwa;Ad. 3.

KdiMenimbang bahwa undang undang tidak ada memberikan pengertian tentangmaksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumberhukum lain yaitu pendapat ahli hukum R.

PPAN)diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau Tahun 2010 (fotocopy);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribuRupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Judex Facti telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian,menyangkut halhal sebagai berikut:Pertama:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakanDengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianakmenilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakuntuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke3 yaitumelanggar ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak

paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untukmelakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktiftindak pidana;Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukumpembuktiannya oleh Judex Facti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganputusan halaman 26 alinea ke4 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadapkeberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknumpetugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor

Permohonan banding tersebut olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya padatanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, AktaNomor:16/Pid.SusTpk/2019/PN.Tjk.

Husin Enani.Terdakwa mengajukan permohonan banding beralasan Putusan/pertimbanaganPengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak cermat, dan keliru serta menyamaratakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

di bebaskan;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 28 Oktober 2019,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkatpertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwasecara subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

TUUA/BKDtanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya DenganJabatan;Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pertimbangan KasusTanggal : 19 Desember 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timurkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor800/IV.15711/TUUA/BKD/2018 tertanggal 23 Desember2019 Perihal Penyampaian Data tindak Lanjut PNS yangTerlibat Tipikor

SE, Heriansyah, ST dan Hidayatullah,SE, M.Si yang di tanda tangani oleh Zaitun Sriyana,SH Sebagai Kepala Sub Bidang Kedudukan HukumHalaman 28 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDPegawai pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Timur;Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda Kepada Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18U1/13261/PID.

denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis dengan pemeriksaan dan PutusanPengadilan TIPIKOR

akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaanyakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengantindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranyaberupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketabukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan

Selatan jugaHalaman 15 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLGdiamanati sebagai pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu denganbaik namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang danjabatan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara dan AbdiMasyarakat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Isi Amardalam Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Tipikor

Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG10.11.penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap bahkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang ada hubungannyadengan jabatan atau pidana umum, kemudian setelah menjalani prosespersidangan di Pengadilan Tipikor

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.PidTipikor/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untukdan

TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal25 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;7. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHal. 25 dari 26 hal. Put.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkandipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak, yang pada pokoknya mohonsupaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa Ir.

mempelajari berkas perkara untukPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasingtanggal: 09 Maret2015 Nomor : W17/U1/614/Pid.Sus/TP.Korupsi/III/2015;Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat HWukumTerdakwatanggal 23 Maret 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianakRachmad Sudarman, S.H, M.H ;Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret2015, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan MajelisHakim Tipikor

Pontianaksebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor02/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal O6Februari 2015 ;Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari PenuntutUmum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, sehingga permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan TinggiPontianak (Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara,Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak (Majelis Hakim tingkat pertama) Nomor 37/Pid.Sus/TP.Hal.54 dari 57 hal.

Dengan demikian ditingkat banding ini kekurangan tersebut telah dilakukan koreksi;Bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakmempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum ( yaitu yang bersifat general,universal atau umum ) yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak terbukti, selanjutnya telah dipertimbangkan bahwasemua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwadinyatakan

AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTId.t.oSAYED MAHFUD, SHSalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt. PANITERAH.SAID SALEM.SH.MH

Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga telah menderitakerugian berupa terseretseretnya PENGGUGAT dalampermasalahan hukum yang dihadapi oleh TERGUGATsehingga PENGGUGAT juga harus menghadapi PerkaraPidana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan sehingga PENGGUGAT menjadi kehilangankeuntungan yang akan~ diperolehnya jika ia(PENGGUGAT) memanfaatkan dan menggunakanuangnya yang dipinjam TERGUGAT tersebut sebagaimodal usaha, setidaknya sejak tahun 2013 hinggadilunasinya hutang tersebut sebesar 10% (

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 110/Pen. Pid Sus.TPK/2015/PT.DPS. sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;9.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2016, No. 6/Pen.Pid.SusTPK/ 2016/PT.DPS, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengantanggal 21 Maret 2016 ; Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh RINAASTUTI,SH dan R.T.