Untung Saronohalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SgnizesWiyono Sukarno sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs. Kushardjono No.79/Pidsus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 21 Maret 2012, halaman199, JPU menuntut bahwa: 1. Terdakwa Drs. Kurhadjono bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, 2. TerhadapTerdakwa Drs.

No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tpk.Smg tanggal 21 Maret 2012 tidakdapat dibebankan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon,mengingat dalam dakwaan dan atau tuntutan dalam perkara a quotidak dikonstruksikan sejak awal dengan dakwaan penyertaan.Sehingga perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidikan ulang aliasnebis in idem;Bahwa terlebih lagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs.

Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1361K/Pidsus/2012 tanggal 18September 2012 jo No. 78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1552K/Pidsu/2012 tanggal 14Oktober 2012 jo No. 19/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama Sri Wahyuni, SE.,MM., diberi tanda P4;5.

Salinan PUTUSANNomor : 152 / PID / 2015 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : NOVA AZHARI Bin ISMADDIN ISMAIL ;Tempat lahir : Lhokseumawe ;Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 28 November 1981 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Gampong Gla Meunasah Baro,

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;10.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;PENGADILAN TINGGITipikor tersebut:Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 11 Juni 2015, Nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN Tkn, serta suratsurat lainyang berkenaan dengan perkara ini.Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 Januari 2015, No RE Menimbang

MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7September 2015, Nomor.152/Pen.Pid/2015/PTBNA, telah ditunjuk untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29Desember 2014:4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari2015;5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14Februari 2015:6.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret2015;7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April2015;Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 57 K/Pid.Sus/20178. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2015 sampaidengan tanggal 07 Juni 2015;9.

Salinan PUTUS ANNomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi padaPengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : SIBRAN, ST Bin M.YUSUFTempat Lahir : Banda AcehUmur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.

M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.11/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi

HakimHakim anggota dan dibantu olehHal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PTBNAIWAN, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Bukti T9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum /Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,Tanggal 03 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);10.BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal19 Oktober 2018.

Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan rapat pembahasan terhadap Aparatur SipilNegara yang bermasalah Hukum dan telah ada putusan Pengadilan Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilingkungan PemerintahanKabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat pembahasan yang ke tigakalinya terhadap Aparatur Sipil Negara yang bermasalah Hukum dan telahada putusan Pengadilan Tipikor

ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkahlangkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusanobjek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapantahapanadanya koordinasi dengan pihakpihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam faktahukum diatas hingga telah diadakannya Rapat Pembahasan terhadap AparaturSipil Negara yang bermasalah Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ada putusanPengadilan Tipikor

., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal O02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan

nama baiknya;Membebankan biaya perkara Terhadap Negara.Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYMenimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Bandingmasingmasing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

PUTUSANNo. 1221 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POERWANTO JOHAN RIYADI ;Tempat lahir : Sleman;Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kalijeruk RT. 002/RW 003 KelurahanWidodomartani, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;

No8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.TpkorYk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.TpkorYk Jo.

No:8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;Hal. 62 dari 120 hal. Put.

JTT tidak pernah merugikan kepentinganmaupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan Judex Fact,sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKORYogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.

JTT,mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutanperkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaatbagi masyarakat;Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atasputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara a quo tersebut,sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum,sehingga merugikan hakhak =maupun kepentingan hukumTerdakwa/Pemohon Kasasi.

SYARIF sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikanamar putusan sebagai berikut:MENGADILI :1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kamiPenasihat Hukum SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF;2.

SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan olehHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNAPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat halhalbaru. yang perlu dipertimbangkan

HakimHakim AdHoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta, PROF.DR. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H. Hakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd. / Ttd. /PROF.

PUTUSANNo. 231 PK/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terpidana:Nama : TARMIZI bin HAMID;tempat lahir : Bengkulu Selatan;umur / tanggal lahir : 42 tahun/12 Maret 1966;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;agama : Islam;pekerjaan : PNS;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat Dakwaan Jaksa

MH.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor H. Hamrat Hamid, S.H., sebagai Anggota/PembacaII telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan iniditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: Dr. M. Hatta Ali, S/H. M.H. dan HakimAgung/Pembaca I: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.Jakarta, 25 Februari 2014Ketua Mahkamah Agung RI,Ttd./Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 231 PK/Pid.Sus/20112dDr. M. Hatta Ali, S.H. M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 210/Pat.P/2019/PN Bgl

Lowokwaru Kota Malang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : $2.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.2.Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal6 September 2017;Penuntut Umum

sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal24 September 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengantanggal 24 Oktober 2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;Halaman 1 dari 101, Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT SBY7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayasejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Januari 2018 sampaidengan tanggal 10 Pebruari 2018;9.

untukdipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan di ringkat banding danseyogyanya apabila unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ayat (1) inidinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa WIWIK DWISETYOWATI, SKM., MM. harus dibebaskan dari dakwaan Primair.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan delik yangdituduhkan, maka tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas,sebagaimana dinyatakan oleh SCAFFMEISTER KEIZER dan SUTORIUSyang dikutip oleh MOHAMMAD ASIKIN, Hakim Ad Hoc Tipikor

tingkatkasasi (27102010) Dosen/Guru Besar Hukum Pidana Fakultas HukumUNHAS dalam artikelnya berjudul Penerapan Sanksi Pidana DalamKasus Tipikor pada majalah hukum Varia Peradilan lkatan HakimIndonesia, tahun XXVII No.323, November 2012, halaman 47.Bahwa agar lebih jelas terhadap pembahasan unsur dalam Pasal 2 ayat(1) ini, Kami juga akan membahas dan mengulas tentang unsurselanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan rimair, yaitu unsur SECARAMELAWAN HUKUM yang menurut pendapat Kami unsur ini juga tidakterpenuhi