yang ternyata gugatan tersebut tidakmempunyai hubungan erat atau hubungan batin (innerlijke samenhang) sertatidak terdapat hubungan hukum, maka gugatan yang bersangkutan haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvantkelijkeverklaard)Bahwa apabila dipelajari dengan cermat, teliti dan seksama keseluruhan dalilGugatan Penggugat tanggal 24 Juli 2018 tersebut, maka secara jelas terlihatbahwasanya di dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat telah melakukanPenggabungan Gugatan

(Kumulasi Gugatan atau Samenvoeging vanvordering) antara dua (2) persil yang berbeda, yaituLetter C Desa No. 406 seluas + 531 daPersil Nomer 1 dengan batasbatas, sebagai berikut :Sebelah Utara : Kalen kecil (Woto Harsoyo, Ismail dan Rusglyo)Sebelah Timur : Tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, HanafiSebelah Selatan : Tanah Alm.

(Kumulasi Subjektif) dari ParaPenggugat dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan.

sebagai Para Pihak dalam perkara a quo makamengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 415 K/Sip/1975tanggal 20 Juni 1979 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.INomor : 1742K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984, secara juridis Para Penggugat harusmengajukan Gugatan tersendiri terhadap subyek hukum VIII, Tergugat IX,Hal. 45 dari 79 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb.23.24.25:26.Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dengan obyek sengketa persil nomer42 C.Bahwa dikarenakan Penggabungan Gugatan

(Kumulasi Gugatan atauSamenvoeging van vordering) yang dilakukan oleh Para Penggugat dalamperkara ini tidak didasarkan pada adanya hubungan yang erat atau hubunganbatin (innerliike Samenhang) serta hubungan hukum antara yang dimiliki olehAlm.

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan denganHalaman 16 dari 35 halaman Putusan.Nomor 11/Pdt.G/2022PA.Pkp.menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidupisteri dan/atau anakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaHakim menilai gugatan Penggugat yang di kumulasi dengan gugatanhadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau (madliyah)dalam perkara ceria gugat, dapat dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

kumulasi Penggugat tersebutHakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut;A.

diperbaharuidengan Surat keterangan Riwayat Pengelolaan Tanah (SKRPPT)Nomor 114/590/LS/2003 oleh Lurah Sail dan diketahui CamatTenayan Raya tanggal 19 Juni 2003 dimana letak tanah tersebutberada di Jalan Imam Munandar RT/RW : 04/06 Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tepat berada diatastanah milik Pembanding semula Tergugat I hal tersebut adalahtidak benar karena Terbanding semula Penggugat tidak pernahmenguasai dan merawat tanah sengketa a quo dan Terbandingsemula Penggugat mengajukan gugatan

kumulasi terhadapbeberapa obyek dan masingmasing obyek dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan dan oleh karenanya gugatanTerbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA Bahwa tanah sengketa a quo telah dimiliki dan dikuasai dandirawat oleh Pembanding semula Tergugat I secara turuntemurun dan tidak pernah diperjualbelikan sebagaimana diakuioleh Terbanding semula Penggugat;e Bahwa menjadi fakta hukum yang jelas dan terang benderang,bahwa Terbanding semula

NUR AENI INDAH PERKASA yang memberangkatkan Penggugat keMalaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis tidak menemukan adanyahubungan hukum yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II danoleh karena itu gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk salahsasaran pihak yang digugat;Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyatagugatan tersebut berbentuk gugatan Kumulasi Subyektif, yang terdiri dari beberapa

MENGGABUNGKAN PENGGUGATPENGGUGAT dan TERGUGATTERGUGAT DALAM SATU GUGATAN (KUMULASI SUBYEK) :Bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatan tersebut telah menggabungkanbeberapa Penggugat (kumulasi subyek) akan tetapi antara masingmasingPenggugat tidak ada hubungan hukum antara yang satu dengan lainnya; Penggugat dalam gugatan tersebut mendalilkan memiliki tanahberdasarkan Surat Keterangan Pengolahan (SKP) Nomor693.4/35/IV/1986, tanggal 14 April 1986; Penggugat II dalam gugatan tersebut mendalilkan memiliki tanahberdasarkan

gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan danmenyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan denganbentuk kumulasi atau gabungan, yaitu gugatan terkait dengan perselisinanhak yaitu tentang mutasi diikuti dengan perselisihan Pemutusan HubunganKerja yaitu terkait dari adanya surat mutasi kepada Penggugat yangmengakibatkan Penggugat tidak masuk bekerja dan telah dipanggil dengansurat pemanggilan sebanyak 2 kali;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakansebagai gugatan

kumulasi, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas,Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan diawali dari hal perselisihanhaknya yaitu tentang mutasi terhadap Penggugat, atas hal tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan terhadap 2 hal, yang pertama adalahaturan hukum yang mendasarinya dan yang kedua adalah alasandilakukannya mutasi tersebut sebagai berikut:1.

Sukri, Abdurrahindan tergugat 4 s/d 8, maka penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yangdilakukan oleh para penggugat telan menyalahi teori dan prakteksebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan dalam:a.

Aturan) dan AdatKadipaten Pakualaman sebagai KANJENG GUSTI PANGERANADIPATI ARYA (KGPAA) PAKU ALAM X yang telah diakui baik olehlembaga adat maupun Pemerintah Republik Indonesia, maka gugatanPENGGUGAT sudah tidak relevan lagi (daluarsa), sehingga tindakanPENGGUGAT adalah mengada ada (helemaal op gemaakt) mohonkepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak GugatanPENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;TENTANG ADANYA PENGGABUNGAN GUGATAN

KUMULASI Bahwa Berdasarkan BUKU PEDOMAMAN TEKNIS ADMINISTRASI DANTEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUSMAHKAMAH AGUNG R.I halaman 59 dan halaman 60 mengaturtentang Penggabungan/Komulasi objektif tidak boleh dilakukan dalam hal :.

Tentang Adanya Penggabungan Gugatan Kumulasi Obyektif; Menimbang, bahwa terhadap Tergugat eksepsi point 6 yang merupakaneksepsi mengenai kewenangan kompentensi absolut, maka terhadap eksepsiTergugat ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 22 / Pdt. G/2016 PN. Yyk. pada persidangan tanggal 26 April 2016, yang menyatakan: 1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut; 2.

Tentang Adanya Penggabungan Gugatan Kumulasi Obyektif;Bahwa Penyelesaian sengketa Tahta Kadipaten Pakualaman (sengketahukum adat) harus diselesaikan melalui hukum adat Bukan HukumPositif yang berlaku di Indonesia, dan penyelesaian mengenai jabatanKGPAA PAKU ALAM kx dan telah resmi menjadi Wakil Gubernur DIYpada tanggal 9 Oktober 2003 hingga mengakhiri masa jabatannya padatanggal 21 November 2015 seharusnya diajukan di Pengaadilan TaataHalaman 120 dari 128 Halaman, Putusan Nomor 22/Pat.G/2016/PN YykUsaha

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwagugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsughraTergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatanperceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan kumulasi dengan gugatanpemeliharaan dan nafkah anak Penggugat

Yahya Harahap, SH : Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, cet. kedua, Juni 2005, haL 103107).Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Gugatan yang menggabungkanbeberapa tergugat dalam satu gugatan (kumulasi subjektif) danpenggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukumdalam satu ~ gugatan (kumulasi objektif) adalah tidak dibenarkan menuruthukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengangap gugatan a quosebagai gugatan kumulasi objektif tidak tepat karena Judex Facti tidakmelinat unsurunsur perbuatan melawan hukum dan wanprestasidalam perkara ini secara keseluruhan.

Kalaupun quad non gugatan a quo adalah gugatan kumulasi objektif,Termohon Kasasi seharusnya menguraikan apa menjadi unsurkerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, dan apaunsur kerugian dalam wanprestasi.

Penggugat telah merubah = gugatan cerai an sichdengan gugatan kumulasi (gugatan cerai dan gugatanhartabersama) pe ee ee ee eee2. Penggugat telah menambah dalil gugatan perceraian2syang semula hanya alasan perselingkuhan ditambahdengan alasanZING jr mt rr rn tt ee ee3.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : "Tentang tidakdapatnya menuntut sesorang / badan hukum didepanPengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihanhukum/hubungan hukum kedua belah pihak.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).4.Penggabungan gugatan (Kumulasi Subyektif).Dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan antara kepemilikan

Penggabungan gugatan ( kumulasi subjektif) yang bertentangan denganHukum acara.5.

Sedangkan untuk melakukan34penggabungan gugatan (kumulasi) diharuskan adanyahubungan hukum yang erat (innerlijkesamenhangen); Bahwa Para penggugat telah menggugat sebanyak 7 (tujuh)orang sebagai Para Tergugatnya, dimana Para Tergugatdengan Para penggugat tidak hubungan yang erat, sertatidak pula ada hubungan hukum,terutama antara TergugatIl,Tergugat IV (Hasan Basri), Tergugat V (Lim pengBak) ,Turut Tergugat I (Amran Arifin) dan Turut tergugatII (Jandro Ciitro) dengan ParaPenggugat; Bahwa oleh karena

Tentang Gabungan Gugatan dan Error in PersonaMenimbang bahwa berkenaan dengan gabungan gugatan(kumulasi) yang dilakukan oleh Penggugat I s/d WV menurut iniTergugat II adalah tidak tepat dengan berdasarkan padaTidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I s/d Vutamanya dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V danTurut Tergugat I dan II (KumulasiSubjektip); Tidak dibenarkan adanya gabungan gugatan atas dua hal yangberbeda dasar gugatannya yaitu. tuntutan penetapan = ahliwaris/penetapan harta warisan

Bahwa dalil kalimat penggugatsebagaimana Tergugat uraikan diatas adalah secara Hukum kabur/tidak jelas,karena gugatan Penggugat secara fakta hukumnya belum dijawab olehTergugat, maka seharusnya kalimat/dalil Penggugat tidak berbunyi TergugatRekonpensi /Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi, Karena gugatan cerai penggugat adalah GUGATAN KUMULASI yaitupenggugat melakukan gugatan cerai dan gugatan nafkah lalu, iddah danmut'ah, sehingga bunyi dalil baik dalam Posita maupun dalam

No.95/PDT/2015/PTMDN.banding karena jabatannya (ex officio) mempertimbangkan formulasi gugatan a quoseperti dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama formulasigugatan, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan a quomengandung kumulasi gugatan / kumulasi objek gugatan yakni pada satu sisi adalahdalil gugatan tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan / harta peninggalandari Horas Panjaitan (alm) dan Esman br Marpaung (almh) yang belum dibagi

Turut Terbanding II mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor : 289 tanggal 30 Desember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan dan SertifikatHak Milik Nomor : 173 tanggal 3 Nopember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan.Bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, peristiwa hukum dan keadaanhukum dengan petitum gugatan seperti diatas menjadi objek gugatan tersendiri pulayang untuk proses pemeriksaannya tunduk pada hukum acara yang berlaku padaPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan

kumulasi yang mengandung 2 (dua) objekgugatan yang masingmasing objek gugatan tersebut tunduk pada hukum acara yangberbeda / jurisdiksi absolute yang berbeda sebagaimana dipertimbangkan diatas,mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan materil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasanalasan pertimbanganhukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berkesimpulan danberpendapat bahwa selain karena eksepsi Pembanding semula Tergugat IV tentangsugatan kurang pihak karena

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian, gugatan hadhanah, dan gugatan nafkah anak berhubunganHalaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pstsangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama dalam perkara ini

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganHalaman 13 dari 34 halaman putusan Nomor 259/Padt.G/2020/PA.Psthak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat

yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan telahsesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50Tahun 2009 jo;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat, gugatan

kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama (kumulasi);1.

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 251/Padt.G/2020/PA.PstMenimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat